Xcloud.id

Tag: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

  • Komisi VII DPR usulkan diskusi dengan Komisi I DPR bahas isu penyiaran

    Komisi VII DPR usulkan diskusi dengan Komisi I DPR bahas isu penyiaran

    Ini sangat berkaitan dengan TVRI, RRI, dan ANTARA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengusulkan untuk berdiskusi dengan Komisi I DPR RI untuk membahas isu tentang penyiaran karena sejumlah lembaga penyiaran dan lembaga kantor berita merupakan mitra Komisi VII DPR RI.

    Jangan sampai, kata dia, isu-isu terkait penyiaran yang diputuskan oleh Komisi I DPR RI justru menimbulkan efek terhadap mitra kerja Komisi VII DPR. Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran menjadi RUU Prioritas 2024 yang diusulkan oleh Komisi I DPR.

    “Ini sangat berkaitan dengan TVRI, RRI, dan ANTARA,” kata Rahayu saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain membahas RUU tentang Penyiaran, menurut dia, DPR juga perlu membahas RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Jika tidak, maka isu penyiaran tidak ada mengalami terobosan apa pun.

    “Saya rasa dari situ kita bisa melihat efisiensi dan memastikan adanya hasil kinerja yang baik, dan sikap kita ke depan,” ucap dia.

    Dia mengatakan bahwa lembaga penyiaran milik pemerintah Indonesia perlu melihat BBC (British Broadcasting Corporation) sebagai patokan model lembaga penyiaran nasional di Inggris.

    Untuk itu, menurut dia, keberadaan lembaga penyiaran harus tetap diunggulkan karena menjadi mampu menjadi brand atau jenama bagi sebuah negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kampanye Anti-Kekerasan Perempuan Sejalan dengan SDGs

    Kampanye Anti-Kekerasan Perempuan Sejalan dengan SDGs

    Jakarta –

    Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyuarakan dukungan terhadap Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Ia menegaskan bahwa kampanye ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), khususnya target nomor 5 tentang kesetaraan gender dan nomor 16 tentang keadilan dan masyarakat damai.

    “Kampanye ini mendukung SDGs, terutama target untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Sara, Selasa (26/11/2024).

    Sara menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam mencapai target SDGs, termasuk angka kekerasan berbasis gender yang tinggi. Berdasarkan data KemenPPPA, pada 2023 tercatat 29.883 kasus kekerasan, meningkat 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas korban adalah perempuan, dengan 26.161 kasus.

    “Kita masih jauh dari keadilan bagi perempuan selama korban kekerasan dipaksa menikah dengan pelaku. Kampanye 16 HAKtP harus menjadi momen memperkuat perlindungan dan memberdayakan perempuan di semua aspek kehidupan,” lanjutnya.

    Sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO) yang beranggotakan hampir 40 organisasi dan individu, Sara juga menggelar Kampanye ’24 Hari Penuh Kasih Sayang’ bertema Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan. Rangkaian kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi publik, dan podcast.

    Sara menegaskan pentingnya penegakan hukum sesuai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang melarang penyelesaian damai antara korban dan pelaku kekerasan seksual.

    Sara juga menyerukan agar Pemerintah memperkuat upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. “Perlindungan hukum yang tegas adalah wujud nyata negara hadir dalam memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak,” katanya.

    Menurut Sara, perjuangan melawan kekerasan berbasis gender sejalan dengan komitmen global untuk mewujudkan SDGs. Ia menutup dengan harapan agar masyarakat, terutama perempuan, terus berpartisipasi dalam mendukung kampanye ini. “Kami di DPR akan terus memastikan negara hadir melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan demi menegakkan keadilan bagi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti migran,” tutupnya.

    (maa/maa)

  • Wamen PPA Veronica Tan sebut ekonomi Ujung tombak masalah kekerasan perempuan

    Wamen PPA Veronica Tan sebut ekonomi Ujung tombak masalah kekerasan perempuan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Wamen PPA Veronica Tan sebut ekonomi Ujung tombak masalah kekerasan perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 30 November 2024 – 17:08 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Veronica Tan mengatakan saat ini sedang menginventarisir berbagai macam persoalan yang menimpa kaum perempuan dan anak di Indonesia. Veronica menyebut ada banyak masalah yang perlu segera dicari akarnya dan segera ditangani.

     

    Dimana hal itu ungkap Veronica Tan saat menghadiri Empowerment Talk bertajuk Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar DPP Perempuan Bangsa dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-V di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

     

    “Jadi berdua kami baru sebulan ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya itu simple banget, saya pikir waktu masuk ke pemberdayaan perempuan pasti urusannya memberdayakan, mengajak stakeholder, ngajak NGO untuk bekerja sama melatih lagi nih,” ujar Vero.

