Xcloud.id

Tag: Raja Maha Vajiralongkorn

  • Sosok Taipan Anutin Charnvirakul, PM Baru Thailand

    Sosok Taipan Anutin Charnvirakul, PM Baru Thailand

    Jakarta –

    Kerajaan Thailand telah menyetujui Anutin Charnvirakul sebagai sebagi Perdana Menteri (PM) Thailand yang baru. Anutin seorang taipan dan sudah lama malang melintang dalam pemerintah Thailand.

    Parlemen Thailand sebelumnya menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Hasilnya, Anutin Charnvirakul memenangkan pemungutan suara parlemen untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Dilansir AFP, Jumat (5/9), dalam pemungutan suara yang masih berlangsung, Anutin telah memenangkan lebih dari 247 suara, menurut penghitungan AFP, mengamankan dukungan mayoritas dari 492 anggota parlemen yang duduk di majelis rendah Majelis Nasional.

    “Merasa gembira itu wajar,” kata Anutin kepada sekelompok wartawan saat ia tiba untuk pemungutan suara.

    Anutin meraih dukungan krusial dari blok parlemen terbesar, Partai Rakyat yang beranggotakan 143 kursi, hanya dengan syarat parlemen dibubarkan untuk pemilihan umum baru dalam waktu empat bulan.

    Sosok Anutin Charnvirakul

    Setelah terpilih di parlemen, Anutin kini memulai tugasnya sebagai PM. Anutin sudah mendapat dukungan dari Raja Maha Vajiralongkorn, yang juga dikenal sebagai Rama X.

    “Yang Mulia Raja telah mendukung Bapak Anutin Charnvirakul untuk menjadi Perdana Menteri mulai sekarang,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Rendah Parlemen Thailand, Arpath Sukhanunth, saat membacakan perintah kerajaan dalam sebuah upacara di kantor pusat Partai Bhumjaithai milik Anutin di Bangkok, dilansir AFP, Minggu (7/9).

    Anutin Charnvirakul. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

    Anutin Charnvirakul berusia 58 tahun memimpin Partai Bhumjaithai, sebelumnya menjabat di berbagai posisi pemerintahan Thailand, beberapa di antaranya sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Namun ia mungkin paling terkenal sebagai perancang dekriminalisasi ganja Thailand pada tahun 2022.

    Anutin menjadi pemimpin ketiga kerajaan dalam dua tahun, tetapi telah mengambil alih kekuasaan dengan dukungan koalisi dengan syarat pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan untuk mengadakan pemilihan umum baru.

    Anutin juga dikenal taipan konstruksi konservatif Thailand. Anutin menggulingkan partai Pheu Thai yang berhaluan populis dari klan Shinawatra. Mantan PM Thailand sebelumnya, Paetongtarn Shinawatra, dipecat oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika.

    Klan Shinawatra Angkat Kaki

    Sementara itu, kepala keluarga dinasti Shinawatra, Thaksin Shinawatra, terbang meninggalkan Thailand beberapa jam sebelum pemungutan suara di parlemen menuju Dubai, di mana ia mengatakan akan mengunjungi teman-teman dan berobat.

    Sejak pemilu 2023, partai Pheu Thai dari keluarga Shinawatra telah memonopoli jabatan tertinggi Thailand. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Thailand pada pekan lalu menyebabkan Paetongtarn Shinawatra dipecat dari jabatannya sebagai PM Thailand.

    Usai kekosongan kekuasaan itu, taipan konstruksi Anutin membentuk koalisi blok oposisi untuk menyingkirkan Pheu Thai dari jabatan perdana menteri.

    Tonton juga Video: MenPAN-RB Soroti Produktivitas RI Masih Kalah dari Thailand

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/rfs)

  • Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Bangkok –

    Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Dari lima kandidat yang memenuhi syarat, Anutin Charnvirakul, Ketua Partai Bhumjaithai disebut sebagai kandidat terkuat setelah mendapat dukungan luas dari sejumlah partai.

    Dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada Jumat (05/09) tersebut, Anutin mengklaim telah mengantongi 146 kursi dari partainya dan sekutu. Selain itu, dia juga mendapat tambahan dukungan 143 kursi dari Partai Rakyat. Secara keseluruhan, Anutin menguasai 289 kursi dari 492 anggota parlemen. Hal ini jauh melampaui ambang batas 247 kursi untuk bisa terpilih.

