Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Pramono dukung penghematan anggaran camilan di lingkungan Pemprov DKI

    Pramono dukung penghematan anggaran camilan di lingkungan Pemprov DKI

    Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan)

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mendukung bila anggaran camilan dihemat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan). Saya termasuk penganut tidak makan snack banyak-banyak. Jadi bagi saya snack-nya mau dipotong, monggo,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan dia dan wakilnya Rano Karno, mendukung penuh efisiensi belanja anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat.

    “Jadi intinya semangat untuk efisiensi itu adalah semangat yang saya dan Bang Doel pasti akan dukung sepenuhnya,” kata dia.

    Terkait efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau anggaran belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kepala Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu program prioritas bagi masyarakat.

    “Kami nanti memetakan pos-pos mana yang memang bisa diefisienkan atau di-refocusing (fokuskan lagi) yang tadinya mungkin tidak begitu optimal,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebelumnya.

    Teguh mengatakan pemetaan ini nantinya dapat mendukung program-program strategis dari gubernur, wakil gubernur terpilih serta program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang belum teranggarkan.

    Adapun efisiensi belanja yang diterapkan mencakup beberapa aspek utama, salah satunya penghematan pada belanja makanan dan minuman.

    Aspek lainnya pengurangan 50 persen atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota, pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, maupun grup diskusi terfokus (FGD).

    Lalu, efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi, penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga, serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Mau Ikuti Jejak Anies Pakai TGUPP, Mas Pram Pilih Gunakan 7 Stafsus dari Kalangan Profesional 

    Tak Mau Ikuti Jejak Anies Pakai TGUPP, Mas Pram Pilih Gunakan 7 Stafsus dari Kalangan Profesional 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur terpilih Pramono Anung memastikan tak akan menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat memimpin Jakarta pada periode 2025-2030.

    Alih-alih menggunakan TGUPP seperti era Gubernur Anies Baswedan, mas Pram justru lebih memilih menggunakan tujuh staf khusus (stafsus) seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Saya akan mentaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus, ya saya akan punya tujuh staf khusus, tapi tentunya ada staf ahli, dan saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Pram pun memastikan, ketujuh orang stafsus yang akan membantunya bertugas di Jakarta ini nantinya bakal direkrut dari kalangan profesional.

    Tak untuk membantu Pram bekerja, ketujuh staf ini juga akan membantu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel dalam bekerja.

    “Stafsus ini tugas utamanya adalah membantu gubernur dan wagub. Orangnya tentunya bukan ASN, asa nanti yang sehari-hari ngurus saya, ngurus bang Rano, tetapi beberapa profesional. Saya lebih percaya memakai profesional,” ujarnya.

    Ia pun berharap ketujuh stafsus itu dapat membantu dirinya dan Si Doel dalam menjalankan tugas memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Saya memang ingin lebih yang fungsional, karena saya meyakini birokrasi pemerintah di Jakarta ini salah satu birokrasi pemerintah yang sudah binen, sudah kuat,” kata dia.

    “Sehingga itu lah yang akan saya gunakan untuk bersama-sama bekerja membangun Jakarta,” tambahnya menjelaskan.

    Tak hanya itu, Pram juga berjanji akan memaksimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapapun ASN itu, sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

    “Jadi memang saya bukan orang yang kemudian membawa orang dari mana-mana ya,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi tambahan, aturan soal stafsus ini diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 2/2024 tentang DKJ.

    Pada ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka membantu gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, gubernur dapat mengangkat stafsus.

    Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan stafsus diatur dalam peraturan gubernur.

