Xcloud.id

Tag: Rahmat Bagja

  • Komisi II DPR taksir biaya menggelar PSU pilkada hingga Rp1 triliun

    Komisi II DPR taksir biaya menggelar PSU pilkada hingga Rp1 triliun

    Pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap melaksanakan PSU

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menaksir perkiraan biaya yang digelontorkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 dapat mencapai hampir Rp1 triliun.

    “Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 (miliar) sampai Rp1 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf usai memimpin rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsi pengamanan.

    “KPU menyampaikan (butuh anggaran) kurang lebih Rp486 miliar sekian, Bawaslu kurang lebih sekitar Rp215 (miliar), tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp250 (miliar) lah. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” ujarnya.

    Dede mengatakan besaran kebutuhan anggaran untuk menggelar PSU itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dapat pula didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari pemerintah pusat.

    “Sisanya ya mungkin pemerintah pusatlah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup maka pemerintah pusat dapat (mendukung pembiayaan PSU). Nah, konotasi ‘dapat’ ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama,” ucapnya.

    Dede menimpali, “Pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap melaksanakan PSU.”

    Ia menambahkan Komisi II DPR memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyimulasikan kepastian mekanisme pembiayaan PSU menggunakan APBD dan APBN dalam kurun waktu 10 hari kerja terhitung sejak rapat Komisi II DPR pada Kamis hari ini.

    “Kami memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR, apa yang bisa disiapkan oleh daerah dan apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

    Sebelumnya pada rapat kerja itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 membutuhkan anggaran Rp486.383.829.417.

    Ia menjelaskan ada sebanyak 26 daerah yang gugatannya dikabulkan MK dan 24 daerah di antaranya harus menggelar PSU. Namun, dari seluruh daerah tersebut, ada sebagian yang tidak membutuhkan anggaran tambahan karena ketersediaan anggaran masih cukup.

    “Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024,” kata Afifuddin.

    Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah imbas putusan MK memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mengantisipasi APBD yang terbatas.

    “Keterbatasan APBD pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya anggaran untuk kegiatan pengawasan PSU sehingga perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” kata Bagja.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bagja ungkap peran Bawaslu wujudkan pemilu adil tanpa kekerasan gender

    Bagja ungkap peran Bawaslu wujudkan pemilu adil tanpa kekerasan gender

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawalsu RI Rahmat Bagja mengungkapkan peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu adil gender serta tanpa kekerasan gender.

    Hak politik perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Keterwakilan Perempuan dan tantangan perempuan dalam politik.

    “Keterwakilan perempuan 30 persen itu harus diikuti sesuai peraturan dan sesuai putusan MK, Bawaslu akan terus mendorong dan meningkatkan keterpilihan perempuan di legislatif dan eksekutif untuk pemilu yang luberjurdil dan inklusif,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia juga menjelaskan tantangan perempuan dalam pemilu, yang diketahui ada beberapa laporan yang terjadi dalam pemilu dan pemilihan kepada daerah.

    “Adanya kekerasan yang terjadi pada pemilu dan pemilihan yang kemarin, Bawaslu akan terus memberikan edukasi dan kolaborasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seperti kegiatan Bawalsu mendengar kelompok perempuan dan mengembangkan kebijakan sensitif gender dalam penyelenggara pemilu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki keputusan nomor: 417/Hk/.01.01/K1/12/2024 tentang kekerasan seksual di lingkungan kerja.

    “Salah satu upaya Bawaslu membuat surat keputusan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kerja Bawaslu,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik Uang dan Hoaks Musuh Utama Demokrasi Pemilu

    Politik Uang dan Hoaks Musuh Utama Demokrasi Pemilu

    JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu.

    Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk itu, dia meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.

    “Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    “Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” ujarnya.

    Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. “ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” jelas Bagja.

    Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.

    “Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” pungkasnya.

  • Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik

    Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mendorong generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memahami dinamika politik nasional serta berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Bagja dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI di Cilegon, Banten, Jumat (21/2).