    Namun, dukungan dari Partai Rakyat tidak datang begitu saja. Dalam perjanjian politik, Anutin wajib membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menjabat untuk menyelenggarakan pemilu baru. Selain itu, dia juga harus menggelar referendum untuk menyusun konstitusi baru melalui majelis konstituante yang terpilih.

    Sosok Anutin?

    Lelaki berusia 58 tahun ini merupakan mantan Menteri Kesehatan yang dikenal karena mendorong dekriminalisasi ganja. Dia juga menjadi sorotan pada masa pandemi Covid-19, ketika dianggap lambat mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam karier politiknya, Anutin pernah bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Sebelumnya, dia menduduki kursi menteri di kabinet Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal yang menjadi perdana menteri pascakudeta militer.

    Manuver Politik Partai Pheu Thai

    Sementara itu, pemerintah sementara dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, berusaha menghalangi langkah Anutin. Partai ini meminta Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui pembubaran parlemen dan pemilu kilat.

    Namun, laporan dari media di Thailand menyebut Dewan Penasihat Raja menolak permintaan itu karena rancangan dekritnya bermasalah secara hukum. Beberapa pakar hukum juga memperdebatkan kewenangan pemerintahan sementara untuk mengajukan pembubaran parlemen.

    Krisis politik berulang

    Thailand kembali terjebak dalam krisis politik setelah Mahkamah Konstitusi pada akhir Agustus 2025 memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena melanggar etika dalam komunikasi dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, soal konflik perbatasan berdarah.

    Paetongtarn adalah perdana menteri keenam dari keluarga Shinawatra yang dijatuhkan oleh militer atau pengadilan dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, pada 2023, kandidat perdana menteri dari Partai Rakyat (saat itu bernama Move Forward) juga gagal dilantik setelah ditolak senat. Kini, senat sudah tidak lagi memiliki kewenangan ikut dalam pemilihan perdana menteri.

    Pemerintahan Thailand selanjutnya

    Jika pemungutan suara Jumat (05/09) ini berjalan mulus, Anutin hampir pasti akan terpilih. Namun, pemerintahannya hanya akan berlangsung singkat sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat, sebelum pemilu baru digelar dan konstitusi baru dirancang.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Felicia Salvina dan Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Putri Raja Terkaya Dunia Infeksi Darah, 2 Tahun Tak Sadar di Opname RS

    Putri Raja Terkaya Dunia Infeksi Darah, 2 Tahun Tak Sadar di Opname RS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Putri sulung Raja Thailand, yang telah sakit parah dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari dua tahun, dilaporkan pulih setelah menderita infeksi darah. Hal ini disampaikan dalam pernyataan istana pada Minggu, dikutip AFP, Senin (1/9/2025).

    Putri Bajrakitiyabha Mahidol telah tidak sadarkan diri di RS sejak jatuh sakit saat sesi pelatihan anjing militer pada Desember 2022. Pihak istana menyatakan dia menderita infeksi parah di aliran darahnya bulan ini dan menerima perawatan terus-menerus untuk menstabilkan tekanan darahnya.

    “Tim medis telah melaporkan bahwa infeksi Yang Mulia semakin membaik dan tekanan darah Yang Mulia telah stabil,” tutur pernyataan itu.

    “Tim medis terus memberikan antibiotik untuk mengendalikan infeksi dan menggunakan mesin untuk membantu fungsi paru-paru serta ginjalnya.”

    Foto: Putri Bajrakitiyabha. (Instagram/@loveprincess_bajrakitiyabha)

    Dikenal di Thailand sebagai “Putri Bha”, Putri Bajrakitiyabha Mahidol berusia 46 tahun ini adalah satu-satunya anak dari pernikahan pertama Raja Maha Vajiralongkorn. Ia dianggap dekat dengan ayahnya, dan ditunjuk pada peran senior dalam komando pengawalnya setahun sebelum dirawat di rumah sakit.

    Lulusan pendidikan dari Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Thailand, Putri Bajrakitiyabha memegang beberapa posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mengampanyekan perlakuan yang lebih baik bagi perempuan di penjara.

