Xcloud.id

Tag: Rachmat Kaimuddin

  • Kemenko IPK tawarkan sejumlah proyek total nilai Rp200 triliun di ICI

    Kemenko IPK tawarkan sejumlah proyek total nilai Rp200 triliun di ICI

    Kalau mereka (investor) setelah itu mau bertemu dengan penyedia proyeknya, kami sediakan ruangan-ruangan untuk mereka.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko IPK siap menawarkan sejumlah proyek di sektor infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp200 triliun dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    “Mungkin ada satu hal juga yang akan kita coba terbitkan, benar-benar hari ini akan terbit. Bersama teman-teman dari kementerian dan juga lembaga negara lainnya, kita menyiapkan suatu curated list untuk proyek-proyek yang mungkin sudah siap untuk kita tawarkan. Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp200 triliun,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Rachmat Kaimuddin, di Jakarta, Selasa.

    Rachmat menambahkan bahwa daftar proyek-proyek yang akan ditawarkan tersebut nantinya akan dipublikasikan di situs.

    “Kalau mereka (investor) setelah itu mau bertemu dengan penyedia proyeknya, kami sediakan ruangan-ruangan untuk mereka,” katanya pula.

    Gelaran ICI 2025 juga menghadirkan sesi business matching yang dapat mempertemukan antara investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan dalam proyek infrastruktur.

    “Tentunya harapan kita setelah kita mengajak berbagai para pemangku kepentingan, kita juga ingin mempertemukan bagaimana caranya bisa terjadi investasi atau paling tidak preliminary discussions atau matching antara teman-teman yang membutuhkan dengan yang menyediakan,” kata Rachmat.

    Maka dari itu melalui gelaran ICI 2025, Kemenko IPK juga mengundang bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta baik pengembang (developer) maupun mereka yang menyediakan pendanaan.

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk ICI 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5.000 Pelaku Infrastruktur Global Bakal Hadiri ICI 2025 – Page 3

    5.000 Pelaku Infrastruktur Global Bakal Hadiri ICI 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kemenkoinfra) akan menggelar Konferensi Infrastruktur Internasional (ICI) 2025 pada 11-12 Juni mendatang.

    Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenkoinfa, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan pembukaan kegiatan ICI 2025 akan dimulai pada Rabu besok, 11 Juni 2025 pukul 09.45 pagi.

    “(Jumlah) peserta terhitung dari malam lalu kalau tidak salah sudah hampir 5 ribu yang datang dari berbagai negara,” ungkap Rachmat kepada media di JCC Senayan, Selasa (10/6/2025).

    Rachmat menyebut, ICI 2025 juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat delegasi dari negara mitra Indonesia. Namun, ia tidak merinci negara mana saja yang dimaksud. “Detailnya nanti kami sampaikan, ini sedang kita sort (proses),” terangnya.

    “Topik-topiknya (kegiatan ICI), pertama ada isu infrastruktur perkotaan. Kemudian infrastruktur konektivitas,infrastruktur perumahan dan kawasan. Kemudian infrastruktur yang resilient yang diharapkan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan. Adapun pembahasan seputar pembiayaan infrastruktur,” beber Rachmat.

    “Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri yang kita siapkan,” ia menambahkan.

    Gelar Konferensi Infrastruktur, AHY Bakal Tawarkan Investor Proyek Giant Sea Wall hingga Kereta Cepat

    Diwartakan sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para investor dari berbagai negara, mulai dari kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika untuk menghadiri International Conference on Infrastructure 2025 pada 11-12 Juni mendatang.

    Para investor tersebut akan diajak untuk berinvestasi ke sejumlah proyek infrastruktur prioritas Indonesia, salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) hingga Kereta Cepat.

    AHY menjelaskan, pihaknya masih berkoordinasi dalam menyiapkan sejumlah opsi dari proyek-proyek apa saja yang akan dipamerkan.

     

  • Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan, forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 mengusung lima topik besar dalam bidang infrastruktur.

    “Topik-topiknya, harapan kita kuncinya ini adalah kegiatan untuk infrastruktur, bagaimana Indonesia bisa mengajak semua stakeholders untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Selasa.

