Tag: Rano Karno

  • Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan Rano Karno, mengumumkan rencana untuk menjadikan kawasan
    Blok M
    sebagai
    Ibu Kota ASEAN
    .
    Wacana ini menjadi salah satu prioritas yang sedang dibahas oleh tim transisi mereka.
    “Salah satu yang sudah dibahas dalam tim transisi, yaitu nomor satu menjadikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN,” ujar anggota
    Tim Transisi Pramono-Rano
    Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, dalam diskusi di ruang Fraksi DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Rencananya, deklarasi Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN akan dilakukan pada Juni atau Agustus 2025.
    “Kenapa Agustus? Karena Agustus adalah ulang tahun ASEAN. Kawasan Blok M akan menjadi Ibu Kota ASEAN, kalau sekarang baru sekretariat,” kata Nirwono.
    Menurut Nirwono, Blok M memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ASEAN karena popularitasnya yang terus meningkat di kalangan masyarakat.
    “Terlebih, Sekretariat ASEAN di Indonesia juga diketahui berada di Jalan Sisingamangaraja, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” tambahnya.
    Dia juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mempromosikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN adalah melalui festival kuliner yang melibatkan negara-negara ASEAN.
    “Paling mudah festival kuliner negara-negara ASEAN. Tidak hanya Thailand, Singapura, Filipina. Ada Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,” kata Nirwono.
    Untuk merealisasikan rencana ini, tim transisi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
    Nirwono memastikan bahwa persiapan tata ruang dan program-program pendukung sudah mulai dilakukan oleh dinas terkait.
    “Tata ruang sudah disiapkan. Dinas terkait juga sudah menyiapkan program-programnya,” tutup Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) pada tanggal 22 Januari 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    “Iya nanti, tanggal 22 [Januari 2025] dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR,” jelas Bima ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor itu menegaskan bahwa rencana pelantikan masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes), yakni pada 7 Februari 2025. 

    “Ya sementara ini Perpresnya belum berubah,” tutur Bima.

    Bima kemudian menjelaskan bahwa pembahasan pelantikan tersebut tak hanya dibahas bersama DPR, melainkan bersama dengan DKPP, KPU dan Bawaslu. 

    Dia juga berharap terdapat kesepakatan keputusan dalam pembahasan tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) kemungkinan akan dilantik pada 7 Februari 2025.  

    Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Selasa (14/1/2025).  

    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari [2025] kecuali ada keputusan baru,” tuturnya di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).  

    Khoirudin menuturkan bahwa pihaknya akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan perwakilan pelantikan.

    Kendati demikian, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa lokasi pelantikan Pramono-Rano belum ditentukan dan menanti informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.  

    “Di Jakarta pastinya ya, saya belum tahu. Tapi nanti kan yang melantik Pak Presiden,” ujarnya. 

  • KPU Jakarta tetapkan pasangan Pramono-Rano raih 50,07 persen suara unggul dari pasangan lainnya

    KPU Jakarta tetapkan pasangan Pramono-Rano raih 50,07 persen suara unggul dari pasangan lainnya

    Minggu, 8 Desember 2024 18:24 WIB

    Seorang peserta mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Peserta melihat layar monitor yang menampilkan hasil persentase penghitungan suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata (kanan) memberikan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 kepada tim saksi pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diwakili Ida Mahmudah (tengah) di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

  • Ridwan Kamil – Suswono terima hasil Pilkada dengan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno

    Ridwan Kamil – Suswono terima hasil Pilkada dengan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno

    Jumat, 13 Desember 2024 11:13 WIB

    Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) – Suswono (kanan) bersama Ketua Tim Pemenangan Riza Patria (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Ridwan Kamil – Suswono mengucapkan selamat dan menyatakan menerima keputusan rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

    Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil – Suswono menyampaikan keterangan saat konferensi pers di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Ridwan Kamil – Suswono mengucapkan selamat dan menyatakan menerima keputusan rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

