Xcloud.id

Tag: Raffi Ahmad

  • MKGR Golkar Tidak Undang Jokowi di Puncak HUT ke-65, Gibran Dipastikan Hadir

    MKGR Golkar Tidak Undang Jokowi di Puncak HUT ke-65, Gibran Dipastikan Hadir

    GELORA.CO – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) selaku organisasi masyarakat (Ormas) pendiri Partai Golkar akan menggelar acara Puncak HUT ke-65 pada 18 Januari 2025.

    Ketua Umum MKGR, Adies Kadir menjelaskan, pihaknya akan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di puncak HUT nanti.

    “Jadi kita sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan kepada Pak Wapres. Dan insya Allah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut,” ujar Adies di Grha Beta MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Namun, dia mengatakan, Prabowo tidak dapat hadir ke acara tersebut. Menurutnya, Prabowo hanya mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun untuk MKGR.

    “Undangan itu sudah sampai (ke Prabowo dan Gibran), dan yang membawa undangan juga sudah menyampaikan bahwa beliau (Prabowo) bercerita, mengucapkan terima kasih, dan bercerita bahwa memang dulunya beliau ada di Ormas MKGR,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan bahwa pihaknya tidak mengundang Jokowi ke acara puncak HUT.

    Sebab, pihaknya sudah mengundang Prabowo dan Gibran. Namun, Adies menyebut pihaknya akan menyiapkan tempat jika Jokowi ingin hadir.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-65 MKGR Golkar, Soedeson Tandra, mengatakan bahwa Prabowo sudah menunjuk Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk mewakilinya hadir ke acara HUT.

    “Pak Prabowo walaupun tidak hadir, memberi testimoni dan mengirim Utusan Khusus yaitu Pak Raffi Ahmad untuk menghadiri acara,” kata Soedeson dalam konferensi pers.

  • MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menyatakan organisasi ini terbuka bagi siapa saja, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung sebagai anggota, kader, atau bahkan pengurus.

    Hal ini disampaikan Adies merespons isu Jokowi dan Gibran mungkin akan bergabung melalui MKGR yang merupakan salah satu organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar. Namun, Adies belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.

    Adies mengajak publik untuk mengikuti perkembangan dinamika politik, terutama menjelang Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan perayaan HUT ke-65 MKGR yang akan digelar pada Sabtu (18/1/2025). Dalam forum tersebut, MKGR akan mengumumkan perubahan komposisi kepengurusan, baik penambahan maupun pengurangan anggota.

    “Kami terbuka untuk siapa saja, termasuk ASN, masyarakat umum, atau pihak-pihak lain yang ingin bergabung,” ujar Adies di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies juga mengungkapkan beberapa posisi pengurus, seperti wakil ketua umum, akan ditambahkan, sementara posisi yang tidak aktif atau berhalangan tetap akan diganti.

    Adies memastikan undangan telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri acara puncak HUT ke-65 MKGR.

    Prabowo Subianto akan memberikan testimoni melalui video, sedangkan kehadirannya akan diwakili Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Gibran Rakabuming Raka dipastikan hadir langsung dalam acara tersebut.

    “Kami sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan Pak Wapres. Insyaallah, Pak Wapres akan hadir, dan Pak Presiden akan memberikan video testimoni ucapan selamat ulang tahun,” tambah Adies.

    Isu bergabungnya Jokowi dan Gibran ke MKGR atau Partai Golkar terus menjadi perhatian publik. Forum MPO pada 18 Januari 2025 disebut-sebut akan menjadi momen penting untuk melihat perkembangan lebih lanjut terkait hal ini.

