Xcloud.id

Tag: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

  • Komisi VII: DPR sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak

    Komisi VII: DPR sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak yang masuk kelompok rentan.

    “Dari pengalaman saya, karena ini adalah periode saya yang kedua, sebenarnya DPR itu sangat ramah terhadap perempuan dan anak-anak kalau dari segi kita anggota DPR-nya,” kata Rahayu kepada ANTARA di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dia mengungkapkan rekan sejawatnya di DPR sangat mendukung dirinya selama proses kehamilan dan melahirkan.

    Kendati demikian, Rahayu mengaku dari sisi kebijakan terdapat tantangan untuk memastikan bahwa persepsinya itu dengan persepsi yang baik dan benar.

    “Tapi tentunya kita berharap semua yang ingin melihat negara ini menjadi lebih baik, itu mendukung upaya untuk adanya keterwakilan perempuan yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mengaku sudah mengajukan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak dan ruang laktasi ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

    Namun, karena tak memiliki wewenang, Rahayu akan memperjuangkannya kembali karena fasilitas tersebut pernah ada di DPR.

    Kemudian, untuk ruang laktasi, dia menyebut hampir semua anggota DPR dan tenaga ahli memiliki ruangan sendiri sehingga dia tidak mempermasalahkan ihwal itu.

    “Mungkin untuk pekerja yang lain, makanya itu yang masih terus harus diperjuangkan,” jelas Rahayu.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan tempat bekerja memiliki kewajiban menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) untuk pegawai, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

    “Penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare di perkantoran sebenarnya memang bersifat wajib sesuai aturan dalam UU KIA yang merupakan inisiatif DPR,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikan Puan untuk merespons imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji yang meminta perkantoran menyediakan fasilitas penitipan anak yang berkualitas.

    Puan menyebut persoalan penyediaan fasilitas daycare bagi orang tua bekerja tersebut sudah lama menjadi perhatian DPR, untuk itu turut disertakan dalam Pasal 30 Ayat (3) UU KIA sebagai solusi bagi orangtua bekerja.

    Dalam pasal itu disebutkan terdapat sejumlah fasilitas, akomodasi layak, sarana, dan prasarana yang mesti disediakan tempat kerja bagi ibu hamil dan selepas melahirkan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak (daycare).

    Puan memandang aturan tentang fasilitas daycare merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan bekerja sehingga tetap dapat produktif sekaligus berperan dalam menjaga anak.

    Dia juga menilai fasilitas daycare di lingkungan perkantoran akan sangat bermanfaat bagi anak maupun bagi orang tua bekerja sebab lokasi yang berdekatan dengan orang tua akan menambah rasa aman bagi anak yang menjadi salah satu faktor penunjang proses tumbuh kembang anak.

    Di sisi lain, orang tua terbebas dari kondisi khawatir terhadap anaknya sehingga motivasi bekerja pun menjadi lebih tinggi yang dapat berpengaruh positif bagi perusahaan tempat bekerja itu sendiri.

    Meski demikian, dia menekankan fasilitas daycare di tempat kerja harus berkualitas dan menjadi bagian dari standar minimum perusahaan, menyusul sejumlah kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Menurut dia, penyediaan fasilitas daycare di tempat kerja bukan hanya menyangkut solusi praktis, melainkan juga bagaimana negara hadir untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung perempuan dan tumbuh kembang anak.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengeluarkan program beserta aturan turunan dalam implementasi UU KIA, termasuk aturan penyediaan fasilitas daycare di lingkungan kerja.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: PR Majukan Pariwisata: Perkuat Infrastruktur – Gaet Investasi

    Video: PR Majukan Pariwisata: Perkuat Infrastruktur – Gaet Investasi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memastikan dukungan DPR RI terhadap upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan industri pariwisata di Indonesia, salah satunya melalui percepatan RUU Kepariwisataan.

