Xcloud.id

Tag: Putu Juli Ardika

  • Kemenperin perkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri

    Kemenperin perkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri

    Jadi kita standarnya itu sudah sangat tinggi untuk yang sudah didigitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian terus memperkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri melalui perbaikan sistem inbound material, termasuk digitalisasi dan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan upaya digitalisasi telah diterapkan pada sektor susu, khususnya di tempat penerimaan, yang berhasil menurunkan kontaminasi secara signifikan dan menghasilkan standar kualitas tinggi bagi bahan baku susu nasional.

    “Nah untuk susu ini kita sudah masuk ke digitalisasi tempat penerimaan susu. Dan itu hasilnya cukup bagus karena kontaminannya dapat diturunkan luar biasa. Jadi kita standarnya itu sudah sangat tinggi untuk yang sudah didigitalisasi,” kata Putu ditemui di sela Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu di sektor kakao, Kemenperin menginisiasi program pembinaan bagi petani menjadi dokter kakao.

    Dia menuturkan, hasil program Dokter Kakao menunjukkan peningkatan produksi dalam negeri dan pendapatan petani, serta memperluas jangkauan ke daerah seperti Poso, Aceh, dan rencana di Cianjur bersama Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO).

    “Jadi komitmen yang sudah kita dapatkan karena hasil Doktor Kakao ini sangat bagus, jadi sekarang sudah bisa senyum karena kakaonya sudah makin meningkat. Sekian persen dia meningkat dari dalam negeri,” ucapnya.

    Kemenperin mencatat, kebutuhan bahan baku industri nasional mencapai 300 ribu ton kakao dan 4 juta ton lebih untuk susu dalam per tahun, dengan pemenuhan domestik baru mencapai 50 persen kakao, dan 20 persen untuk susu.

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyoroti bahwa permasalahan utama sektor industri makanan dan minuman berada di sektor hulu, khususnya keterbatasan bahan baku, yang menyebabkan sebagian harus diimpor untuk memenuhi tingginya permintaan ekspor.

    Ia menekankan pentingnya mendorong pelaku usaha agar mampu mengembangkan ketersediaan bahan baku dalam negeri, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, serta perguruan tinggi.

    Menurutnya, kampus memiliki peran strategis karena memiliki studi dan riset sehingga dapat mempercepat pencarian solusi atas keterbatasan bahan baku nasional.

    Faisol menyebutkan dua bahan baku utama yang masih banyak diimpor, yaitu kakao dan susu, yang menghadapi tantangan tersendiri akibat menurunnya produksi kakao dan sulitnya pengembangan sapi perah karena faktor iklim dan bibit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin Respons Raksasa Rokok Setop Beli Tembakau Petani Temanggung

    Kemenperin Respons Raksasa Rokok Setop Beli Tembakau Petani Temanggung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian buka suara terkait langkah pabrikan rokok besar seperti Gudang Garam dan Nojorono yang menghentikan pembelian tembakau dari petani di Kabupaten Temanggung. Ternyata kebutuhan pabrik rokok besar bukan hanya mengandalkan tembakau lokal.

    “Sebenarnya kalau kita liat kebutuhan tembakau kita masih belum bisa sepenuhnya dipenuhi dalam negeri, sehingga kita berkeyakinan semua tembakaunya akan diserap,” ungkap Dirjen Indistri Agro Putu Juli Ardika di kantor Kemenperin, Kamis (3/7/2025).

    Pemerintah sendiri sudah memiliki sistem resi gudang (SRG) untuk tembakau yang dirancang untuk membantu petani mengelola dan menyimpan hasil panen mereka sebelum dijual, serta memberikan opsi pembiayaan dengan menjaminkan resi gudang.

    “Tembakau ini punya daya simpan yang cukup panjang, makanya kita bangun dengan (Kementerian) Perdagangan Bappebti resi-resi gudang sebagian masuk kesana, sebagian kebutuhan petani bisa diuangkan, sebagian ada aturannya, kita harap ini jaminan pendapatan masih tetap jalan,” sebut Putu.

