ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Dalam paparannya, ia menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dipahami dan diterapkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa. (Setyanka Harviana Putri/Cahya Sari/Sandy Arizona/Amita Putri Caesaria)
Tag: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
-
Wakil Ketua Komisi VII DPR sosialisasikan empat pilar kebangsaan
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kalangan pemuda di gedung auditorium kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu.
“Seperti biasanya memang kami sebagai anggota MPR punya tugas untuk melakukan sosialisasi empat nilai kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Rahayu usai memberikan sosialisasi, di Jakarta, Sabtu.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, masyarakat, terkhusus kalangan pemuda harus mengerti pemahaman empat pilar kebangsaan dan fungsinya dalam kehidupan bernegara.
Menurut politisi yang bertugas di Komisi VII DPR–komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi–salah satu yang terkandung dalam empat pilar yakni Pancasila yang berperan sebagai dasar negara.
Pemahaman tentang Pancasila, lanjut Rahayu, harus dimiliki seluruh pemuda agar tidak tenggelam dalam budaya modern yang semakin merajalela.
Rahayu juga menekankan kepada para pemuda untuk memahami sila ke empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Sila keempat tentunya karena sebagai bagian dari legislasi, masyarakat harus paham bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rahayu.
“Kita ini punya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang di mana apapun yang ada terkandung di dalam Indonesia, tanah, air, maupun juga yang ada di sekeliling kita, harus sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tambah Rahayu.
Dengan adanya sosialisasi ini, Rahayu berharap pemahaman kalangan pemuda akan empat pilar kebangsaan semakin meningkat sehingga layak untuk menjadi penerus semangat bangsa.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.
Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.
Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.
“Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri.
Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.
“Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.
“Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
-
Komisi VII DPR ungkap pentingnya Antara, RRI dan TVRI
Bandung (ANTARA) – Tim kunjungan spesifik dari Komisi VII DPR RI yang Rabu ini melakukan peninjauan ke Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan pentingnya Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), termasuk untuk wilayah Jawa Barat.
Karenanya, kata Ketua Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, pihaknya melaksanakan fungsi pengawasan pada ketiga lembaga ini dengan harapan semuanya tetap menjadi pilar utama dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan seimbang bagi masyarakat, terutama di masa disrupsi teknologi saat ini.
“Sebagai pilar utama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, ketiga lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tersedianya informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif di tengah era digitalisasi, dan disrupsi media yang semakin berkembang,” kata Evita di Stasiun TVRI Bandung, Rabu.
Terlebih, kata dia, dengan perkembangan media sosial saat ini,di Indonesia jumlahnya mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9 persen dari total populasi, misinformasi sampai mengaburkan informasi, menyebabkan tantangan tersendiri bagi ketiga lembaga untuk melakukan penyeimbangan dan pelurusan dari berita-berita yang tidak benar untuk disampaikan kepada masyarakat.
Kemudian, tantangan juga datang dari perubahan pola konsumsi media, persaingan dengan platform digital, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang menuntut inovasi dan strategi yang lebih progresif.
“Sehingga tak bisa lagi bisnis as usual, kerja yang as usual gak bisa lagi. Lembaga penyiaran publik memiliki peran krusial dalam menjaga akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, mendidik, dan terpercaya,” ucapnya.
Karenanya, kata dia, dilakukan kunjungan ini untuk peninjauan secara langsung terkait kinerja, tantangan, sampai capaian dari Antara, RRI, dan TVRI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik.
Karena keberadaan lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RNI, dan LKBN Antara menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi yang bebas dari kepentingan komersial, kepentingan politik tertentu, mengedepankan kepentingan publik, edukasi masyarakat, pelestarian budaya dan identitas nasional.
“Dan mereka memiliki jangkauan yang sangat-sangat luas, terutama ke daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapat akses informasi dari media sosial, media swasta. Jadi diharapkan peranannya itu lebih dipertimbangkan lagi di kawasan tertinggal, terluar dan terdepan. Dengan kunjungan ini kami ingin mendapat gambaran jelas untuk memberi rekomendasi demi memastikan keberlanjutan tiga lembaga ini,” ucapnya.
