Xcloud.id

Tag: Rahmad Pribadi

  • Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Jakarta: Distribusi pupuk subsidi masih terus menjadi perhatian banyak pihak, utamanya di tengah target pemerintah Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada pangan di 2027.
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan rantai distribusi pupuk bersubsidi.
     
    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung produktivitas sektor pertanian nasional. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rantai distribusi yang panjang hingga potensi penyalahgunaan.
    “Pertama, (permasalahan) kepada ketidaktepatan sasaran. Itu sebenarnya permasalahannya bukan dari Pupuk Indonesia lagi, itu di pemerintah dari Kementerian sampai gubernur dan bupati. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan (pemenuhan alokasi pupuk) oleh pupuk (Pupuk Indonesia) itu bisa semua, cuma regulasinya, mulai dari SK yang (ada) perlambatan, kelompok-kelompok di bawah yang harus ditentukan sasarannya agar tepat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Panjangnya proses birokrasi distribusi pupuk subsidi juga berakibat pada lambatnya penyerapan pupuk subsidi. “Kemenko Pangan sudah mengatakan, ini permasalahan yang pertama dari (distribusi) pupuk ini berbelit-belitnya regulasi. Sekarang SK dari Kementan turun ke gubernur, paling keluar 25 persen, 50 persen, nah sampai ter-update periode kemarin itu baru 50 persen. Otomatis kekurangan di bawah dirasakan. Di dapil saya mayoritas 65 persen petani kesulitan (mendapatkan pupuk) kenapa, kita sudah dapat alokasi yang sudah ditarget dan itu pun belum tentu tepat sasaran,” ujar Nasim.
     
    Nasim juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk. “Ini yang harus evaluasi dari kedinasan, bagaimana-RDKK yang harus dievaluasi per tahun minimal. Lalu bagaimana KP3 PL-nya bisa mengecek, nah itu yang tahu dari kelompok tani dan untuk memproses kelompok tani saja susah,” tegas dia.
     
     

    Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi

    “Pengawasan itu (melibatkan) semua unsur, Kepolisian, Dandim, dalam satu pengawasan itu perlu diawasi yang terjadi penyelewengan seperti dijual di atas HET, termasuk di distributor, kios, itu oknum. Perlu pengawasan yang maksimal ke depan,” kata dia.
     
    Sementara itu, meskipun di tengah berbagai tantangan birokrasi dan tata kelola distribusi, hingga 30 November 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi. Angka tersebut setara 88,9 persen dari total kontrak penyaluran yaitu sebesar 7,54 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup 3,2 juta pupuk NPK, 3,4 juta pupuk urea, dan 40 ribu pupuk organik.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam RDP tersebut mengungkapkan, proses penetapan volume (alokasi pupuk bersubdisi) itu berjenjang mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada bupati lalu ke gubernur, kemudian kepada Kementan dan begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, lalu ke bupati, penyuluh dan petani. Sehingga jika berjenjang seperti itu, mungkin begitu (pupuk bersubsidi) sampai ke petani, sudah selesai panen.
     
    “Di zaman pemerintah sebelumnya sudah banyak perbaikan, namun pak Prabowo mengambil langkah yang dramatis lagi, tidak hanya diperbaiki di level Kementan namun langsung menjadi sebuah Perpres. Saya sepakat, kami akan sikapi dengan sangat hati-hati karena Perpres ini harapannya menyederhanakan semua, sehingga petani menjadi mudah menebus pupuk,” tutur dia.
     
    Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI sepakat mendorong percepatan pengesahan Perpres untuk menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, rapat gabungan dengan Komisi IV juga dinilai pentinguntuk memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Pupuk Indonesia Memberdayakan Wanita Kelola Pertanian Melalui Kartini Tani

    Pupuk Indonesia Memberdayakan Wanita Kelola Pertanian Melalui Kartini Tani

    Bogor, Beritasatu.com – Peranan Kartini Tani PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mengembangkan pertanian sudah sangat berkembang. Hal ini dapat dilihat dari hasil “Panen Raya Padi Organik Program Kartini Tani Pupuk Indonesia” di lahan Agro Eduwisata Organik Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024) sebesar 9 ton/Ha, atau terdapat kenaikan sekitar 34 persen dari budidaya sebelumnya.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada beras. Kartini Tani ini menjadi program kolaborasi untuk mendukung percepatan swasembada tersebut. Ia menambahkan, Kartini Tani menjadi salah satu inisiatif Pupuk Indonesia sekaligus untuk memperkuat peran perempuan dalam industri pertanian, sehingga mampu menjadi penggerak kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat.

    “Kartini Tani di Mulyaharja ini mampu membuktikan jika peranan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen. Melalui skema pemberdayaan, kelompok perempuan di Mulyaharja didorong untuk memperluas penerapan pertanian berkelanjutan,” ujar Tri Wahyudi.

