Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • KPU DKI cocokkan dan teliti data terbatas pemilih

    KPU DKI cocokkan dan teliti data terbatas pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mulai mencocokkan dan meneliti (coklit) terbatas (Coktas) untuk memastikan data pemilih tetap akurat, bersih dan mutakhir sehingga tidak memuat orang yang sudah tidak memenuhi syarat.

    “Kegiatan ini adalah upaya proaktif KPU untuk membersihkan data dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang tidak memenuhi syarat lainnya,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan Coktas merupakan bagian dari program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan setelah tahapan Pemilu maupun Pilkada.

    Menurut dia, Coktas dilakukan dengan metode pengambilan sampel secara acak (random sampling) dan fokus pada pemilih yang tidak memenuhi syarat, khususnya yang telah meninggal dunia.

    Wahyu melanjutkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti meskipun di luar masa pemilu.

    “Kita ingin memastikan daftar pemilih di DKI Jakarta selalu terjaga kualitasnya, sehingga pada saat pemilu atau pilkada, data tersebut sudah siap pakai dan minim masalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Fahmi Zikrillah, menjelaskan bahwa Coktas juga menjadi sarana evaluasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan fakta di masyarakat.

    “Kami melakukan pengambilan sampel secara acak, kemudian petugas akan mendatangi alamat sesuai data dan melakukan verifikasi langsung kepada keluarga atau pihak berwenang,” kata dia.

    Menurut dia, hasil tersebut akan menjadi dasar perbaikan daftar pemilih. Ini pekerjaan yang kelihatannya sederhana, tapi sangat krusial untuk menjaga keakuratan data.

    KPU Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang benar serta menerima petugas Coktas dengan baik demi tercapainya data pemilih yang berkualitas.

    Baik Wahyu maupun Fahmi belum menjelaskan, berapa lama periode Coktas itu digelar.

    Sebelumnya, pada Pilkada 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Dari jumlah ini, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774, lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721) dan Kepulauan Seribu sebanyak 20.908 orang.

    Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

    Pada pilkada itu diikuti pasangan calon (paslon) saat itu adalah gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (14/8).

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini. Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Sebelumnya, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP. Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP.

    Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

    Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

  • Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

    Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

    Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” tutur Adian.

    Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Adian.

    Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

    Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Hasto Kristiyanto Belum Tergantikan Jadi Sekjen PDIP, Langsung Dilantik Usai Diputuskan

    Hasto Kristiyanto Belum Tergantikan Jadi Sekjen PDIP, Langsung Dilantik Usai Diputuskan

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris

    Bidang Anak: I Gusti Ayu

    Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo

    Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti

    Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

    Bidang Digital: Prananda

    Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu

    Bidang Kelautan: Rohmin

    Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga

    Bidang Advokasi: Roni Talapessy

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto

    Wakil Sekjen Internal: Dolfie

    Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

    Bendahara Bendahara: Olly Dondokambey

    Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen

    Wakil bendahara eksternal: Yuke Yurike. (fajar)

  • Hasto Kembali jadi Sekjen PDIP Usai Tertolong Amnesti

    Hasto Kembali jadi Sekjen PDIP Usai Tertolong Amnesti

    GELORA.CO -Hasto Kristiyanto didapuk kembali menjadi Sekretaris Jenderal PDIP periode 2025-2029. Kabar itu beredar di kalangan wartawan sejak beberapa hari lalu.

    Hal itu dibenarkan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo ketika dikonfirmasi mengenai terpilihnya Hasto menjadi sekjen.

    “Ya,” kata Ganjar singkat kepada awak media di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

    Selain Ganjar, Ketua DPP Bidang Organisasi Andreas Hugo Pareira juga membenarkan kabar Hasto didapuk kembali menjadi sekjen PDIP.

    “Ya betul,” tutup Andreas.

    Semula kolom Sekjen PDIP masih Megawati Soekarnoputri, kemudian beredar kabar Hasto Kristiyanto dilantik Megawati siang ini di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.

    Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti melakukan suap pergantian anggota DPR periode 2019-2024. Kemudian ia memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 31 Juli 2025.

    Berikut susunan pengurus DPP PDIP

    Ketua Umum PDIP : Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun.

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto.

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus.

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P.

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah.

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani.

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo.

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah.

    Bidang Reformasi Hukum: Yasonna Laoly.

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno.

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno.

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas.

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini.

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto.

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning.

    Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris.

    Bidang Bidang Anak: I Gusti Ayu.

    Bidang UMKM: Andreas Eddy Susetyo.

    Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani.

    Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti.

    Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

    Bidang Digital: Prananda Prabowo.

    Bidang Pertanian Pangan: Sadarestuwati

    Bidang Kelautan: Rokhmin Dahuri.

    Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga.

    Bidang Advokasi: Roni Talapessy.

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.

    Wakil Sekjen Internal: Dollfie.

    Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto.

    Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu.

    Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

    Bendahara

    Bendahara: Olly Dondokambey.

    Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen.

    Wakil bendahara external: Yuke Yurike. 

  • Tak Seperti Klaim Rano Karno, DPRD DKI Terima Laporan Stok Beras di Gudang Food Station Menipis

    Tak Seperti Klaim Rano Karno, DPRD DKI Terima Laporan Stok Beras di Gudang Food Station Menipis

    JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengaku mendapat laporan dari Pemprov DKI bahwa stok beras yang disimpan di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya kian menipis.

    Menipisnya cadangan beras milik Pemprov DKI terjadi imbas penyegelan mesin pengolah gabah menjadi beras oleh aparat. Penyegelan ini berkaitan dengan kasus beras oplosan yang menyeret Food Station.

    “Ini kalau lebih dari satu minggu (disegel), kelihatannya memang ya akan ada masalah dalam pasokan beras di Jakarta,” kata Taufik saat dihubungi, Rabu, 13 Agustus.

    Berdasarkan laporan Pemprov DKI kepada DPRD, stok beras Food Station diperkirakan hanya tersedia sampai satu minggu ke depan. Sementara itu, Pemprov DKI mengalami kendala dalam pengolahan beras akibat penyegelan mesin.

    “Mereka juga sudah ngomong kemarin ke Komisi B bahwa mereka akan mengeluarkan beras yang baru. Cuma, kemudian terkendala bahwa belum bisa dipakai ini mesinnya karena masih disegel,” ungkap Taufik.

    Oleh sebab itu, Taufik mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengajukan pengoperasian kembali terhadap mesin-mesing yang disegel.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengklaim stok beras di Jakarta saat ini terkendali, meskipun BUMD pengelola pangan di Jakarta terseret kasus hukum belakangan ini.

    “(Stok beras) tidak ada masalah. Aman, aman,” kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 12 Agustus.

  • Jakarta Jobfest 2025 Digelar 19-20 Agustus, Ada Apa Saja?

    Jakarta Jobfest 2025 Digelar 19-20 Agustus, Ada Apa Saja?

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19-20 Agustus 2025. 

    Bagi kalian yang berencana untuk menghadiri Jobfest 2025, ada beberapa hal ataupun informasi yang harus diketahui. 
     
    1. Tersedia 2.000 loker

    Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat. Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, hingga talkshow soal karier.
     
    2. Tersedia layanan publik

    Selain untuk mencari lowongan kerja, masyarakat yang datang juga bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.

    “Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan.

    Chico menerangkan, kegiatan itu  berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB.
     

     

    3. Jobfest hadirkan perusahaan lintas sektor

    Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.
     
    4. Seminar dan talkshow

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya. Jobfest tahun ini menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.

    Di Jakarta Jobfest 2025 juga menghadirkan showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil.

    “Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional,” tuturnya.
     
    5. Pengumpulan berkas fisik ditiadakan

    Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.

    “Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya. 

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19-20 Agustus 2025. 
     
    Bagi kalian yang berencana untuk menghadiri Jobfest 2025, ada beberapa hal ataupun informasi yang harus diketahui. 
     

    1. Tersedia 2.000 loker

    Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat. Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, hingga talkshow soal karier.
     

    2. Tersedia layanan publik

    Selain untuk mencari lowongan kerja, masyarakat yang datang juga bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.
     
    “Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan.

    Chico menerangkan, kegiatan itu  berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB.
     

     

    3. Jobfest hadirkan perusahaan lintas sektor

    Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.
     

    4. Seminar dan talkshow

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya. Jobfest tahun ini menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.
     
    Di Jakarta Jobfest 2025 juga menghadirkan showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil.
     
    “Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional,” tuturnya.
     

    5. Pengumpulan berkas fisik ditiadakan

    Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.
     
    “Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah

    Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda mengingatkan agar seluruh muatan peraturan daerah, termasuk Ranperda KTR bisa memastikan hubungan antara industri dan pemerintah berjalan beriringan.

    “Sudah menjadi tugas kami memastikan semua peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Ini menjadi penting, bukan hanya Perda KTR, tapi semua Perda memang banyak masukan untuk memperkuat pengayaan substansi hukum,” kata Imelda di Jakarta, Rabu.