Dalam kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Antara, TVRI dan RRI ini, Komisi VII DPR RI diwakili oleh tim yang terdiri dari Evita Nursanty (ketua tim), Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), Putra Nababan (anggota), Nila Yani Hardiyanti (anggota), Ilham Permana (anggota), Beniyanto (anggota), Bambang Haryo Soekartono (anggota), dan Ma’ruf Mubarok (anggota).
Lalu Kardaya Warnika (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Rico Sia (anggota), Tifatul Sembiring (anggota), Rofik Hananto (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Muhammad Hatta (anggota), Arizal Tom Liwa (anggota), dan Zulfikar Suhardi (anggota).
Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari GNC Aryani GM Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA, Riza Fahriza Kabiro ANTARA Jabar, Isyati Putri Nastiti Asisten Manager Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA Biro Jabar, Agung Rajasa Korda Foto ANTARA Wilayah Jabar, Jateng, dan DIY.
Kemudian A. M. Adhy Trisnanto Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Danang Sangga Buwana Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Iman Brotoseno Direktur Utama LPP TVRI, I. Hendrasmo Direktur Utama LPP RRI, Akhbar Sahidi Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, serta
Soleman Yusuf Kepala RRI Bandung.Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan
“Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,”
Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.
Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.
Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”
“Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.
“Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.
Terlepas dari itu, Yusuf memastikan mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal dilaporkan kepada KPK.
“Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.
Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.
“Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan harapan dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Harapan ini, ujarnya, didasari dari sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain, yakni harus ada persatuan antara para elit partai.
“Itu merupakan harapan dari Pak Prabowo. Bukan hanya sebagai presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Saras, sapaan akrabnya, berujar harapan Prabowo ini disampaikan dalam Rapimnas yang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan acara HUT Gerindra ke-17.
“Harapan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa KIM Plus ini atau Koalisi Merah Putih ya Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi koalisi permanen,” ujarnya.
Menurutnya, harapan tersebut sah-sah saja disampaikan Prabowo lantaran memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan arahan.
“Dan itu adalah tanggung jawab beliau yang kami sambut dengan bahagia, dengan senang hati. Kalau memang itu bisa kita jalankan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Saras juga menekankan soal check and balance atau keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, meski banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.
Dia kembali menegaskan, sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini berbeda, yakni menganut musyawarah mufakat. Artinya, harus ada konsensus.
“Jadi kalau kita bicara check and balance DPR dengan yang namanya eksekutif itulah check and balance. Kami sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah untuk mengawasi apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” urainya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan fungsi check and balance terhadap pemerintah tidak harus berasal dari partai politik.
“Ya, memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. [misalnya] pers, itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda. Seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
-
Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu
Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.
“Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Selaku legislator, dia menyebut bahwa dirinya mempersilakan dan tak mempersoalkan bila para anak muda menuntut ilmu di luar negeri.
“Wakil-wakil rakyat yang ada di DPR ini tidak menolak atau bahkan kami tidak menghambat untuk anak-anak muda bisa keluar negeri. Saya pun juga belajar di luar negeri waktu itu,” ujarnya.
Selain untuk mengembangkan diri, lanjut dia, menempuh studi di luar negeri tak ubahnya dengan budaya merantau yang kerap dilakukan banyak penduduk di Indonesia.
“Sebenarnya kami banyak yang mendukung kalau, misalkan, ada banyak anak muda yang mau mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu, mendapatkan juga pendapatan di luar negeri. Enggak masalah, kalau, misalkan, itu kan sama saja kita punya budaya merantau, gitu ya,” katanya.
Namun, setelah menyelesaikan studi di luar negeri, dia berharap para anak muda kembali ke tanah air agar ilmu yang didapatkan selama berkuliah bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.
“Enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” ucapnya.
Untuk itu, dia menyayangkan munculnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial hingga menjadi pembicaraan banyak anak muda Indonesia di dunia maya.
“Walaupun tentunya sangat disayangkan ada pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk anak-anak muda Indonesia maupun juga masyarakat Indonesia untuk bisa ke luar negeri dengan #KaburAjaDulu,” ujar keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -
Rahayu Tak Masalah Anak Muda Cari Kesempatan di LN: Pulang Berkontribusi
Jakarta –
Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menanggapi ramai ‘kabur aja dulu’ di media sosial. Rahayu menyebut ada baiknya tagar tersebut diubah menjadi ‘merantau aja dulu’.