    Sebagai informasi, ayah sang putri, Raja Maha Vajiralongkorn, merupakan salah satu raja terkaya di dunia dengan kekayaan pribadi yang mencapai miliaran dolar AS. Raja berusia 73 tahun, yang memiliki tujuh anak dari empat pernikahan, belum mengumumkan ahli waris pilihannya, meskipun aturan suksesi lebih mengutamakan laki-laki.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diampuni Raja Thailand, Wanita Ini Bebas dari Hukuman Bui 43 Tahun

    Diampuni Raja Thailand, Wanita Ini Bebas dari Hukuman Bui 43 Tahun

    Bangkok –

    Seorang wanita di Thailand, yang menerima salah satu hukuman paling lama dalam sejarah kasus penghinaan kerajaan, telah dibebaskan dari penjara pada Rabu (27/8) waktu setempat. Wanita berusia 69 tahun ini mendapatkan pengampunan massal yang diberikan dalam rangka ulang tahun Raja Maha Vajiralongkorn.

    Anchan Preelert (69), mantan pegawai negeri sipil di Thailand, ditangkap tahun 2015 di bawah pemerintahan junta militer yang saat itu berkuasa. Dia kedapatan membagikan klip audio online di YouTube dari seorang podcast host yang dikenal sebagai “DJ Banpodj”, seorang pengkritik keras monarki.

    Anchan kemudian dijatuhi vonis 43 tahun penjara saat putusan dibacakan pengadilan tahun 2021 lalu.

    Dia awalnya dijatuhi hukuman 87 tahun penjara, masing-masing tiga tahun penjara untuk 29 dakwaan lese-majeste yang menjeratnya. Namun, pengadilan Thailand memangkas hukumannya karena dia mengakui perbuatannya.

    Setelah delapan tahun mendekam di balik jeruji besi, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025), Anchan akhirnya menghirup udara bebas pada Rabu (27/8) waktu setempat, bersama 84 narapidana lainnya yang juga mendapatkan grasi.

    Dia tampak mengenakan kaos putih dan syal berwarna ungu saat melangkah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pusat di Bangkok. Anchan membungkuk kepada para pendukungnya yang memberinya bunga dan memegang spanduk bertuliskan “Selamat Datang Kembali”.

    “Delapan tahun saya di sana (penjara-red)… rasanya pahit sekali,” ucap Anchan saat berbicara kepada wartawan.

    Undang-undang soal lese-majeste yang berlaku ketat di Thailand, juga dikenal sebagai Pasal 112, melindungi Raja dan keluarganya dari kritikan apa pun, dengan setiap pelanggaran dapat dihukum hingga maksimum 15 tahun penjara.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) dan para pengkritik menilai undang-undang itu digunakan secara berlebihan, dan ditafsirkan begitu luas sehingga perdebatan yang sah terhambat.

    Dalam kasus Anchan, dia memposting klip audio itu sebanyak 29 kali, dan berdasarkan undang-undang tersebut, setiap klip diperlakukan sebagai pelanggaran terpisah, sehingga dia dijerat 29 dakwaan.

    Sejak undang-undang itu disahkan, vonis Anchan mencetak rekor sebagai vonis yang paling lama yang pernah dijatuhkan untuk kasus lese-majeste. Rekor itu dikalahkan oleh vonis lainnya yang dijatuhkan terhadap Mongkol Thirakot, seorang seller online berusia 32 tahun, yang pada tahun 2024 dihukum 50 tahun penjara atas unggahan Facebook yang dianggap menghina Kerajaan Thailand.

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mantan PM Thaksin Shinwatra Dibebaskan dari Dakwaan Hina Kerajaan

    Mantan PM Thaksin Shinwatra Dibebaskan dari Dakwaan Hina Kerajaan

    Bangkok –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik kerajaan oleh pengadilan pada Jumat (22/8). Hal ini meredakan ancaman terhadap dinasti politik Shinawatra yang mendominasi politik Thailand selama dua dekade terakhir.

    Thakshin, yang kini berusia 76 tahun, terancam hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan tersebut.

    Namun pengadilan Bangkok, seperti dilansir AFP, Jumat (22/8/2025), menyatakan dia tidak bersalah atas pelanggaran hukum lese-majeste yang secara ketat mengkriminalisasi kritikan terhadap Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan keluarganya.

