Xcloud.id

Tag: Putu Juli Ardika

  • Kelapa Sawit Tak Hanya Hasilkan Minyak, Gula Merah Potensial Tingkatkan Pendapatan Petani – Halaman all

    Kelapa Sawit Tak Hanya Hasilkan Minyak, Gula Merah Potensial Tingkatkan Pendapatan Petani – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah industri kelapa sawit nasional melalui hilirisasi. Fokus kebijakan ini mencakup lima jalur utama yakni minyak goreng sawit, oleofood, oleokimia, fitonutrien dan biomassa atau biomaterial.

    Satu terobosan terbaru Kemenperin adalah memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PalmCo/PTPN IV dan Koperasi Produsen Gerak Nusantara (KPGN), yang berlangsung di Pabrik Kelapa Sawit Adolina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 

    Hal itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah diteken oleh Kemenperin, PalmCo dan KPGN.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan dalam masa replanting (peremajaan kebun), batang kelapa sawit sering menjadi barang yang tersisa. Namun, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan sisa barang tersebut sebagai nira. 

    “Nira sawit dikenal memiliki rasa manis yang dihasilkan dari kandungan gula yang tinggi, dan dapat diolah menjadi gula merah berkualitas,” kata Putu dalam keterangan resmi, Senin (14/4/2025). 

    Untuk memastikan kelangsungan usaha gula merah sawit, terutama di skala Industri Kecil dan Menengah (IKM), Putu menyarankan agar petani memperkuat sistem manajemen usaha. Mulai dari manajemen sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran, semuanya harus dikelola secara efisien dan terstruktur.

    “Langkah tersebut akan membantu petani dalam mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Asalkan didukung oleh pelatihan dan pendampingan dari pengrajin berpengalaman. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi,” tambahnya.

    Kemenperin juga mendorong pola kemitraan dengan membentuk kelembagaan yang menjembatani petani dan perajin gula merah sawit. Melalui kemitraan ini, petani dapat menyediakan bahan baku langsung dari pohon sawit yang mereka miliki.

    Adapun investasi untuk memulai produksi nira dan gula merah sawit di lahan seluas satu hektar diperkirakan sebesar Rp 25 juta.

    Berdasarkan survei, Putu menjelaskan proses penderesan nira dilakukan bertahap, dengan hasil rata-rata mencapai 6,8 liter per batang. Dimana per hari terbagi antara 2,7 liter di pagi hari dan 4,5 liter di sore hari. Masa penderesan biasanya berlangsung antara 1,5 hingga 2 bulan.

    Jika petani melakukan sendiri proses penderesan dan pengolahan nira, mereka dapat menghasilkan keuntungan bersih antara Rp 18 juta hingga Rp 25 juta.

    Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal maupun nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Indonesia.

  • Stok Garam Industri Terancam Habis, Pemerintah Revisi Perpres

    Stok Garam Industri Terancam Habis, Pemerintah Revisi Perpres

    PIKIRAN RAKYAT – Stok garam industri makanan dan minuman diperkirakan habis bulan depan (April). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 126/2022 guna melonggarkan impor garam industri. Revisi ini diperlukan karena aturan tersebut mewajibkan industri aneka pangan dan 11 sub-sektor manufaktur lainnya menggunakan garam lokal.

    Saat ini, industri makanan dan minuman belum sepenuhnya bisa memakai garam lokal karena kualitasnya belum memenuhi standar. Uji coba menunjukkan tingkat kerusakan produk mencapai 60% akibat tingginya kadar magnesium dan kontaminasi.

    Pemerintah berencana mengurangi impor garam menjadi 1,7 juta ton, yang dialokasikan untuk industri klor-alkali (CAP), petrokimia, kertas, dan tekstil. Sementara itu, industri lainnya didorong memakai garam lokal, dengan PT Garam bertugas memenuhi kebutuhan melalui pengolahan garam domestik.

    “Saat ini, revisi Perpres No. 126 Tahun 2022 sedang dalam tahap harmonisasi untuk memberikan relaksasi impor garam industri,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, dalam konferensi pers virtual, Rabu (26/3/2025).

    Putu menjelaskan, keputusan merevisi Perpres diambil akhir tahun lalu dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Proses revisi telah berjalan selama tiga bulan terakhir untuk mengatasi keterbatasan pasokan garam bagi industri pangan olahan.