    Di Mulyaharja ini, tambahnya, Pupuk Indonesia melakukan pembinaan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Ciharashas. Kartini Tani di sini mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi terkait budidaya pertanian padi organik, tanaman hidroponik dan tanaman hortikultura. Para Kartini Tani juga mendapatkan pendampingan budidaya dan mendapatkan rekomendasi pemupukan untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian. Kelompok ini juga mendapatkan monitoring pascapanen, dan bantuan pemasaran hasil produk pertaniannya.

    “Pupuk Indonesia juga membantu perpanjangan sertifikasi beras organik untuk mendukung meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui produk organik yang sertifikat kita serahkan hari ini juga. Pertanian organik dewasa ini sangat potensial, mengingat permintaan produk organik juga semakin besar seiring dengan meningkatnya pemahaman terhadap pola hidup sehat,” tandas Tri Wahyudi.

    Lebih lanjut ia menambahkan Pupuk Indonesia telah mengembangkan ekosistem produk berbasis organik dan hayati untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini menjadi penting bagi penggunaan jangka panjang untuk menjaga kesehatan ekosistem pertanian secara keseluruhan. Pupuk Indonesia meyakini dengan menyediakan berbagai pupuk organik bagi pertanian yang sehat, mampu mencapai ketahanan pangan Indonesia. Dalam budidaya di Mulyaharja ini, Pupuk Indonesia mengaplikasikan pupuk NPK Phonska Alam. Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan mineral alam yang dapat digunakan dalam sistem pertanian organik. Memiliki kandungan hara N, P, dan K yang mudah larut, seimbang, dan terstandar sehingga kualitas terjamin.

    “Pupuk Indonesia bersama PIKA (Perkumpulan Istri Karyawan) Pupuk Indonesia melakukan pendampingan Kartini Tani. Mereka kita ajak untuk membuktikan kualitas dari NPK Phonska Alam. Harapannya, budidaya ini juga menginspirasi petani organik lain di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PIKA Pupuk Indonesia, Tata Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa, program Kartini Tani di Mulyaharja ini dikenalkan sejak tanggal 3 Februari 2024 lalu. Di sini, Kartini Tani telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan antara lain budidaya tanaman, manajemen hasil panen, serta memperkenalkan pupuk organik kepada petani perempuan untuk pertanian berkelanjutan.

    Secara nasional, ia menambahkan, Kartini Tani telah menyasar di lima titik wilayah, yaitu di Mulyaharja-Bogor ini, kemudian Indramayu, Banyuasin, Banyuwangi, dan Magelang. Kartini Tani di daerah tersebut dijalankan spesifik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing KWT, seperti komoditas buah naga, melon, cabai, dan lainnya.

    “Pupuk Indonesia bergerak di bidang pertanian, kami ingin mensupport semua program-program perusahaan, sehingga kami terjun langsung dengan membentuk Kartini Tani Indonesia. Di Mulyaharja penguatan peran Kartini Tani tersebut melalui pengembangan pertanian organik,” ujar Tata.

    Menurutnya, peran perempuan dalam pertanian sangat krusial. Kartini Tani sendiri merupakan program pemberdayaan perempuan untuk mempercepat swasembada pangan. Jumlah petani perempuan cukup besar, yaitu 14,4 persen dari petani yang ada di Indonesia.

    “Kartini Tani ini menjadi penggerak perempuan untuk turut aktif menjaga ketahanan pangan, selain itu juga turut mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat peran perempuan melalui langkah-langkah konkret yang mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan agribisnis, peningkatan kompetensi, dan digitalisasi usaha pertanian secara berkelanjutan,” pungkasnya.

    Merespons program Kartini Tani, Ketua KWT Ciharashas, Umyati mengaku mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung Kartini Tani. Paling utama dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Karena dengan ilmu yang didapatkan, pendapatan yang diperoleh dari budidaya padi organik semakin optimal. 

    “Kami itu tadinya hanya Ibu-ibu rumah tangga. Sebelumnya wawasan kami seadanya, budidaya kami berasal dari turun-temurun orang tua. Setelah mengikuti pelatihan dari Kartini Tani banyak ilmu yang didapatkan, semakin optimal dalam pengendalian hama, bagaimana packaging yang baik,” ujarnya.

    Uum sapaan akrab Umyati mengaku berkat dukungan dari Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia, ia bersama anggota KWT Ciharashas termotivasi untuk memajukan pertanian di Bogor, tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. 

    “Anggota KWT ini selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga pejuang pangan Indonesia. Kami sangat semangat sekali dalam mengembangkan pertanian karena di-support oleh Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia,” pungkasnya. 

  • Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani Dikebut Pakai Cara Ini

    Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani Dikebut Pakai Cara Ini

    Lombok Timur –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Langkah ini seiring keputusan pemerintah meningkatkan volume pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menerangkan, pemerintah telah mengubah kebijakan demi menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik, salah satunya alokasi pupuk subsidi berdasarkan lahan. Semula, alokasi pupuk subsidi ini berdasarkan anggaran.