    Rachmat mengatakan bahwa terdapat lima topik besar yang diangkat dalam ICI. Pertama, topik mengenai basic urban infrastructure atau infrastruktur perkotaan, kemudian infrastruktur konektivitas, infrastruktur perumahan dan kawasan, infrastruktur yang resilient atau lebih tahan terhadap gangguan lingkungan, dan yang terakhir adalah mengenai pembiayaan infrastruktur.

    “Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,” katanya.

    Penyelenggaraan ICI merupakan instruksi dari Pak Presiden Prabowo langsung yang dilaksanakan oleh Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Tujuan dari penyelenggaraan ICI tersebut untuk bisa membangun kolaborasi yang strategis antara pemerintah, pihak swasta, penyedia dana infrastruktur, dan tentunya mitra pembangunan.

    Supaya infrastruktur yang memang sudah direncanakan benar-benar bisa terealisasi.

    Penyelenggaraan ICI juga bertujuan untuk memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur Indonesia selama lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga benar-benar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah soroti pentingnya RI beralih ke dominasi kendaraan listrik

    Pemerintah soroti pentingnya RI beralih ke dominasi kendaraan listrik

    Elektrifikasi transportasi sangat penting untuk program swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan pentingnya Indonesia untuk beralih ke kendaraan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kemandirian energi, dan peningkatan kualitas udara.

    Dalam forum RE Invest Indonesia di Jakarta, Kamis, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengatakan Indonesia merupakan produsen mobil utama di Asia Tenggara, dengan memproduksi 1,4 juta mobil per tahun, berada di posisi kedua setelah Thailand.

    Selain faktor ekonomi, transisi ke EV dipandangnya sebagai langkah penting menuju kemandirian energi. Indonesia, menurut Rachmat, saat ini mengimpor 60 persen minyak untuk transportasi.

    Dengan demikian, Rachmat meyakini elektrifikasi transportasi, baik menggunakan listrik dari sumber energi fosil maupun terbarukan, menjadi solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak.

    “Elektrifikasi transportasi sangat penting untuk program swasembada energi kami,” ucapnya.

    Rachmat juga menyoroti penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta yang terjadi berulang setiap tahun. Penelitian mengungkapkan bahwa kontribusi emisi kendaraan terhadap polusi udara Jakarta mencapai angka 40 hingga 60 persen.

    Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan Indonesia memiliki basis manufaktur otomotif yang kuat dan pasar mobil penumpang terbesar di ASEAN, bahkan melampaui Thailand.

    Untuk memanfaatkan potensi ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menarik produsen EV dan meningkatkan permintaan pasar. Kebijakan tersebut antara lain pengurangan pajak, pengecualian dari aturan lalu lintas ganjil-genap, dan diskon PPN untuk kendaraan yang diproduksi secara lokal dengan kandungan lokal lebih dari 40 persen.

    Rachmat menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan telah menunjukkan dampak positif. Terbukti, penjualan kendaraan listrik mengalami lonjakan signifikan sebesar 70 persen pada tahun 2023, mencapai angka 17.000 unit.

    Ia juga menyoroti adanya tren baru di mana penjualan Kendaraan Listrik Baterai (BEV) untuk pertama kalinya melampaui penjualan kendaraan hibrida, dengan angka masing-masing 16.500 unit dan sekitar 15.000 unit.

    Tren ini menandakan penerimaan dan preferensi yang semakin besar terhadap mobilitas listrik di kalangan konsumen Indonesia.

    Rachmat menyebut ke depan fokus manufaktur EV adalah pada pemenuhan preferensi pasar, terutama permintaan terhadap kendaraan tujuh penumpang. Ia mendorong produsen untuk memperkenalkan model EV yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan harga yang wajar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelakar Bahlil Sebut Prabowo Bermazhab Kompetisi: Tiga Kali Jadi Capres – Halaman all

    Kelakar Bahlil Sebut Prabowo Bermazhab Kompetisi: Tiga Kali Jadi Capres – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan kelakar bahwa Presiden Prabowo Subianto sosok yang menganut mazhab kompetisi.

    Buktinya, Prabowo Subianto bertarung di pemilihan presiden (Pilpres) sampai tiga kali.

