Xcloud.id

Tag: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

  • Rahayu Saraswati kembali maju sebagai calon Ketua Umum Tidar

    Rahayu Saraswati kembali maju sebagai calon Ketua Umum Tidar

    Jakarta (ANTARA) – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Tunas Indonesia Raya (Tidar), salah organisasi sayap Partai Gerindra.

    Rahayu mengambil formulir pendaftaran di DPP Partai Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, dan diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal PP Tidar Rocky Candra.

    “Saya mewakili Sis Rahayu Saraswati untuk mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Umum PP Tidar yang mana ini bagian dari demokrasi di Tidar,” kata Rocky.

    Menurut dia, Rahayu mengajukan diri kembali untuk menjadi Ketua Umum PP Tidar mengingat geliat kepemimpinan pada periode sebelumnya. Ia menyebut selama kepemimpinan Rahayu, Tidar tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di kancah dunia.

    “Tidar hari ini mengepakkan sayapnya, sudah berdiri di Eropa, Australia, dan juga beberapa negara di Asia. Ini memberikan dampak yang sangat positif bagi organisasi sayap Partai Gerindra ini,” katanya.

    Selain itu, Rocky menyebut majunya kembali Rahayu telah didukung oleh pimpinan-pimpinan Partai Gerindra, pimpinan cabang Tidar di daerah-daerah, hingga kader Tidar secara umum.

    Rocky menuturkan, program yang nantinya akan dijalankan Rahayu utamanya berfokus pada mengawasi dan mendukung pengejawantahan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Bagaimana kader-kader Tidar menjadi mata dan telinga yang juga ikut mengawasi program-program pemerintahan dan memberikan input yang positif untuk pemerintahan Prabowo Subianto,” katanya.

    “Di sini banyak sekali program yang harus kita dukung dan kita bersama untuk menjalankan Astacita Bapak Prabowo dengan ketahanan pangan, swasembada energi, dan juga lain-lainnya. Ini menjadi fokus kader-kader Tidar mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” sambungnya.

    Rahayu, imbuh Rocky, berpesan agar dinamika dalam pemilihan Ketua Umum PP Tidar tetap dijaga sehingga kongres dapat berjalan secara demokratis.

    Kongres IV PP Tidar akan berlangsung pada 17 Mei 2025 di Jakarta. Salah satu agenda utama dalam kongres tersebut ialah pemilihan Ketua Umum PP Tidar periode 2025–2030.

    Rangkaian pemilihan ketua umum dimulai dengan pengambilan formulir pendaftaran pada Sabtu ini. Dilanjutkan dengan pengembalian formulir pada Senin (21/4) dan diakhiri dengan penetapan calon ketua umum pada Senin (28/4).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Kongres Nasional, Pengurus Daerah TIDAR Riau Berharap Rahayu Saraswati Lanjutkan Kepemimpinan – Halaman all

    Jelang Kongres Nasional, Pengurus Daerah TIDAR Riau Berharap Rahayu Saraswati Lanjutkan Kepemimpinan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Daerah (PD) TIDAR Provinsi Riau menyatakan siap untuk mendukung penuh kelanjutan kepemimpinan Rahayu Saraswati sebagai Ketua Umum TIDAR Nasional pada periode mendatang.

    Ketua PD TIDAR Riau Novliwanda Ade menyatakan, kepemimpinan Rahayu Saraswati selama ini telah membawa perubahan nyata dan positif bagi organisasi TIDAR, baik dari sisi konsolidasi internal, penguatan nilai-nilai kebangsaan, hingga peningkatan kapasitas kader di seluruh Indonesia.

    “Kami melihat beliau bukan hanya sebagai pemimpin formal, tetapi sebagai sosok inspiratif yang mampu menggerakkan kader muda,” ujar Novliwanda kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

    Dia mengatakan, bahwa sejak dipimpin oleh Rahayu Saraswati, TIDAR mampu menjadi organisasi kepemudaan yang lebih terbuka, profesional, dan responsif terhadap isu-isu nasional. 

    Termasuk dalam menguatkan peran pemuda dalam politik yang santun, beretika, dan membela kepentingan rakyat kecil.

    Dukungan serupa juga disampaikan oleh Bendahara PD TIDAR Riau, Octaviani Putripertiwi, yang menyatakan bahwa seluruh kader di Riau turut memberikan dukungan agar Saraswati kembali menjabat sebagai Ketua Umum TIDAR.

    Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan sangat penting untuk menjaga ritme organisasi dan memastikan program-program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan.

    “Rekam jejak Mbak Saras sebagai aktivis perempuan, legislator, sekaligus pemimpin muda nasional tidak perlu diragukan lagi. Di bawah kepemimpinan beliau, kami merasakan TIDAR tumbuh menjadi organisasi yang lebih solid, adaptif, dan mampu merangkul seluruh elemen pemuda lintas latar belakang,” ucap Octaviani.

    PD TIDAR Riau berharap Kongres Nasional TIDAR 2025 nanti dapat menjadi momentum konsolidasi seluruh kekuatan kader di Indonesia untuk memperkuat visi besar organisasi sebagai pilar kebangsaan di tengah perubahan zaman.

    Mereka juga menegaskan kesiapan untuk ikut serta aktif mengawal jalannya kongres dan memastikan regenerasi kepemimpinan berjalan demokratis dan tetap solid.

  • Jelang Kongres Nasional, Tidar Turki Dukung Rahayu Saraswati Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres Nasional, Tidar Turki Dukung Rahayu Saraswati Kembali Jadi Ketum

    loading…

    Jelang kongres nasional, Tidar Turki mendukung penuh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali memimpin organisasi sayap Partai Gerindra ini. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Jelang kongres nasional pertengahan Mei 2025, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) Turki mendukung Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali memimpin organisasi sayap Partai Gerindra ini. Mereka menilai Rahayu sebagai sosok paling layak untuk kembali memimpin Tidar.

    Sejak pertama menjadi ketua umum Tidar, Rahayu Saraswati telah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan progresif. Di bawah arahannya, Tidar berhasil memperluas eksistensi hingga tingkat internasional, dengan terbentuknya pengurus luar negeri di berbagai negara strategis seperti Turki, Australia, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, Prancis, Rusia, dan Inggris. Langkah ini menjadikan Tidar sebagai kekuatan pemuda Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia global.

    Ketua Tidar Turki Raga Awandayu Prakasa mengatakan, pembentukan kepengurusan luar negeri tersebut bukan sekadar perluasan jaringan. Namun juga upaya nyata untuk membuka ruang aspirasi bagi diaspora Indonesia .

    “Kami melihat Rahayu Saraswati sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Tidar. Dukungan penuh ini kami berikan karena beliau memiliki visi yang kuat untuk membangun Tidar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya dalam siaran pers, Minggu (13/4/2025).

    Tidar Turki memandang kepemimpinan Rahayu sebagai kombinasi ideal antara visi global dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Di bawah kepemimpinannya, Tidar tidak hanya mengedepankan pembaruan internal organisasi, tetapi juga memperkuat diplomasi pemuda Indonesia di berbagai forum global.

    “Kepemimpinan beliau menghubungkan pemuda Indonesia dengan dunia, mengajak mereka berperan aktif dalam diplomasi internasional, serta meningkatkan kesadaran atas isu-isu penting seperti hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan pemberdayaan perempuan,” lanjutnya.

    Tidar Turki juga menyoroti konsistensi Rahayu Saraswati memperjuangkan isu-isu strategis di berbagai lembaga internasional seperti UN Women dan Forum Sosial Ekonomi Dunia, sambil tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan diaspora.

    “Dukungan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah wujud keyakinan kami terhadap kapasitas beliau untuk membawa pemuda Indonesia lebih aktif dalam membangun bangsa, baik dari dalam maupun dari luar negeri,” tandasnya.

    Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, Tidar Turki berkomitmen memperluas konsolidasi pemuda Indonesia di luar negeri. Termasuk mengawal program-program Tidar yang sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    “Kami yakin, di tangan beliau, Tidar akan tumbuh menjadi pilar penting dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di dunia,” tuturnya.

    (poe)

  • Mendukung Penuh Sis Tum Rahayu Saraswati 2 Periode  

    Mendukung Penuh Sis Tum Rahayu Saraswati 2 Periode  

    JABAR EKSPRES – Masa Jabatan Sis Tum Rahayu Saraswati sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya ( PP TIDAR ) berakhir tahun ini. Karena itu Kongres TIDAR akan diadakan dalam waktu dekat ini.

    Kongres TIDAR merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dalam pengambilan keputusan tertinggi serta pemilihan Ketua Umum TIDAR.