    RUU Kepariwisataan diharapkan dapat menjadi regulasi yang mendorong pengembangan industri pariwisata di seluruh Indonesia hingga dapat menarik wisatawan mancanegara dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM maupun industri kreatif.

    Rahayu Saraswati menyebutkan pentingnya penguatan ekosistem pariwisata baik terkait infrastruktur hingga tata kelola industri pariwisata dan strategi marketing yang menjaga keberlanjutan industri. Di sisi lain Komisi VII juga mendorong penguatan kerja sama Kementerian/Lembaga dan pelaku industri untuk memperkuat industri pariwisata termasuk menarik investasi.

    Seperti apa upaya mendorong kemajuan industri pariwisata RI? Selengkapnya simak dialog Maria Katarina dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam Profit, CNBC Indonesia (Selasa, 04/03/2025)

  • Rahayu Saraswati: Danantara impian Soemitro Djojohadikusumo

    Rahayu Saraswati: Danantara impian Soemitro Djojohadikusumo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan impian dari ekonom Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayahanda Presiden Prabowo Subianto.

    “Terutama soal Danantara, itu adalah impian dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, jadi bukan hal baru,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan, Partai Gerindra konsisten dengan manifesto yang dikeluarkan sejak partai berlambang kepala burung Garuda itu didirikan pada tahun 2008. Setiap pemilu, kata Sara, Partai Gerindra mengeluarkan program-program yang selaras dengan manifesto tersebut.

    Menurut dia, kebijakan yang diluncurkan Presiden Prabowo saat ini, termasuk Danantara dan Astacita, merupakan pengejawantahan dari nilai yang telah dipercayai partai sejak dahulu.

    “Kalau misalkan dikupas itu semua, saya yakin akan terlihat, terutama misalnya soal Danantara sekarang dengan Astacita dan seterusnya, itu hanya different form (bentuk yang berbeda) dari apa yang diperjuangkan dari dulu,” ucap Sara.

    Pernyataan senada sebelumnya juga dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

    Hashim mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).

    Hashim menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam.

    Ketika itu, Hashim mengenang, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952–1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956) menilai perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik, ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof. Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Adapun Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). BPI itu akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Danantara berperan sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ramah ibu, ramah anak (3)

    Ramah ibu, ramah anak (3)

    Jumat, 28 Februari 2025 13:00 WIB

    ANTARA – Bagaimana rasanya menjadi politisi sekaligus ibu? Wakil Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati membagikan kisah di balik keputusannya membawa buah hati saat bekerja. Menurutnya, hal ini menjadi cara untuk mengadvokasi lingkungan bekerja yang lebih ramah ibu dan anak. (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

  • Ekonomi kreatif adalah “emas” (2)

    Ekonomi kreatif adalah “emas” (2)

    ANTARA – Menurut Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati, ekonomi kreatif adalah potensi besar Indonesia yang bisa menjadi “emas” jika dikelola dengan baik. Intellectual property (IP) yang melimpah, mulai dari budaya, seni, kuliner, hingga teknologi, bisa menjadi bahan bakar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya? Saksikan hanya di Podcast ANTARA On The Record, berikut ini. (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

  • Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa Republik Indonesia harus memiliki kantor berita yang menjadi unggulan atau flagship sebagai acuan utama sumber informasi. Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa resmi dari negara, yakni TVRI, RRI, dan ANTARA, yang juga menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI. Menurut dia, kantor berita flagship Indonesia tidak perlu hanya cukup satu saja.

    “Amerika ada dua yang besar, ada Fox News dan CNN. Kita ini perlu untuk adanya suara resmilah bisa dikatakan, yang dipercaya, yang diandalkan, yang menjadi acuan utama,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi tentang negara-negara tersebut.

    Selain itu, menurut dia, butuh kantor berita unggulan untuk melawan maraknya berita-berita hoaks. Keberadaanya diperlukan agar komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik.