    Kelakar itu Bahlil lontarkan di acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 di Jakarta International Convention Center, Selasa (15/4/2025).

    Bahlil mengenang ketika awal-awal pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik ke masyarakat ketika dia menjabat sebagai menteri investasi.

    Upaya mendorong mobil listrik tersebut dilakukan bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Rachmat Kaimuddin yang kala itu masih menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    “Jadi mobil baterai itu [yang mendorong] menko marves sama menteri investasi. Hidrogen ini masih mahal dulunya, belum kompetitif secara harga dan ini merupakan teknologi yang baru,” kata Bahlil.

    Bahlil lalu menceritakan pengalamannya memperkenalkan teknologi hidrogen ke berbagai negara di Timur Tengah dan Eropa.

    Menurut dia, teknologi hidrogen memiliki potensi besar untuk dikembangkan meski tantangan utamanya adalah biaya yang masih tinggi.

    Namun, seiring waktu, Bahlil optimis biaya produksi akan semakin efisien dan kompetitif. “Dari waktu ke waktu, pasti kan biaya overhead-nya itu akan lebih murah. Pasti akan lebih kompetitif,” ujar Bahlil.

    “Nah, kebetulan mazhab kami dan mazhab Pak Presiden Prabowo itu kompetisi. Saking beliau punya mazhab kompetisi, tiga kali jadi capres baru menang. Apalagi dalam konteks dagang, pasti akan memberikan ruang yang cukup besar,” jelasnya.

    Ia memandang saat ini teknologi hidrogen mulai bersaing dengan mobil listrik berbasis baterai, baik yang menggunakan LFP maupun nikel.

    “Sekarang pertarungannya adalah bagaimana agar mobil listrik yang baterainya dari LFP atau dari nikel itu, bisa bersaing dengan hidrogen,” ucap Bahlil.

    “Semakin ke sini, itu akan ada efisiensi terhadap penemuan-penemuan teknologi baru. Saya menunggu agar ini bisa menjadi bagian terpenting dalam kontribusi kita kepada bumi, untuk mendorong energi baru terbarukan,” pungkasnya.

     

     

  • Video: Jurus Tarik Investor Asing Demi Percepat Proyek Infrastruktur

    Video: Jurus Tarik Investor Asing Demi Percepat Proyek Infrastruktur

    Jakarta, CNBC Indonesia- Plt Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan strategi kementerian menghadapi pemangkasan anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo.

    Saat ini kementerian teknis tengah menganalisa dampak Refocusing anggaran terhadap keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu pemerintah juga mendorong investasi asing ke proyek infrastruktur dengan memberikan sejumlah aturan yang memberikan kemudahan bagi investasi.

    Seperti apa arah pembangunan infrastruktur di tengah pemangkasan anggaran? Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas dengan Plt Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin dalam Evening Up,CNBCIndonesia (Rabu, 19/02/2025)

  • Ada Insentif Mobil Hybrid, Menperin Harap Masyarakat Minat Beli – Page 3

    Ada Insentif Mobil Hybrid, Menperin Harap Masyarakat Minat Beli – Page 3

    Sebelumnya, Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Bersamaan dengan itu, Donald Trump langsung mencabut apa yang disebutnya sebagai mandat kendaraan listrik, yang disahkan di era presiden sebelumnya, Joe Biden.

    Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rachmat Kaimuddin menegaskan bahwa kebijakan Donald Trump untuk mencabut mandat mobil listrik tersebut tidak berdampak ke Indonesia.

    “Jadi, kalau kita jawaban singkatnya sih kayaknya enggak ya, kalau untuk urusan ini,” ujar Rachmat kepada awak media di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    AS bukan tujuan ekspor produsen mobil di Tanah Air. Dengan ini, produsen mobil listrik diyakini tidak terpengaruh kebijakan Trump tersebut.

    “Kita enggak impor mobil, kita enggak ekspor mobil di Amerika juga. Sangat sedikit. Jadi buat kita harusnya kebijakan tersebut enggak terlalu berpengaruh,” beber dia.

    Sebaliknya, kebijakan tersebut justru akan mempengaruhi produsen mobil listrik di AS. Mengingat, tidak ada lagi dukungan fiskal untuk membantu produsen.