    Namun, ia memastikan produksi masih bisa berlangsung hingga bulan depan karena stok garam telah disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan 2025.

    Terjadi sejak ada larangan impor garam

    Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, mengungkapkan beberapa perusahaan industri aneka pangan mengalami kelangkaan garam industri. Kondisi ini terjadi sejak larangan impor garam mulai diberlakukan pada awal 2025.

    Pemerintah menghentikan impor garam industri guna mempercepat pembangunan pergaraman nasional sesuai Perpres No. 126 Tahun 2022.

    Adhi menyebut stok garam industri aneka pangan hanya cukup untuk produksi hingga Maret 2025. “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri,” ujarnya.

    Menurutnya, krisis garam industri yang berkepanjangan dapat mengancam kapasitas produksi dan kemampuan industri aneka pangan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Padahal, garam industri merupakan bahan baku utama dalam produksi seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya.

    “Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” ujarnya.

    Adhi menilai situasi ini bisa mengganggu operasional perusahaan, terutama menjelang Idulfitri. Berdasarkan data Gapmmi, industri aneka pangan berkontribusi besar dalam PDB nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga kerja pada 2023. “Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami,” tegasnya.

    Pelaku usaha aneka pangan pun mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini agar produksi tidak terhenti dan pasokan ke pasar tetap lancar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penuhi Kebutuhan Bulan Ramadhan, Kemenperin Dorong Harga Bahan Pokok di Bawah HET – Halaman all

    Penuhi Kebutuhan Bulan Ramadhan, Kemenperin Dorong Harga Bahan Pokok di Bawah HET – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebutuhan bahan pokok di masyarakat cenderung mengalami peningkatan pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. 

    Sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau, pemerintah mendorong pendistribusian bahan pokok termasuk minyak goreng, dengan jumlah dua kali lipat dari biasanya.

    “Atas instruksi Bapak Presiden dan juga hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), jumlah distribusi bahan pokok yang biasanya 250 ribu ton, bulan Ramadhan ini jadi 500 ribu ton,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika pada penutupan Bazar Ramadhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenperin di Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    Putu menjelaskan, pemerintah juga mendorong Bulog, ID FOOD, bekerja sama dengan PT Telkom untuk menyebarkan bahan pokok, sehingga dapat memperpendek rantai distribusi. 

    “Semakin pendek rantainya, maka harga akan bisa diturunkan. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu masyarakat. Kita sangat berharap minyak goreng yang diterima oleh konsumen bisa di bawah harga eceran,” ujar Putu.

    Di samping itu, sektor manufaktur Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan optimisme sejak awal tahun 2025. Pada bulan Februari 2025, nilai Purchasing Manager Index (PMI) tercatat 53,6, naik signifikan 1,7 poin dibanding Januari 2025.

    Demikian juga Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat 53,15 di bulan Februari 2025. Tingginya optimisme industri di bulan Februari 2025 tersebut tidak terlepas pula dari peningkatan permintaan produk-produk industri di bulan Ramadhan dan persiapan Lebaran.

    Karenanya, selain menjaga harga bahan pokok, Kementerian Perindustrian juga berupaya memastikan ketersediaan stok pasar dan mendistribusikan produk dalam negeri dengan harga terjangkau melalui penyelenggaraan Bazar Ramadhan “Belanja Murah, Rezeki Berlimpah di Bulan Penuh Berkah”. 

    Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh DWP Kemenperin. 

    Selama tiga hari pelaksanaan bazar pada 11-13 Maret 2025, tercatat jumlah transaksi uang yang beredar mencapai Rp600 juta.