    Pembukaan dengan ditandainya pembukaan formulir pendaftaran untuk Ketua Umum dibuka pada tanggal 19 April 2025, karena perlu kita ketahui bersama Kongres akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025.

    Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya mempunyai hak suara untuk memilih calon Ketua Umum dalam menahkodai Tunas Indonesia Raya kedepannya.

    Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya ( PC TIDAR ) Kota Depok, yang diketuai oleh Muhammad Lukman Farras dengan seluruh pengurus PC TIDAR Kota Depok secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Tidar, Sis Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, untuk kembali memimpin Tidar pada periode 2025-2030.

    Ketua PC TIDAR Kota Depok, Muhammad Lukman Farras menyampaikan ” Seluruh pengurus PC Tidar Depok sepakat mendukung penuh dengan melihat langsung bagaimana kepemimpinan Sis Saraswati membawa semangat baru bagi Tidar. Visi dan kerja nyatanya telah menciptakan ekosistem organisasi yang sehat dan produktif. Kami percaya keberlanjutan kepemimpinan beliau sangat penting untuk menjaga dan melanjutkan momentum positif ini “.

    Keputusan PC TIDAR Kota Depok ini diambil berdasarkan pencapaian luar biasa dan kemajuan signifikan yang telah diraih organisasi selama masa kepemimpinan beliau di periode pertama.

    Di bawah kepemimpinan Sis Saraswati, TIDAR berhasil menunjukkan eksistensi yang kuat sebagai organisasi kepemudaan nasional yang progresif, inklusif, dan berkontribusi nyata dalam membina generasi muda yang berintegritas, cerdas, serta peduli terhadap masa depan bangsa.

    ” Bahwa selama lima tahun terakhir, TIDAR mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal kaderisasi, penguatan struktur organisasi di daerah, serta peningkatan kualitas program-program pemberdayaan pemuda. Kami berharap, para ketua, bro dan sis dari cabang dan daerah untuk bersama- sama mengawal kesuksesan penyelenggaraan Kongres serta mendukung Sis Rahayu Saraswati” Lanjutnya Ketua TIDAR PC Kota Depok.

  • Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal Nasional 9 April 2025

    Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal Nasional 9 April 2025

    Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi VII DPR
    Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden
    Prabowo
    Subianto yang meminta penghapusan kuota
    impor
    .
    Maksud dari pernyataan Prabowo adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    Namun, ia mengingatkan agar
    penghapusan kuota impor
    tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merusak pasar lokal di Indonesia.
    “Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita,” kata wanita yang akrab disapa Sara itu saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).
    Bea Cukai diminta memberikan perhatian, sehingga tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang.
    “Ini harus dijadikan catatan dan evaluasi pemerintah terutama Bea Cukai, untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang jadi yang justru akan merusak pasar lokal kita,” ujar Sara.
    Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    Prabowo mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Media Publik Jadi Media Negara: Langkah Mundur?

    Media Publik Jadi Media Negara: Langkah Mundur?

    loading…

    Yohanes Widodo. Foto/Istimewa

    Yohanes Widodo
    Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

    SEJAK November 2011, wacana penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI telah mencuat, ditandai dengan masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, meskipun akhirnya tidak terealisasi.

    Baru-baru ini, usulan konsolidasi LPP kembali mengemuka. Anggota DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyuarakan dukungannya untuk menggabungkan RRI, TVRI, dan LKBN Antara menjadi satu entitas media negara yang komunikatif, efisien, dan efektif.

    Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Eric Hermawan mengusulkan transformasi TVRI, RRI, dan Antara dari lembaga publik dan badan usaha milik negara menjadi media negara. Tujuannya adalah menciptakan media yang menjunjung tinggi kepentingan nasional dan mendukung pemerintah, berfungsi sebagai corong pemerintah di bawah lembaga komunikasi kepresidenan.
    Dalam rapat dengar pendapat mengenai efisiensi program kerja tahun 2025, anggota DPR Evita Nursanty (Fraksi PDI-P) menekankan bahwa karena anggaran TVRI dan RRI berasal dari negara, independensi mereka seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mengutamakan kepentingan pemerintah.

    Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto juga menekankan pentingnya mengubah status LPP RRI dan TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Negara. Menurutnya, perubahan ini akan memungkinkan kedua lembaga tersebut berperan lebih efektif sebagai pengawal kepentingan negara.

    Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Akhmad Munir menilai bahwa dengan penggabungan tersebut, negara akan memiliki entitas media yang lebih kuat dan bersifat multiplatform, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta efektivitas, sekaligus menekan efisiensi.

    Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno juga mendukung usulan penggabungan TVRI, RRI, dan Antara. Ia menambahkan bahwa penggabungan ini penting untuk menjadikan media penyiaran publik di Indonesia sebagai media negara yang lebih kuat dan efisien.

    Usulan transformasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi media negara menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan kebebasan pers. Perubahan status ini dapat mengurangi kemampuan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

    Kebebasan pers adalah hak asasi warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan esensial bagi demokrasi. Namun, jika media berada di bawah kendali pemerintah, ada risiko bahwa media tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pengawas jalannya demokrasi dan cenderung menjadi alat propaganda pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak transformasi ini terhadap independensi media dan kebebasan pers.

    Aspek Kepemilikan dan Kontrol EditorialPerbedaan mendasar antara media negara, media pemerintah, dan media publik terletak pada aspek kepemilikan, kontrol editorial, dan tujuan operasional. Pemahaman mengenai perbedaan ini penting untuk menilai sejauh mana media dapat menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis.

  • Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aryo Djojohadikusumo dan Saraswati Djojohadikusumo masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia 2024–2029. Sebagai anak dari politikus dan pengusaha, siapa yang lebih tajir di antara keduanya?

    Aryo dan Saraswati adalah anak dari Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Prabowo. Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie memercayakan ketiganya sebagai pengurus untuk masa bakti 2024—2029.

    Anindya memberikan jabatan kepada Aryo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Saraswati di posisi WKU Bidang Kebudayaan.

    Kedua anak Hashim itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2019—2024 di daerah pilih yang sama, yakni DKI Jakarta 3. Akan tetapi hanya Saraswati yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif masa jabatan 2024—2029.

    Selama menjadi anggota Dewan, kekayaan Aryo meningkat signifikan. Pada tanggal lapor 2014 untuk kekayaan 2013, hartanya Rp49,63 miliar berdasarkan e-LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara menggunakan aplikasi yang berbasis web.

    Pada laporan 2017, harta Aryo melesat menjadi Rp116,85 miliar. Setahun kemudian, bertambah tipis jadi Rp117,15 miliar. Setelah itu tak ada lagi laporan karena dia tak lagi menjadi anggota DPR.

    Perbesar

    Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo (tengah). /@rahayusaraswati

    Sementara Saraswati pertama kali melaporkan harta pada 2014. Kekayaannya saat itu mencapai Rp12,44 miliar.

    Harta wanita dengan nama lengkap Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo itu naik menjadi Rp18,88 miliar 3 tahun kemudian.

    Pada laporan 2018 bertambah menjadi Rp19,02 miliar. Kekayaan Saraswati meningkat signifikan sebesar Rp27,83 miliar untuk laporan tahun lalu.

    Pengurus Kadin kali ini berjumlah 2.800 orang. Hal itu sesuai dengan SK Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 14/DP/3/2025 tertuang susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024–2029.

    “Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” kata Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.

    Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya. 

  • Dua Anak Hashim & Mantan Kepala OIKN Masuk Kepengurusan Kadin

    Dua Anak Hashim & Mantan Kepala OIKN Masuk Kepengurusan Kadin

    Jakarta –

    Hari ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan pengukuhan kepengurusan Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam momentum tersebut, ada sederet nama-nama familiar yang masuk jadi kepengurusan Kadin.

    Misalnya, Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe hingga Hashim Djojohadikusumo beserta kedua anaknya yang juga ikut masuk sebagai anggota Kadin.

    Hal ini berdasarkan SK Kadin Indonesia Nomor 14/DP/III/II/2025 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Penyempurnaan, Susunan, dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. SK tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator, Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemerintahan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa.

    Hashim Djojohadikusumo sendiri menempati posisi Ketua Dewan Penasihat. Adapun putra Hashim, Aryo Djojohadikusumo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara putrinya, Rahayu Saraswati menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan.

    Selanjutnya, Andi Syamsudin Arsyad atau yang dikenal Haji Isam diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Penasihat. Kemudian, Menteri Investasi/Hilirisasi BKPM sekaligus CEO Badan Pelaksana Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Sementara, anggota Dewan Kehormatannya ada Aburizal Bakrie.