    Sistem resi gudang bertujuan memberikan solusi bagi petani ketika harga jual tembakau sedang rendah. Petani dapat menyimpan tembakaunya di gudang dan mendapatkan resi gudang sebagai bukti kepemilikan, termasuk ketika pabrikan rokok tengah memiliki banyak stok tembakau.

    Foto: (CNBC Indonesia/Tasya Natalia)
    Seorang petani tembakau menata tembakaunya untuk disimpan di gudang penyimpanan di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (17/6/2025). (CNBC Indonesia/Tasya Natalia)

    “Dari laporan direktur, saya selalu monitor sekarang masih ada cadangan yang belum dipakai, oke lah dia ngga bisa (suplai) tapi kalau udah masuk resi gudang, ini bisnisnya bisa jalan, sama dengan dibeli, tapi pembelian dibiayai oleh yang kelola resi gudangnya,” kata Putu.

    Ada beberapa pabrikan yang menghentikan pembelian tembakau pada petani, seperti Gudang Garam serta Nojorono yang memproduksi rokok kenamaan seperti Class Mild.

    Kepala Desa Purbasari, Kabupaten Temanggung Pujiyono mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sudah lama terjadi, yakni sejak akhir tahun lalu.

    “Bahan baku di pabrik masih banyak, alasan dari beberapa pabrikan seperti itu. Tahun lalu Gudang Garam dan Nojorono sudah absen beli di Kabupaten Temanggung,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (16/6/2025).

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamenperin: Specialty Indonesia 2025 promosikan produk Mamin premium

    Wamenperin: Specialty Indonesia 2025 promosikan produk Mamin premium

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan ajang Specialty Indonesia 2025 menjadi ajang strategis untuk mempromosikan produk makanan dan minuman premium karya industri nasional kepada pasar domestik dan global.

    “Ini bagian dari usaha Kementerian Perindustrian dan seluruh para pelaku usaha meningkatkan daya saing produk dalam negeri, mengenalkan produk dalam negeri yang kualitasnya tidak bisa diragukan lagi bisa bersaing dengan produk dari negara-negara luar yang sejenis,” kata Faisol dalam Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Perindustrian proaktif mengakselerasi pengembangan industri makanan dan minuman (mamin) dalam negeri sebagai salah satu sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    Faisol menyatakan, perlunya pengoptimalan produk hilir susu untuk mengurangi jumlah impornya, sehingga Kemenperin fokus pada pengembangan industri domestik melalui inovasi produk fermentasi, pangan fungsional, dan diversifikasi sumber susu.

    Sebagai salah satu langkah akselerasi untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenperin akan menyelenggarakan kegiatan Specialty Indonesia 2025 pada tanggal 4–8 Agustus 2025 di Gedung Kemenperin, Jakarta.

    Specialty Indonesia 2025 ini menjadi momentum strategis untuk semakin memperkenalkan produk-produk premium industri mamin seperti kopi, teh, kakao, dan olahan buah terbaik yang telah dikurasi.

    “Istilah specialty merujuk pada produk berkualitas terbaik dengan standar khusus yang mencakup aroma, rasa, hingga proses produksi yang berkelanjutan dan menggunakan teknologi terkini,” jelasnya.

    Apalagi, tren global mengarah pada produk premium dan sustainable. Hal ini membuat Indonesia punya peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam kategori specialty berkat kekayaan hayati di dalam negeri.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza (kedua kanan) memberi memberi keterangan kepada awak media di sela Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (3/7/2025). ANTARA/Harianto

    Kemenperin secara resmi telah membuka pendaftaran bagi calon peserta pameran, business matching, dan kompetisi yang akan berlangsung selama Specialty Indonesia 2025.

    “Kami mengundang seluruh pelaku industri, potential buyer, dan masyarakat luas untuk berpartisipasi. Bersama-sama kita dorong pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia agar semakin berdaya saing di pasar global,” tegas Faisol.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan sebelumnya menyelenggarakan kegiatan Specialty Indonesia 2024 dihadiri duta besar, perwakilan negara sahabat, kementerian, asosiasi industri, pengguna, serta menarik lebih dari 5.000 pengunjung.