    “Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kalau kita ingin memperbaiki sistem maka kita harus masuk ke dalamnya. Ketika telah mencapai kekuasaan, tetaplah idealis,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia juga menjelaskan sejarah kepemiluan di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga transisi besar pasca reformasi 1998. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam sistem politik dan kepemiluan, yang telah memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

    Diskusi semakin menarik ketika peserta antusias mengajukan pertanyaan, termasuk soal pengaruh platform digital seperti TikTok dalam politik.

    Menanggapi hal tersebut, Bagja menilai bahwa media sosial telah mengubah pola kampanye dan komunikasi politik secara signifikan.

    “Platform digital memberikan ruang bagi politisi untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun di sisi lain, tantangan utama yang muncul adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa mempengaruhi opini publik,” ujarnya.

    Di akhir sesi, dia berharap forum ini bisa memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tantangan demokrasi pasca-pemilu serentak.

    Ia juga mengajak kader HMI untuk turut serta dalam pengawasan pemilu guna menjaga integritas demokrasi Indonesia.

    aca juga: Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Bawaslu: Politik uang dan hoaks musuh utama demokrasi pemilu

    Ketua Bawaslu: Politik uang dan hoaks musuh utama demokrasi pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu.

    Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk itu, dia meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.

    “Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    “Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” ujarnya.

    Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. “ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” jelas Bagja.

    Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.

    “Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu RI minta jajaran bangun komunikasi dengan kepala daerah baru

    Bawaslu RI minta jajaran bangun komunikasi dengan kepala daerah baru

    Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah masing-masing.

    Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu daerah dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) guna memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan.

    “Teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara dalam jaringan (daring). Tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah masing-masing serta forkopimda untuk membuka kerja sama dalam berbagai hal,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bagja mencontohkan setelah menghadiri pelantikan kepala daerah secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayahnya.

    “Sebagai contoh, Gubernur Kepulauan Riau berencana membangun kantor Bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah,” jelasnya.

    Selain itu, Bagja mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.

    “Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu,” ujar Bagja.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu daerah yang telah mengawal Pemilu 2024 hingga tahap pelantikan, meskipun masih ada beberapa daerah yang sedang menunggu pembacaan putusan atau ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saat ini, masih terdapat 40 perkara PHPKada di MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025. Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU dan Bawaslu RI efisiensikan anggaran 2025 hingga 20-40 persen

    KPU dan Bawaslu RI efisiensikan anggaran 2025 hingga 20-40 persen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan telah mengefisiensikan anggaran untuk 2025 hingga 20-40 persen.

    Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    “Anggaran KPU dari pagu semula Rp3.062.311.327.000 kemudian mendapatkan efisiensi Rp843.200.000.000, dan itu setara dengan 27,53 persen, dan sekarang menjadi Rp2.219.111.327.000,” kata Afifuddin.

    Lebih lanjut, Afifuddin menjelaskan bahwa program dukungan manajemen, dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi merupakan program yang mendapatkan efisiensi. Sementara itu, belanja operasional pegawai tidak menjadi sasaran efisiensi.

    Sementara itu, Bagja mengungkapkan bahwa Bawaslu RI pada 2025 melakukan efisiensi anggaran sebanyak 39,5 persen.

    “Anggaran Bawaslu tahun anggaran ini Rp2.416.945.124.000. Kemudian, hasil efisiensi mendapatkan Rp955.000.000.000, sehingga pagu anggaran hasil efisiensi pada 2025 adalah Rp1.461.945.124.000,” kata Bagja.

    Bawaslu RI menyatakan belanja barang menjadi jenis belanja yang paling banyak diefisienkan, yakni 61,2 persen.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Pangkas Rp843 Miliar, Bawaslu Sunat Rp955 Miliar

    KPU Pangkas Rp843 Miliar, Bawaslu Sunat Rp955 Miliar

    loading…

    Rapat Bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025). Foto/TV Parlemen

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menyampaikan pemangkasan anggaran buntut kebijakan efisiensi anggaran dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025). KPU menyebut telah memangkas anggaran tahun 2025 senilai Rp843 miliar.

    Adapun pagu anggaran KPU untuk 2025 sebesar Rp3.062.311.327.000 (3,062 triliun). Artinya atas kebijakan tersebut anggaran KPU tahun ini menjadi Rp2,219 triliun.

