Tag: Raffi Ahmad

  • Prabowo: Usia MKGR ke-65 bukti ketangguhan hingga bela ideologi bangsa

    Prabowo: Usia MKGR ke-65 bukti ketangguhan hingga bela ideologi bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa usia Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang menginjak 65 tahun merupakan bukti ketangguhan dalam memperjuangkan keadilan hingga membela Pancasila.

    “Perjalanan yang ke-65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat, pengabdian ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan rakyat dan selalu membela ideologi negara, Pancasila,” kata Prabowo dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.

    Dia juga menjelaskan MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Kendati demikian, MKGR setia kepada Pancasila.

    “MKGR telah menjadi Pancasila, simbol persatuan, gotong royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Presiden percaya MKGR akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan akan terus menjaga dan mengawal program pemerintah yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat dan membawa keadilan dan kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

    “Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah satu cita-cita MKGR,” ujarnya.

    Ia pun menyampaikan selamat ulang tahun Ke-65 untuk Ormas MKGR. Dirinya berharap MKGR senantiasa berjuang untuk Indonesia.

    “Hari ini dengan penuh rasa bangga saya bersama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Ke-65 pada ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR,” ucap dia.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

    Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan pimpinan DPD ormas MKGR Provinsi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disepakati menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP ormas MKGR.

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan pimpinan DPD ormas MKGR Provinsi.

    “Yang saya hormati Bapak Bahlil Lahadalia, yang malam ini mewakili Bapak Wakil Presiden RI hadir dan juga kebetulan saat ini beliau ketua umum saya di Partai Golkar dan juga barusan tadi siang disepakati oleh seluruh pengurus dan pimpinan DPD Ormas MKGR Provinsi untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR beserta ibu yang hadir di tengah-tengah kita,” kata Adies dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Raffi Ahmad Hadir Wakili Prabowo di HUT ke-65 MKGR, Gibran Absen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    Raffi Ahmad Hadir Wakili Prabowo di HUT ke-65 MKGR, Gibran Absen Nasional 18 Januari 2025

    Raffi Ahmad Hadir Wakili Prabowo di HUT ke-65 MKGR, Gibran Absen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Organisasi Masyarakat (Ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (
    MKGR
    ), merayakan puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65.
    Acara tersebut turut mengundang Presiden dan Wakil Presiden RI,
    Prabowo Subianto
    dan
    Gibran Rakabuming Raka
    . Namun keduanya tidak hadir.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, pembawa acara menyapa Utusan Khusus Presiden RI,
    Raffi Ahmad
    , yang hadir mewakili Prabowo.
    Sementara itu, Gibran tidak terlihat di lokasi acara.
    Selain Raffi, hadir pula sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Kedatangan Bahlil dan tamu undangan lainnya disambut dengan musik dan tarian dari Papua.
    Di antara para menteri yang hadir, terdapat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
    Selain itu, beberapa pejabat Kabinet Prabowo-Gibran yang merupakan kader Partai Golkar juga hadir, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily.
    Sejumlah pengurus DPP dan tokoh senior Partai Golkar juga turut memeriahkan acara.
    Ketua Umum Ormas MKGR, Adies Kadir, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berhalangan hadir dalam puncak acara tersebut.
    Namun, ia memastikan bahwa Presiden akan memberikan testimoni dan ucapan selamat melalui video.

    Insya Allah
    kalau Pak Wakil Presiden hadir ya tentunya akan memberikan sambutan,” kata Adies di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Adies juga mengungkapkan bahwa tidak akan ada kejutan dalam HUT Ormas Golkar. Hal ini merespons isu yang menyebutkan bahwa Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar melalui Ormas MKGR.
    “MKGR kan enggak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja. Ya (kalau) gabung,
    alhamdulillah
    ,” ungkap Wakil Ketua DPR RI ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR

    Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di kawasan Karet, Jakarta, Sabtu malam.

    Dia tiba sekitar pukul 19.44 WIB dengan mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas MKGR berwarna jingga.