  • Kemenperin Siap Cabut Izin Usaha Produsen yang Kurangi Takaran Minyakita

    Kemenperin Siap Cabut Izin Usaha Produsen yang Kurangi Takaran Minyakita

    Kemenperin Siap Cabut Izin Usaha Produsen yang Kurangi Takaran Minyakita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Perindustrian (
    Kemenperin
    ) mengaku siap untuk mencabut izin usaha produsen
    Minyakita
    jika terbukti mengurangi takaran di dalam kemasannya.
    “Dan kami juga siap untuk menindaklanjutinya hasilnya kalau memang harus dicabut izin usahanya, kita cabut izin usahanya,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengaku akan mengusulkan pencabutan izin usaha dan izin merek ini untuk memberikan efek jera pada produsen yang terbukti mengurangi takaran Minyakita.
    “Untuk efek jera kedua PT yang telah diberikan izin merek, nanti kita usulkan untuk pencabutan izin usaha dan pencabutan izin mereknya di Kementerian Perdagangan yang akan ditindaklanjuti,” kata Helfi.
    Pada hari ini, Bareskrim Polri menangkap AWI selaku
    produsen Minyakita
    yang dikemas oleh PT ARN dengan ukuran yang tidak sesuai dengan takaran.
    AWI ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (9/3/2025).
    Dari temuan, Minyakita yang dikemas AWI hanya berisi sekitar 800 ml, padahal takaran yang tertera pada kemasan semestinya 1 liter.
    Polisi menyita barang bukti hingga 10.560 minyak goreng curah yang telah dikemas ke dalam pouch maupun botol.
    Penyidik juga menyita sejumlah mesin yang digunakan untuk mengisi minyak dan memuluskan kerja AWI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenperin Siapkan Strategi untuk Akselerasi Industri Furnitur – Halaman all

    Kemenperin Siapkan Strategi untuk Akselerasi Industri Furnitur – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri furnitur memiliki peranan penting menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun lalu, sektor ini tumbuh sebesar 2,07 persen.

    Capaian tersebut turut mendongkrak pertumbuhan sektor industri agro yang mencapai 5,20 persen. Sementara itu, industri agro mampu memberikan andil hingga 51,81 persen terhadap PDB industri pengolahan non-migas. 

    Nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) pada periode Januari-November 2024 tercatat sebesar 1,47 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 0,7 persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

    Data Expert Market Research, nilai ekspor furnitur diproyeksi bisa meningkat. Peneliti tersebut menyebutkan nilai pasar furnitur global pada tahun 2024 sebesar 660 miliar dolar AS dan diproyeksikan tumbuh 4,9 persen selama periode tahun 2025 hingga 2034.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, menyebut saat peluang tengah terbuka lebar, industri furnitur dalam negeri memiliki berbagai tantangan.

    “Industri furnitur Indonesia saat ini menghadapi tantangan terutama akibat kondisi geopolitik yang menyebabkan terhambatnya logistik pengiriman ekspor,” tutur Putu di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Tantangan lainnya adalah isu kebijakan kelestarian lingkungan di negara tujuan ekspor, misalnya The European Union Deforestation Regulation (EUDR) serta meningkatnya impor furnitur, terutama furnitur logam dan plastik menjadi pesaing bagi industri furnitur berbasis kayu untuk berkembang.

    Kemenperin menyiapkan lima strategi dalam upaya penguasaan pasar serta menanggapi tren industri furnitur saat ini.

    Lima strategi tersebut adalah memfasilitasi ketersediaan bahan baku, memfasilitasi ketersediaan SDM terampil, memfasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar, memfasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas dan kualitas produk, serta memfasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi.

    “Terkait dengan strategi pertama, yaitu fasilitasi ketersediaan bahan baku, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan penyediaan akses sehingga tercapai pola rantai pasok bahan baku furnitur ideal melalui fasilitasi Pusat Logistik Bahan Baku Industri Furnitur,” jelas Putu.

    Menyoal fasilitasi ketersediaan SDM terampil, Kemenperin telah mendirikan Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, yang memiliki tiga program studi, yaitu Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur.

    “Keberadaan Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal ini dapat menghasilkan SDM furnitur dan pengolahan kayu yang terampil, siap pakai, dan berdaya saing,” jelas Putu.

    Dalam rangka fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar, Kemenperin telah memfasilitasi keikutsertaan pelaku industri dalam pameran furnitur internasional.

    Pada tahun 2024, Kemenperin memfasilitasi enam perusahaan furnitur kolaborator Program Pengembangan Konsep Desain Industri Furnitur pada pameran furnitur internasional Index Plus New Delhi di India. Sejumlah produk furnitur Indonesia disambut antusias oleh para konsumen India.

    “Selain itu pemerintah juga gencar menggalakkan belanja APBN melalui pemanfaatan produk ber-TKDN, sehingga memberikan peluang pelaku industri furnitur untuk meningkatkan pasar dalam negeri,” ucapnya.

    Strategi keempat adalah menjalankan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu yang telah berlangsung selama tiga tahun sejak tahun 2022 untuk memfasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas dan kualitas produk.