    “Pengadilan menggugurkan dakwaan terhadap Thaksin, memutuskan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup,” kata pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, saat berbicara kepada wartawan.

    Thaksin meninggalkan pengadilan terlebih dahulu, sambil tersenyum dan mengatakan kepada wartawan bahwa kasusnya “digugurkan”, tanpa memberikan komentar lebih lanjut.

    Namun dinasti Shinawatra masih terpojok, dengan putrinya Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra menghadapi kasusnya sendiri pekan depan dengan keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan mungkin akan membuatnya dipecat dari jabatannya.

    Kasus penghinaan kerajaan yang menyeret Thaksin bermula dari pernyataan yang dilontarkannya satu dekade lalu di media Korea Selatan (Korsel) terkait kudeta militer tahun 2014 yang melengserkan adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, dari jabatan PM Thailand.

    Detail pernyataan Thaksin pada saat itu tidak bisa dilaporkan karena hukum lese-majeste sangat ketat sehingga pelaporan itu dapat memicu tuntutan pidana.

    Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus 2023 setelah mengasingkan diri ke luar negeri selama 15 tahun. Dia mendarat di Bangkok pada hari yang sama ketika Partai Pheu Thai, yang dipimpin keluarganya, secara resmi memimpin pemerintahan koalisi yang didukung mantan musuh konservatif mereka.

    Hal itu sempat memicu kecurigaan soal adanya kesepakatan diam-diam.

    Setibanya di Bangkok, Thaksin langsung dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya ketika dia masih menjabat. Namun bukannya dijebloskan ke penjara, Thaksin justru dibawa ke kamar privat di rumah sakit polisi karena masalah kesehatan.

    Beberapa hari kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn mengurangi hukuman Thaksin menjadi hanya satu tahun penjara. Lalu pada Februari 2024, Thaksin dibebaskan sebagai bagian dari skema pembebasan awal bagi tahanan lanjut usia. Kasus penghinaan kerajaan ini merupakan salah satu dari beberapa kasus yang menjeratnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Thaksin Shinawatra Jadi Penasihat Danantara, Dulu Pernah Dikudeta gegara Korupsi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Eks PM Thaksin Didakwa, Monarki Thailand Kian Berkuasa?

    Eks PM Thaksin Didakwa, Monarki Thailand Kian Berkuasa?

    Jakarta –

    Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada hari Selasa (18/6) didakwa atas tuduhan menghina kerajaan Thailand berdasarkan hukum ‘lese majeste’.

    Pelanggaran dapat dihukum dengan hukuman penjara berkisar antara 3 hingga maksimal 15 tahun.

    Namun apa dampaknya bagi Thaksin dan masa depan Partai Pheu Thai yang berkuasa di Thailand dan masih didominasi dinasti Shinawatra?

    Dakwaan penghinaan

    Thaksin yang berusia 74 tahun didakwa karena pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan sebuah media di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2015.

    Dalam wawancara itu, dia menuduh Dewan Penasihat Kerajaan Thailand terlibat dalam protes yang menjurus pada kudeta militer pada tahun 2014.

    Thaksin membantah semua tuduhan dalam sidang hari Selasa lalu. Dia masih berstatus bebas dengan jaminan uang sebesar 500.000 baht atau sekitar Rp220 juta. Thaksin juga dilarang berpergian ke luar negeri. Paspornya masih disita sejak kepulangannya dari pengasingan tahun lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Menabukan reformasi monarki

    Monarki Thailand sebagian besar dianggap sakral di bawah mendiang Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada tahun 2016. Namun, kini semakin banyak warga Thailand yang menuntut reformasi kerajaan sejak penobatan putranya, Raja Maha Vajiralongkorn, yang kontroversial.

    “Bagi mereka yang berkuasa, dukungan mutlak terhadap undang-undang lese majeste digunakan untuk menunjukkan dukungan pemerintah yang teguh terhadap monarki dan melegitimasi monarki, terutama pada saat semakin banyak seruan untuk mengubah undang-undang yang kejam dan ketinggalan jaman itu,” kata Pravit Rojanaphruk, seorang jurnalis veteran dan analis politik, kepada DW.

