Xcloud.id

Tag: Rahmat Bagja

  • Komisi II: Pelarangan dan sanksi politik uang perlu dirumuskan ulang

    Komisi II: Pelarangan dan sanksi politik uang perlu dirumuskan ulang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa larangan dan sanksi atas tindak politik uang (money politics) dalam pemilihan umum (pemilu) perlu dirumuskan ulang.

    “Terkait dengan money politics, saya kira norma terkait pelarangan money politics, termasuk sanksi terhadap money politics itu memang harus kita rumuskan ulang terkait dengan bagaimana pembuktian money politics itu bisa dengan mudah menyentuh kandidat dan memberikan sanksi kepada kandidat,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak politik uang dalam pemilu harus dapat berimplikasi langsung terhadap pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pilkada itu sendiri.

    “Kita tahu bahwa selama ini norma terkait dengan politik uang itu kerap kali hanya bisa menyentuh siapa yang memberi di lapangan dan siapa yang menerima, tanpa kemudian berimplikasi terhadap pasangan calon yang didukung dan seterusnya,” ujarnya.

    Terkait hal tersebut, dia pun menilai wacana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) menjadi penting untuk digulirkan.

    Dia menyebut Komisi II DPR RI berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law yang di dalamnya menyatukan rezim pemilu dan pilkada.

    Di sisi lain, dia menambahkan bahwa Komisi II DPR RI mencermati pula perihal selisih suara antar-kandidat yang tipis di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024 karena berpotensi menimbulkan upaya kecurangan.

    “Kami mencermati potensi kecurangan yang terjadi di kabupaten/kota, provinsi, di mana selisih suara antar-kandidat sangat tipis. Nah, proses Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik) dan rekap manual itu kerap kali menjadi satu ruang negosiasi di level penyelenggara dengan pasangan calon yang saya kira harus menjadi concern kita bersama,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (27/11), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu ini pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

    “Peristiwa pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada, red.),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) dan Anggota Bawaslu RI Puadi (kiri) saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu ini pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

    “Peristiwa pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada, red.),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Bagja menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

    “Baik pemberi maupun penerima dipidana,” ucap Bagja.

    Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang dan potensi pembagian uang. Berdasarkan tahapannya, dugaan pelanggaran dimaksud terjadi pada saat masa tenang atau saat pemungutan suara.

    Menurut Puadi, sebanyak 71 dugaan pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang terjadi pada masa tenang. Sementara itu, sebanyak delapan dugaan pembagian uang dan satu dugaan potensi pembagian uang terjadi pada tahapan pemungutan suara.

    Dugaan pembagian uang pada masa tenang ditemukan di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

    Sementara itu, dugaan potensi pembagian uang pada masa tenang terdapat di Papua Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    Adapun, dugaan pembagian uang pada tahapan pemungutan suara muncul di lima provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sumatera Selatan, DIY, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, dugaan potensi pembagian uang pada hari pemungutan suara terjadi di Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu masih dalami pemicu Pilkada Puncak Jaya ricuh

    Bawaslu masih dalami pemicu Pilkada Puncak Jaya ricuh

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Bawaslu masih dalami pemicu Pilkada Puncak Jaya ricuh
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI masih mendalami pemicu kericuhan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah Tahun 2024 hingga terjadi aksi saling panah dan pembakaran rumah.

    “Enggak tahu (pemicunya), perlu dicek ke teman-teman (jajaran Bawaslu). Karena hanya telepon dari teman-teman di Puncak Jaya, jadi harus memastikan lagi datanya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Bagja mengatakan bahwa pergerakan massa terjadi antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Adapun pemilihan dilakukan dengan sistem noken dan pemungutan suara telah dilakukan.

    “Kondisi di Papua Tengah memang masih pergerakan massa antara pendukung, panah-panahan masih terjadi, semoga tidak ada korban jiwa, untuk Kabupaten Puncak Jaya,” ucap dia.

    Bawaslu masih mendalami ada atau tidaknya aksi pengambilan surat suara ataupun kotak suara. Selain itu, Bawaslu juga akan mengecek kondisi di tempat kejadian untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU),

    “Mereka minta ini PSU, kami harus cek dulu alat bukti ataupun alasan untuk melakukan PSU untuk kasus demikian. Misalkan, apakah benar-benar terjadi pengambilan surat suara atau kotak suara? Itu ‘kan masih belum terkonfirmasi karena lagi menghubungi teman-teman di Papua Tengah untuk langsung turun di sana,” ujarnya.