    Sebanyak 33 perusahaan industri pengolahan kayu (termasuk furnitur kayu) telah terfasilitasi, dengan total nilai reimburse sebesar Rp 20,6 miliar.

    “Kemenperin juga melaksanakan program pengembangan konsep desain furnitur, berupa workshop kolaborasi antara desainer furnitur dengan pelaku industri. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk dilakukan penerapan SNI,” ujar Putu.

     

    Foto : INDUSTRI FURNITUR. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyebut industri furnitur memiliki peluang berkembang yang besar. Kementerian Perindustrian menyiapkan strategi untuk mendongkrak pertumbuhan industri furnitur. (Tim Komunikasi Kementerian Perindustrian).

     Satu lampiran
      •  Dipindai dengan Gmail

  • Industri Mebel dan Kerajinan Berpotensi Jadi Sektor Unggulan RI – Halaman all

    Industri Mebel dan Kerajinan Berpotensi Jadi Sektor Unggulan RI – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri mebel dan kerajinan diyakini memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan RI di masa depan.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, ini berkat dukungan ketersediaan bahan baku yang melimpah.

    Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten, serta pasar yang terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.

    “Kita memiliki bahan baku yang cukup beragam, mulai dari kayu, rotan, bambu, hingga serat alam lainnya,” kata Sobur saat memberi sambutan dalam acara Rakernas HIMKI 2025 di Hotel Manhattan Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Kamis (20/2/2025).

    Selain itu, industri mebel dan kerajinan juga disebut menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta kontribusi terhadap devisa negara.

    Sobur menyebut industri mebel dan kerajinan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

    Ia mengatakan, daya saing industri furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar global terletak pada keberlanjutan bahan baku alami, desain khas yang berciri lokal, serta tenaga kerja yang terampil.

    Meski kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih akibat dinamika geopolitik, permintaan terhadap produk mebel dan kerajinan diyakini tetap akan tumbuh.

    Saat ini, China masih menjadi eksportir utama mebel dunia, disusul Vietnam.

    “Ekspor produk mebel dan kerajinan nasional memang mengalami perlambatan, tetapi kami optimis pertumbuhannya akan kembali meningkat,” ujar Sobur.

    “Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui pameran IFEX pada Maret 2025, yang kami harapkan dapat membantu menahan penurunan ekspor pada kuartal berikutnya,” lanjutnya.

    Ia menambahkan, peluang pasar global tetap terbuka, terutama dengan meningkatnya pembangunan di berbagai negara yang mendorong permintaan furnitur dan kerajinan.

    AS dan Eropa masih menjadi pasar utama, tetapi permintaan dari kawasan tersebut cenderung menurun akibat inflasi yang tinggi.

    Oleh karena itu, industri perlu mengoptimalkan peluang di pasar baru seperti Timur Tengah, India, dan Asia.

    “Kami optimis industri furnitur nasional akan terus tumbuh, dengan target ekspor mencapai USD 6 miliar pada tahun 2030,” pungkas Sobur.

    Apresiasi Terhadap HIMKI

    Dalam sambutan pembukaan Rakernas HIMKI 2025 yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi HIMKI atas kontribusinya dalam mendorong industri furnitur nasional.

    HIMKI dinilai terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target ekspor dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

    Agus menegaskan bahwa hilirisasi industri hasil hutan merupakan langkah strategis yang sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

    Hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat struktur industri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada impor.

    “Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2025 mencapai 53,10, menunjukkan bahwa industri sedang berada dalam fase ekspansi. Kondisi ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk semakin meningkatkan daya saing,” jelasnya.

     

  • Kemenperin bangun pusat pengembangan produk aroma terapi di Bali

    Kemenperin bangun pusat pengembangan produk aroma terapi di Bali

    Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika memperhatikan berbagai produk minyak atsiri yang berada di Pusat Flavor dan Fragrance (PFF) Bali, Jumat (24/1/2025). ANTARA/HO-Kemenperin

    Kemenperin bangun pusat pengembangan produk aroma terapi di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membangun pusat pengembangan produk minyak atsiri atau aroma terapi di Denpasar, Bali yang dinamai Pusat Flavor dan Fragrance (PFF).