    Bahlil didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

    Sebelumnya, Senin (30/12/2024), Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir mengungkapkan tema Rakernas dan MPO Ormas MKGR tahun 2025 adalah MKGR Solid Menuju Indonesia Emas dengan Sub Tema Ormas MKGR dari pelosok desa mengepung kota.

    Menurutnya, konsolidasi nasional Rakernas dan MPO ini sebagai langkah persiapan menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ke-10 Ormas MKGR dengan salah satu agenda penting memilih ketua umum periode tahun 2025-2029 Ini juga digelar sebagai legal standing Mubes Ormas MKGR.

    “Persiapan-persiapan dalam rangka menyelenggarakan Mubes Ormas MKGR rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2025,” ucap Adies.

    Setelah pelaksanaan Rakernas dan MPO, DPP Ormas MKGR akan ada perubahan struktur organisasi terhadap beberapa pengurus yang telah mengundurkan diri, berhalangan tetap dan tidak aktif.

    “Sebagai salah satu ormas yang mendirikan Partai Golkar, Ormas MKGR harus diisi oleh kader-kader yang berkualitas untuk andil membesarkan Partai Golkar,” pungkas dia.

    DPP Ormas MKGR juga akan melakukan penambahan calon pengurus yang masuk jajaran Pengurus DPP Ormas MKGR, terutama anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang baru di lantik pada tanggal 1 Oktober 2024.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jeje Asep Bantah Tudingan Keberpihakan Mendes Yandri dan Raffi Ahmad di Pilkada Bandung Barat

    Jeje Asep Bantah Tudingan Keberpihakan Mendes Yandri dan Raffi Ahmad di Pilkada Bandung Barat

    JABAR EKSPRES – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail alias Jeje Govinda dan Asep Ismail, membantah keras tuduhan mengenai keberpihakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bandung Barat 2024.

    Pihaknya juga membantah adanya keberpihakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang sebelumnya didalilkan oleh rival mereka, pasangan calon nomor urut 3, Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman.

    “Adanya klaim mengenai kegiatan kunjungan kenegaraan Menteri Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad adalah tidak benar,” ujar kuasa hukum Jeje-Asep, Susanti Komalasari, dalam sidang lanjutan perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1).

    Susanti menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan bukti untuk menyanggah tuduhan yang diajukan oleh Hengki-Ade.

    BACA JUGA: Hasil Pilkada Bandung Barat Bakal Digugat ke MK, Ini Tanggapan Ketua Pemenangan Jeje Ritchie

    “Bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah kunjungan resmi dari Menteri Yandri, bukan kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap Jeje-Asep,” imbuh Susanti.

    Selain itu, Jeje-Asep juga membantah tuduhan terkait politik uang yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

    Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, karena tidak ada laporan yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai hal itu.

    “Jika memang ada praktik TSM, seharusnya pihak Pemohon sudah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu sebagai langkah penegakan hukum,” tegas Susanti.

    Jeje-Asep juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Hengki-Ade.

    BACA JUGA: Satria Gerindra Bandung Barat Siap Kawal Kepemimpinan Jeje Ritchie-Asep Ismail

    Mereka berharap agar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengenai pencalonan Jeje-Asep serta hasil Pilkada Bandung Barat 2024 tetap dipertahankan.

    Pada sidang perdana yang digelar pada Rabu (8/1), Hengki-Ade mengajukan permohonan agar MK mendiskualifikasi Jeje-Asep dan membatalkan hasil Pilkada Bandung Barat 2024.

    Mereka menuduh pasangan nomor urut 2 melakukan pelanggaran sejak tahap kampanye hingga pemungutan suara, termasuk keberpihakan aparatur pemerintahan dan praktik politik uang.

  • Kabar Spekulasi Gibran Merapat ke Ormas Pendiri Golkar

    Kabar Spekulasi Gibran Merapat ke Ormas Pendiri Golkar

    Jakarta

    Isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergabung ke ormas pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), kian berhembus kencang. MKGR terbuka bila pada akhirnya Gibran ingin bergabung.

    MKGR akan menggelar acara HUT ke-65 pada hari ini. MKGR turut mengundang Prabowo dan Gibran serta sejumlah tokoh dari Kabinet Merah Putih di acara sakral itu.