     

    “Nggak tahunya pas masuk dua minggu, stress bu. Karena yang ada laporan. Jadi kasus, laporan, pelecehan seksual, kekerasan anak, KDRT, pembunuhan, ada anak ditemukan meninggal, ada di Banyuwangi di Purworejo itu yang ibu menteri kunjungi untuk bertemu, bertatap muka awal-awal,” sambungnya.

     

    Kemudian, Vero juga menyebut setelah pihaknya menggali semua persoalan tersebut, ditemukan sejumlah penyebab yang memang memerlukan penanganan dengan cepat. Satu diantaranya adalah karena banyak kaum perempuan tidak berani speak up akan masalah yang dialami. 

     

    “Itu karena perempuan-perempuan tidak berani speak up, perempuan-perempuan tidak berani berbuat apapun, perempuan-perempuan yang tidak teredukasi, punya anak jadi terbeban,” ungkapnya.

     

    Wakil Menteri PPPA ini mengatakan permasalahan yang terjadi tersebut ialah faktor ekonomi. Ia pun menilai kaum perempuan Indonesia banyak sangat lemah dari sisi ekonomi, sehingga mereka bergantung kepada orang-orang terdekat, khususnya suami.

     

    “Itu sebabnya perempuan lagi yang kena. Sementara perempuan harus kerja serabutan semua, mana bisa punya waktu lagi untuk bisa berdaya mengisi profesi dan segalanya untuk menjadi perempuan yang berdaya dengan kondisi seperti itu,” ujarnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    “Jadi permasalahan itu bagaimana membuat ekonomi perempuan itu harus ada dulu. Kalau ekonomi perempuan ada, berdaya, dia mandiri sendiri saya yakin dia akan berani speak up,” pungkas Vero.

     

    Tak hanya Vero yang hadir sebagai pemateri dalam empowerment talk tersebut akrivis perempuan Chiki Fawzi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusuma, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Nihayatul Wafiroh,.M.A.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggota DPR: Keterwakilan perempuan juga perlu partisipasi masyarakat

    Anggota DPR: Keterwakilan perempuan juga perlu partisipasi masyarakat

    Partai sudah melakukan apa yang sebisa partai, tetapi kalau masyarakatnya memilih bukan kader perempuan, bisa apa?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR Rahayu Saraswati mengatakan bahwa untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen juga membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan hanya peran dari partai politik.

    “Partai sudah melakukan apa yang sebisa partai, tetapi kalau masyarakatnya memilih bukan kader perempuan, bisa apa?” ujar Rahayu dalam webinar bertajuk “Polemik Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Pemilu 2024” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR ini lantas merujuk pada pencalonan Diah Pitaloka, politikus perempuan yang tidak terpilih untuk menjadi anggota DPR pada periode 2024–2029.

    Ia menjelaskan bahwa Diah Pitaloka sebelumnya sudah menjadi anggota DPR selama dua periode, yakni 2014–2019, kemudian 2019–2024. Selain itu, Diah Pitaloka juga menempati nomor urut satu di surat suara pemilihan legislatif.

    “Sudah incumbent, nomor urut satu pula. Partainya sudah menempatkan dia (Diah Pitaloka) di posisi tertinggi,” kata Rahayu.

    Akan tetapi, Diah Pitaloka tetap tidak terpilih sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Menurut Rahayu, hal tersebut menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memenuhi keterwakilan perempuan, khususnya di lembaga legislatif.

    Rahayu menjelaskan bahwa situasi tersebut akan berbeda apabila pemilihan anggota legislatif di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, di mana partai politik memiliki kuasa untuk menentukan nomor urut calon dan memastikan keterwakilan perempuan.

    Apabila keterwakilan perempuan tetap tidak terpenuhi setelah menerapkan sistem proporsional tertutup, lanjut dia, maka baru bisa sepenuhnya menyalahkan partai politik. “Karena partai yang menaruh,” ucap Rahayu.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, memberikan komentar tajam terkait situasi pada kampanye akbar pasangan calon (Paslon) calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Dikatakan Hidayat, Paslon nomor urut 03, Pramono Anung dan Rano Karno tidak dihadiri oleh satu pun Ketua Umum partai pendukung.

    “Saat kampanye terakhir Pramono dan Rano juga tidak dihadiri satupun Ketum Partai pendukung 03,” ujar Hidayat dalam keterangannya di aplikasi X @hnurwahid (24/11/2024).

    Hal ini dianggapnya cukup mencolok, terlebih media juga mengabarkan absennya bendera dari partai-partai pengusung.

    “Media-media malah kabarkan, bendera PDIP dan partai pendukung 03 juga absen,” tukasnya.

    Hidayat menegaskan bahwa berbeda dengan pasangan 03, kampanye pasangan calon presiden nomor urut 01 tetap menunjukkan soliditas partai pendukungnya.