    Ketua Bawaslu berharap kondisi tersebut tidak meluas dan menimbulkan korban jiwa. Kalau pun memenuhi syarat dilakukan PSU, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi.

    “Semoga tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi PSU, tapi kalau terjadi hal yang kemudian dasar jadi PSU kuat, terpaksa kita lakukan PSU, rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU,” kata Bagja.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu: Sanksi atas cakada terjaring OTT tunggu putusan inkrah

    Bawaslu: Sanksi atas cakada terjaring OTT tunggu putusan inkrah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa sanksi bagi calon kepala daerah (cakada) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

    “Dalam memberikan sanksi, itu harus inkrah. Tidak bisa, misal, dalam banding kemudian diberlakukan (sanksi), itu agak sulit, biasanya inkrah,” kata Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Menurut Bagja, perbuatan yang menyebabkan calon kepala daerah terjaring OTT penegak hukum harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila sudah menjadi terpidana, akan ada mekanisme hukum lain mengenai sanksi dari Bawaslu.

    “Harus dibuktikan dulu sebagai terpidana dan berkekuatan hukum tetap, baru kemudian ada mekanisme hukum lainnya yang kemudian bisa diberlakukan kepada yang bersangkutan,” kata dia.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bagja terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap calon gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah.

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan, OTT KPK terhadap Rohidin Mersyah dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk menelusuri dugaan politik uang. Pasalnya, KPK telah menyita amplop berlogo pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah-Meriani yang berisi uang.

    “Jadi saya kira nanti kami akan perlakukan itu sebagai informasi awal, tentu akan ada data financial intelligence (intelijen keuangan) yang diberikan oleh teman-teman PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Bagja.

    KPK diketahui menangkap Rohidin Mersyah pada Sabtu (23/11) malam. KPK kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Minggu (24/11) malam.

    Menurut komisi antirasuah itu, Rohidin Mersyah akan menggunakan uang hasil korupsinya untuk ongkos tim sukses pilkada. Rohidin Mersyah diduga memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi untuk membiayai pencalonan kembali dirinya sebagai gubernur Bengkulu.

    Dalam OTT, KPK berhasil menyita uang tunai sejumlah Rp7 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Selain itu, KPK turut menyita amplop berlogo pasangan Rohidin Mersyah-Meriani yang jumlah nominal uang di dalamnya masih dihitung.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah

    Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut sejumlah dugaan praktik “serangan fajar” atau suap dalam Pilkada Serentak 2024 dapat dicegah.

    “Ada beberapa kejadian yang bisa kita cegah, ada berdasarkan laporan masyarakat kita cegah,” kata Bagja usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08, yang menjadi tempat Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya, di Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Menurut Bagja, pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari jajaran Bawaslu di daerah, terkait pemantauan dugaan “serangan fajar”.

    “Di DKI Jakarta ada yang berhasil dicegah. Di beberapa daerah kita lagi tunggu laporannya. Di Lubuk Timur masih proses di Sentra Gakkumdu. Karena alat bukti yang kuat, kami kira bisa masuk Sentra Gakkumdu dan prosesnya bisa lebih cepat,” kata Bagja.

    Temuan Bawaslu dalam pencegahan dugaan praktik “serangan fajar” itu, kata Bagja, salah satunya adalah dugaan pembagian sembako di suatu daerah.

    Lebih jauh Bagja menyampaikan pihaknya juga mencermati peristiwa banjir yang melanda beberapa daerah di Sumatera Utara seperti Medan dan Deli Serdang.

    “Sebagian Medan, Deli Serdang ada banjir. Kemudian apakah akan tetap lanjut atau akan ada mitigasi lain seperti pilkada susulan kita masih tunggu KPU. KPU Binjai juga terendam kantornya. Ini jadi perhatian,” jelasnya.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah

    Ketua Bawaslu RI tinjau TPS 08 tempat Presiden Prabowo memilih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, di TPS 08, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, yang menjadi lokasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya, Rabu.

    “Ini TPS kedua (yang saya tinjau) setelah dari Tangerang Selatan (TPS tempat saya menggunakan hak pilih),” kata Bagja kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Bagja mengatakan telah mendapatkan laporan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tempat Prabowo Subianto memilih.