  • MKGR Pastikan Gibran Hadiri Acara HUT, Tempat untuk Jokowi Disediakan

    MKGR Pastikan Gibran Hadiri Acara HUT, Tempat untuk Jokowi Disediakan

    Jakarta –

    Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), ormas pendiri Partai Golkar, memastikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri acara puncak HUT ke-65 pada 18 Januari mendatang. Ketua Umum (Ketum) MKGR Adies Kadir menyebut pihaknya akan menyediakan tempat bagi Presiden ke-7 Jokowi di acara.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski sudah disediakan tempat, namun MKGR tak mengundang Jokowi. MKGR hanya mengundang Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang. Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo yang Insyaallah akan membuat testimoni pada acara itu,” kata Ketua Penyelenggara Acara HUT MKGR, Soedeson Tandra.

    “Dan yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ketua SC Pak Yahya tadi bahwa Insyaallah Wapres Gibran akan hadir,” kata Soedeson.

    Namun, kata Soedeson, Prabowo tidak dapat hadir langsung ke acara. Dia mengatakan Prabowo mengutus Raffi Ahmad sebagai Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    (fca/isa)

  • Musyawarah Nasional Kadin Segera Digelar, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Bersanding? – Halaman all

    Musyawarah Nasional Kadin Segera Digelar, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Bersanding? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dualisme di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tampaknya bakal segera berakhir. 

    Setelah dimediasi Sufmi Dasco Ahmad dan Rosan Roeslani, kedua kubu yang selama ini berseberangan yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie akhirnya sepakat untuk bersama sama menyelenggarakan Musyawarah Nasional. 

    Dasco adalah politisi Partai Gerindra, tangan kanan Presiden Prabowo Subianto untuk urusan politik. Sementara Rosan merupakan Ketua Dewan Kehormatan Kadin yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Foto pertemuan Dasco, Rosan, Arsjad dan Anin Bakrie yang ramai beredar di publik sejak awal pekan ini menjadi penanda dimulainya babak baru konsolidasi Kadin. 

    Foto menjadi viral karena diposting Raffi Ahmad, selebritas yang kini aktif di dunia politik dan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

    Pertemuan dan rencana Munas Konsolidasi itu bukan hanya menjadi kado indah awal tahun untuk para pelaku dunia usaha, juga mencerminkan kedewasaan para pengurus dan elit organisasi untuk melakukan suksesi secara terhormat dan bermartabat. 

    “Ini sesuatu yang sangat positif dan kami menyambut baik. Pada Munas Konsolidasi ini, pak Arsjad juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kerjanya selama memimpin Kadin di hadapan seluruh pengurus,” kata Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta.

    Diana Dewi juga mengapresiasi komitmen para tokoh di Kadin yang lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan kelompok. 

    “Penegasan itu mencerminkan jiwa ksatria Arsjad dan Anindya. Mereka konsisten memperjuangkan kesatuan Kadin hingga terlaksananya Munas Konsolidasi ini secara terhormat dan bermartabat,” katanya.      

    Menindaklanjuti pertemuan islah itu, Rosan mengirimkan surat undangan Munas Konsolidasi ke seluruh pengurus Kadin. Berdasarkan surat undangan yang beredar, Munas akan diselenggarakan pada Kamis 16 Januari 2025 di Jakarta.

    Dengan tercetusnya agenda Munas Konsolidasi ini, maka Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kubu Anin pada September 2024 silam sudah tidak relevan lagi. 

    Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang dilantik tahun 2021 lalu, disebut akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, sedangkan Anindya Bakrie menjabat sebagai Ketua Umum. Berdasarkan undangan yang beredar, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto diagendakan hadir.

  • Buntut Patwal Arogan Mobil Dinas Raffi Ahmad, Pengawalan Utusan Presiden Perlu Dikaji Ulang

    Buntut Patwal Arogan Mobil Dinas Raffi Ahmad, Pengawalan Utusan Presiden Perlu Dikaji Ulang

    Jakarta: Viral di media sosial patwal mobil RI 36 milik Raffi Ahmad dinilai arogan saat di jalan raya. Bahkan insiden ini menuai sorotan dari masyarakat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ulung Pribadi menilai patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurutnya, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Ulung dikutip Antara.

     

    Ulung menambahkan, Raffi yang hanya berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sehingga tidak perlu perlakuan yang setara menteri atau bahkan presiden. 