    Kegiatan tersebut diikuti 42 exhibitor dan dimeriahkan oleh side events seperti Arummi Barista Challenge, Manual Brew Throwdown Competition, serta Bean to Bar Competition yang mendapat respons positif dari para pelaku industri.

    Berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu, lanjutnya, Direktorat Jenderal Industri Agro akan kembali melaksanakan kegiatan Specialty Indonesia pada tahun 2025.

    Kegiatan itu akan terdiri dari beberapa agenda, antara lain pameran, business matching, talk show, workshop, dan kompetisi.

    Ia menambahkan hal itu juga merupakan wujud dari komitmen Kemenperin dalam melakukan substitusi impor, penguasaan pasar dalam negeri, pengembangan potensi ekspor serta mendorong perkembangan produk specialty.

    “Dengan cara mempertemukan pelaku usaha dengan potential buyer, serta menarik minat masyarakat luas melalui side events yang disesuaikan dengan kondisi dan selera konsumen saat ini,” kata Putu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Tembakau Punya Peran Besar buat Ekonomi tapi Digempur Rokok Ilegal

    Industri Tembakau Punya Peran Besar buat Ekonomi tapi Digempur Rokok Ilegal

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor industri hasil tembakau (IHT). Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, ekosistem pertembakauan di Indonesia sudah terbentuk sejak zaman kolonial Belanda.

    Mulai dari petani tembakau, perajang tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik rokok, pedagang asongan, ritel, distributor hingga eksportir telah menjadi bagian dari rantai ekosistem pertembakauan tersebut.

    “Dengan terbentuknya ekosistem yang kuat, struktur industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia juga sudah terintegrasi. Bahkan, hingga saat ini, jutaan orang menggantungkan hidupnya dari sektor IHT,” kata Putu dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Terpadunya sektor IHT di dalam negeri, di antaranya karena sudah mempunyai industri pengeringan tembakau, industri kertas rokok, industri filter rokok, industri bumbu/perisa rokok, industri sigaret kretek tangan, industri kretek mesin, industri rokok putih, industri cerutu, laboratorium skala internasional hingga industri jasa pengemasan dan percetakan yang mendukung IHT.

    Oleh karena itu, sebut Putu, sektor IHT memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi cukai hasil tembakau yang mencapai Rp 216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor industri.

    “Selain itu, sektor IHT menyerap tenaga kerja sebanyak 6 juta orang dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang dan eksportir,” imbuhnya.

    Di sektor perdagangan internasional, ekspor produk hasil tembakau Indonesia pada tahun 2024 terbilang gemilang dengan nilai mencapai US$ 1,7 miliar atau meningkat 21,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Indonesia pun kini menempati posisi keenam sebagai negara eksportir produk hasil tembakau terbesar di dunia. Menurut Putu keberhasilan ini tidak terlepas dari kualitas produk yang berdaya saing tinggi serta kerja keras seluruh pelaku usaha tembakau nasional.

    Namun demikian, tantangan juga terus dihadapi sektor IHT, khususnya maraknya peredaran rokok ilegal. Data Kementerian Keuangan mencatat, peningkatan peredaran rokok ilegal dari 3,3% pada 2019 menjadi 6,9% sepanjang tahun 2023.

    “Pemerintah menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha agar menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Putu.

    Dalam rangka mendukung sektor IHT, Dirjen Industri Agro juga menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah daerah.

    “Dari 3 persen DBHCHT yang dibagikan kepada daerah, terdapat program pembinaan industri yang dapat dimanfaatkan mulai dari peningkatan kualitas SDM IHT, fasilitasi uji nikotin dan tar, hingga dukungan ekspor,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Nilai ekspor minyak atsiri tahun 2024 capai Rp4,2 T

    Nilai ekspor minyak atsiri tahun 2024 capai Rp4,2 T

    Ini menjadikan minyak atsiri sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai strategis…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, nilai ekspor dari produk industri minyak atsiri pada tahun 2024 mencapai Rp4,2 triliun (259,54 juta dolar AS) .

