Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Pramono Singgung ‘Work From Anywhere’ Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

    Pramono Singgung ‘Work From Anywhere’ Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, buka suara mengenai usulan yang dilontarkan anggota tim transisi, Nirwono Joga mengenai wacana empat hari kerja.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin meluruskan hal yang belum dan masih menjadi debatable. 

    Memang salah seorang anggota tim transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang empat hari,” kata Pramono saat syukuran kemenangan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono menegaskan bahwa usulan itu belum menjadi keputusan yang akan diterapkannya saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

    “Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan. Sehingga kerja masih selama lima hari,” kata Pramono.

    Kendati begitu, Pramono menginginkan bisa menerapkan sistem kerja work from anywhere atau fleksibel dari mana saja.

    Pramono mengatakan, hal itu sebagaimana yang pernah diterapkannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

     “Tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from anywhere seperti yang selama ini saya lakukan ketika saya menjadi Sekretaris Kabinet,” kata Pramono.

    Sebelumnya, usulan empat hari kerja itu disampaikan Nirwono Joga saat diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah juga telah mengklarifikasi terkait hal tersebut.

    Ima menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari tim transisi kendati Nirwono Joga memang bagian dalam tim tersebut.

    Namun, Ima menyebut usulan itu merupakan pandangan pribadi Nirwono Joga selaku Pakar Tata Kota yang disampaikannya dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    “Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja. 

    Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujar Ima kepada media, Kamis (22/1/2025).

    Menurut Ima, usulan itu sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

    Wanita yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” kata Ima.

    Kendati begitu, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono Joga yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

    “Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta.

    Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano,” ujar Ima.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Buka Opsi Uji Coba Program Sekolah Gratis Jakarta Megapolitan 31 Januari 2025

    DPRD Buka Opsi Uji Coba Program Sekolah Gratis Jakarta Megapolitan 31 Januari 2025

    DPRD Buka Opsi Uji Coba Program Sekolah Gratis Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta tengah berupaya mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait program
    sekolah gratis
    untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di Jakarta.
    Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, mengatakan, jika program ini belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh, akan dilakukan uji coba atau 
    piloting
    terlebih dahulu.
    “Sekarang kita sedang kebut, sedang kejar bagaimana Perda-nya bisa selesai, sesuai dengan kebutuhan untuk bisa dilaksanakan sekolah gratis,” ucap Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Khoirudin menekankan, Perda ini sangat penting sebagai payung hukum agar program sekolah gratis berjalan tepat sasaran.
    Skema
    piloting
     atau uji coba juga penting untuk menguji efektivitas kebijakan sebelum diimplementasikan di seluruh sekolah Jakarta.
    “Paling tidak ada
    piloting
    . Biar kita bisa melihat di mana sih letak kekurangan, kelebihan, bisa kita pelajari,” kata dia.
    Khoirudin juga mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, terutama terkait daftar sekolah yang akan dijadikan percontohan.
    DPRD Jakarta berjanji terus mengawal penyusunan Perda sekolah gratis ini agar bisa segera selesai dan diterapkan secara maksimal.
    “Tapi kita coba kejar semaksimal mungkin agar Perda pendidikannya bisa segera selesai, sekarang masih proses,” ungkap Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perpres Belum Terbit, Pelantikan Pramono-Doel Kemungkinan Diundur

    Perpres Belum Terbit, Pelantikan Pramono-Doel Kemungkinan Diundur

    loading…

    Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta. Foto/SINDOnews/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Khoirudin berasumsi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Periode 2025-2030 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) dilakukan antara 18-20 Februari 2025. Namun, dia masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 dilangsungkan Kamis, 6 Februari 2025. Namun, hingga saat ini perpres tersebut belum terbit ke publik.

    “Hari ini kami menggelar rapat untuk penetapan jadwal menyangkut pidato gubernur terpilih setelah dilantik dan setelah terima jabatan. Kita sepakati tanggal 18-20 Februari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Ini perlu kita Bamus-kan seperti keabsahan acara paripurna yang akan kita lakukan nanti,” ujar Khoirudin kepada wartawan di Gedung DPRD DKJ, Jumat (31/1/2025).