    Pravit menambahkan, masyarakat Thailand “belum mencapai konsensus mengenai batasan kekuasaan monarki, terutama yang tidak terucapkan dan tidak resmi.”

    Perlucutan kekuasaan monarki sejatinya merupakan hal yang tabu di Thailand. Keteguhan itu perlahan berubah sejak muncul dugaan penyalahgunaan pasal penghinaan kerajaan sebagai instrumen untuk membungkam aktivis dan rival politik.

    Meredupnya pamor Thaksin

    Pemilihan umum tahun lalu di Thailand menjadi pemilu pertama sejak lebih dari 20 tahun, di mana partai dinasti Thaksin gagal mendapat kursi mayoritas. Pheu Thai yang selama ini mendominasi supremasi sipil di Bangkok harus mengalah kepada partai progresif MFP yang dijagokan kaum muda.

    Namun kelompok pro-kemapanan di Senat, sebuah badan konservatif yang ditunjuk militer, menghalangi pemimpin MFP Pita Limjaroenrat untuk menjadi perdana menteri. Kebuntuan itu membuka jalan bagi Pheu Thai untuk mengambil alih kekuasaan.

    Meski menempati posisi kedua dalam pemilu, Pheu Thai berhasil mengamankan posisi terdepan dalam pemerintahan saat ini. Putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, adalah ketua umum partai, sementara sekutu bisnisnya Srettha Thavisin adalah perdana menteri.

    “Partai oposisi utama, Move Forward Party, juga menggunakan sikap kritisnya terhadap undang-undang lese majeste untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda dan terpelajar,” kata Pravit.

    Bagaimana masa depan Thaksin?

    Setelah masa pengasingan panjang, Thaksin kembali ke Thailand pada tahun 2023 dan mulai menjalani vonis hukuman penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, setelah tertunda selama delapan tahun.

    Dia kemudian diberikan pengampunan kerajaan dan dibebaskan bersyarat lebih awal pada Februari 2024.

    Tita Sanglee, seorang analis independen Thailand, berpendapat bahwa langkah Thaksin kini menjadi semakin tidak menentu.

    “Saya pikir mengendalikan Thaksin lebih sulit daripada mengendalikan kaum reformis dan para pengunjuk rasa. Pertama, meskipun para demonstran didorong oleh ideologi, Thaksin jauh lebih pragmatis, lebih oportunistik. Dengan kata lain, dia lebih sulit diprediksi,” kata Tita.

    Tita juga mencatat bahwa koneksi luas Thaksin mencakup berbagai bidang, termasuk militer, polisi, dan bisnis. Namun, dakwaan lese majeste yang dia terima dapat dilihat sebagai sinyal baginya untuk menghindari perhatian publik.

    Pravit sependapat dengan Tita, dan menunjukkan bahwa dakwaan tersebut bertujuan untuk mengontrol Thaksin dan partai Pheu Thai.

    “Tapi Thaksin tidak bodoh. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana dia akan memainkan perannya mulai sekarang,” kata Pravit.

    Thaksin bersikeras mengaku tidak bersalah dan dijadwalkan menghadiri sidang pada pemeriksaan bukti pada 19 Agustus mendatang.

    (rzn/as)

    (ita/ita)

  • Parlemen Thailand Setuju Ubah UU Perkawinan untuk Legalkan Nikah Sejenis

    Parlemen Thailand Setuju Ubah UU Perkawinan untuk Legalkan Nikah Sejenis

    Bangkok –

    Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal itu terjadi usai pemungutan suara atas perubahan Undang-Undang Perkawinan disetujui oleh Parlemen Thailand lewat pemungutan suara.

    Dilansir AFP, Selasa (18/6/2024), Majelis Tinggi Senat memberikan persetujuan akhir dengan 130 suara setuju berbanding empat menolak dan 18 abstain terhadap perubahan UU perkawinan yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah.

    Undang-undang baru itu akan diserahkan kepada Raja Maha Vajiralongkorn untuk mendapatkan persetujuan kerajaan dan mulai berlaku 120 hari setelah dipublikasikan di Royal Gazette resmi. Thailand akan menjadi negara ketiga di Asia di mana pasangan sesama jenis bisa menikah, setelah Taiwan dan Nepal.