  • PDIP DKI Pastikan Program Sarapan Gratis Tak Tumpang Tindih dengan MBG

    PDIP DKI Pastikan Program Sarapan Gratis Tak Tumpang Tindih dengan MBG

    Jakarta

    Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program sarapan gratis yang digagas gubernur dan wagub terpilih Pramono Anung-Rano Karno. Pihaknya memastikan program tersebut tidak akan tumpang tindih dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

    “PSG (program sarapan gratis) adalah bagian dari pendukung program MBG, jadi bisa dipastikan tidak ada tumpang tindih program,” kata Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Rio menjelaskan Pramono-Rano bakal menggunakan metode yang berbeda dengan program MBG, di mana program tersebut bakal berbentuk subsidi kepada sekolah. Nantinya, sekolah diminta bekerja sama dengan UMKM hingga kantin.

    “Karena Pemerintah Mas Pram-Bang Doel memberikan fasilitasi untuk program sarapan dengan mekanisme atau menggunakan metode yang berbeda dengan MBG karena mengutamakan kemandirian sekolah, Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan nanti sekolah pun akan diminta untuk bekerjasama dan melibatkan unsur dalam ruang lingkup sekolah dan sekitarnya, baik itu UMKM di sekitar sekolah, kantin sekolah, maupun komite sekolah,” terangnya.

    Rio menyampaikan, fraksi PDIP juga mendukung sepenuhnya gagasan memulai sarapan gratis dari wilayah padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, sudah semestinya kalangan masyarakat tersebut menjadi prioritas awal.

    “Kemudian akan dilanjutkan untuk seluruh pelajar di Jakarta,” tambahnya.

    “Jakarta dianggap memiliki kemampuan anggaran untuk dialokasikan kepada dedicated program (program unggulan) seperti program sarapan gratis ini, diketahui APBD Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,34 Triliun, belum lagi jika dielaborasi dengan potensi Corporate Social Responsibility (CSR),” ucap Rio.

    Meski begitu, PDIP mendorong supaya dibangun sistem pengawasan komprehensif selama program sarapan gratis bergulir. Rio juga mengusulkan supaya menu-menu sarapan gratis mengutamakan masakan khas Betawi.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengatakan akan mendukung program sarapan gratis yang digagas Pramono Anung-Rano Karno. Pemprov Jakarta menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program itu.

    “Pada waktu penyusunan RAPBD tahun 2025, walaupun belum ada arahan khusus, kami kemudian ada bagian di dalam BTT itu yang untuk alokasikan untuk dukungan-dukungan tertentu. Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran, nah itu kita siapkan,” kata Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

    “Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis atau subsidi atau bagaimana caranya gitu kan bisa,” lanjutnya.

    Meski begitu, Teguh belum mengetahui mekanisme dari program sarapan gratis itu. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Tim Transisi Pramono-Rano.

    “Saya belum tahu persis bentuknya, itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi, secara teknisnya kita akan sampaikan,” ujarnya.

    Sementara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut program sarapan gratis untuk anak sekolah ditargetkan berjalan pada tahun ini. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.

    “Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan, kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

    (taa/eva)

  • Bertemu Tim Transisi, Pj Gubernur DKI Perintahkan Anak Buah Dukung Program Pramono-Rano

    Bertemu Tim Transisi, Pj Gubernur DKI Perintahkan Anak Buah Dukung Program Pramono-Rano

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menerima kedatangan tim transisi Pramono Anung-Rano Karno di Balai Kota DKI Jakarta jelang masa pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih.

    Dalam pertemuan kedua Pemprov DKI dengan tim transisi, Teguh mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung program-program kerja Pramono-Rano yang akan dijalankan setelah resmi memimpin Jakarta.

    “Jadi kami sudah menekankan pada jajaran untuk mendukung tim transisi, itu tidak harus dalam rapat-rapat formal seperti sekarang. Tapi anytime silakan bersama-sama membahas apa-apa yang perlu kita support,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Januari.