    Politikus PKS itu mengatakan, sepertinya 200 pilkada yang bersengketa akan selesai sebelum 18 Februari 2025. Jadi, kemungkinan pelantikan akan digelar serentak. “Kalau tanggal 6 kemarin, asumsi saya hanya yang tidak bersengketa, tanggal 18-20 asumsi saya, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin setelah yang bersengketa selesai, jadi seluruh Indonesia satu kali pelantikan, asumsi ya barangkali,” katanya.

    Khoirudin mengatakan bahwa setelah pelantikan nantinya langsung digelar rapat paripurna perdana dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono-Doel.

    “Betul, supaya hemat waktu serah terima jabatannya sekalian saat paripurna di ruang paripurna, biar waktunya hemat sekalian. Kebetulan pada tanggal tersebut tidak ada aktivitas dewan yang berbenturan sehingga mudah disepakati,” ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah di wilayah yang tak bersengka di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa digelar pada 6 Februari 2025. Kesepakatan itu tertuang dari hasil kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian beserta jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    “Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh presiden RI di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” bunyi kesimpulan raker tersebut.

    Sementara itu, pelantikan kepala daerah yang wilayahnya masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan menunggu hingga ada putusan MK. “Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan pencantikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” bunyi kesimpulan itu.

  • DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis

    DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan guna mengakomodasi program sekolah gratis di swasta maupun negeri.

    “Sekolah gratis ini juga merupakan program gubernur terpilih. Agar semua berjalan lancar harus didukung oleh regulasi sebagai payung hukum,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, program sekolah gratis di Jakarta di sekolah negeri maupun swasta dari SD sampai SMA memerlukan payung hukum.

    Untuk itu, DPRD berupaya merealisasikan dengan membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mempercepat revisi Perda Pendidikan guna menjadi payung hukum sekolah gratis di Jakarta.

    “Ini tidak mudah. Untuk bisa menyelesaikan sesegera mungkin Perda Pendidikan. Makanya kita bentuk pansus Perda Pendidikan, biar dibahas khusus. Sehingga perda yang kita butuhkan untuk mewadahi, memayungi sekolah gratis bisa selesai,” kata dia.

    Khoirudin menambahkan bahwa program sekolah gratis di Jakarta diharapkan dapat terealisasikan untuk Tahun Ajaran 2025-2026 dan jika tidak sempat maka dapat dilaksanakan percobaan sekala kecil.

    “Walaupun belum seluruhnya bisa dilakukan. Nantinya penerapan sekolah gratis dapat ‘piloting’ terlebih dahulu,” katanya.

    Sebelumnya,Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah.

    Kendati demikian, keputusan untuk menjalankan program ini atau tidak ada berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Tapi balik lagi ini keputusan tetap di pak gubernur dan pak wakil gubernur,” ujar Ima seraya menambahkan pihaknya masih membahas mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis.

    Terkait sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan program ini tak hanya membiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), melainkan juga kebutuhan pribadi peserta didik.

    Namun, Disdik menyatakan masih menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara di Indonesia

    Daftar Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara di Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sejak 20 Oktober 2024 lalu. Keduanya sudah mengambil sumpah jabatan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden (wapres), mereka bakal memperoleh Gaji per bulannya dan tunjangan. Lalu, berapa gaji serta tunjangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia serta pejabat-pejabat lainnya? Berikut daftar gaji Pejabat Negara di Indonesia dan tunjangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

    Gaji presiden dan wakil presiden RI

    Gaji pokok presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 2 ayat (1), gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara RI selain presiden dan wakil presiden.

    Adapun merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah sebesar Rp5.040.000 sebulan.

    Maka dari itu, gaji pokok yang diperoleh Presiden RI adalah sebesar Rp30.240.000 per bulan atau enam kali dari Rp5.040.000.