    Prabowo akan diwakili Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sementara Gibran diyakini bakal hadir.

    Ketua Umum (Ketum) MKGR Adies Kadir seakan sudah memberikan kode untuk Gibran. Adies menegaskan organisasinya terbuka terhadap berbagai pihak dengan latar belakang apa pun.

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi juga ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapa pun kami terbuka untuk masuk di ormas,” ujar Adies kepada wartawan di kantor DPP MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Di struktur kepengurusan MKGR sendiri, kata Adies, akan ada perubahan yang dilakukan dalam rapat MPO menjelang malam puncak acara HUT. Akan ada sejumlah penambahan posisi, termasuk di jajaran wakil ketua umum.

    “Nanti siapa-siapa, ya kita lihat nanti di tanggal 18 kira-kira penambahan dan pengurangan (komposisi pengurus) itu di mana. Yang pasti, untuk pengurangan, kita sudah inventarisir, banyak juga yang tidak aktif, banyak yang berhalangan tetap. Itu sudah kita inventarisir. Dan juga kita ada penambahan beberapa posisi wakil-wakil ketua umum,” kata dia.

    Gibran juga akan memberikan sambutan di acara HUT MKGR. Ketika ditanya apakah Gibran akan diumumkan bergabung dengan MKGR saat HUT hari ini, Adies menjawab singkat.

    “MKGR kan nggak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja,” katanya. Namun, ia mengaku bersyukur jika putra Joko Widodo (Jokowi) tersebut benar bergabung dengan MKGR.

    Jokowi Gabung Golkar Lewat MKGR?

    Jokowi (Foto: Grandyos Zafna)

    Kemudian, bagaimana dengan Jokowi? Ternyata Jokowi juga diterpa isu serupa. Jokowi dikabarkan akan segera bergabung Golkar melalui MKGR. Relawan Pro-Jokowi (Projo) meminta semua pihak menunggu saja momentumnya.

    “Spekulasi. Siapa pun boleh lah,” kata Budi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Budi ditanya soal isu Jokowi bergabung ke Golkar.

    Budi pun merespons isu serupa yang menerpa Gibran. Dia tak berkomentar banyak mengenai isu itu.

    “Ya itu terserah,” kata dia.

    Wartawan terus bertanya kepada Budi apakah Gibran akan bergabung ke Golkar melalui MKGR. Dia pun meminta semua pihak menunggu.

    “Tunggu, tunggu besok (hari ini),” imbuhnya.

    Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama tidak berpartai usai dipecat dari PDIP pada Senin (16/12). Jokowi dipecat karena dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarganya.

    Sementara itu, Gibran dipecat karena menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran dinilai melanggar kode etik dan disiplin kader PDIP karena menjadi cawapres dari partai lain.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Raffi Ahmad Diduga Dikawal Patwal saat Bikin Konten, Gimana Aturannya?

    Raffi Ahmad Diduga Dikawal Patwal saat Bikin Konten, Gimana Aturannya?

    Jakarta

    Raffi Ahmad diduga dikawal petugas patwal saat membuat konten ‘pamer mobil baru’ di rumah Andre Taulany. Lantas, bolehkah kendaraan pribadi mendapat pengawalan di momen sejenis? Berikut kami rangkum lagi aturannya.

    Momen Raffi Ahmad diduga menggunakan jasa patwal saat membuat konten bersama Andre Taulany terlihat di kanal Youtube Rans Entertainment. Ketika itu, dia mengemudikan sendiri mobil Suzuki Jimny berkelir hitam.

    Raffi Ahmad ditemani seorang pria yang duduk di kursi penumpang. Suami Nagita Slavina itu mengaku hendak memamerkan kendaraan barunya tersebut ke Andre Taulany.

    “Gue mau ke rumah Andre Taulany, gue mau pamer kalau gue punya mobil bagus. Soalnya gue lihat di YouTube-nya ada vlog-nya Boy William (soal Suzuki Jimny),” ujar Raffi sambil menyetir kendaraan, dikutip Jumat (17/1).

    Raffi Ahmad diduga dikawal patwal. Foto: Doc. Screen Capture.

    Namun, di tengah-tengah video, ada pemandangan unik yang membuat sebagian pihak salah fokus (salfok). Sebab, saat sedang mengemudi, terdengar suara sirene patwal yang bersaut-sautan.

    Bahkan, menjelang akhir video, kamera menangkap momen petugas patwal bermotor sedang melaju di depan kendaraan Raffi Ahmad. Petugas tersebut seperti sedang melakukan pengawalan.

    Padahal, ketika itu, perjalanan Raffi hanya untuk membuat konten. Dia bukan sedang menjalani tugas negara. Lantas, bagaimana, sih, aturan mainnya?

    [Gambas:Youtube]

    Aturan soal Pengawalan

    Aturan mengenai pengawalan kendaraan sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 4 Tahun 2017. Pada pasal 8 ayat 2, tercantum ada sejumlah pejabat yang bisa mendapat fasilitas pengawalan.

    Pejabat Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;Ketua/Wakil Ketua MPR;Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;Hakim Agung;Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;Menteri atau pejabat setingkat Menteri;Gubernur/Wakil Gubernur; danBupati atau Walikota.

    Bila merujuk pada aturan tersebut, jabatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Kepresidenan memang tak tertulis. Namun, menurut Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, utusan khusus kepresidenan mendapat fasilitas yang setara dengan menteri.

    Di Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 4 Tahun 2017 pasal 8 ayat 1 juga dijelaskan, pengawalan polisi bisa diberikan untuk pejabat-pejabat tertentu sesuai rekomendasi Kapolri.

    Namun, menurut penelusuran detikOto, belum ada aturan khusus yang mengatur soal kapan pejabat negara boleh mendapat pengawalan di perjalanan. Termasuk soal perjalanan nondinas yang mendapat pengawalan seperti halnya sedang bekerja.

    (sfn/dry)

  • Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti

    Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025) besok malam.

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

    Diketahui, MKGR akan menggelar acara rakernas, rapat Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan acara puncak HUT ke-65 MKGR pada Sabtu (18/1/2025) dari pagi hingga malam hari. Hanya saja, Bahlil tidak mengetahui detail acara MPO hingga puncak HUT ke-65 MKGR tersebut. Pasalnya, dirinya juga menjadi undangan di acara tersebut dan teknis kegiatannya menjadi kewenangan MKGR.

    “Saya juga undangan tapi saya yakinkan bahwa besok acaranya baik karena sayap-sayap partai golkar baik pendiri maupun yang didirikan, yang tergabung dalam organisasi Hasta Karya, insyallah akan selalu bersama sama Partai golkar untuk membesarkan Partai Golkar dan mengibarkan panji-panji kebesaran Partai Golkar,” jelas Bahlil.

    MKGR sebelumnya sudah menyatakan terbuka bagi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk bergabung menjadi anggota atau kader serta pengurus. Sebagai ormas, MKGR tidak membatasi orang-orang untuk bergabung, termasuk Jokowi dan Gibran.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir merespons isu Jokowi dan Gibran akan bergabung menjadi kader Partai Golkar melalui MKGR. Meskipun, Adies belum memastikan apakah Jokowi dan Gibran akan segera bergabung ke MKGR. 

    Adies mengajak publik mengikuti dinamika politik ke depannya termasuk kegiatan Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan puncak HUT ke-65 MKGR. Pasalnya, pada momen tersebut, MKGR akan mengumumkan penambahan dan pengurangan anggota atau pengurus MKGR.

    “Kita kan baru rapatnya (rapat Majelis Permusyawaratan Organisasi) kan tanggal 18. Ini kan dinamika politik berkembang. Tadi kan kalau tidak salah sudah disampaikan ormas MKGR ini kan kita sifatnya Ormas, jadi kita ini terbuka,” ujar Adies Kadir di kantor DPP MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi juga ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapa pun kami terbuka untuk masuk di ormas,” tutur dia menambahkan.

    Adies Kadir mengatakan pihaknya telah mengundang Presiden Prabowo Subianto dan wapres Gibran untuk menghadiri acara puncak HUT ke-65 MKGR di Jakarta pada Sabtu (18/1/2025) malam. Prabowo, kata dia, akan memberikan testimoni melalui video dan kehadirannya diwakilkan oleh Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Sementara, Gibran dipastikan hadir di acara tersebut.

    “Jadi kita sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden, dan kepada Pak Wapres. Insyaallah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut dan Pak Presiden akan memberikan video testimoni ucapan selamat ulang tahun,” pungkas Adies Kadir.

  • Raffi Ahmad Diduga Dikawal Patwal saat Bikin Konten, Gimana Aturannya?

    Bikin Konten Pamer Jimny ke Andre Taulany, Raffi Ahmad Diduga Dikawal Patwal!

    Jakarta

    Pembawa acara sekaligus Utusan Khusus Kepresidenan, Raffi Ahmad kembali membuat huru-hara di jagad maya. Kini, suami Nagita Slavina tersebut diduga dikawal petugas patwal saat hendak menuju rumah Andre Taulany untuk membuat konten!

    Dilansir dari kanal Youtube Rans Entertainment, Raffi Ahmad terlihat baru kelar menghadiri suatu acara bersama rekan-rekan artisnya. Kemudian, dia menuju mobil Suzuki Jimny berkelir hitam bersama satu penumpang lain.

    Raffi mengaku hendak menuju rumah Andre Taulany untuk memamerkan kendaraan barunya. Dia duduk di kursi pengemudi.

    “Gue mau ke rumah Andre Taulany, gue mau pamer kalau gue punya mobil bagus. Soalnya gue lihat di Youtube-nya ada vlog-nya Boy William (soal Suzuki Jimny),” ujar Raffi sambil menyetir kendaraan, dikutip Jumat (17/1).

    Patwal kawal Raffi Ahmad ke rumah Andre Taulany. Foto: Doc. Screen Capture.

    Menariknya, saat menyetir mobil, Raffi terlihat dikawal petugas patwal. Bahkan, bunyi sirine kendaraan terdengar bersaut-sautan. Padahal, perjalanan tersebut bukan dalam rangka tugas negara!

    Ketika hendak sampai di rumah Andre Taulany, petugas patwal terlihat dengan jelas berada persis di depannya. Petugas tersebut mengiringi perjalanan Raffi sampai benar-benar tiba di lokasi.

    Hingga tulisan ini dimuat, tayangan tersebut sudah disaksikan 611 ribu kali. Tak sedikit penonton yang bertanya-tanya mengenai urgensi Raffi Ahmad dikawal patwal saat membuat konten bersama Andre Taulany.

    “Dikawal ya A sm patwal… kan cuma buat konten aja… suara motor patwal kedengeran,” tulis @a********71.

    “Salfok, jalan lancar ternyata ada patwal bermotor di depannya,” kata @sy*************05

    [Gambas:Youtube]

    Aturan soal Kendaraan Prioritas

    Sebagai catatan, ada beberapa kendaraan yang sebenarnya mendapat prioritas di jalan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sesuai pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan:

    1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

    2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;

    3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

    4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

    5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

    6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan

    7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Sementara itu, pada Pasal 135 menerangkan tata cara pengaturan kelancaran jalan, sebagai berikut:

    (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

    (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

    (sfn/dry)

  • Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai Nasional 17 Januari 2025

    Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kamar Dagang dan Industri (
    Kadin
    ) Indonesia kembali bersatu usai sempat muncul kubu yang mendukung
    Arsjad Rasjid
    dan
    Anindya Bakrie
    menjadi ketua umum (ketum).
    Persatuan itu muncul seiring dengan damainya dua sosok tersebut. Diketahui, Anindya Bakrie dan Arsjad sempat memperebutkan kursi ketua umum organisasi para pengusaha tersebut beberapa waktu belakangan.
    Adapun persatuan itu tecermin dari digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang ditutup pada Kamis (16/1/2025).
    Dalam Munas, baik Arsjad maupun Anindya sudah berbincang, bahkan berfoto bersama.
    Awal mula perseteruan terjadi karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum, padahal Arsjad Rasjid masih menjabat kala itu.
    Keputusan yang mengangkat Anindya Bakrie disampaikan dalam Munaslub Kadin di Hotel St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2024.
    Usai terpilh menjadi ketua umum, Anindya Bakrie mengaku siap menjadi mitra pemerintah. Dia akan bekerja dengan Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ) sebelum lengser maupun pemerintahan
    Prabowo
    Subianto.
    “Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Jadi sebagai mitra strategis,” kata Anindya.
    Pimpinan Munaslub Kadin, Nurdin Halid mengeklaim bahwa Munaslub itu dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin. Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani juga hadir.
    Nurdin juga mengungkapkan, Anindya terpilih sebagai Ketum Kadin Indonesia secara aklamasi karena mendapat mayoritas suara dari Kadin Daerah.
    Sebelum Anindya ditunjuk memimpin Kadin, pihaknya telah membuka pendaftaran calon ketua umum. Namun, hingga akhir pendaftaran, hanya Anindya yang mendaftar sehingga dia otomatis terpilih.
    Sementara itu, Arsjad Rasjid merupakan Ketum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026. Dia terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan dalam Munas VIII Kadin Indonesia pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
    Keputusan mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum terjadi lantaran Arsjad dinilai menyalahi Anggaran Dasar Kadin Indonesia karena pernah menjadi Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Nurdin mengatakan, organisasi Kadin merupakan organisasi independen sehingga hal itu tidak dibenarkan.
    “Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik,” kata Nurdin saat itu.
    Di sisi lain, Arsjad membantah telah melanggar aturan. Berdasarkan pengakuannya, dia sudah mengambil cuti dan berkoordinasi dengan para wakil ketua umum serta ketua umum daerah Kadin Indonesia sebelum menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Tanpa mengambil cuti, keputusan untuk menjadi ketua tim pemenangan sebenarnya disebut tidak melanggar Aturan Dasar atau Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
    Namun, dia tetap memutuskan mengambil cuti demi memperlihatkan manajemen yang baik.
    “Saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu. Itu pun saya ajak bicara teman-teman,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa pada 15 September 2024.
    Terpilihnya Anindya menjadi ketua umum Kadin menggantikan Arsjad Rasyid mendapatkan banyak protes dari anggota Kadin. Setidaknya, ada 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu.
    Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak antara lain Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menuturkan, seluruh anggota Kadin berkewajiban melaksanakan amanah Undang-Undang dan menegakkan AD/ART dalam aktivitas organisasi.
    Menurut Eka, AD/ART Kadin Indonesia mengatur Munaslub hanya bisa diadakan jika ada pelanggaran prinsip yang terjadi. Namun, tidak ada peringatan tertulis yang disampaikan ke pihak terkait.
    “Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” jelasnya.
    Permintaan mengadakan Munaslub, menurut dia, harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.
    Karena ketentuan itu belum dipenuhi, Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, serta Anggota Luar Biasa tidak mendukung hasil Munaslub yang digelar Sabtu kemarin karena dianggap menyalahi AD/ART.
    Dalam kisruh ini, Arsjad Rasjid sebelumnya juga berencana menemui Presiden Jokowi.
    Namun Jokowi berpesan, masalah internal Kadin harus diselesaikan di internal organisasi pengusaha tersebut. Kepala Negara tidak ingin bola panas polemik itu diarahkan kepadanya.
    “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Hehehe,” kata Jokowi sembari terkekeh di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada 17 September 2024.
    Namun, dia mengaku terbuka dengan siapa pun yang ingin menemuinya, termasuk dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