    “Kalau kampanye akbar 01, bendera dari partai-partai pendukung 01 seperti Gerindra, Golkar, PKS dll tetap berkibar,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024), mencuri perhatian publik.

    Namun, sorotan utama bukan pada jalannya kampanye, melainkan absennya seluruh Ketua Umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mengusung pasangan ini.

    Acara tersebut hanya dihadiri oleh sejumlah elite partai dari koalisi pendukung.

    Nama-nama yang tampak dalam kampanye itu termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS, politisi senior Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, dan elite PSI Grace Natalie.

  • Video Momen Rahayu Saraswati Pangku Anak Saat Rapat DPR

    Video Momen Rahayu Saraswati Pangku Anak Saat Rapat DPR

    Video Momen Rahayu Saraswati Pangku Anak Saat Rapat DPR

    60 Views | Kamis, 21 Nov 2024 20:30 WIB

    Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati membawa anaknya saat rapat bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (20/11). Momen Rahayu memangku anaknya pun terekam.

    Dwi Putri Aulia – 20DETIK

  • Komisi VII DPR RI menyerap aspirasi warga di Desa Wisata Botubarani

    Komisi VII DPR RI menyerap aspirasi warga di Desa Wisata Botubarani

    Kami akan coba dorong dari Kementerian Pariwisata untuk mengadakan beberapa fasilitas utama yang penting dan dibutuhkan di tempat wisata ini.

    Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyerap aspirasi warga di objek wisata hiu paus, Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati, di Gorontalo, Kamis, mengatakan kunjungan itu untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus bentuk dukungan terhadap pengembangan tempat wisata tersebut.

    “Kami mendukung penuh pengembangan tempat wisata ini, dan kami telah berdiskusi dengan pemerintah, kelompok masyarakat dan pengelola di sini,” ujar Rahayu.

    Ia mengungkapkan, pada kunjungan tersebut banyak masukan dan ide dari masyarakat maupun pengelola tempat wisata yang telah disampaikan.

    Hasil pertemuan dengan warga tersebut, pihaknya juga memberikan usulan yakni perlu adanya penambahan atraksi pariwisata dan tempat-tempat penyedia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Hal itu, kata dia, juga tidak luput dari dukungan pemerintah setempat yang telah berupaya maksimal dalam mengembangkan potensi wisata sejak destinasi tersebut mulai diperkenalkan pada tahun 2016.

    Rahayu menjelaskan bahwa memang saat ini anggaran yang diterima Komisi VII DPR RI mengalami penurunan sampai pada kisaran 53 persen, sehingga pada tahun 2025 pihaknya belum bisa membantu pengembangan fasilitas di tempat wisata itu.

    Namun begitu pihaknya akan berupaya untuk mendukung segala bentuk pengembangan objek wisata unggulan Provinsi Gorontalo itu, dengan menyampaikan berbagai ide kreatif yang dapat melibatkan semua pihak terkait.

    Ia berharap ada cara lain seperti mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari Kabupaten Bone Bolango maupun Provinsi Gorontalo.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR RI tinjau wisata hiu paus di Bone Bolango

    Komisi VII DPR RI tinjau wisata hiu paus di Bone Bolango

    Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja spesifik dengan meninjau desa wisata hiu paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan sebagai salah satu mitra dari Kementerian Pariwisata, Komisi VII melakukan pemantauan dan pengawasan di Desa Botubarani.

    “Hiu paus ini sebenarnya sudah sangat terkenal, memang banyak dari kami belum pernah, dan ini pertama kali bisa hadir bersama dengan anggota komisi VII yang lain,” ucap dia.

    Ia merasa bangga jika Gorontalo memiliki atraksi wisata yang sangat luar biasa. Menurut dia mungkin saja pemerhati satwa khawatir apakah hiu paus yang ada di pantai desa itu dikekang atau ditutup, namun hal itu tidak terjadi.

    “Yang sangat luar biasa dari hiu paus itu sendiri yang datang, dan sebenarnya sudah bertahun-tahun,” kata dia.

    Rahayu menjelaskan, hiu paus di daerah itu viral pada tahun 2016, dan akhirnya dikembangkan menjadi objek wisata yang bisa memicu edukasi ke wilayah lain di sekitar Gorontalo.

    “Terutama juga tentang kebersihan ya, bagaimana masyarakat untuk menjaga kebersihan supaya apa yang menjadi atraksi mancanegara,” ujar Rahayu.

    Menurut dia, wisata hiu paus bukan hanya untuk wisatawan lokal saja tapi juga wisatawan internasional, karena pengunjung bisa datang dan menyelam, snorkeling dan berenang bersama hiu paus yang hanya berada sekitar 20 meter dari bibir pantai.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Komisi VII DPR Dorong Digitalisasi Sektor Pariwisata: Bisa Pakai KTP

    Waka Komisi VII DPR Dorong Digitalisasi Sektor Pariwisata: Bisa Pakai KTP

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti perlunya digitalisasi dalam sektor kepariwisataan. Hal ini menjadi salah satu cara agar kepariwisataan RI bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara.