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

    Jakarta: Viral di media sosial patwal mobil RI 36 milik Raffi Ahmad dinilai arogan saat di jalan raya. Bahkan insiden ini menuai sorotan dari masyarakat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ulung Pribadi menilai patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurutnya, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Ulung dikutip Antara.
     
     

    Ulung menambahkan, Raffi yang hanya berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sehingga tidak perlu perlakuan yang setara menteri atau bahkan presiden. 

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Raffi Ahmad, Badut Entertainment yang Jadi Badut Kekuasaan

    Raffi Ahmad, Badut Entertainment yang Jadi Badut Kekuasaan

    GELORA.CO -Sikap arogan patroli pengawalan (patwal) RI-36 yang menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi saat menerobos kemacetan di Jalan Thamrin, Jakarta, masih terus jadi perbincangan. 

    Belakangan diketahui pemilik mobil berplat nomor RI-36 itu adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

    Kritik dan pembelaan pun mengemuka. Salah satunya dari musisi sekaligus dokter, Tompi. Dalam cuitannya, Tompi membela Raffi Ahmad dan para pejabat yang menggunakan patwal saat menjalankan tugas resmi.

    “Kalau itu dilakukan dalam melaksanakan tugas rasanya pantas lah. Agenda sebegitu banyak, tanpa pengawalan begitu, waktu bisa abis di jalan. Kecuali agenda pribadi,” tulis Tompi lewat akun X pribadinya, dikutip Rabu 15 Januari 2025.

    Cuitan Tompi lantas mendapat tanggapan tajam dari sejarawan JJ Rizal. Ia mempertanyakan kapasitas Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden dan mengkritik pemberian jabatan yang dianggap hanya berbasis popularitas, bukan kompetensi.

    “Emang Raffi paham tugasnya? Saya belum pernah jumpai dia bicara apalagi nulis yang menjelaskan pemikirannya soal pemuda atau seni, kalau dia tokoh sentral di entertainment yang dekaden mudah ditemukan,” sentil JJ.

    Tanpa kompetensi yang memadai, penunjukkan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden 

    justru dianggap merendahkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    “Badut entertainment naik kelas bergabung dengan badut kekuasaan, republik turun kelas jadi sirkus kelas comberan,” sindir JJ Rizal

  • Pakar nilai patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang

    Pakar nilai patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Ulung Pribadi memandang bahwa patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurut Prof. Ulung, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Prof. Ulung saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons video viral patwal mobil hitam berpelat nomor RI 36 milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

    Selain itu, kata dia, peninjauan pemberian patwal perlu dilakukan karena melibatkan sumber daya yang tidak sedikit, termasuk personel kepolisian.

    Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial X yang diunggah oleh akun @rieribet yang menggambarkan seorang petugas patwal yang menunjuk-menunjuk seorang sopir taksi.

    Dalam video tersebut, seorang petugas patwal yang mengawal mobil dengan pelat nomor RI 36 membuka jalan di tengah kondisi lalu lintas yang sedang padat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Sebuah taksi lalu berhenti lantaran ada truk yang berhenti di depannya. Ketika hendak pindah jalur, taksi itu tertahan karena ada mobil di jalur yang ingin ditempati.

    Akibatnya, taksi tersebut menghalangi petugas patwal yang sedang berusaha membuka jalan. Karena terhalang, petugas itu menunjuk-menunjuk sopir taksi tersebut.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Musyawarah Nasional Kadin Segera Digelar, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Bersanding? – Halaman all

    Arsjad Rasjid Ikuti Arahan Pemerintah, Anindya Bakrie Dikukuhkan Jadi Ketum Kadin Indonesia Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dualimes di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid akan segera berakhir.

    Hal ini diketahui adanya undangan terkait gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) di Hotel The Ritz Calton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta.

    Dalam Munas tersebut, nantinya Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sumber Tribunnews.com, menyatakan bahwa Arsjad Rasyid bersedia mengikuti kesepakatan dan arahan pemerintah. 