    Sedangkan gaji pokok wapres di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978, yang mengatakan bahwa gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara RI selain presiden dan wakil presiden.

    Artinya, gaji pokok Wakil Presiden RI adalah Rp20.160.000 setiap bulannya atau empat kali dari Rp5.040.000.

    Selain gaji pokok, presiden dan wapres di Indonesia pun bakal memperoleh tunjangan serta fasilitas lain. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan.

    Dalam Pasal 1 ayat (2) Kepres Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan presiden sebesar Rp32,5 juta per bulan dan wapres sebesar Rp22 juta per bulan.

    Artinya, secara hitungan kotor, total gaji Presiden RI sebesar Rp62.740.000 per bulan dan Wapres RI sebesar Rp42.160.000 setiap bulannya.

    Gaji menteri di Indonesia

    ilustrasi pelantikan menteri kabinet merah putih (Instagram/@sekretaris.kabinet)

    Lain halnya presiden dan wapres, seorang menteri di Indonesia bisa menerima total gaji yang berbeda-beda tergantung kementerian. Biasanya setiap kementerian memiliki peraturan sendiri terkait tunjangan yang diberikan kepada menterinya.

    Gaji menteri di Indonesia juga setidaknya terdiri dari beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. 

    1. Gaji pokok menteri

    Gaji pokok menteri di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, yaitu sebesar Rp5.040.000 per bulan. Namun, belum diketahui secara pasti apakah sudah ada pembaruan terhadap peraturan tersebut.

    2. Tunjangan jabatan menteri

    Sesuai Pasal 1 ayat (2) dalam Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001, menteri di Indonesia juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

    3. Tunjangan kinerja menteri

    Menteri di Indonesia umumnya juga mendapatkan tunjangan kinerja dengan jumlah yang berbeda-beda setiap kementerian. Sebagai contoh, tunjangan kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Mendikti Saintek) sekitar Rp49.86 juta per bulan.

    Jumlah itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mendikbud menerima tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tukin tertinggi, yakni Rp33.240.000.

    Gaji Ketua dan Anggota DPR RI

    ilustrasi gedung dpr (wikimedia commons/puspita nasution)

    Gaji pejabat negara di lingkungan DPR RI diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000. Sedangkan tunjangan pejabat DPR RI diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

    Gaji pejabat negara di lingkungan DPR RI adalah sebagai berikut.

    Gaji pokok: Rp5.040.000 per bulan Tunjangan jabatan: Rp67.733.503 per bulan Tunjangan lainnya: Biaya perjalanan harian (antara Rp3 juta–Rp5 juta), anggaran pemeliharaan (antara Rp3 juta–Rp5 juta), dan tunjangan pensiun sebesar Rp3.024.000. Gaji pokok: Rp4.620.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp62.505.703 per bulan. Tunjangan lainnya: Sama dengan Ketua DPR untuk biaya perjalanan harian dan anggaran pemeliharaan, dengan tunjangan pensiun sebesar Rp2.772.000. Gaji pokok: Rp4,2 juta per bulan. Tunjangan jabatan: Rp39.871.813 per bulan. Tunjangan lainnya: Biaya perjalanan harian dan anggaran pemeliharaan sama dengan Ketua DPR, sementara tunjangan pensiun sebesar Rp2.520.000.

    4. Gaji Wakil Ketua Komisi DPR

    Gaji pokok: Rp4,2 juta per bulan. Tunjangan jabatan: Rp39.871.813 per bulan. Tunjangan lainnya: Biaya perjalanan harian, anggaran pemeliharaan, dan tunjangan pensiun sama dengan Ketua Komisi DPR. Gaji pokok: Rp4,2 juta per bulan. Tunjangan jabatan: Rp54.051.903 per bulan. Tunjangan lainnya: Sama seperti Ketua Komisi DPR untuk biaya perjalanan harian, anggaran pemeliharaan, dan tunjangan pensiun.

    Gaji Ketua MA dan Jaksa Agung RI

    Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto (mahkamahagung.go.id)

    Berikut adalah besaran gaji pejabat MA dan Jaksa Agung.