    Pernyataan Sara disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementrian Pariwisata, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Sara menekankan perlunya inovasi teknologi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data pariwisata di Indonesia.

    “Soal digitalisasi sangat penting. Ketika saya mengunjungi Tiongkok, untuk masuk ke Forbidden City hanya perlu menggunakan paspor. Prosesnya cepat dan tidak repot. Di Indonesia, kita juga bisa memanfaatkan KTP untuk keperluan serupa. Dengan digitalisasi, kita bisa memiliki data akurat dan mengetahui destinasi wisata mana saja yang telah dikunjungi wisatawan,” ujar Sara dalam rapat, Rabu (20/11/2024).

    Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah wisatawan tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien. Hal ini, menurutnya, dapat memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.

    Waketum Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Pariwisata dalam mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan kegiatan pariwisata di Indonesia. Ia mendorong Kemenpar yang dipimpin oleh Widiyanti Putri Wardhana untuk gencar mempromosikan dan mendorong aksesibilitas bagi wisatawan.

    “Di negara lain adanya Tourism Board. Kemenpar seharusnya melakukan promosi, memberikan edukasi kepada wisatawan mancanegara maupun domestik tentang besarnya Indonesia yang memang menjadi tantangan dalam menekan harga transportasi, dan mendorong aksesibilitas daerah wisata,” ujar Sara.

    Sara juga ingin adanya peningkatan kualitas institusi pendidikan pelayanan wisata atau hospitality di Indonesia. Ia optimis bahwa keramahan masyarakat Indonesia dapat menjadi keunggulan kompetitif di dunia internasional bahkan melampaui negara Swiss.

    “Hospitality kita sebenarnya salah satu terbaik di dunia, bahkan seharusnya bisa mengalahkan Swiss. Tapi justru sekolah hospitality mereka yang terkenal di dunia. Bu Menteri saya yakin bisa mengembangkan Poltekpar jurusan hospitality peringkat 5-terbaik dunia, dan ini bisa jadi kebanggaan bangsa yang harus kita kembangkan,” imbuhnya.

    (dwr/isa)

  • Gerindra soal Tur Prabowo ke LN: Perlu Ada Investasi Besar-besaran

    Gerindra soal Tur Prabowo ke LN: Perlu Ada Investasi Besar-besaran

    Jakarta –

    Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menjelaskan soal langkah Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi beberapa negara secara berurutan. Sara menilai Prabowo ingin Indonesia menjadi salah satu negara target para investor.

    “Ini jelas bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar, sangat luas. Dengan kondisi APBN, itu tidak mungkin bisa melakukan pertumbuhan ekonomi seperti yang kita harapkan, yaitu 8% dalam waktu 5 tahun ini. Jadi perlu ada investasi yang besar-besaran ke Indonesia,” kata Sara usai menggelar Tasyakuran bersama partisipan atas kelolosannya ke DPR RI, GOR Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).

    Ia menekankan adanya investor asing di Indonesia justru akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lawatan Prabowo ke luar negeri dianggap akan menggambarkan Indonesia negara yang terbuka untuk bisnis.

    “Ini bukan berarti kita terus menghilangkan lapangan pekerjaan, justru menciptakan lapangan pekerjaan. Dananya itu masuk ke Indonesia, menggenjot lapangan pekerjaan, supaya perputaran dananya itu di sini,” ujar Sara.

    “Dengan beliau keliling, itu kan sebenarnya membuka pintu bahwa kita ini open for business. Kita ini akan menghadirkan hukum yang jelas, karena kepastian hukum yang dibutuhkan oleh investor,” tambahnya.

    Sara menekankan kunjungan Prabowo ke luar negeri tak hanya untuk mencari investor melainkan menjalin hubungan yang baik dengan komunitas dunia. Ia menekankan Indonesia akan tetap bersikap netral.

    Rahayu menegaskan jika posisi bangsa Indonesia sudah jelas berada di pihak Palestina. Prabowo disebut akan memperjuangkan hal itu.

    “Karena ini tentunya sangat ramai sekali persoalan konflik-konflik yang terjadi, dan jelas bahwa kita di pidato beliau, menyampaikan di hadapan utusan-utusan negara, berani untuk menyampaikan bahwa kita tetap akan berpihak untuk kemerdekaan Palestina,” ujar Sara.

    Diketahui Prabowo telah melakukan Kuningan kenegaraan ke Beijing, China. Rencananya Presiden ke-8 RI akab melanjutkan lawatannya ke Amerika Serikat.

    (dwr/isa)