    Ke depan, kata Imelda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi atas seluruh Perda, termasuk Perda KTR.

    “Prinsipnya, kami mendukung segala inisiasi untuk penguatan produk hukum daerah termasuk Perda KTR,” kata Imelda.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta Farah Savira juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan tersebut.

    “Kami berupaya mendengar dari berbagai sisi atas kebijakan yang berkepanjangan ini. Terkait pembahasan pasal per pasal, termasuk soal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter satuan pendidikan, pemisahan rokok elektrik dan rokok konvensional, ada beberapa masukan yang akan kami ‘review,’” kata Farah.

    Tak hanya itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga telah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memang harus bersikap adil dalam menentukan KTR.

    Rano menyebutkan bahwa perlakuan adil ini perlu diterapkan menimbang terdapat beberapa masyarakat yang merokok dan beberapa yang juga tidak. Rano juga menekankan bahwa setiap warga Jakarta memiliki hak, baik mereka yang perokok maupun bukan.

    Sehingga dengan demikian, kata Rano, adanya aturan ini bukanlah untuk melarang seluruh masyarakat merokok.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! Pemprov DKI Gelar Jobfest 19-20 Agustus, Ada 2 Ribu Lowongan Kerja

    Catat! Pemprov DKI Gelar Jobfest 19-20 Agustus, Ada 2 Ribu Lowongan Kerja

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jakarta akan menyelenggarakan Festival Lowongan Kerja (Jobfest) di Velodrome, Jakarta Timur pekan depan. Ribuan lowongan kerja disiapkan dalam jobfest tersebut.

    Festival lowongan kerja ini akan digelar pada Selasa (19/8) dan Rabu (20/8). Sebanyak 40 perusahaan akan membuka booth yang berisi informasi lowongan pekerjaan.

    “Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, dalam keterangan, Selasa (12/8/2025).

    “Penyelenggaraan Jobfest atau festival lowongan kerja yang akan diselenggarakan di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00 – 16.00 WIB adalah salah satu wujud upaya memberikan warga Jakarta peluang kerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” lanjutnya.

    Chico mengatakan sekitar 40 perusahaan dengan jumlah 2.000 lowongan pekerjaan akan ada di Jakartas Jobfest 2025. Puluhan perusahaan tersebut terdiri dari industri pengolahan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, bangunan, keuangan, asuransi dan persewaan, perdagangan besar, rumah makan dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan, sosial dan hiburan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan ada beberapa perbedaan featival Jobfest tahun ini dengan tahun sebelumnya.

    “Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan Jobfair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional. Ada juga showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil pelayanan publik dari Dukcapil, perizinan, perpustakaan keliling, hingga Samsat Keliling. Ada pentas hiburan juga untuk yang berkunjung,” kata Syaripudin.

    Ia juga memastikan Pemprov DKI telah mengantisipasi agar saat penyelenggaraan Jobfest tidak terjadi penumpukan peserta atau overcrowding. Mekanisme penumpukan berkas fisik tidak ada di Jakarta Jobfest 2025.

    “Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” ujarnya.

    (bel/ygs)

  • DKI imbau gunakan logo HUT Ke-80 RI di media hingga dekorasi bangunan

    DKI imbau gunakan logo HUT Ke-80 RI di media hingga dekorasi bangunan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga dan semua pihak agar menggunakan logo dan desain turunan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 pada berbagai media, termasuk dekorasi bangunan dan kendaraan dinas.

    Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan hal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menyambut HUT Ke-80 RI.

    “Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26/SE/2025,” kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Budi menjelaskan, tahun ini HUT Ke-80 RI akan bertemakan “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Selain memasang logo desain HUT Ke-80 RI, Budi mengatakan terdapat poin-poin lainnya terkait persiapan menyambut HUT Ke-80 RI di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yakni pengibaran Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

    Kemudian pemasangan dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak sejak 1 Agustus sampai 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, lomba dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 RI akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Tidak secara serentak di Balai Kota,” kata Budi.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno juga sudah mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan acara untuk merayakan HUT Ke-80 RI pada 31 Agustus 2025.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyelenggarakan acara pertunjukan kolosal “Jakarta Dalam Warna” pada Minggu (6/7).

    Acara ini berlangsung bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, menampilkan 5.000 pesilat dan lebih dari 2.000 penari tradisional khas Jakarta.

    Bedanya, kali ini bukan hanya kebudayaan Betawi yang dihadirkan, melainkan juga kebudayaan yang ada di DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.