    Sebab, Arsjad sendiri telah menghendaki pergantian kepemimpinan Kadin melalui mekanisme organisasi yang berlaku di Kadin Indonesia.

    “Karena itulah, dalam diskusi di Hotel Langham, Jakarta, disepakati Munas Konsolidasi Persatuan Kadin. Hari dan tanggalnya pun disepakati, yakni Kamis, 16 Januari 2025, pukul 14.00,” kata sumber Tribunnews.com, Rabu (15/1/2025).

    Sumber Tribunnews.com menyebut, pada Kamis pagi besok Kadin Indonesia akan menggelar Konvensi Anggota Luar Biasa. Forum ini beranggotakan asosiasi anggota Kadin Indonesia.

    Sedangkan pada forum Munas Kadin, Arsjad Rasjid akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum Kadin. Laporan itu berisikan pelaksanaan program serta progres dibawah kepemimpinannya.

    “Laporan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo,” jelas sumber Tribunnews.com.

    Sumber Tribunnews.com menyatakan bahwa Arsjad Rasyid menerima formula penyelesaian konflik internal Kadin yakni Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

    “Kesepakatan itu diharapkan mengakhiri dualisme kepemimpinan Kadin,” ungkapnya.

    Pada undangan yang diterima Tribunnews, gelaran Munas Konsolidasi Persatuan Kadin ini akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain itu, undangan tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan undangan kedua kepada Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. 

    “Dengan Hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsolidasi Kadin Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. Masa Bakti 2024-2029 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” tulis undangan tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (14/1/2025).

    Pertemuan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melakukan pertemuan didampingi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Moment tersebut dibagikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029 Raffi Ahmad melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagit1717.

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia. 

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunnews.

    Kadin Indonesia surati Prabowo akhiri dualisme

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, pengurus Kadin Indonesia dibawah pimpinan Arsjad Rasjid sudah mengirim surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Isi surat tersebut adalah permohonan arahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin.

    “Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhaniswara, Kamis (24/10/2024).

    Dhaniswara mengatakan, surat tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat antara Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub tertanggal  27 September 2024 lalu.

    “Kami melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024,” jelasnya.

    Adapun Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid menginginkan agar Munas IX Kadin Indonesia dipercepat agar tidak ada lagi dualisme kepengurusan Kadin seperti yang saat ini terjadi.

    “Intinya adalah bahwa Munas kita harus berjalan supaya mencari solusi yang tadi sudah disepakati supaya menjadi satu KADIN. Jangan sampai dualisme. Harus satu,” kata Arsjad kepada wartawan di FX Sudirman, Kamis (17/10/2024).

    Arsjad mengaku, pihaknya sudah mengumumkan pada anggota luar biasa (ALB) untuk mempercepat proses Munas tersebut. Bahkan saat ini prosesnya sudah berjalan terus.

    “Saya bilang siapkan proses Munas tersebut supaya Munas nya bisa dipercepat. Tapi prosesnya itu ada proses dari konvensi anggota luar biasa sampai munas nanti. Jadi itu akan jalan,” jelas dia.

    Ketika ditanya terkait kapan penyelenggaraan Munas Kadin Indonesia ini, Arsjad enggan menjelaskan lebih rinci.

    Dia memastikan bahwa proses-proses menuju Munas IX Kadin dirampungkan agar bisa segera digelar.

    “Semuanya kita siapkan kenapa karena apa tanggalnya ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau dari konteks kita sepakat itu, tapi kalau untuk persiapannya kita siapkan dulu. Jadi kalau sudah siap tinggal anytime,” ungkapnya.

  • Patwal Mobil RI 36 Nggak Bermaksud Arogan

    Patwal Mobil RI 36 Nggak Bermaksud Arogan

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad sekali lagi menegaskan, petugas patwal yang mengawal mobil RI 36 miliknya sama sekali tak berniat arogan. Menurutnya, sosok tersebut justru ingin membuat lalu lintas lancar.