    “Nah mungkin yang nanti terdampak adalah ya sebenarnya kalau kita lihat di Amerika pabrik mobilnya sendiri itu,” tegasnya.

    Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan tersedianya fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah Indonesia untuk mendorong penjualan mobil listrik.

    Menurutnya, ketersediaan SPKLU masih menjadi pertimbangan masyarakat sebelum membeli mobil listrik.

    “Apalagi kan untuk perjalanan jauh seperti kemarin Nataru, atau nanti lebaran, itu kan,” tandas.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Negara Tekor Rp 250 Triliun Tiap Tahun Gara-gara Impor BBM – Page 3

    Negara Tekor Rp 250 Triliun Tiap Tahun Gara-gara Impor BBM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meskipun memiliki kekayaan minyak dan gas bumi (migas) yang sangat besar. Ternyata Indonesia masih ketergantungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari luar negeri. Sebanyak 60 persen BBM yang dipasarnya di Indonesia ternyata berasal dari impor.

    Hal tersebut diungkap oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rachmat Kaimuddin. Adapun realisasi anggaran untuk impor BBM hingga Rp 250 triliun per tahun.

    “Kita hari ini mengimpor 60 persen dari oil kita, diimpor. Kita hitung rata-ratanya selama lima tahun, kira-kira kita spend (pengeluaran) Rp 250 triliun setiap tahun,” ujarnya dalam acara Strategic Forum Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Anggaran untuk impor BBM tersebut cukup membebani neraca dagang Indonesia. Ironisnya anggaran jumbo tersebut masih belum tepat sasaran.

    Laporan Bank Dunia (World Bank) menyebutkan, program subsidi BBM hanya 11 persen dinikmati kelompok masyarakat di desil 1-5. Sementara sisa pengguna BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

    “Jadi memang ada mismatch (ketidaksesuaian) dari subsidi dan tingkat ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

    Tak cuma itu, dampak lain dari penggunaan BBM berbasis fosil adalah membawa dampak buruk bagi polusi udara. Khususnya di saat musim kemarau.

    “Yang juga tidak kalah menariknya, terutama buat kita-kita yang di Jakarta, kalau di musim kemarau, polusi udara yang buruk, itu kita juga sudah lihat data-datanya sekitar 40 sampai 60 persen polusi udara itu bersumber dari emisi exhaust, asap knalpot,” beber dia.

    Penggunaan Mobil Listrik

    Rachmat menyebut penggunaan mobil listrik dapat menjadi alternatif untuk mengurangi keterangannya impor BBM. Selain itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil.

    “Nah, oleh karena itu kita merasa mendorong ekosistem generalisasi ini cocok untuk Indonesia. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa kita tidak hanya berpikir penggunaannya. Bahwa orang-orang Indonesia banyak yang berpindah ke EV (kendaraan listrik),” ucapnya.

    Pemerintah sendiri telah memberikan sejumlah insentif untuk mendorong pembelian kendaraan listrik. Namun, insentif ini hanya berlaku bagi produsen kendaraan listrik yang telah memenuhi ketentuan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Untuk beberapa tahun ini, kita berikan demand side insentif. Mobil, kita berikan insentif PPN di tanggung pemerintah 10 persem. Tapi syaratnya hanya yang punya TKDN atau ada nilai tambah di Indonesia sesuai peraturan Kemenperin, yaitu 40 persen,” tandasnya.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengharapkan semakin banyak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung seperti yang ada di Waduk Cirata, Jawa Barat.

    “PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya kita tahu energi bersih seperti PLTS macam ini memang kita harus terus kembangkan ke depan, karena Indonesia memiliki potensi yang besar,” kata AHY usai peninjauan Waduk dan PLTS terapung Cirata, Jawa Barat, Kamis.

    AHY mengatakan, banyaknya bendungan di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS terapung seperti di Cirata dimana fasilitas ini hanya menempati empat persen dari total luas permukaan air waduk, dan bisa menghasilkan 192 Megawatt (MW).

    “Karenanya, saya berharap ada pengembangan berikutnya untuk makin meningkatkan produksi listrik baik kebutuhan industri maupun rumah tangga, mengingat di Indonesia ini banyak sekali bendungan di Jawa ada, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan di bagian Indonesia lainnya juga ada,” ujar AHY.