    “Pembangunan PFF Bali ini berperan penting sebagai pusat inovasi, produksi, dan inkubasi bisnis produk berbasis minyak atsiri,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Dirjen Industri Agro, minyak atsiri memiliki peran strategis dalam berbagai industri, seperti penggunaannya pada produk flavor, fragrance, dan wellness. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak atsiri terbesar di dunia, pihaknya bertekad untuk mendorong hilirisasi komoditas ini untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar internasional.

    Putu optimistis, fasilitas PFF Bali akan memberikan manfaat langsung bagi petani, pelaku usaha kecil dan menengah, startup entrepreneur, hingga pengembang produk. Selain itu, PFF Bali juga berperan sebagai sarana kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat lokal maupun internasional.

    Putu menambahkan, Bali dipilih sebagai lokasi strategis PFF karena potensi pariwisata yang sangat besar, khususnya di sektor spa dan wellness. Menurut data Asosiasi Spa Indonesia (ASPI), terdapat lebih dari 4.000 pelaku usaha spa di Bali yang sangat bergantung pada produk aroma terapi berbasis minyak atsiri.

    PFF Bali berlokasi di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar yang merupakan satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin.

    Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhan mengatakan dengan tuntutan perkembangan dan keunggulan Indonesia di sektor flavor dan fragrance, PFF Bali juga diharapkan dapat berperan sebagai pionir dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    “Kami berharap pusat ini menjadi tempat bagi para ahli, profesional, dan mitra industri untuk bersama-sama mengembangkan solusi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri secara luas,” kata Masrokhan.

    Sumber : Antara

  • Saat Harga Kakao Naik di 2024, Indonesia Mampu Ambil Peluang Kembangkan Industri Olahan Coklat – Halaman all

    Saat Harga Kakao Naik di 2024, Indonesia Mampu Ambil Peluang Kembangkan Industri Olahan Coklat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kakao mengalami lonjakan harga cukup besar saat 2024. Tercatat di tahun 2023 harga biji kakao mencapai 3.280 dolar AS per-ton dan terus naik secara fluktuatif di sepanjang tahun 2024.

    Harga kakao tahun lalu bisa tembus nilai rerata tertinggi pada akhir tahun, yang tembus di angka 10.556 dolar AS per-ton.

    Kenaikan harga ini terjadi karena gagal panen akibat perubahan iklim di Ghana dan Pantai Gading yang merupakan produsen utama kakao dunia mengakibatkan harga kakao di pasaran dunia meningkat secara drastis.

    Akibat dari kenaikan harga bahan baku, memberikan pukulan telak bagi industri pengolahan kakao. Diperkirakan utilisasi tahun 2024 turun sebanyak 61 persen, jika dibandingkan tahun 2023.

    Di sisi lain, kondisi ini menjadi peluang besar untuk membangkitkan sektor hulu perkakaoan Indonesia.

    “Bersamaan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian berhasil menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mendukung pengembangan hulu-hilir kakao berkelanjutan,” tutur Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam acara Lokakarya Nasional Strategi Transformasi Nilai Kakao, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Kegiatan yang telah diinisiasi adalah program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperkuat rantai pasok bahan baku industri berkelanjutan melalui Cocoa Doctor.

    Pada tahun 2024 Kementerian Perindustrian menghasilkan 37 Cocoa Doctor yang telah mendapatkan pelatihan di Mars Cocoa Academy selama satu bulan.

    “Para Cocoa Doctor juga telah melakukan pembinaan ke mitra petani Training of Trainers (ToT) lebih dari 3.700 orang petani,” ungkap Putu.

    Kementerian Perindustrian sedang menyusun program pencapaian swasembada kakao untuk mencapai kemandirian industri pengolahan kakao nasional.

    “Kami menginisiasi diskusi antar pemangku kebijakan. Saat ini kami tengah menyusun konsep dan menyiapkan langkah-langkah strategis bersama industri dan Kementerian/Lembaga, salah satunya pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk produksi bahan baku biji kakao. Lahan-lahan potensial tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” jelas Dirjen Agro.

    Sebagai tambahan, Indonesia saat ini menjadi negara eksportir keempat dunia untuk produk olahan kakao, dengan pangsa pasar utamanya adalah India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok dan Malaysia.

  • Cukai MBDK vs SNI, Mana Lebih Ampuh Lawan Risiko Produk Berpemanis?