    Lalu, eks Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga masuk kepengurusan Kadin, yakni Dino Patti Djalal. Dino menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

    Selebritas Raffi Ahmad juga ikut menjadi pengurus Kadin Indonesia, yakni sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif. Ada pula Chief Operating Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir yang menjadi Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Indonesia.

    Tak ketinggalan, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas juga masuk kepengurusan Kadin Indonesia dengan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi. Founder dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT) sebagai Ketua Dewan Usaha.

    (kil/kil)

  • Profil Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto yang Jarang Diketahui Publik

    Profil Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto yang Jarang Diketahui Publik

    loading…

    Hashim Djojohadikusumo merupakan seorang pengusaha adik kandung Presiden Prabowo Subianto. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Hashim Djojohadikusumo tak asing terdengar di telinga sebagian orang. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu beberapa kali terlihat bersama kakaknya dalam sebuah kegiatan.

    Belum lama ini sosok Hashim Djojohadikusumo mencuri perhatian setelah mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama dua jam.

    Hashim mengaku mendapatkan banyak nasihat yang sangat berharga dari Jokowi. Pertemuan ini merupakan wujud silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Profil Hashim DjojohadikusumoHashim Djojohadikusumo lahir pada 5 Juni 1954 di Jakarta. Ia merupakan pendiri dan pemilik Arsari Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri.

    Pria 70 tahun ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai politik yang didirikan oleh kakaknya, Prabowo Subianto.

    Hashim berasal dari keluarga dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi dan politik. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah seorang ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

    Pendidikan Hashim dimulai di Eropa, di mana ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Universitas Pomona, California, Amerika Serikat, dengan fokus pada bidang Politik dan Ekonomi.

    Dalam kehidupan pribadinya, Hashim menikah dengan Anie Hashim dan dikaruniai tiga orang anak: Aryo, Rahayu Saraswati, dan Indra. Putra sulungnya, Aryo Djojohadikusumo, mengikuti jejak ayahnya dalam dunia politik dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra.

    Sebagai pengusaha, Hashim memulai kariernya sebagai analis keuangan di sebuah bank investasi Prancis. Ia kemudian menjadi direktur Indo Consulting dan berhasil mengakuisisi PT Semen Cibinong melalui perusahaannya, PT Tirta Mas.

  • Rahayu Saraswati: Kalau mau ubah kebijakan harus masuk politik

    Rahayu Saraswati: Kalau mau ubah kebijakan harus masuk politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa seseorang harus masuk ke dunia politik untuk bisa membuat perubahan kebijakan.

    “Kalau misalkan mau untuk sistem yang ada itu berubah, kebijakannya mewakili masyarakat, dan konteks masyarakat saja itu luas banget. Jadi, kalau mau untuk ada yang bisa membuat kebijakan itu sesuai dengan keinginan, harus ada yang mau masuk ke politik,” kata Rahayu dalam diskusi Vanita Naraya bertajuk “Politik Parlemen dan Pemajuan Kepentingan Kelompok Rentan” di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dia mengatakan apabila seseorang mau berkontribusi pada kesetaraan gender, inklusivitas dan isu lainnya tidak harus terjun ke dunia politik. Kendati demikian, apabila seseorang mau mengubah kebijakan tetap harus masuk politik.

    Selain itu, dia menegaskan untuk bisa berada di DPR harus maju lewat pemilihan legislatif (pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali.

    “Untuk bisa maju pileg harus punya apa? Partai karena tidak mungkin bisa maju independen sesuai dengan undang-undang kita,” ujarnya.

    Menurut Rahayu, apabila masyarakat tidak setuju dengan sistem yang ada dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

    “Harus masuk ke DPR supaya undang-undangnya diubah. Mau mengubah sebuah kebijakan, sistem, ya harus masuk dulu ke dalam sistem itu dan harus punya power to make the difference,” jelas Rahayu.

    Dia mengatakan selama yang mau masuk politik itu bukan berdasarkan isu yang mau diperjuangkan, tetapi hanya untuk mendapatkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, bukan berarti untuk mendapatkan kekuasaan adalah hal buruk.

    “Kalau dia mau mendapatkan kekuasaan, ambisinya itu adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Tidak buruk, bagus. Ambisi itu harus kita dorong,” tambahnya.

    Dia pun meminta masyarakat tidak marah kepada politisi yang berusaha melakukan yang terbaik yang mereka bisa dalam sistem yang berlaku.

    “Jangan terus istilahnya don’t hate the players, hate the game,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025