    Gaji pokok: Rp5.040.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp121.609.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 27 tingkatan kelas jabatan. Jabatan terendah mendapat tukin maksimal Rp2.060.000, sementara jabatan tertinggi mencapai maksimal Rp37.560.000. Gaji pokok: Rp4.620.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp82.451.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 27 tingkatan kelas jabatan, dengan besaran yang sama seperti Ketua MA. Gaji pokok: Rp4.410.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp77.504.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 27 tingkatan kelas jabatan, dengan besaran yang sama seperti Ketua MA.

    4. Gaji Anggota MA (Hakim Konstitusi)

    Gaji pokok: Rp4,2 juta per bulan. Tunjangan jabatan: Rp72.854.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 27 tingkatan kelas jabatan, dengan besaran yang sama seperti Ketua MA. Gaji pokok bulanan: Sesuai golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari Golongan IIIA-IVE. Tunjangan jabatan: Rp13.608.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 18 kelas jabatan. Jabatan terendah mendapatkan Rp2.513.000, dan jabatan tertinggi memperoleh Rp38.226.000.

    Gaji pejabat BPK dan KPK

    ilustrasi Gedung KPK (kpk.go.id)

    Berikut daftar gaji pejabat BPK dan KPK di Indonesia.

    Gaji pokok: Rp5.040.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp15,5 juta per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 17 kelas jabatan, dari Kelas Jabatan 1 sebesar Rp1.540.000 hingga Kelas Jabatan 17 sebesar Rp41.550.000. Gaji pokok: Rp4.620.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp14.717.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Terbagi dalam 17 kelas jabatan, dengan besaran yang sama seperti Ketua BPK. Gaji pokok: Rp4,2 juta per bulan. Tunjangan jabatan: Terbagi dalam 17 kelas jabatan, dari Kelas Jabatan 1 sebesar Rp3.102.000 hingga Kelas Jabatan 17 sebesar Rp15,5 juta. Tunjangan lainnya: Tunjangan kinerja Kelas Jabatan 1 sebesar Rp1.540.000 hingga Kelas Jabatan 17 mencapai Rp41.550.000. Gaji pokok: Rp5.040.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp24.818.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Tunjangan Kehormatan sebesar Rp2.396.000, Fasilitas Perumahan Rp37.750.000, Fasilitas Transportasi Rp29.546.000, Asuransi Kesehatan Rp16.325.000, dan Tunjangan Hari Tua Rp8.063.500. Gaji pokok: Rp4.620.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp24.818.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Tunjangan Kehormatan sebesar Rp2.134.000, Fasilitas Perumahan Rp34.900.000, Fasilitas Transportasi Rp27.330.000, Asuransi Kesehatan Rp16.325.000, dan Tunjangan Hari Tua Rp6.807.250.

    Gaji pejabat Polri dan TNI

    Kapolri, Listyo Sigit dan Menteri PKP, Maruarar Sirait (polri.go.id)

    Berikut gaji pejabat negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Gaji pokok: Rp5.930.000 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp13.608.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Tunjangan kinerja sebesar Rp43.627.500. Gaji pokok: Rp5.646.100 per bulan. Tunjangan jabatan: Rp13.608.000 per bulan. Tunjangan lainnya: Tunjangan kinerja sebesar Rp43.627.500.

    Gaji gubernur hingga wali kota

    Pramono Anung dan Rano Karno (instagram.com/pramonoanungw)

    Ini adalah daftar gaji pejabat kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

    Gaji pokok bulanan: Rp3 juta. Tunjangan jabatan: Rp5,4 juta. Tunjangan lainnya: Ditentukan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah. Gaji pokok bulanan: Rp2,4 juta. Tunjangan jabatan: Rp4.320.000. Tunjangan lainnya: Ditentukan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah. Gaji pokok bulanan: Rp2,1 juta. Tunjangan jabatan: Rp3.780.000. Tunjangan lainnya: Ditentukan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah.