    Anggota parlemen dari Partai Maju Maju yang progresif, Tunyawaj Kamolwongwat, mengatakan perubahan undang-undang tersebut sebagai ‘kemenangan bagi rakyat’. Undang-undang baru ini mengubah referensi terhadap ‘laki-laki’, ‘perempuan’, ‘suami’ dan ‘istri’ dalam undang-undang perkawinan menjadi istilah yang netral gender.

    Hal ini juga memberikan pasangan sesama jenis hak yang sama dengan pasangan heteroseksual dalam hal adopsi dan warisan.

    Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, yang vokal mendukung komunitas LGBTQ dan RUU tersebut akan membuka kediaman resminya untuk para aktivis dan pendukungnya untuk perayaan. Para aktivis juga merencanakan unjuk rasa malam hari yang menampilkan drag show di pusat kota Bangkok, tempat pusat perbelanjaan raksasa mengibarkan bendera pelangi untuk menunjukkan dukungan sejak dimulainya Bulan Pride pada bulan Juni.

    Thailand telah lama memiliki reputasi toleransi terhadap komunitas LGBTQ dan jajak pendapat yang dilaporkan di media lokal menunjukkan dukungan publik terhadap pernikahan yang setara. Lebih dari 30 negara di seluruh dunia telah melegalkan pernikahan bagi semua orang sejak Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2001.

    Beberapa aktivis juga mengkritik undang-undang baru tersebut karena gagal mengakui kaum transgender dan non-biner, yang masih tidak diperbolehkan mengubah gender mereka pada dokumen identitas resmi.

    (haf/imk)

  • Rekor, Pria Thailand Dibui 50 Tahun karena Mengkritik Monarki

    Rekor, Pria Thailand Dibui 50 Tahun karena Mengkritik Monarki

    Jakarta –

    Seorang pria Thailand dijatuhi hukuman 50 tahun penjara karena mengkritik monarki. Ini merupakan vonis hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan berdasarkan undang-undang penghinaan terhadap kerajaan.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/1/2024), hukuman yang memecahkan rekor ini terjadi setelah beberapa tahun Thailand meningkatkan penggunaan undang-undang kontroversial tersebut terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, yang menurut para kritikus merupakan taktik untuk membungkam perbedaan pendapat.

    Pada Kamis (18/1), pengadilan tingkat banding di kota Chiang Rai, Thailand utara menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara kepada Mongkol Thirakot, mantan aktivis pro-demokrasi karena postingan di akun Facebook pribadinya.

    Pria berumur 30 tahun itu awalnya dijatuhi hukuman 28 tahun penjara oleh pengadilan pidana yang lebih rendah. Namun, dia dinyatakan bersalah atas 11 dakwaan lainnya selama naik banding, sehingga hukumannya lebih lama.

    “Pengadilan banding menghukum Mongkol Thirakot dengan 22 tahun penjara atas 27 postingan Facebook dia, selain hukuman 28 tahun yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. Total hukuman penjaranya adalah 50 tahun,” kata kelompok hak-hak legal, Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand (TLHR) dalam sebuah pernyataan.

    TLHR mengatakan hukuman tersebut merupakan hukuman terlama yang dijatuhkan atas pencemaran nama baik kerajaan. Ini mengalahkan rekor hukuman sebelumnya yaitu 43 tahun yang dijatuhkan pada seorang wanita pada tahun 2021.

    Mongkol, pemilik toko pakaian online, pertama kali ditangkap pada tahun 2021 saat terjadi aksi-aksi protes menuntut pembebasan para tahanan politik.

    Demonstrasi yang dipimpin oleh kaum muda pada tahun 2020 dan 2021 tersebut menyebabkan puluhan ribu orang turun ke jalan, dan banyak di antaranya menuntut perubahan terhadap undang-undang lese-majeste yang ketat.

    TLHR mengatakan Mongkol akan mengajukan banding atas hukuman tersebut ke Mahkamah Agung.

    Undang-undang lese-majeste tersebut melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga dekatnya dari kritik.

    Lebih dari 250 aktivis telah didakwa berdasarkan undang-undang lese-majeste sejak gerakan protes tahun 2020 dimulai, menurut TLHR.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini