Xcloud.id

Tag: Raditya Jati

  • BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana Regional 3 Desember 2025

    BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana Regional 3 Desember 2025

    BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah diminta untuk segera menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB).
    Hal ini bertujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah tidak gagap dalam menghadapi bencana alam.
    Kepala
    Badan Penanggulangan Bencana
    Daerah (BPBD) Provinsi
    Jawa Tengah
    , Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa kajian tersebut merupakan bekal penting untuk pencegahan bencana bagi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
    “Untuk daerah-daerah yang belum punya
    kajian risiko bencana
    , tentu harus membuat. Karena itu bagian dari upaya mitigasi daerah untuk mengetahui apa yang menjadi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Maka perlu ada KRB. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dokumen KRB harus dibuat atau diperbarui,” ucap Bergas saat dikonfirmasi pada Rabu (3/12/2025).
    Bergas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin melihat pemkab atau pemkot yang tidak memiliki KRB justru panik dan bingung saat menghadapi bencana.
    “Karena tidak tahu, akhirnya panik, tergagap-gagap,” tegasnya.
    Dia menambahkan bahwa KRB wajib disusun oleh pemkab/pemkot dengan melibatkan BPBD provinsi.
    Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah juga dapat mengajak ahli dan akademisi.
    “Masa berlaku KRB adalah lima tahun. Tapi bisa diperbarui setiap dua tahun jika di daerah terkait ada pembangunan yang masif seperti pembangunan pabrik, perumahan, permukiman, atau pembangunan lahan produktif, itu kan perlu dikaji,” lanjutnya.
    Selanjutnya, dengan bekal KRB, pemkot/pemkab diminta untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

    Bergas mengingatkan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah belum menghadapi puncak musim penghujan, sehingga masyarakat perlu tetap waspada dan siap mengevakuasi diri jika terdapat indikasi risiko bencana seperti banjir atau tanah longsor.
    Lebih lanjut, Bergas mengungkapkan bahwa bencana tanah longsor telah terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan orang terdampak.
    Sebanyak 21 orang meninggal dan dua lainnya hilang di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap pada 13 November 2025.
    Sementara itu, longsor di Banjarnegara, yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum pada 15 November 2025, menelan 17 korban jiwa dan 11 orang lainnya hilang.
    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki KRB, termasuk Kabupaten Cilacap.
    “Ada beberapa daerah yang sudah tidak memiliki Kajian Risiko Bencana, termasuk Cilacap. Jadi Cilacap masa berlakunya (KRB) sudah habis karena 2014 sampai 2018. Kemudian Rencana Penanggulangan Bencana-nya juga sudah tidak berlaku,” kata Raditya saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jateng, (18/11/2025) lalu.
    BNPB merinci bahwa per 4 Juni 2025, terdapat enam wilayah di Jateng yang masa berlaku KRB-nya telah habis, yaitu Cilacap, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Temanggung, dan Kota Semarang.
    Selain itu, wilayah yang tidak memiliki KRB meliputi Klaten, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Kerap Salahkan Hujan saat Bencana, Padahal Tata Ruang

    Kepala Daerah Kerap Salahkan Hujan saat Bencana, Padahal Tata Ruang

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyinggung sejumlah kepala daerah yang sering menyalahkan hujan saat bencana banjir terjadi di wilayahnya. Padahal menurut Jati, bencana sering terjadi karena masalah tata ruang.

    Jati pun menyinggung masalah tata ruang di Jabodetabek, contohnya adalah banyak rumah-rumah yang melanggar sempadan sungai. Hal ini, menurutnya bisa dibuktikan melalui satelit.

  • Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

    Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

    Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
    Penulis

    KOMPAS.com
     – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
    Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
    Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
    Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
    at any place
    , di mana saja,” tegasnya.
    Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
    Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
    Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
    Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
    Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
    Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
    Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

    Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

    Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

    Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

     

    (*)

  • BNPB Larang Wisata ke Zona Erupsi Semeru, Akses Ditutup Demi Keselamatan

    BNPB Larang Wisata ke Zona Erupsi Semeru, Akses Ditutup Demi Keselamatan

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru dengan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memasang banner larangan itu di kawasan setempat.

    “Saya meminta pemerintah daerah memasang banner larangan wisata di wilayah terdampak, agar masyarakat tetap aman dan fokus pada pemulihan dan bantuan yang sedang berlangsung,” kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam rapat evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat di Pendapa Kecamatan Candipuro di Lumajang, Minggu (23/11/2025).

    Dia mengatakan hal itu menindaklanjuti banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru sehingga lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Padahal, kawasan itu zona merah yang tidak boleh dikunjungi karena berbahaya.

    Dia menjelaskan langkah tersebut membantu memastikan zona terdampak bencana Semeru tetap terkendali dan layanan pengungsi berjalan lancar.

    BNPB menekankan pentingnya informasi yang akurat dan tertata dalam penanganan erupsi Gunung Semeru.