    Kendati begitu, dia kembali meminta masalah ini harus tetap diselesaikan di internal Kadin.
    “Siapa pun bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, gitu saja,” tuturnya.
    Kisruh berkepanjangan ini kemudian dimediasi oleh sejumlah pihak. Belakangan beredar kabar, bahwa Sufmi Dasco Ahmad dan Rosan Roeslani termasuk pihak yang berperan melakukan mediasi.
    Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
    Sementara Rosan adalah Ketua Dewan Kehormatan Kadin yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Foto pertemuan Dasco, Rosan, Arsjad dan Anindya Bakrie kemudian ramai beredar di publik sejak awal pekan ini.
    Foto itu menjadi viral karena diunggah oleh Raffi Ahmad, selebritas yang kini aktif di dunia politik dan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
    Menindaklanjuti pertemuan islah itu, Rosan lalu mengirimkan surat undangan Munas Konsolidasi ke seluruh pengurus Kadin, yang akhirnya terselenggara pada Kamis (16/1/2025) kemarin.
    Agenda Munas adalah pengukuhan
    kepengurusan Kadin
    . Anindya Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin masa bakti 2024-2029. Sementara Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Periode 2024-2029.
    Dalam sambutannya di Munas konsolidasi, Prabowo turut menasehati keduanya usai konflik perebutan kursi selesai.
    Kepala Negara mengatakan, pemimpin harus kompak termasuk ketika berganti kursi kepemimpinan.
    “Pemimpin harus kompak, siapa nomor satu, dua, tiga, enggak masalah. Nanti gantian saja, iya kan? Gantian saja, jangan semuanya,” kata Prabowo dalam sambutannya.
    Dia lantas berseloroh bahwa menjadi pemimpin tidak selalu enak. Sebagai Presiden RI pun, dirinya tidak boleh sakit.
    Prabowo diketahui sempat diberitakan sakit usai Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim bercuit di X.
    Anwar menyebut bahwa pertemuan dengan
    Presiden Prabowo
    di Langkawi, Malaysia, pada akhir Desember 2024, mendadak batal karena Prabowo demam. Teranyar, pertemuan itu sudah kembali diadakan pada Januari 2024.
    “Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden itu enggak boleh flu, tahu enggak?” seloroh Prabowo.
    Menurut Prabowo, pergantian kursi kepemimpinan adalah hal yang biasa. Kelompok persaingan dan perbedaan pun adalah hal yang biasa.
    Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, dua sosok yang sempat berebut kursi ketua umum.
    Begitu pula dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani sebagai pihak yang sempat memediasi kedua belah pihak.
    “Terima kasih saudara Rosan, terima kasih saudara Arsjad, terima kasih Anindya. Dan dalam sebuah kelompok bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa. Tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, usai kepemimpinan baru dikukuhkan, Prabowo mengucapkan selamat bekerja kepada Kadin.
    Indonesia, menurut dia, membutuhkan Kadin yang dinamis, serta para pengusaha yang berani, inovatif, dan bersaing dengan bagus.
    “Persaingan bagus, tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju kemakmuran bersama. Kita harus makmur, rakyat butuh kemakmuran, kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha saudara-saudara sekalian,” katanya.
    Tak hanya itu, Munas konsolidasi kemarin rupanya menjadi ajang Arsjad dan Anindya menunjukkan kedekatan. Mereka terlihat mengobrol sembari duduk di kursi. Tak jarang, obrolan itu bahkan diselingi tawa keras.
    Di momen lain, keduanya terlihat bernyanyi bersama Presiden Prabowo. Mereka bersama-sama berjalan ke depan panggung saat lagu “O Ulate” perlahan menggema sesaat sebelum acara selesai.
    Rosan dan Menteri Luar Negeri Sugiono juga terlihat maju ke depan panggung.
    Penyanyi berbaju merah kemudian dengan tanggap memberikan mikrofon yang dipegangnya kepada Prabowo.

    Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung hati
    ,” nyanyi Prabowo.

    O Ulate Tanjung O Ulate
    ,” kata Prabowo melanjutkan syair lagunya.
    Para menteri yang hadir lantas memeriahkan acara dengan bertepuk tangan dari bangku penonton. Sebagian lainnya tampak tersenyum melihat Prabowo dan pimpinan Kadin bernyanyi bersama.
    Setelahnya, mikrofon diserahkan Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga ikut bergabung. Sementara itu, posisi berdiri Arsjad dan Anindya berada di antara Prabowo.
    Tak beberapa lama, Prabowo mulai meninggalkan panggung meski lagu belum selesai. Dia memilih keluar ruangan, dengan menyalami para menteri yang duduk berderet di barisan paling depan.
    Arsjad dan Anindya pun ikut mendampingi Prabowo keluar ruangan. Potret-potret kedekatan itu semakin menambah keyakinan bahwa perseteruan akhirnya usai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.