    4. Gaji Wakil Wali Kota/Bupati

    Gaji pokok bulanan: Rp1,8 juta. Tunjangan jabatan: Rp3.240.000 Tunjangan lainnya: Besarannya berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah.

    Itulah daftar lengkap gaji pejabat negara mulai dari presiden dan wapres hingga kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  • Pemprov Jakarta akan efisiensi anggaran, Ingub disiapkan

    Pemprov Jakarta akan efisiensi anggaran, Ingub disiapkan

    Pj Gubenrnur Jakarta Teguh Setyabudi usai menghadiri Festival Bandeng Rawa Belong, Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Pemprov Jakarta akan efisiensi anggaran, Ingub disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 16:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyiapkan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk mendukung langkah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025.

    Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa intruksi tersebut rencananya akan ditandatangani pada Kamis, (30/1/2025) mendatang, sebagai tindak lanjut dari upaya Pemerintah Pusat dalam mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan anggaran yang lebih efektif.

    “Terkait efisiensi, kita Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan instruksi Gubernur. Insyaallah, hari Kamis bisa kita tanda tangani,” ujar Teguh Setyabudi usai menghadiri Festival Bandeng Rawa Belong, Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Beberapa anggaran yang akan dievaluasi, kata Teguh, meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak. Seperti di antaranya yakni, anggaran perjalanan dinas hingga anggaran makan dan minum saat rapat pemerintahan.

    “Intinya kita juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Kami dari Pemerintah Provinsi sebagai bagian juga dari Pemerintah Nasional, pastinya mendukung dan akan lakukan efisiensi APBD tersebut.” tegas Teguh.

    Lebih lanjut, Teguh menyebut beberapa anggaran lain juga akan disesuaikan untuk memastikan efisiensi dan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

    “Tidak hanya itu, kami juga sudah meminta kepada Kepala BPKD dan tim terkait untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran, dan hasilnya akan kami tindak lanjuti. Kami akan memblokir anggaran yang tidak relevan, dan eksekusinya akan dilakukan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru,” tambah Teguh.

    Menurutnya, Ingub ini akan diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung dan Rano Karno, yang akan dilantik dalam waktu dekat.

     

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Optimis Pramono Anung Bisa Buat Jakarta Makin Kondusif, Djarot: Jam Terbangnya Sangat Tinggi

    Optimis Pramono Anung Bisa Buat Jakarta Makin Kondusif, Djarot: Jam Terbangnya Sangat Tinggi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Djarot Saiful Hidayat menyebut Pramono Anung sebagai sosok pemimpin yang tepat buat Jakarta.

    Pasalnya, Pram dinilai Djarot punya segudang pengalaman, baik saat duduk sebagai eksekutif maupun legislatif.

    “Pak Pramono ini kan punya jam terbang sangat tinggi, sangat panjang. Seorang politikus, sosok akademisi, seorang negarawan juga, baik itu aktif di partai, pernah jadi Wakil Ketua DPR RI, pernah juga menjadi menteri selama dua periode. Tuntas semuanya dan bagus banget ya,” ucapnya di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya itu, Djarot juga menyebut Pram sebagai sosok yang bersahaja dan punya hubungan baik dengan banyak tokoh.

    Termasuk dengan para eks Gubernur DKI Jakarta, seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Fauzi Bowo, hingga Sutiyoso.

    Dengan segudang pengalaman dan hubungan yang kuat dengan sejumlah tokoh ini, Djarot yakin, Pramono mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik.

    “Saya yakin ke depan dengan model kepemimpinan dari pak Pramono Anung, maka Jakarta akan semakin kondusif dan semakin kolaboratif untuk menyongsong lima abad Kota Jakarta,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, pasangan Pramono Anung-Rano Karno bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 pada 6 Februari mendatang.

    Keduanya terpilih untuk memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan setelah berhasil mengungguli Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta 2024.