    Usai meninjau TPS tempat Prabowo memilih, Bagja akan bergeser melakukan peninjauan ke beberapa TPS di Kota Bogor dan di Jakarta.

    “Lalu jam 16.00 WIB akan ada konferensi pers perkembangan pemungutan suara hari ini,” kata Rahmat Bagja.

    Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024 hari ini. Presiden Prabowo telah menetapkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 sebagai hari libur nasional untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto sendiri telah menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, sekitar pukul 08.41 WIB.

    Kehadiran Prabowo yang pada kesempatan itu mengenakan kemeja safari lengan pendek cokelat muda dan celana panjang cokelat tua, disambut riuh masyarakat yang sudah menunggu di sekitar TPS.

    Prabowo lalu melambaikan tangan dan menyapa para warga tersebut, kemudian menggunakan hak pilihnya.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan – Page 3

    Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan damai dan lancar, meskipun tantangan di beberapa daerah berisiko tinggi tetap perlu diwaspadai.

    Berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pilkada 2024 dan aparat keamanan, diminta untuk lebih fokus pada daerah-daerah yang rawan konflik dan potensi kerusuhan, guna memastikan tidak ada gangguan yang mengancam kestabilan.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah merilis tingkat kerawanan provinsi dalam Pilkada 2024 yang diukur melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Seperti dikutip Selasa (26/11/2024), disebut tahapan pungut hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan ini.

    Terdapat 5 Provinsi yang rawan tinggi (13%), 28 Provinsi rawan sedang (76%), dan 4 Provinsi rawan rendah (11%). 5 Provinsi yang masuk kategori tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

    Untuk di tingkat kabupaten/kota, Pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16%) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66%) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18%) yang masuk kategori kerawanan rendah.

    Selain itu, Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini,Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

    Bawaslu juga mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil. 

    Adapun isunya diantaranya; 

    Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan,
    Praktik Politik Uang
    Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik
    Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi
    Konteks Keserentakan Pemilu dan Pemilihan
    Keamanan
    Kompetensi Penyelengara Adhoc
    Hak Memilih dan Dipilih
    Layanan Kepada Pemilih
    Bencana Alam dan Distribusi Logistik
    Perselisihan Hasil Pemilihan
    Kebijakan Pemilihan yang Berubah.

    Sementara, jika mengacu data dari Kementerian Dalam Negeri, daerah yang rawan tinggi yaitu;DKI Jakarta (88,95%), Sulawesi Utara (87,48%), Maluku Utara (84,86%), Jawa Barat (77,04%), dan Kalimantan Timur (77,04%).

    Dalam keterangannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajarannya, rajin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pengawas pemilu, katanya, dilarang mengambil keputusan tanpa dasar hukum.

    “Semua PTPS (pengawas TPS), Panwascam (panitia pengawas kecamatan), dan PKD (pengawas kelurahan/desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing, harus hati-hati sebelum ambil keputusan. Misalnya keputusan untuk ajukan pemungutan suara ulang (PSU) pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan (PSL),” jelas dia.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara daring bersama kepolisian, TNI, dan penyelenggara pemilu seluruh provinsi se-Indonesia ini membahas terkait pengamanan setiap daerah, terutama daerah yang masuk dalam kategori rawan rendah, sedang maupun tinggi. 

    “Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilihan 2024,” terangnya. 

    Dikatakan Listyo, pihaknya bersama TNI memastikan akan memberi bantuan dukungan keamanan kepada penyelenggara.

    Senada, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, jika pihaknya siap untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

    Selain itu, anggotanya juga siap untuk membantu Polri dalam pengamanan Pilkada 2024 nanti agar berjalan aman, tertib dan lancar.

    “Untuk mengamankan Pilkada Serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang, selain itu Alutsista TNI dipersiapkan dan disediakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik,” kata Agus, Selasa (26/11/2024).

    Selain itu, Agus menjelaskan langkah-langkah mitigasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang muncul selama proses Pilkada 2024.

    Hal ini seperti penguatan penegakan hukum, program edukasi politik secara masif, monitoring dan pengawasan yang ketat dengan pelibatan pihak-pihak independen serta unsur-unsur terkait hingga dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif.

    Kemudian juga melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.

    “Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik dan menjaga serta menjunjung tinggi netralitas TNI,” jelasnya.

    “Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada Serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar,” pungkasnya.