    Ini artinya, Gubernur Jakarta punya kewenangan sepenuhnya terkait stafsus.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pramono dan Rano pilih stafsus bukan dari kalangan ASN

    Pramono dan Rano pilih stafsus bukan dari kalangan ASN

    Orangnya tentunya bukan ASN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur dan Wakil Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno memilih tujuh orang staf khusus (stafsus) untuk membantu kerja mereka membangun Jakarta, bukan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

    “Orangnya tentunya bukan ASN dan ada yang sehari-hari mengurus saya, mengurus Bang Rano. Beberapa profesional, dari tujuh orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, adapun jumlah staf khusus sebanyak tujuh orang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Para staf khusus ini memiliki tugas utama membantu kerja gubernur dan wakil gubernur.

    “Karena memang Undang-Undangnya menyebut tujuh (staf). Saya akan menaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus,” katanya.

    Selain staf khusus, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pun memiliki staf ahli.

    Pramono mengatakan tak akan menggunakan tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

    Adapun TGUPP merupakan sebuah tim dan bukan merupakan Perangkat Daerah.

    “Saya memang ingin lebih hal yang fungsional karena saya meyakini birokrasi pemerintahan Jakarta ini salah satu birokrasi pemerintahan yang sudah sudah kuat,” kata Pramono.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan para Gubernur Jakarta terdahulu seperti Sutiyoso, Fauzi Bowo, Anies Baswedan dan Joko Widodo guna mendapatkan saran terkait upaya membangun Jakarta.

    “Jadi, untuk urusan itu saya tidak mau kemudian ada batasan. Beliau-beliau ini pasti akan kami minta bantuan minta tolong, minta saran, minta pendapat. Bagi saya itu adalah hal yang biasa,” demikian kata Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAM JAYA pastikan turut berkontribusi sukseskan Program MBG

    PAM JAYA pastikan turut berkontribusi sukseskan Program MBG

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PAM JAYA pastikan turut berkontribusi sukseskan Program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama (Dirut) PAM JAYA Arief Nasrudin memastikan pihaknya bakal turut berkontribusi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berlangsung di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta.

    Adapun MBG menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Ditambah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno juga tengah menggodok program serupa yakni Sarapan Bergizi Gratis.

    “Pokoknya pemerintah programnya apa saja, PAM JAYA siap berkontribusi karena kalau enggak ada air repot,” ujar Arief di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (1/1/2025).

    Terkait kontribusi dari PAM JAYA, nantinya ungkap Arief, pihaknya akan memasang alat yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan air dari kotoran.

    Hal itu, tambah dia, selaras dengan program 100 kerja Gubernur Pramono guna menunjang kebutuhan air siap minum bagi para pelajar saat beraktivitas di sekolah.

    “Jadi di sekolah kita akan pasangin water purifire, ini juga bagian dari program kerjanya pak gubernur 100 hari kerja nanti kita akan masukan itu ke dalam 100 hari kerjanya pak gubernur,” ungkap dia.

    Kendati begitu, Arief menyebut bahwasanya target pemasangan water purifire bukan hanya menyasar sekolah-sekolah yang di Jakarta. Melainkan, kantor pemerintahan yang membutuhkan juga bakal dipasang alat serupa.

    “100 di sekolah-sekolah kemudian di kantor-kantor pemerintah yang diperlukan,” kata Arief memungkasi. 

    Sebagai informasi, Program Sarapan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas 100 kerja Pramono-Rano saat resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Adapun pelantikan tersebut rencananya bakal terlaksana pada 6 Februari mendatang. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lebih dari 3.000 Siswa DKI Jakarta Penerima KJP Plus Terancam Putus Sekolah

    Lebih dari 3.000 Siswa DKI Jakarta Penerima KJP Plus Terancam Putus Sekolah

    PIKIRAN RAKYAT – Justin Andrian Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengatakan, adanya persyaratan yang mengharuskan nilai akademik 70 bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus saat ini, 3.000 lebih siswa terancam putus sekolah.

    Angka tersebut kata Justin, berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta yang menyebut bahwa saat ini terdapat 3.507 siswa penerima KJP Plus yang nilainya kurang dari 70.

    “Kami paham semangatnya adalah untuk anak-anak yang berkomitmen untuk belajar, tapi melihat angkanya juga cukup banyak,” kata Justin usai rapat dengan Disdik DKI Jakarta. Pada Senin, 03 Februari 2025.

    Lanjutnya, Justin menegaskan bahwa jika persyaratan dengan standar nilai itu diterapkan, maka siswa yang putus sekolah dalam jumlah cukup besar akan terjadi di Jakarta. Padahal menurut Justin, kecerdasan anak itu berbeda beda.

    “Ada sekitar 3.000-an anak penerima KJP Plus sekarang yang nilainya di bawah 70 sehingga jangan sampai anak-anak ini juga putus sekolah,” katanya.

    Menurut Justin, dengan melihat dampak kedepannya, yaitu kerugian bagi generasi penerus Jakarta jika kebijakan ini diterapkan, maka ia beserta sebagian besar anggota Komisi E menolak kebijakan baru tersebut.

    Sementara itu Sarjoko, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan bahwa persyaratan nilai diatas 70 bagi penerima KJP Plus tersebut merupakan masukan dari Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno.

    Sarjoko menjelaskan bahwa hal tersebut dilatar belakangi dari alasan awal pemberian KJP Plus yang diperuntukkan bagi pelajar yang Pintar, juga bertujuan untuk memotivasi pelajar agar berusaha belajar lebih keras lagi.

    “Kalau dipresentasikan hanya 2,6 persen saja, relatif kecil. Tapi sekiranya menjadi perhatian maka akan kami bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta kepada Disdik untuk mempertimbangkan kembali penerapan persyaratan nilai diatas 70 bagi penerima KJP Plus tersebut.

    “Justru mereka yang menengah ke bawah ini prestasinya kurang baik,” kata Anggota Komisi E Jhonny Simanjuntak.

    Menurutnya, jika persyaratan tersebut diterapkan, dikhawatirkan yang menerima program tersebut bukan lagi orang yang membutuhkan.

    Jhonny mengatakan, karena masyarakat kurang mampu biasanya memiliki nilai akademik yang kurang baik. Dengan pandangan itu, salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta ini meminta persyaratan tersebut agar dicabut.

    Jhonny juga menambahkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda, sehingga nilai akademik tidak bisa dijadikan patokan.

    “Standar nilai ini harus dicabut, agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” kata dia.

    Sejalan dengan Jhonny, Anggota Komisi lainnya Muhamad Subki juga mengatakan bahwa dalam persyaratan KPJ Plus dan KMJU ini, nilai tidak bisa menjadi acuan.

    Terlebih lagi, menurut Subki, persyaratan nilai ini tidak sejalan dengan UUD 1945, karena pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat.***(Sri Wulandari _UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dua Alasan Pencairan KJP Plus Tahap I Molor di Maret 2025

    Dua Alasan Pencairan KJP Plus Tahap I Molor di Maret 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ada dua alasan yang membuat bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus Tahap I baru dicairkan pada Maret 2025.

    Padahal Dinas Pendidikan Jakarta berencana melakukan pencairannya pada Januari 2025 ini.

    Adapun penyebabnya, pertama gegara Pemprov Jakarta belum memiliki dana untuk mencairkan bantuan pendidikan tersebut.

    “Untuk target penyaluran KJP Plus ini di bulan Maret 2025 dengan alokasi untuk tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret,” ucap Plt Kepala Disdik Jakarta, Sarjoko, saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Hasil koordinasi awal kami dengan BPKD itu memang diinformasikan bahwa pada posisi Januari ini dari sisi ketersediaan anggaran memang belum memungkinkan untuk bisa dilakukan penyaluran,” ujarnya.

    Kedua, perubahan dalam tata kelola KJP Plus dan KJMU pun jadi salah satu penyebab bantuan pendidikan itu belum dapat disalurkan di awal 2025 ini.

    Hal ini berdasarkan hasil diskusi antara Disdik dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno yang meminta supaya bantuan pendidikan itu lebih tepat sasaran.

    “Hasil dari rapat-rapat tersebut mengerucut adanya satu keperluan perubahan tata kelola terhadap kegiatan KJP Plus dan KJMU,” tuturnya.

    Begitu pun pada bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang juga molor dari rencana awal.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Jauhari Mengingat Obrolan Terakhir Bersama Istrinya Ade Aryati (30) Sebelum kebakaran Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    “Untuk KJMU ini di bulan Mei 2025 untuk (pencairan) tahap satunya,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi ini.

    Berikut jadwal pendataan dan pencairan KJP Plus tahap I tahun 2025:

    – 13 Januari – 6 Februari: Pendaftaran KJP Plus
    – -15 Januari – 8 Februari 2024: Pemadanan data dan verifikasi
    – Februari 2025: Penetapan penerima dan besaran KJP Plus melalui Keputusan Gubernur
    – Minggu pertama Maret 2025: Pencairan KJP Plus Tahap 1

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemkot Jakbar dukung 40 target program 100 hari kerja Pramono-Rano

    Pemkot Jakbar dukung 40 target program 100 hari kerja Pramono-Rano

    salah satu yang menjadi program adalah pencegahan dan penanganan banjir untuk itu perangkat terkait harus segera menjalankannya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pencapaian 40 target dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Jakarta Barat, Imron Sjahrin menyebut pencapaian 40 target tersebut harus menjadi atensi dan menjadi rencana aksi seluruh jajaran di lingkungan pemerintahan.

    “Diantaranya itu ada pemutakhiran data Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), transportasi gratis untuk pengguna kartu KIP, sarapan pagi gratis anak sekolah,” ucap Imron di Jakarta, Senin.

    Selain itu pengadaan balai latihan kerja kelurahan, aktivasi balai warga, pengendalian banjir, dan optimalisasi aplikasi superapps JAKI.

    “Ini menjadi perhatian Pemkot Jakbar,” tutur Imron.

    Oleh karena itu, Imron meminta jajaran Pemkot Jakbar semua sektor dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) turut monitor dan menyukseskan target dalam rencana 100 hari kerja tersebut.

    “Terkait program-program kerja 100 hari kerja pertama gubernur dan wakil gubernur terpilih, agar semua sektor dan unit UKPD turut monitor dan menyukseskan,” tutur Imron.

    Selanjutnya, Imron juga menginstruksikan salah satu yang menjadi program adalah pencegahan dan penanganan banjir untuk itu perangkat terkait harus segera menjalankannya.

    “Wilayah Jakbar masih dalam masa musim curah hujan yang intens. Untuk itu harap semua pihak dan sektor terkait untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi banjir,” ujar Imron.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bamus Betawi Siap Kawal Program Pram-Rano Membangun Jakarta – Halaman all

    Bamus Betawi Siap Kawal Program Pram-Rano Membangun Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar menghadiri acara penganugerahan gelar kehormatan adat Betawi kepada Gubernur terpilih Jakarta Dr. H. Pramono Anung Wibowo.

    Heikal tampil memakai busana adat Betawi yakni baju Sadariah dan kain Cukin menghadiri undangan kehormatan tersebut.

    Adapun penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Dr. Ing. Fauzi Bowo pada Sabtu 1 Februari 2025 di Aula Pondok Pesantren Al Hamid Putra Jalan Cilangkap Munjul RT. 007/01 No. 1 Clangkap Cipayung Jakarta Timur.

    Menurut Heikal gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dianugerahi gelar Adat Betawi ‘Abang Anung’ yang ditandai dengan penyematan Pin Kuku Macan dilakukan oleh Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo.

    “Gubernur Daerah Khusus Jakarta Terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Terpilih Rano Karno tentunya harus kita kawal untuk membangun Jakarta ke depannya yang lebih baik,” ujar Heikal melalui keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Dia mengatakan Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi Eki Pitung merangkul semua kalangan.