    Pengembangan itu, kata AHY diharapkan dengan kajian analisis yang baik mengingat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan membutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit. PLTS terapung Cirata sendiri pada awal pembangunannya dengan kapasitas 145 MW, membutuhkan biaya Rp1,7 triliun.

    “Semangatnya adalah semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, maka kita bisa mereduksi karbon dioksida (CO2), dan ini semangat dunia agar kita bisa menjaga bumi kita dari krisis iklim dan juga tentunya untuk anak cucu kita. Serta arahan bapak presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada energi, pangan dan air bersih bisa diwujudkan dengan kehadiran bendungan produktif dan optimal sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenkoinfra, Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki tiga proyek PLTS terapung yang akan dilaksanakan di Bendungan Karangkates (Jawa Timur), Saguling (Jawa Barat), dan Singkarak (Sumatera Barat).

    “Itu PPA nya sudah ditandatangani, jadi ini sedang mau dibangun,” kata Rachmat.

    Di lokasi yang sama, Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara PLN, Rachmanoe Indarto mengungkapkan bahwa untuk tiga PLTS terapung yang akan dibangun, memiliki kapasitas beragam guna mendukung operasional di regionalnya masing-masing.

    “Untuk yang Karangkates itu 100 MW, kemudian Singkarak sama Saguling kalau tidak salah masing-masing 60 MW,” tutur Rachmanoe

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukalapak Resmi Akhiri Layanan Marketplace, Pengguna Bisa Belanja hingga 9 Februari 2024

    Bukalapak Resmi Akhiri Layanan Marketplace, Pengguna Bisa Belanja hingga 9 Februari 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Bukalapak sebagai salah satu e-commerce di Indonesia mengumumkan secara resmi penutupan layanan marketplace, pada Selasa (7/1/2025).

    Bukalapak memutuskan untuk menutup layanan marketplace sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan pasar dan tren digital yang terus berkembang.

    Selain menyatakan tutup secara resmi sebagai e-commerce, PT Bukalapak.com Tbk mengumumkan bahwa fokus mereka akan beralih sepenuhnya ke penjualan produk virtual, seperti pulsa dan token listrik yang dianggap lebih relevan dan menguntungkan di era digital saat ini.

    Keputusan ini juga didasarkan pada analisis bisnis yang mendalam, dengan tujuan meningkatkan profitabilitas dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.

    Meski begitu, pengguna Bukalapak masih bisa melakukan pemesan produk fisik hingga 9 Februari 2025 dengan batas akhir penambahan produk pada 1 Februari 2025.

    Sementara itu, semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret 2025 akan dibatalkan otomatis, dan dana akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet.

    Sejarah Marketplace Bukalapak

    Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos di Bandung pada 10 Januari 2010.

    Diketahui tujuan awal dibentuknya Bukalapak, yakni untuk memberikan wadah bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia agar dapat bertransaksi secara online.

    Eksistensi Bukalapak sebagai e-commerce mulai dikenal luas saat tren sepeda lipat dan fixed-gear meningkat, dan menjadikan platform ini banyak digunakan sebagai sarana jual beli sepeda dan aksesorisnya.

    Seiring waktu, Bukalapak menarik perhatian investor, termasuk Batavia Incubator dan GREE Ventures. Pada 2017, Bukalapak meraih status unicorn setelah mendapatkan pendanaan besar, dengan nilai transaksi yang meningkat secara signifikan.

    Pada Agustus 2021, penjualan saham Bukalapak pada masyarakat umum (Initial Public Offering/IPO) menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia, hingga berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 21,9 triliun.

    Namun, persaingan ketat dengan platform lain seperti Shopee dan Tokopedia memaksa Bukalapak melakukan restrukturisasi. CEO Achmad Zaky digantikan oleh Muhammad Rachmat Kaimuddin pada 2019.

    Meskipun mengalami tantangan, Bukalapak mencoba terus berkomitmen untuk mendukung pelapak dan memperluas layanan.

    Walau pada akhirnya, Bukalapak memutuskan untuk menghentikan operasi marketplace pada Januari 2025 demi fokus pada produk virtual.