    Jakarta Gelar Patroli

    Komisioner Bawaslu Jakarta Benny Sabdo mengatakan, pihaknya menggelar patroli politik uang mengantisipasi terjadinya serangan fajar yang akan menganggu jalannya Pilkada 2024, khususnya di wilayahnya.

    “Kalau misalkan ada yang melakukan praktik-praktik politik uang membagikan sembako, amplop, voucher dan seterusnya. Kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan. Kalau kita bicara politik uang, sanksinya itu berat,” kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (26/11/2024).

    Selain itu, Benny menegaskan, Bawaslu memiliki pengawas TPS berjumlah sebanyak 14.835, yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan se-Jakarta.

    “Para personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Termasuk, seluruh pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan patroli pengawasan politik uang,” jelas dia.

    Pihaknya pun berharap, masyarakat Jakarta untuk pro aktif melaporkan dugaan politik uang jika melihat atau menemukannya.

    “Bawaslu DKI terus melakukan patroli pengawasan politik uang selama masa tenang, kami mengajak warga masyarakat melaporkan, jika ada kegiatan kampanye dan praktik politik uang di wilayah DKI Jakarta,” kata Benny.

  • Ada Sri Mulyani dan Abdul Mu'ti, Ini Sederet Tokoh yang "Nyoblos" di Pilkada Tangsel 2024 Megapolitan 26 November 2024

    Ada Sri Mulyani dan Abdul Mu'ti, Ini Sederet Tokoh yang "Nyoblos" di Pilkada Tangsel 2024 Megapolitan 26 November 2024

    Ada Sri Mulyani dan Abdul Muti, Ini Sederet Tokoh yang “Nyoblos” di Pilkada Tangsel 2024
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Widya Victoria menyebut, ada beberapa tokoh nasional yang menggunakan hak pilihnya pada
    Pilkada Tangsel
    2024.
    Salah satunya adalah Menteri Keuangan RI,
    Sri Mulyani
    Indrawati yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 1, Sektor 3 Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren.
    “Sejak Pemilu 2019, Pilkada Tangsel 2020, Pemilu 2024, hingga Pilkada serentak saat ini, Sri Mulyani terdata memiliki hak pilih di Tangsel,” ujat Widya saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024). 
    Selain Sri Mulyani, juga ada menteri lainnya yang terdata di Pilkada Tangsel 2024, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI,
    Abdul Mu’ti
    yang mencoblos di TPS 40, Jalan Talas 5 Kelurahan PCI, Pamulang.
    Ketua KPU RI,
    Mochammad Afifuddin
    juga akan menggunakan hak suaranya di TPS 24, tepatnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.
    Sedangkan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, akan menyoblos surat suara di TPS 63, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat.
    Kemudian, ada pula calon gubernur Banten nomor urut 01, Airin Rachmi Diany terdaftar di TPS 15 Pakulonan, Serpong Utara. Satu TPS dengan calon wakil wali kota Tangsel nomor urut 01, Pilar Saga Ichsan. 
    Lebih lanjut, Widya juga menyebut lokasi pemungutan suara calon wali kota nomor urut 1, Benyamin Davnie, yaitu di TPS 13, Lengkong Karya, Serpong Utara.
    Sementara kompetitornya, Ruhamaben, terdaftar di TPS 20, Pondok Cabe Udik, dan pasangannya, Shinta Wahyuni Chairuddin, terdata di TPS 76, Pamulang Barat, Pamulang.
    “Pilkada Tangsel ini memang menarik karena melibatkan sejumlah tokoh nasional yang memiliki hak pilih di wilayah ini,” ucap Widya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Intip, Jadwal Masa Tenang Pilkada 2024 dan Aturannya

    Intip, Jadwal Masa Tenang Pilkada 2024 dan Aturannya

    Liputan6.com, Bandung – Masyarakat Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan pemilihan umum untuk Pilkada 2024. Pelaksanaan Pilkada tersebut digelar secara serentak di seluruh wilayah pada Rabu, 27 November 2024.

    Diketahui dalam Pilkada serentak 2024 masyarakat akan memilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Wali Kota dan Wakil Walikota. Sebelum pelaksanaan Pilkada juga biasanya terdapat masa tenang yang digelar dalam beberapa hari.

    Melansir dari jadwalnya, pelaksanaan masa tenang Pilkada Serentak 2024 dilakukan tiga hari sebelum pemilihan. Sehingga pelaksanaan tersebut dimulai dari Minggu, 24 November 2024 hingga Selasa, 26 November 2024.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang merupakan salah satu tahapan wajib dalam pemilihan umum di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4).