    “Nah sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu ya, makanya 9,5 juta ton ini insyaallah akan terus dijaga di situ,” katanya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

    Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar penebusan pupuk subsidi ini lebih mudah. Namun, pengawasan tetap dilakukan mengingat pupuk itu merupakan pupuk subsidi.

    Oleh karena itu, pihaknya melakukan digitalisasi proses penebusan. Lewat digitalisasi ini, petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menebus pupuk subsidi. Tentunya, penebusan dengan cara ini bisa dilakukan oleh petani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    “Oleh karenanya di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk mendigitalisasi kios-kios, mendigitalisasi proses penembusan, 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan,” terangnya.

    Rahmad menambahkan, dalam alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton tersebut, terdapat 500 ribu ton pupuk organik. Dia bilang, keberadaan pupuk organik penting untuk mendukung produktivitas lahan.

    “Dan yang terakhir apa, organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau mengenjot produktivitas. Kalau mengenjat produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa digenjot 2-3 tahun, setelah itu akan terjun bebas. Nah makanya ini banyak sekali yang sudah kita lakukan dari sisi pupuk,” ujarnya.

    Selain itu, Rahmad mengatakan, pihaknya juga mempercepat proses pembaharuan data penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih baik.

    “Kalau dulu updatenya itu setahun sekali. Jadi seumpama ini petani buruk, pindah dia menggarap ke tempat lain. Pada musim yang berbeda tapi di tahun yang sama sudah nggak bisa kalau zaman dulu. Kalau sekarang pencatatannya setiap mau musim tanam. Jadi ini selesai musim tanam ini, dia mau sewa lahan di tempat lain. Di tempat lain itu dia bisa daftar untuk masuk di sana yang di sini di lain,” paparnya.

    (acd/hns)

  • Ingat! Tebus Pupuk Subsidi Cukup Bawa KTP

    Ingat! Tebus Pupuk Subsidi Cukup Bawa KTP

    Lombok Timur –

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP.

    “Pak Jokowi ingin dipermudah. Itu diterjemahkan oleh Menteri Pertanian, sudahlah tidak usah pakai kartu-kartu, susah. Pakai KTP saja yang berhak datang,” kata Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

    Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini. Sistem digital tersebut telah diimplementasikan di 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

    “Nah, ketika Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mikir ini kalau pakai KTP, terus semuanya diberiksa secara manual, di kertas begitu, wah repotnya setengah mati. Lalu Pupuk Indonesia kemudian menerapkan digitalisasi yang namanya i-Pubers, 27 ribu kios di seluruh Indonesia kita implementasikan sistem ini,” terangnya.

    “Dengan sistem ini sekarang, bapak-bapak nebus cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus, dan seterusnya,” tambahnya.

    Rahmad mengatakan, perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Dia bilang, tebus pupuk subsidi menggunakan cukup membawa KTP telah diterapkan sejak Februari 2024.

    “Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki. Kita terapkan di bulan Februari, sekarang bulan 9, berarti 7 bulan ya,” katanya.

    (acd/hns)

  • Perintah Jokowi, Volume Pupuk Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton

    Perintah Jokowi, Volume Pupuk Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton

    Lombok Timur –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar Rembuk Tani di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lewat acara tersebut, perusahaan ingin mendapatkan masukan dari para petani terkait penyaluran pupuk.

    Dalam acara yang dihadiri ratusan petani tersebut, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk subsidi untuk membantu petani. Volume pupuk subsidi naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun ini.

    “Pak Jokowi juga mendorong atau memutuskan mengubah volume pupuk subsidi. Meningkatkan pupuk subsidi dari 4,7 dari 9,55 juta ton,” ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur NTB, Sabtu (28/9/2024).

    Menurut Rahmad, dulu volume subsidi menyesuaikan dengan anggaran. Kini, volume pupuk subsidi telah ditetapkan. Terangnya, tanpa tambahan volume itu, maka para petani sudah tak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

    “Kalau seumpama tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tidak mendapat pupuk subsidi,” katanya.

    Khusus NTB bahkan sudah habis dari Agustus lalu. Meski demikian, dia mengatakan, pemerintah menambahkan volume subsidi karena memahami kebutuhan petani.

    “Bahkan untuk NTB ini mungkin dari bulan Agustus kemarin sudah habis alokasi pupuk subsidi kalau 4,77 juta ton. Pak Jokowi tahu persis kebutuhannya lebih dari itu,” ungkapnya.

    Rahmad menerangkan, dengan volume pupuk subsidi 9,55 juta ton diharapkan dapat meningkatkan produksi petani. Dia mengatakan, pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi.

    “Nah kalau hitung-hitungannya dikasih pupuk sama tidak dikasih pupuk itu bedanya 60%,” ungkapnya.

    “Kalau 30 ton kentang per hektar seumpama tidak dikasih pupuk itu kira-kira nggak sampai separuhnya. Mungkin cuma 10 ton karena bedanya itu 60%,” tambah Rahmad.

    (acd/hns)