“Yang mendorong untuk anak-anak muda Indonesia, maupun juga masyarakat Indonesia untuk bisa keluar negeri dengan hashtags kaburajadulu, padahal sebenarnya kita banyak yang mendukung. Kalau misalkan ada banyak anak muda yang mau mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu, mendapatkan juga pendapatan di luar negeri, nggak masalah kalau misalkan itu kan sama aja kita punya budaya merantau gitu ya,” kata Sara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Sara mengatakan setelah anak-anak muda Indonesia merantau ke luar negeri, harapannya adalah pulang berkontribusi untuk masyarakat. Ia tak masalah dengan keinginan anak muda merantau ke luar negeri.
“Tetapi tentunya harapannya, setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar itu di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” katanya.
Ia menyebut anggora DPR RI tak akan menolak wacana itu. Sara mencontohkan dirinya yang sempat mengenyam pendidikan di negara lain.
“Jadi kita sama sekali, banyak dari kita-kita anak-anak muda, wakil-wakil rakyat yang ada di DPR ini, tidak menolak atau bahkan kita tidak menghambat untuk anak-anak muda bisa ke luar negeri. Saya pun, juga belajar di luar negeri waktu itu,” ujar pimpinan Komisi VII DPR RI ini.
Ia menilai tagar ‘kabur aja dulu’ bisa diubah dengan pandangan lain seperti ‘merantau aja dulu’. Sara mengaku tak masalah jika banyak anak muda RI yang ingin mencari ilmu di luar negeri.
“Jadi mungkin perlu diubah gitu ya, kayak saya pernah dengar dari Mas Emil Dardak, wakil gubernur terpilih Jawa Timur, pun juga menyatakan kita perlu mengubah dari ‘kabur aja dulu’ menjadi ya ‘merantau aja dulu’ gitu,” kata Sara.
“Yang di mana nggak masalah, selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” imbuhnya.
(dwr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Gerindra: Koalisi permanen harapan di tengah sistem demokrasi berbeda
“Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai harapan bersatunya para elite di tengah sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain.
“Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,” kata Sara, sapaan karibnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Dia lantas berkata, “Dan itu merupakan harapan dari Pak Prabowo, bukan hanya sebagai Presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra.”
Dia menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lain karena menganut prinsip musyawarah mufakat.
“Yang artinya apa? Harus ada konsensus,” katanya.
Menurut dia, adanya koalisi permanen KIM Plus yang diisi oleh mayoritas partai politik yang lolos ambang batas parlemen tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip demokrasi di tanah air.
Sebab, kata dia, fungsi check and balances sedianya telah dilakukan melalui fungsi pengawasan yang ada di parlemen terhadap Pemerintah.
“Di mana kami sebagai wakil rakyat tugas kami adalah untuk mengawasi bahwa apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” tuturnya.
Untuk itu, dia menyebut Partai Gerindra menyambut baik gagasan pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029.
“Kami sambut dengan bahagia dengan senang hati. Kalau misalkan memang itu bisa kita jalankan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.
Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
Kemarin, Prabowo jadi Ketum Gerindra hingga efisiensi di Kemenhan-TNI
Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Kamis (13/2), mulai dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra hingga Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan efisiensi anggaran Rp26,993 triliun.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Dalam World Gov’t Summit, Prabowo ungkap strategi hemat anggaran
Presiden Prabowo Subianto pada Kamis mengungkap strateginya menghemat anggaran kepada negara-negara peserta World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut pemerintahan yang dia pimpin berhasil menghemat Rp327 triliun atau sekitar 20 dolar AS, yang setara dengan 10 persen dari anggaran tahunan.
Selengkapnya baca di sini.
2. Gerindra gelar KLB dan Prabowo terpilih lagi menjadi Ketua Umum
Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, dan memutuskan Prabowo Subianto terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra pada periode 2025—2030.
“KLB, dan ya beliau terpilih sebagai ketua umum lagi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.
Selengkapnya baca di sini.
3. Komisi XIII setujui efisiensi anggaran 10 kementerian/lembaga
Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran karena adanya efisiensi anggaran terhadap 10 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta kepada kementerian/lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioritas, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selengkapnya baca di sini.
4. Wamenhan: Kemenhan-TNI efisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.
Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Selengkapnya baca di sini.
5. Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja di instansi-instansi pemerintah karena kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya bukan karena efisiensi, tetapi karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025