    Duet Pram-Rano berhasil menang satu putaran setelah berhasil mendulang 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ikut Lelang Bandeng, Pj Teguh dan Pram Kompak Bawa Pulang Ikan Jumbo 8,5 Kg

    Ikut Lelang Bandeng, Pj Teguh dan Pram Kompak Bawa Pulang Ikan Jumbo 8,5 Kg

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Momen unik tersaji saat lelang bandeng seberat 8,5 kilogram dalam acara Festival Bandeng Rawa Belong yang digelar di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung saling bersaing ketat dalam lelang tersebut.

    Acara ini dimulai saat pembawa acara memperlihatkan bandeng berukuran jumbo seberat 8,5 kilogram yang akan dilelang.

    “Siapa yang ingin bawa pulang bandeng ini? Penawar tertinggi akan menjadi pemenang!” kata sang pembawa acara, Selasa (28/1/2025).

    Lelang pun langsung dibuka dengan penawaran Rp1 juta yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Marullah Matali.

    Proses lelang ini makin memanas saat Pramono mengajukan penawaran di angka Rp5 juta.

    Penawaran yang diberikan Pram ini pun langsung disambut tepuk tangan dari masyarakat yang menyaksikan proses lelang.

    Tak lama berselang, Pj Teguh langsung menaikkan tawarin di angka Rp6 juta.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ibunda Osima Yukari Mengungkapkan Tiga Permintaan Putrinya yang Menjadi Korban Kebakaran Glodok Plaza. Ia Masih Ingat Janji Putrinya.

    Penawaran ini pun tak dibalas oleh Pram yang menyerah dengan angka yang diajukan oleh Pj Teguh.

    Namun, begitu lelang kedua dimulai dengan ikan bandeng yang juga seberat 8,5 kilogram, Pram langsung mengajukan penawaran sama seperti yang diajukan Teguh sebelumnya, yaitu sebesar Rp6 juta.

    Akhirnya, kedua tokoh ini pun berhasil membawa pulang ikan bandeng seberat 8,5 kilogram seharga Rp6 juta.

    Usai acara tersebut, Pj Teguh mengaku bersyukur Festival Bandeng Rawa Belong yang dilaksanakan sejak Senin (27/1/2025) kemarin dapat berlangsung dengan lancar.

    Teguh bilang, festival ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek sekaligus menyongsong lima abad Kota Jakarta.

    “Festival Bandeng ini selalu kami laksanakan berdekatan dengan Imlek, ini juga mencerminkan terkait masalah toleransi, keberagaman, bagaimana masyarakat Betawi iru juga menghargai, dalam artian keberagamaan, termasuk juga untuk perayaan Imlek,” ujarnya.

    Ia pun berharap, Festival Bandeng Rawa Belong ini dapat terus dilaksanakan di era kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno.

    “Insyaallah ke depan bapak Pramono dan bapak Rano Karno ke depan akan terus melanjutkan kegiatan Festival Bandeng ini yang diadakan di Rawa Belong,” tuturnya.

    Acara Festival Bandel Rawa Belong ini pun turut dihadiri oleh sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta, seperti Sutiyoso alias Bang Yos, Fauzi Bowo alias Foke, hingga Djarot Saiful Hidayat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ikuti Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Bakal Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Konsumsi ASN

    Ikuti Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Bakal Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Konsumsi ASN

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan bakal bakal melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor untuk efisiensi penggunaan APBD 2025.

    Hal ini dikukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    “Untuk tindaklanjut inpres terkait efisiensi, kami pemerintah provinsi sudah menyiapman instruksi gubernur. Insyaallah hari Kamis bisa kami tanda tangani,” ucapnya saat ditemui di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    “Tapi intinya kami juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” sambungnya.

    Teguh bilang, saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang akan dipangkas.

    “Antara lain misalnya adalah dari (anggaran) perjanan dinas. Kemudian yang kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat, dan baberapa lainnya,” ujarnya.

    Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel yang akan melanjutkan estafet kepemimpin di Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Jadi kami sudah menyiapkan, tapi belum langsung kami eksekusi. Kami sifatnya membintangi, menandai (anggaran yang akan dipangkas),” tuturnya.

    “Kemudian nanti silakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 bapak Pramono Anung dan bapak Rano Karno (yang mengeksekusi),” tambahnya menjelaskan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menambahkan, anggaran yang dipangkash itu kemudian akan dialihkan untuk menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Ia pun berharap, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program-program unggulan Pram-Rano.

    “Munoung masih di aw tahun, mudah-mudahan kami bisa efisien, lebih baik, dan kami bisa efektifkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti kalau di Jakarta, pak gubernur dan wagub terpilih yang dilantij tanggal 6 Februari nanti,” kata Marullah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Festival Bandeng Rawa Belong Sambut Imlek, Pj Gubernur Teguh Ungkap Nilai Sejarahnya

    Festival Bandeng Rawa Belong Sambut Imlek, Pj Gubernur Teguh Ungkap Nilai Sejarahnya

    loading…

    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menghadiri Festival Bandeng di Rawa Belong, Jakarta Barat. Foto/SindoNews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Festival Bandeng di Jalan Sulaiman Rawa Belong , Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 27-28 Januari 2025. Puncak acara Festival Bandeng dihelat pada Selasa (28/1/2025).

    Acara itu sekaligus menyambut Tahun Baru Imlek 2025 serta Menyongsong 5 Abad Jakarta. Pantauan SindoNews di lokasi, acara dikemas dengan konsep memperjualbelikan ikan bandeng dengan melibatkan penjual dari Muara Angke, Jakarta Utara.

    Kuliner khas Betawi juga turut diperjualbelikan dalam festival itu. Antusias masyarakat pun cukup bagus dengan ramainya pembeli meski cuaca diguyur hujan.

    Sejumlah tokoh Betawi dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi hadir dalam festival tersebut. Hadir pula Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno alias Bang Doel.

    Eks Gubernur Jakarta sebelumnya seperti Sutiyoso atau Bang Yos, Fauzi Bowo atau Foke pun turut hadir. Eks Wakil Gubernur Jakarta seperti Djarot Saiful Hidayat pun hadir, serta tokoh masyarakat Betawi Nachrowi Ramli alias Bang Nara.

    Ikan bandeng berukuran jumbo dengan berat 8,5 kilogram pun turut dilelang dan dibeli seharga Rp6 juta oleh Teguh Setyabudi dan Pramono Anung masing-masing satu ekor. Teguh mengatakan Festival Bandeng ini memiliki nilai sejarah amat penting dan bersimbol keberuntungan serta kemakmuran.

    “Pastinya Festival Bandeng ini memiliki nilai yang sangat penting dan memiliki sejarah panjang kuliner dan perdagangan masyarakat Betawi yang ada kaitannya dengan simbol keberuntungan dan kemakmuran. Ikan bandeng juga kerap hadir sebagai lambang doa dan harapan baik dalam berbagai acara adat,” kata Teguh dalam sambutannya, Selasa (28/1/2025).

    “Tradisi nganter bandeng merupakan tradisi Betawi yang dilakukan untuk menyambut misalnya Tahun Baru Imlek. Dan ini juga menjadi cermin kebersamaan dan kehormatan terhadap budaya yang sarat makna,” tambahnya.

    Teguh memastikan stok ikan bandeng yang diperjualbelikan merupakan segar dan baru dari Pasar Ikan Muara Angke. Selain itu telah melalui uji sampel, sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat tanpa formalin atau pengawet lainnya.

    “Acara Festival Bandeng 2025 sebagaimana yang tadi disampaikan ketua panitia, sungguh ini adalah hal yang menyenangkan kita semuanya. Dan pastinya bandeng yang ada ini adalah stok dari ikan baru yang berasal dari Pasar Grosir Ikan Muara Angke. Pengujian sudah dilakukan secara sampling, dan Insya Allah seluruh ikan berada dalam kondisi segar tanpa formalin,” pungkasnya.

    (rca)