    Cukai MBDK vs SNI, Mana Lebih Ampuh Lawan Risiko Produk Berpemanis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) makin nyata bakal diterapkan pada paruh kedua tahun ini. Kendati demikian, opsi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mengatur kadar gula dalam produk dinilai lebih efektif. 

    Untuk diketahui, rencana aturan cukai MBDK merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan risiko penyakit tidak menular (PTM) lewat PP 28/2024 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai GGL (gula, garam, lemak). 

    Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan alih-alih pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) justru lebih efektif mengatur konsumsi gula. 

    “Kalau kita dekati dengan SNI, itu ditetapkan sekian, udah gak boleh di atas [standar kadar gula]. Kalau di atas itu sudah pidana, ini masih dalam pembahasan, masih cari titik tengahnya,” kata Putu, dikutip Senin (13/1/2025). 

    Menurut Putu, kebijakan cukai pada produk-produk tertentu, terutama yang berkaitan dengan minuman manis, juga berpotensi menekan industri. Cukai diberlakukan untuk produk dengan kandungan gula di atas batas tertentu. 

    Artinya, industri masih berpeluang untuk memproduksi minuman dengan kadar gula di atas batasan cukai. Sementara, jika menggunakan SNI industri serempak harus mengikuti standar kadar gula yang ditetapkan. 

    Namun, dia juga mengingatkan bahwa apabila kebijakan tidak jelas, bisa menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi industri yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Kalau pendekatan industri, cukai ini memang industri asal kebijakannya itu bisa konsisten, terukur waktu ditentukan itu ada waktunya, itu ngga jadi isu, tapi masih tidak jelas aturannya,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia mencatat bahwa industri mulai beradaptasi dengan perubahan tren konsumsi ini melalui reformulasi komposisi produk. 

    Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah membatalkan penerapan cukai MBDK.

    “Kami sudah menjelaskan ke pemerintah bahwa MBDK itu tidak tepat untuk mengatasi NCD, non communicable disease. Kita berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat gerakan, memberikan pendidikan edukasi ke konsumen,” pungkasnya.

  • Industri Mamin Cemas Kualitas Turun Pakai Garam Lokal, Kemenperin Minta Bukti

    Industri Mamin Cemas Kualitas Turun Pakai Garam Lokal, Kemenperin Minta Bukti

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi laporan dari produsen industri makanan dan minuman dalam negeri terkait potensi penurunan kualitas produk imbas pemanfaatan garam lokal. Kemenperin meminta bukti. 

    Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mesti mengecek lebih lanjut kabar tersebut dengan membawa ahli dan profesional guna membuktikan produk yang tak sesuai standar itu. 

    “Kalau itu memang harus ada langkah-langkah untuk melakukan verifikasi, sekarang baru satu pihak bilang begini, nanti kita turun bersama-sama,” kata Putu saat ditemui Bisnis, beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Pihaknya akan berkoordinasi dengan ahli-ahli untuk mengetahui pasti kandungan garam dan komposisi lainnya yang membuat produk makanan banyak reject di pabrikan. 

    Dalam hal ini, Kemenperin juga telah mendorong teknologi khusus untuk membuat kandungan garam yang diproduksi di hulu lebih steril dan cocok untuk digunakan industri aneka pangan.

    “Nanti kita sama-sama sehingga kita akan tahu persis bagaimana memperbaiki, sekaligus teknologi [untuk garam industri],” tuturnya. 

    Kendati demikian, Putu tak memungkiri teknologi tersebut masih terbilang mahal dan baru diterapkan di beberapa wilayah produksi garam, salah satunya di Cilegon, Jawa Barat. 

    Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap masih banyak industri yang membutuhkan impor garam dikarenakan sebagian besar produksi yang menggunakan garam lokal justru menghasilkan produk yang tidak sesuai standar atau reject. 

    Kabar ini menyusul langkah pemerintah yang akan menyetop impor garam industri melalui kebijakan yang tertuang dalam Perpres 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang berlaku awal tahun ini. 

    Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya akan mencoba untuk melaporkan kesulitan industri setelah menyerap garam lokal yang disebut masih belum sesuai standar. 

    “Agak sulit ya perkiraan saya mungkin sekitar 60% yang masih membutuhkan [garam impor]. Iya [reject pakai garam lokal]. Ada karena magnesiumnya, karena kontaminasinya, karena bintik hitam dan sebagainya,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025).