    Ia menyoroti pentingnya penguatan media center untuk memastikan informasi publik tersampaikan secara jelas, cepat, dan akurat karena dengan informasi yang tepat, warga dan tim tanggap darurat dapat mengambil keputusan yang terukur serta memanfaatkan bantuan secara efektif.

    “Informasi yang valid membantu semua pihak tetap terkoordinasi dan mendukung pelayanan pengungsi secara optimal,” katanya.

    Ia menjelaskan langkah itu menunjukkan bahwa penanganan bencana di Lumajang tidak hanya menekankan penyediaan bantuan, tetapi juga komunikasi yang teratur, keselamatan warga, dan layanan yang tepat sasaran.

    Dengan pengelolaan informasi yang baik, warga terdampak dapat merasa aman dan kegiatan pemulihan berjalan lebih lancar.

    Rapat evaluasi ditutup dengan penegasan bahwa seluruh operasi darurat diarahkan pada keselamatan, kenyamanan warga, dan koordinasi yang efektif, sambil memastikan informasi sampai ke masyarakat secara akurat.

     

    Fokus edisi (21/11) mengangkat berita-berita pilihan di antaranya, Banjir Lahar Gunung Semeru, Pencarian Korban Longsor, Cuaca Buruk, Harga Sayur-Mayur Melonjak.

  • BNPB Lakukan Pemetaan Ulang Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Semeru dengan Teknologi Drone

    BNPB Lakukan Pemetaan Ulang Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Semeru dengan Teknologi Drone

    Lumajang (beritajatim.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini tengah melaksanakan pemetaan ulang kawasan rawan bencana (KRB) erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    Proses ini dilakukan dengan menggandeng Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) dan menggunakan teknologi Drone Thermal untuk memetakan daerah yang terdampak erupsi vulkanik, dengan fokus utama pada pemukiman penduduk yang sering terpapar awan panas.

    “Pemetaan udara kawasan terdampak erupsi menjadi fokus utama yang akan dilakukan pihak kami,” ujar R. N. Hamisena, Divisi Mitigasi dan Emergency Respon APDI, Minggu (23/11/2025).

    Dengan memanfaatkan kamera thermal, pemantauan ini diharapkan dapat memberikan data akurat mengenai jalur baru yang dilalui material vulkanik, serta memungkinkan analisis perbandingan wilayah sebelum dan sesudah terjadinya erupsi.

    “Yang pasti nanti dari peta udara tersebut akan di-compare dari sebelum ataupun sesudah kejadian untuk mengetahui citranya seperti apa,” tambah Hamisena. Hal ini akan membantu pemangku kebijakan dalam menentukan langkah-langkah mitigasi bencana yang lebih efektif di masa depan.

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengungkapkan pentingnya perubahan peta kawasan rawan bencana.

    “Ini penting sekali (pemetaan), dengan adanya pola perubahan, mungkin nanti PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) bisa menjelaskan lagi kawasan rawan yang setelah dideleniasi kejadian beberapa tahun ini,” kata Raditya, mengingat dampak erupsi yang kerap meluas hingga ke permukiman warga dalam lima tahun terakhir.

    Perubahan kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru sendiri sudah terjadi sejak tahun 1996, yang awalnya seluas 72,16 hektar, kini telah meluas menjadi 80,43 hektar pada tahun 2021. Bencana erupsi yang terjadi pada 19 November 2025, misalnya, berdampak pada dua wilayah, yaitu Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo.

    Raditya menegaskan, pihaknya akan memastikan bahwa kawasan yang terdampak erupsi tidak akan dijadikan pemukiman permanen atau lahan budidaya. “Tentu yang jelas tugas kami adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar dinyatakan rawan itu tidak dilakukan budidaya ataupun pemukiman permanen,” ungkapnya.

    Dengan langkah-langkah pemetaan yang dilakukan ini, BNPB berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kawasan-kawasan yang rawan bencana, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah yang rentan terhadap erupsi Gunung Semeru. [has/suf]

  • BNPB Dampingi Penuh Penanganan Darurat-Pemulihan Usai Erupsi Semeru

    BNPB Dampingi Penuh Penanganan Darurat-Pemulihan Usai Erupsi Semeru

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pendampingan penuh terhadap upaya penanganan darurat dan pemulihan lingkungan setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, penanganan darurat saat ini terfokus pada pembersihan material debu dan lumpur yang menghambat akses maupun aktivitas warga, sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan kepada pengungsi juga menjadi prioritas pemerintah.

    BNPB memberikan dukungan dalam bentuk manajemen logistik dan peralatan untuk membantu percepatan penanganan di lapangan. “Dukungan tersebut mencakup pengiriman kebutuhan permakanan, perlengkapan evakuasi, serta sarana pendukung pembersihan wilayah,” kata dia di Jakarta, Jumat, disitat Antara.