    “Perlu ada bantuan untuk bisa memastikan, kebijakan-kebijakan itu, kegiatan, mereka itu tersampaikan dengan baik. Itu sosialisasinyalah. Oleh karena itu, bagian dari tugas negara, dan harusnya kalau media itu menjadi sarana komunikasinya negara,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, kehadiran kantor berita bisa membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui promosi-promosi yang disiarkan. Indonesia, kata dia, punya produk-produk lokal yang bisa dibanggakan dan perlu diketahui oleh negara-negara lain.

    Komisi VII DPR RI, menurut dia, sudah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Namun, pihaknya masih merumuskan terkait dengan bentuk yang akan dihasilkan melalui RUU tersebut.

    “Kita juga masih belum tahu bentuknya, nanti ujungnya akan seperti apa. Akan tetapi, visinya yang saya tangkap dan sepertinya juga disepakati oleh teman-teman di komisi walaupun dia mitra dari komisi lain, bahwa kita ini perlu ada flagship-nya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Rahayu Saraswati ajak pemuda bisnis daripada bersandar ke pemerintah

    Rahayu Saraswati ajak pemuda bisnis daripada bersandar ke pemerintah

    Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengajak kepada generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur dengan menciptakan bisnis atau usaha sendiri, daripada bergantung kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

    “Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau, misalnya, lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner, bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen,” kata Rahayu kepada ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, jika generasi muda masih mengharapkan lowongan pekerjaan dari pemerintah, maka hal itu sama dengan pola pikir ketika Indonesia masih berada di era kolonial. Karena ketika itu, rakyat bergantung pada pemimpinnya atau priyayi untuk memberikan pekerjaan.

    Selain itu, di era teknologi yang semakin maju ini, menurutnya para pemuda jangan terlalu bersandar kepada sektor-sektor industri yang sudah melewati masa otomasi. Karena, kata dia, banyak sektor-sektor lain yang juga potensial, termasuk sektor bisnis.

    “Walaupun dengan catatan sebenarnya banyak yang nanti akan secara industri itu besar. Agroindustri pasti akan tetap besar dan diprediksi akan meningkat, karena food security kita salah satu fokus utamanya Presiden,” kata dia.

    Kemudian, dia juga mengajak generasi muda untuk mengelola keuangan dengan berinvestasi. Menurut dia, upaya memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan tidak akan optimal bila hanya mengandalkan tabungan atau uang yang disimpan.

    “Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi,” ucap dia.

    Saat ini, kata dia, pemerintah telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mempunyai target-target yang jelas terhadap badan yang baru terbentuk itu.

    Dari sekian banyak uang yang diinvestasikan, menurut dia, pemerintah menargetkan agar badan tersebut menghasilkan deviden yang berkali-kali lipat. Pasalnya, pemerintah pun merencanakan berbagai megaproyek yang investasinya dikelola oleh Danantara, salah satunya proyek hilirisasi.

    “Ada 20 sampai 25 yang akan diinvestasikan, salah satunya untuk bauksit, dan segala macam hilirisasi yang nilai tambahnya untuk ekonomi Indonesia itu bisa sampai 32 kali lipat,” tutur dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rahayu Saraswati ingin sektor pariwisata jadi “soft power” RI

    Rahayu Saraswati ingin sektor pariwisata jadi “soft power” RI

    Kita sebutnya diplomasi budaya, yang itu nanti harus kita harapkan bisa menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih dari Bali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menginginkan sektor pariwisata menjadi soft power Indonesia di dunia internasional, di mana hal itu didorong melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan, yang kini tengah dibahas.

    Dengan pariwisata yang mengangkat budaya, etnisitas, hingga kekayaan Indonesia, maka identitas tanah air akan betul-betul lebih dikenal dunia. Dia pun ingin bahwa Indonesia tidak hanya dikenal oleh dunia karena wisata di Bali saja.

    “Kita sebutnya diplomasi budaya, yang itu nanti harus kita harapkan bisa menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih dari Bali,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Untuk itu dalam RUU Kepariwisataan, dia mengatakan bahwa kualitas berbagai destinasi wisata perlu terus ditingkatkan. Salah satunya, kata dia, RUU tersebut juga akan mengatur agar berbagai destinasi wisata memiliki standar yang sama dari berbagai aspeknya.