    Raffi Ahmad secara tak langsung mengatakan, ada sejumlah pihak yang salah menafsirkan aksi patwal saat kejadian. Dia menjamin, ketika itu, petugas sama sekali tak bermaksud arogan.

    “Tapi yang kita harus kasih tahu bahwa patwalnya itu bukan bermaksud arogan,” ujar Raffi Ahmad saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikHot, Rabu (15/1).

    Viral Patwal RI 36 Foto: Marc via X.com

    Di kesempatan yang sama, Raffi kembali membenarkan, mobil berpelat RI 36 tersebut merupakan miliknya. Namun, ketika kejadian, dia tak berada di kendaraan. Sebab, mobil itu memang berniat menjemputnya dari lokasi rapat.

    “Ya sudah dijawab jadi itu mobil saya. Jadi kemarin posisinya saya lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen, ya gitu kira-kira,” ungkapnya.

    Suami Nagita Slavina tersebut memastikan, berkat kasus viral itu, dia langsung ditegur Mayor Teddy selaku Sekretariat Kabinet RI. Raffi berterima kasih atas masukan tersebut.

    “Kita sudah komunikasi sama Mayor Teddy. Kita sudah diingatkan semua. Intinya apa pun pengawalan, apa pun itu ya kita terima kasih ya,” kata dia.

    Kronologi Kejadian Versi Raffi Ahmad

    Sebelumnya, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi kejadian secara singkat. Saat itu, di depan rangkaian mobilnya, terdapat taksi yang hendak berbelok untuk menghindari truk yang berhenti. Namun, ketika mau belok, kendaraan itu hampir menyerempet mobil lain di dekatnya.

    Patwal arogan di kasus mobil pelat RI 36. Foto: Doc. Istimewa.

    Pengemudi taksi dan mobil tersebut, kata Raffi, membuka jendela dan saling adu argumen. Petugas Patwal yang mengawal mobilnya kemudian menegur pengemudi taksi Alphard.

    “Petugas patwal yang melihat hal ini, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi bicara dan menunjuk dengan maksud kira ‘hei jangan bertengkar, Bapak ayo maju’ dengan gestur tangan yang terlihat di video,” tuturnya.

    “Jadi tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial. Personil yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi,” kata dia menambahkan.

    (sfn/sfn)

  • Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

    Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sedang mengalami dualisme, akan kembali menjadi satu.

    Berdasarkan undangan agenda Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang diterima Tribunnews, Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Musyawarah nasional ini, menurut keterangan undangan tersebut, akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejauh ini orang nomor satu RI itu terkonfirmasi hadir berdasarkan narahubung di undangan tersebut yang dihubungi oleh Tribunnews.

    Adapun undangan yang diterima Tribunnews ada dua, yaitu satu yang ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan undangan kedua kepada Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. 

    “Dengan Hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsolidasi Kadin Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua
    Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. Masa Bakti 2024-2029 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” tulis undangan tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (14/1/2025).

    Musyawarah Nasional akan dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) siang di salah satu hotel bintang lima di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

    Para tamu undangan diminta untuk mengenakan seragam Kadin berwarna putih.

    Kedua surat undangan ini pun telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membagikan moment bersama dua pentolan utama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yakni Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagita1717 pada Senin (13/1/2025).

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia.

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Raffi Ahmad diketahui telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029.

    Penunjukan ini diumumkan pada 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie. Hadir, antara lain, Dasco, Rosan, dan Raffi Ahmad itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunbews.

    Dualisme Kadin

    Kadin saat ini tengah diterpa kisruh internal, di mana terdapat dualisme kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

    Anindya Bakrie ditunjuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

    Di sisi yang berseberangan, ada Kadin Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid hasil Munas XIII di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Saat itu, jabatan Arsjad ditetapkan selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026.

    Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menegaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub oleh Anindya Bakrie cs merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres Nomor 18/2022.

    Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

    Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub.

    Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia.

    Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.