    Dia memastikan, akses lalu lintas dari Lumajang-Malang melalui Gladak Perak telah kembali dibuka setelah proses pembersihan debu vulkanik dilakukan oleh tim petugas gabungan.

    “Pembukaan akses ini penting dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat penutupan jalur setelah erupsi,” ujarnya.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu 19 November pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Dalam letusan itu, Gunung Semeru menghembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Aktivitas erupsi Gunung Semeru dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah daerah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV atau Awas untuk mengantisipasi aktivitas lanjutan yang masih berpotensi terjadi.

    Hal ini sekaligus menjadi dasar ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Alam yang berlaku aktif hingga 26 November oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

  • Dua Hektare Lahan Disiapkan, 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi Regional 18 November 2025

    Dua Hektare Lahan Disiapkan, 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi Regional 18 November 2025

    Dua Hektare Lahan Disiapkan, 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 424 warga korban bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, akan direlokasi dari tempat pengungsian ke hunian sementara.
    Gubernur
    Jawa Tengah

    Ahmad Luthfi
    menyebut lahan seluas dua hektare tengah disiapkan untuk relokasi.
    Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).
    “
    Banjarnegara
    disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” kata Luthfi.
    Luthfi menegaskan relokasi 424 warga korban longsor harus dipercepat agar mereka tidak berlama-lama tinggal di pengungsian.
    “Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” ujarnya.
    Ia menyampaikan relokasi juga dipersiapkan untuk korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
    “Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” bebernya.
    Menurut Luthfi, relokasi merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang harus dituntaskan.
    Ia memastikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama.
    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Jateng dalam pencegahan maupun penanganan bencana.
    “Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” ujar Raditya.
    Raditya menegaskan setiap daerah wajib memiliki peta risiko sebagai acuan mitigasi.
    “Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi BMKG. Dari situ kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” imbaunya.
    Ia menambahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilakukan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah terdampak.
    “OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi terutama di wilayah kejadian agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Beri Bantuan Korban Banjir, BNPB Tinjau Jalan Ambles di Kawasan Batutulis – Page 3

    Usai Beri Bantuan Korban Banjir, BNPB Tinjau Jalan Ambles di Kawasan Batutulis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi jalan ambles di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Rabu (5/3/2025).

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pihaknya telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah Jabodetabek. Sehingga potensi longsor dan banjir dapat diminimalisir.

    “Modifikasi cuaca ini berlangsung dari 4 Maret hingga 8 Maret 2025, dengan harapan dapat menurunkan intensitas cuaca buruk di wilayah terdampak,” ujar Raditya didampingi Komisi VIII DPR RI.

    Khusus Kota Bogor, lanjut Raditya, BPNB menyalurkan bantuan berupa uang senilai Rp 150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 meter sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, serta matras 100 paket.

    Raditya mengatakan bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor. Tujuannya, untuk mengurangi beban pemda, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.

    “Bantuan ini menjadi bentuk komitmen kita dalam upaya pencegahan bencana. Kami siap membantu lagi jika diperlukan dukungan. Namun, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan,” tutup Raditya.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bantuan tersebut bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.

    “Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan jalan ambles di kawasan Batutulis,” jelas Dedie.

    Dedie menerangkan Jalan Saleh Danasasmita, sambung Dedie, merupakan akses utama bagi warga di Kecamatan Bogor Selatan. Setelah jalan tersebut ambles, akses lalu lintas warga terganggu. Termasuk menuju Stasiun Batutulis.

    “Untuk itu, kami mohon untuk segera diperbaiki. Sebab, kawasan Batutulis ini sebelumnya masuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track,” ungkapnya.

     

  • BNPB dan DPR RI Salurkan Bantuan untuk Penanganan Darurat Bencana di Kota Bogor

    BNPB dan DPR RI Salurkan Bantuan untuk Penanganan Darurat Bencana di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah bantuan untuk dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana di Kota Bogor.

    Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, di Balai Kota Bogor, Rabu (5/3).

    Adapun bantuan tersebut berupa uang senilai Rp 150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, dan matras 100 paket.

    Dedie A. Rachim menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB dan Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan bantuan tersebut.

    Bantuan tersebut, kata dia, nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.

    “Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan longsor di Batutulis,” ujar Dedie di Balai Kota Bogor, Rabu (5/3).

    Khusus untuk longsor di Batutulis, sambung Dedie, jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian bagi warga di Bogor Selatan.

    Oleh karena itu, dengan adanya musibah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan beragam alternatif.

    “Kami juga memohon bantuan dari BNPB karena wilayah Batutulis termasuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track. Perbaikan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor.

    “Ditambah dengan prediksi BMKG bahwa wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca ekstrem, kita tidak bisa tinggal diam. Pemda harus memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah terkait penanganan,” jelas Raditya.

    Pemberian bantuan ini, lanjut Raditya, merupakan bentuk dukungan BNPB dalam hal kedaruratan sekaligus untuk mengurangi beban pemda, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.