    “Sobat-sobat ANTARA yang pernah ke Jepang, misalnya, kita mau ke lokasi manapun itu standarnya kelihatan sama. Toilet umumnya seperti apa, terus di setiap lokasi adanya apa, tiketnya bentuknya seperti apa, standar harga tiketnya juga seperti apa,” papar dia.

    Selain itu, dia mengatakan RUU tersebut juga bakal mendorong pendidikan pariwisata agar masyarakat yang mengelola destinasi wisata mampu memaksimalkan potensi dan peluang yang ada.

    Namun pendidikan itu, kata dia, bukan hanya membicarakan soal bisnis, melainkan juga soal kurikulum lingkungan hidup, iklim, hingga pariwisata yang berkelanjutan.

    “Karena kalau dari kita, kita menganggap ini mau maju kayak gimana kalau masyarakatnya tidak punya pemahaman tentang pariwisata,” ucap dia.

    Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, pemandangan, hingga peninggalan sejarah, dia mengatakan bahwa masyarakatnya pun harus memiliki pemahaman untuk mempertahankan dan mengolah daya tarik di tempat wisatanya masing-masing agar bernilai ekonomi.

    “Tapi sebenarnya banyak kok kalau kita bicara tentang travelers, bisa tahu macam-macam, negara banyak yang udah tahu lebih dari Bali. Karena kan media sosial, tahu bahwa ada Mentawai, ada Labuan Bajo, ada Bromo, ada Raja Ampat,” tuturnya.

    Adapun Komisi VII DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya.

    Pembahasan RUU tersebut juga sudah mengundang berbagai kalangan yang aktif di dunia pariwisata, mulai dari pakar, akademisi, organisasi wisata, hingga pelaku pengelola wisata.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita “flagship”

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita “flagship”

    Komisi VII DPR RI berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang).

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa Republik Indonesia harus memiliki kantor berita yang menjadi unggulan atau flagship sebagai acuan utama sumber informasi.

    Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa resmi dari negara, yakni TVRI, RRI, dan ANTARA, yang juga menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI. Menurut dia, kantor berita flagship Indonesia tidak perlu hanya cukup satu saja.

    “Amerika ada dua yang besar, ada Fox News dan CNN. Kita ini perlu untuk adanya suara resmilah bisa dikatakan, yang dipercaya, yang diandalkan, yang menjadi acuan utama,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi tentang negara-negara tersebut.

    Selain itu, menurut dia, butuh kantor berita unggulan untuk melawan maraknya berita-berita hoaks. Keberadaanya diperlukan agar komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik.

    “Perlu ada bantuan untuk bisa memastikan, kebijakan-kebijakan itu, kegiatan, mereka itu tersampaikan dengan baik. Itu sosialisasinyalah. Oleh karena itu, bagian dari tugas negara, dan harusnya kalau media itu menjadi sarana komunikasinya negara,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, kehadiran kantor berita bisa membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui promosi-promosi yang disiarkan.

    Indonesia, kata dia, punya produk-produk lokal yang bisa dibanggakan dan perlu diketahui oleh negara-negara lain.

    Komisi VII DPR RI, menurut dia, sudah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Namun, pihaknya masih merumuskan terkait dengan bentuk yang akan dihasilkan melalui RUU tersebut.

    “Kita juga masih belum tahu bentuknya, nanti ujungnya akan seperti apa. Akan tetapi, visinya yang saya tangkap dan sepertinya juga disepakati oleh teman-teman di komisi walaupun dia mitra dari komisi lain, bahwa kita ini perlu ada flagship-nya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Dalam paparannya, ia menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dipahami dan diterapkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa. (Setyanka Harviana Putri/Cahya Sari/Sandy Arizona/Amita Putri Caesaria)