    Dalam pertemuan tersebut, Teguh menekankan jajaran Pemprov DKI dan tim transisi memiliki prinsip yang sama untuk memuluskan Pramono-Rano menjalankan prgram kerja seusai dilantik.

    “Intinya tekadnya sama. Bukan lagi satu dikotomi tim transisi dan Pemprov, tapi kami adalah satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh lebih baik lagi,” urai Teguh.

    Melanjutkan, ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengaku pihaknya telah mengelompokkan rancangan program kerja yang diserap dari belanja masalah selama masa kampanye untuk tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

    “Mas Pram dan Bang Doel ketika kampanye juga menerima sekitar 20 ribuan aspirasi yang harus kita carikan solusinya. Jadi ketika beliau-beliau menjabat sudah bisa terlihat progras,” tutur Ima.

    “Jadi kalau rinciannya seperti apa, masih kita godok dulu, masih kita cari solusi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.

    Sebelumnya, tim transisi telah mengadakan pertemuan perdana dengan jajaran Pemprov DKI yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

    Pertemuan pertama digelar di gedung DPRD DKI, tepatnya ruang kerja Ima Mahdiah yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Rencananya, tim transisi akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mematangkan program Pramono-Rano lima tahun ke depan.

  • Pemprov DKI Siapkan Dana BTT untuk Jalankan Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Tahun Ini

    Pemprov DKI Siapkan Dana BTT untuk Jalankan Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Tahun Ini

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut program sarapan gratis di Jakarta yang dicanangkan Pramono Anung-Rano Karno bisa berjalan pada tahun ini.

    Pemprov DKI, menurut dia, telah menyiapkan anggaran yang kelak akan dibutuhkan Pramono-Rano untuk menjalankan programnya usai dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, termasuk sarapan gratis di sekolah.

    Hal ini diungkapkan Teguh usai menggelar pertemuan dengan jajaran tim transisi Pramono-Rano di Balai Kota DKI Jakarta.

    “itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi, secara teknisnya kita akan sampaikan,” kata Teguh, Kamis, 16 Januari.

    Teguh menjelaskan, Pemprov DKI memiliki dana belanja tak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2025. Menurut dia, dana BTT bisa digunakan untuk mulai menjalankan program sarapan gratis di era Pramono-Rano.

    “Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran, nah itu kita siapkan. Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis, atau subsidi, atau bagaimana caranya,” tutur Teguh.

    Saat masa kampanye Pilgub Jakarta, Pramono Anung menyebut akan menjalankan program sarapan gratis bagi siswa di sekolah jika memenangkan pilkada. Sarapan gratis ini akan menjadi asupan tambahan siswa selain makan siang gratis yang dijalankan pemerintah pusat.

    “Sebenarnya di dana APBD Jakarta sudah ada alokasinya. Jadi bukan hal sesuatu yang terlalu baru. Hanya memang program ini akan disinergikan dengan program makan siang dari pemerintah pusat. Padahal, ada dua hal yang berbeda, maka kami mengusulkan untuk sarapan pagi gratis,” kata Pramono di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober.

    Pramono bahkan menjamin sarapan gratis disekolah bisa dilaksanakan pada tahun depan setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024.

    “Dananya, alokasinya sudah ada. Bahkan, kalau saya misalnya dilantik tahun 2025 sudah ada dananya. Sehingga, program ini pasti bisa berjalan. Bukan sesuatu yang dari kayangan lah,” tutur Pramono.

    Pramono optimistis program sarapan gratis bisa berjalan setiap hari siswa bersekolah, serupa makan bergizi gratis. Biaya per porsi sarapan gratis ini, menurut Pramono, tak beebeda jauh dengan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Maka kalau saya yakin berjalan, menunya akan kita ganti setiap waktu. Yang penting sehat. Bahwa kemudian akan ada menu tetap, nasi uduk, akan kita lakukan,” urai dia.

  • Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2024-2029 segera melakukan akselerasi pejabat-pejabat DKI definitif.

    Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi rangkap jabatan.

    “Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

    Menurut dia, untuk formasi jabatan yang masih dijabat plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

    “Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat progresif. Kita akan tunggu,” tutur Wibi.

    Hal itu disampaikan dalam diskusi “Ngobrolin Jakarta (Ngojak)” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta bertajuk “Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029, Rabu (15/1).

    Ketua DPW Partai NasDem itu juga berharap kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

    “Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu mengubah fasad-fasad (muka) Jakarta,” katanya.

    Diharapkan Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. “Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman,” katanya.

    Wibi juga menginginkan agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi mampu mengorkestrasi (mengatur) seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

    “Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu,” kata Wibi.

    Sementara itu, perwakilan Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad juga menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan pemetaan (mapping). Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi.

    Hal ini berhembus di kalangan aktivis Jakarta. “Pasti nama-namanya sudah ada di saku Mas Pram,” katanya.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) itu juga mengingatkan agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun program termasuk janji kampanye yang akan direalisasikan.

    “Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KJP jadi salah satu prioritas pembahasan Tim Transisi Pram-Doel

    KJP jadi salah satu prioritas pembahasan Tim Transisi Pram-Doel

    Jakarta (ANTARA) – Program kerakyatan termasuk Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi salah satu prioritas pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

    “Yang ditekankan yang paling banyak masalah, program-program kerakyatan khususnya masyarakat bawah, misalnya KJP, KJMU, yang bermasalah dari pendataan,” kata Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah di Jakarta, Kamis.

    Masalah-masalah itu yang harus diselesaikan dengan segera. Selain itu, hal-hal lain terkait masalah-masalah Jakarta juga dibahas dan dicarikan solusinya bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Prinsipnya, Mas Pram dan Bang Doel ingin membuat sesuatu, mencari solusi dan merealisasikan apa yang menjadi janji-janji beliau,” kata Ima.

    Tim Transisi Pramono-Rano (Doel) dibentuk untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Tim ini beranggotakan 14 orang, terdiri dari orang-orang profesional dan mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.

    Tim transisi sebelumnya mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada Senin (13/1). Pada pertemuan awal saat itu, antara tim dan Pemprov DKI lebih menyamakan visi-misi gubernur dan persepsi mengenai program-program dan kebijakan yang akan dijalankan.

    “Kami sudah mengelompokkan program-program dan belanja masalah yang selama kampanye itu Mas Pram dan Bang Doel banyak terima masukan dari masyarakat, ketika kampanye menerima sekitar 20 ribuan aspirasi,” ujar Ima.

    Ima menambahkan, pihaknya dalam satu bulan mempersiapkan kebutuhan Pramono dan Rano agar setelah dilantik dapat segera bekerja.

    Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, Pemprov DKI mendukung tim transisi dan tidak harus dalam rapat-rapat formal.

    “Tidak harus dalam rapat-rapat formal tetapi ‘anytime’, bersama-sama. Kami punya semangat yang sama, tekad yang sama agar gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa langsung menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi,” ujar Teguh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Doel Dilantik 7 Februari 2025

    Pramono-Doel Dilantik 7 Februari 2025

    loading…

    Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang.

    Namun, Ia menggarisbawahi bahwa pelantikan dapat diundur apabila ada keputusan baru dari pemerintah pusat. Mengingat masih ada sejumlah wilayah yang tengah menghadapi proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari kecuali ada keputusan baru,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Doel, Chico Hakim mengatakan bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 siap untuk dilantik kapan pun.

    Ia menyebut pasangan dengan tagline ‘Jakarta Menyala’ itu tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah.

    “Ya kita tunggu saja, kita tidak dalam posisi untuk memprotes, memberi masukan, atau menolak dan lain-lain, kita menunggu. Prinsipnya, Mas Pramono Anung tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah,” kata Chico kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Chico menyebut mau dilantik Februari atau Maret Pramono-Doel siap. Namun, Ia menilai lebih cepat lebih baik.