    Ketika memasuki masa tenang peserta, tim sukses, hingga pelaksana Pemilu dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kampanye. Masa tenang tesebut juga penting agar pemilih dapat menentukan pilihannya secara objektif tanpa tekanan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga sempat mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk menjaga ketenangan dalam masa tenang Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berharap seluruh pihak dapat mematuhi aturan tersebut.

    Selain itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebutkan pihaknya juga akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pilkada. Tujuannya untuk menjaga alur masa tenang tersebut.

     

    Aksi BERANI Ratusan Warga PADAMKAN KEBAKARAN HUTAN Pinus di Banyumas

  • Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca, Jumat (22/11/2024). Anies Baswedan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya yang juga menarik fokus pembaca, yakni kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail yang dimeriahkan Dewa 19, swing voters Pilgub Jateng 2024 yang masih tinggi, Bawaslu yang akan melakukan patroli siber pada masa tenang Pilkada 2024, hingga Golkar yang menegaskan SK kepengurusan partai sah.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dukungan Anies Baswedan kepada Pramono-Rano Bakal Pengaruhi Swing Voters Kalangan Terdidik
    Dukungan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terbuka ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pramono-Rano) dinilai bakal memengaruhi swing voters atau pemilih mengambang dari kalangan rasional dan terdidik. Dukungan tersebut bisa menarik swing voters versi survei Litbang Kompas sebanyak 23,8%.

    Hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Elektabilitas Pramono-Rano 38,3%, RK-Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3%.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, masuknya Anies berpotensi mempertebal selisih elektabilitas Pramono-Rano dengan RK-Suswono. Alasannya, dukungan Anies kepada Pramono-Rano berpeluang dapat memengaruhi pemilih rasional dan terdidik untuk memilih paslon yang didukungnya.

    2. Dimeriahkan Dewa 19, Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail di Bandung Barat Dihadiri Ribuan Warga
    Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2, Jeje Ritchi Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda bersama Asep Ismail, menggelar kampanye akbar terakhir sebelum masa tenang, pada Jumat (22/11/2024). Kampanye Jeje Govinda-Asep Ismail bertema “Konser Bandung Barat Berjamaah” ini berlangsung meriah di Lapangan Pangelajar, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meski hujan deras mengguyur.

    Kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail tersebut dimeriahkan oleh penampilan band legendaris Dewa 19 feat Virzha dan dihadiri ribuan warga serta pendukung pasangan yang mengusung jargon “Berjamaah”. Tak hanya itu, sejumlah selebritas seperti Nagita Slavina, Mamah Amy (ibunda Raffi Ahmad), Alshad Ahmad, Nisa Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah juga turut hadir memeriahkan acara.

    3. Swing Voter Pilgub Jateng Besar, Andika: Saya Berharap Mereka Memilih Tanpa Tekanan
    Angka swing voters Pilgub Jateng 2024 cukup besar berdasarkan hasil survei. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa berharap jangan ada tekanan kepada pemilih mengambang itu untuk menentukan pilihannya saat pencoblosan pada 27 November nanti.    

    Andika Perkasa mengungkap beberapa alasan yang membuat angka swing voters Pilgub Jateng yang masih cukup besar.

    4. Bawaslu Akan Gelar Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pilkada 2024
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan patroli pengawasan selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan dari patroli pengawasan Bawaslu ini untuk memastikan agar masa tenang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

    Sebagai informasi, patroli pengawasan masa tenang akan dilaksanakan pada H-3 sebelum pemungutan suara pilkada, yaitu dari 23 hingga 26 November 2024.

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan patroli ini akan melibatkan panitia pengawas pemilihan di tingkat kecamatan (panwascam) serta aparat keamanan, dan juga mengajak tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan patroli.

    5. Tegaskan SK Kepengurusan Golkar di Bawah Bahlil Sudah Final, Idrus: Mari Bersatu
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan persoalan kepengurusan Golkar di bawah Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar telah selesai dan sudah final. Hal tersebut, kata Idrus ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

    Menurut Idrus, sudah saatnya, seluruh kader Golkar untuk bersatu kembali dan tidak lagi mempersoalkan SK kepengurusan Golkar tersebut. Pasalnya, tradisi partai Golkar adalah tradisi dialektika dan pertarungan ide dan gagasan yang berorientasi membesarkan partai dan bangsa.