    Khususnya para sesepuh Dewan Adat Betawi seperti Fauzi Bowo, Nahrowi Ramli, Nuri Tahir, Yoyo Muchtar, KH.Lutfi Hakim, Dr. H.Marullah Matali dan Tokoh Betawi lain-lainnya senantiasa berkolaborasi untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Betawi di Daerah Khusus Jakarta.

    “Lantaran semakin sengitnya kompetisi global, di Daerah Khusus Jakarta, maka Saya Heikal Safar sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, berharap masyarakat Betawi wajib maju dan berkembang dalam segala bidang. Jadilah tuan di negeri sendiri,” kata Heikal.

    Selain itu, Heikal menegaskan bahwa segenap Pengurus Dewan Adat Bamus Betawi juga turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pastinya bakal selaras dengan program Gubernur terpilih Jakarta Mas Pram yang telah dianugerahi gelar kehormatan adat Betawi oleh Majelis Kaum Betawi,” pungkas Heikal.

  • Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno usai penganugerahan gelar kehormatan adat Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyiapkan 40 program bagi Jakarta usai bersama wakilnya Rano Karno berkeliling untuk belanja masalah selama masa kampanye Pilkada.

    “Ada 40 program yang dipersiapkan. Nanti Bang Doel kalau mau menambahkan silakan. Kami sudah siap untuk itu karena janji selama kampanye,” kata Pramono usai diberikan gelar kehormatan “Abang” dari Majelis Kaum Betawi yang secara seremonial diberikan oleh Ketua Dewan Adat Fauzi Bowo alias Foke di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu.

    Pramono mempertimbangkan program tersebut berdasarkan hasil diskusi dan melihat permasalahan di Jakarta selama berkampanye dan menyosialisasikan visi-misi kepada warga.

    Pramono juga menegaskan program dan janji yang disiapkan tentunya merupakan hal yang bisa dikerjakan demi kebaikan Jakarta.

    “Selama sosialisasi, selama belanja masalah itu saya dan Bang Doel tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan. Sehingga itulah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) saya dan Bang Doel,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengatakan, tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/1).

    Program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Sumber : Antara

  • Pramono Janji Putihkan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah pada 100 Hari Kerja sebagai Gubernur Megapolitan 1 Februari 2025

    Pramono Janji Putihkan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah pada 100 Hari Kerja sebagai Gubernur Megapolitan 1 Februari 2025

    Pramono Janji Putihkan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah pada 100 Hari Kerja sebagai Gubernur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    berjanji akan memutihkan ijazah seluruh siswa di Jakarta yang ditahan pihak sekolah.
    “Ijazah-ijazah yang ditahan di seluruh dinas SD, SMP, dan SMA di Jakarta akan kami putihkan dalam waktu 100 hari kerja,” kata Pramono, usai acara Penerimaan Gelar Kehormatan Adat Betawi di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025).
    Pramono mengatakan, pemutihan ijazah para siswa yang ditahan pihak sekolah merupakan salah satu janji politiknya dalam 100 hari kerja usai ia dan Rano dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pramono berharap janji tersebut bisa memberikan manfaat bagi para siswa yang membutuhkan ijazah mereka.
    “Kami akan memenuhi janji-janji politik karena janji-janji politik saya dan Bang Doel adalah hal-hal yang bukan luar biasa, tetapi apa yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Jakarta,” tegas dia.
    Pramono juga menyebutkan soal janji lain yang akan dikerjakan selama 100 hari kerjanya sebagai gubernur.
    “Misalnya, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya, kami akan perbaiki,” ucap Pramono.
    Pramono mengaku akan menyelesaikan masalah KJP di seluruh kecamatan Jakarta.
    Di sisi lain, ia juga akan membuka beberapa taman di Jakarta selama 24 jam.
    “Kami berdua telah berdiskusi secara mendalam dengan tim transisi dan itu akan dipersiapkan,” ujar Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.