    “KPU menyampaikan secara singkat anggaran KPU dari pagu semula 3.062.311.327.00 (3,062 triliun) kemudian mendapatkan efisiensi 843.200.000.000 (843 miliar) dan kemudian itu setara dengan 27,53% dan sekarang menjadi 2.219.111.327.000,” kata Ketua KPU Mochammad Afifudin, di ruang rapat, Rabu (12/2/2025).

    Pria yang akrab disapa Afif ini menyampaikan efisiensi anggaran Rp843 miliar diambil dari biaya program dukungan manajemen senilai Rp588 miliar. Serta Program penyelenggaraan pemilu dan konsolidasi demokrasi senilai Rp284 miliar.

    Dia mengatakan bahwa anggaran untuk belanja operasional pegawai tidak dipangkas sama sekali. “Adapun belanja operasional kantor, pegawai dan nonoperasional tidak mendapatkan sasaran dari efisiensi,” sambungnya.

    Bawaslu Sunat Anggaran Rp955 Miliar
    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Bagja menyampaikan bahwa pagu anggaran Bawaslu pada tahun ini senilai Rp2.416.945.124.000 (2,416 triliun).

    Lalu, efesiensi anggaran tersebut senilai Rp955 miliar, atau sekitar 40 persen dari alokasi anggaran Bawaslu sebelumnya. “Sehingga pagu anggaran hasil efesiensi pada tahun 2025 ini adalah Rp1.461.945.124.000 (Rp1,461 triliun),” kata Bagja dalam ruang sidang.

    Lebih lanjut, pemangkasan anggaran Rp955 miliar itu diambil dari belanja barang senilai Rp952 Miliar, serta Rp3 miliar dari belanja modal.

    (rca)

  • Bawaslu minta kader HMI tingkatkan kemampuan pengawasan partisipatif

    Bawaslu minta kader HMI tingkatkan kemampuan pengawasan partisipatif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) makin memperbaiki kemampuannya dan meningkatkan kapasitasnya, terutama kemampuan dalam pengawasan partisipatif.

    Rahmat Bagja menyebut salah satu caranya dengan menempuh pendidikan lanjutan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

    “Seandainya di antara kawan-kawan ingin aktif di penyelenggara pemilu, bisa mulai dari pengawas TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Jadi, jangan malu memulai dari bawah demi meningkatkan kemampuan. Saya juga saat memulai menjadi penyelenggara dari bawah,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam bidang kepemiluan lainnya, Bagja mencontohkan kader dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu seperti panwaslu kecamatan.

    Dalam meningkatkan pengetahuan, menurut dia, tidak perlu malu untuk memulainya dari bawah.

    Bagja juga mengingatkan kepada kader HMI bahwa sebagai anak muda harus berperan aktif di tengah masyarakat, terlebih di organisasi ini belajar banyak terkait dengan demokrasi.

    “Anak-anak muda ini silakan mengabdi di tengah masyarakat dalam berbagai bidang, ada yang di dunia bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu siap laksanakan rekomendasi BPK pada laporan keuangan 2024

    Bawaslu siap laksanakan rekomendasi BPK pada laporan keuangan 2024

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sangat apresiasi dan siap laksanakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Bawaslu Tahun anggaran 2024.

    “Kami sangat apresiasi dan berterima kasih atas saran-saran yang diberikan. Bawaslu siap untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang telah diberikan,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengimbau kepada seluruh unit kerja, biro-biro dan pusat dan inspektorat utama serta unit kerja bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota untuk merespon segera permintaan data, informasi, keterangan yang diminta dan membantu proses kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

    “Serta memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi dan segera menindaklanjuti tuntas hasil pemeriksaan BPK,” tuturnya.

    Bagja menambahkan Bawaslu telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2015 hingga 2023.

    “Dengan upaya tersebut, kami berharap atas laporan keuangan tahun 2024, Bawaslu masih dapat mempertahankan opini WTP. Selain itu seluruh unit kerja juga senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Bawaslu,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025