    “Saat ini, Indonesia menempati posisi sebagai eksportir minyak atsiri terbesar kedelapan di dunia, dengan nilai ekspor mencapai 259,54 juta dolar AS pada tahun 2024,” kata Wamenperin Faisol di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Pencapaian di tahun lalu merupakan nilai ekspor tertinggi Indonesia selama periode lima tahun terakhir. Jika dilihat dalam periode tersebut, kinerja ekspor-impor Indonesia untuk komoditas tersebut cenderung fluktuatif.

    Lebih lanjut, terkait tujuan utama ekspor minyak atsiri Indonesia selama periode tahun 2019-2024 antara lain adalah India, Amerika Serikat, China, Singapura, dan Prancis.

    Faisol menambahkan, industri minyak atsiri merupakan subsektor strategis yang berbasis pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman aromatik yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perkebunan, hingga kesehatan dan kecantikan.

    “Ini menjadikan minyak atsiri sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi maupun sebagai bahan dasar pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” ujar dia.

    Faisol memaparkan, beberapa tantangan industri yang tengah dihadapi Indonesia antara lain keterbatasan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, terbatasnya akses ke pasar global, kurangnya diversifikasi produk hilir, serta keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan.

    Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dunia pendidikan, dan masyarakat, guna membangun industri atsiri yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

    “Sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong implementasi kebijakan yang mencakup peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku; peningkatan kemampuan produksi dan mutu minyak atsiri nasional,” kata Faisol.

    Lebih lanjut, penguatan posisi dagang minyak atsiri nasional di pasar domestik dan global; penguatan pasar dan investasi dengan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan inklusif.

    “Serta penguatan diversifikasi produk hilir minyak atsiri melalui inovasi dan pengembangan nilai tambah, guna mendorong munculnya produk-produk kreatif dan berdaya saing tinggi yang berbasis kekayaan hayati Indonesia,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri minyak atsiri.

    “Salah satunya melalui pembentukan Pusat Flavor and Fragrance (PFF) di Bali dan Sumatera Barat sebagai upaya mendorong pengembangan industri hilir,” kata Putu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pacu daya saing minyak atsiri, Kemenperin gelar Aromatika Indofest

    Pacu daya saing minyak atsiri, Kemenperin gelar Aromatika Indofest

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap menggelar ajang Aromatika Indofest 2025 bersama para pemangku kepentingan strategis sebagai upaya memacu daya saing minyak atsiri Indonesia.

    “Semoga program ini dapat menjadi momentum penting dalam memperkenalkan dan memajukan produk unggulan dari industri minyak atsiri ke pasar dunia,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat praacara Aromatika Indofest 2025 di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Faisol mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan industri minyak atsiri termasuk mendorong pengembangan industri hilir hingga promosi yang lebih luas.

    “Tahun ini, Kemenperin hadir dalam program inisiatif strategis yang mampu mengintegrasikan promosi, edukasi, kolaborasi, dan inovasi dalam satu rangkaian kegiatan terpadu melalui penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025,” ujar Faisol.

    Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan gagasan baru, penguatan ekosistem minyak atsiri, perluasan akses dan pangsa pasar minyak atsiri, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya, inovasi, dan kontribusi dalam bidang minyak atsiri.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, ajang eksplorasi minyak atsiri Indonesia dengan tema “Aroma Nusantara, Wangi Alami, Karya Anak Negeri” ini akan digelar di Plaza Industri Kemenperin, Jakarta, 9-11 Juli 2025.

    Pada kegiatan tersebut, nantinya akan dihadirkan pameran yang melibatkan industri pengolahan dan mesin, bahan penolong, asosiasi, hingga lembaga riset dan inovasi.

    Lebih lanjut, ada juga kompetisi meracik parfum dan aroma terapi, serta lokakarya dan bincang-bincang bersama para pelaku industri minyak atsiri Indonesia.

    “Harapannya, ajang ini bisa memperkuat ekosistem industri minyak atsiri Indonesia agar inovatif dan berkelanjutan, serta menjadi wadah kolaborasi stakeholder agar berdaya saing,” ujar Putu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga Bakal Kaji Moratorium Ekspor Kelapa – Halaman all

    Menko Airlangga Bakal Kaji Moratorium Ekspor Kelapa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan mengkaji usulan moratorium ekspor kelapa saat lonjakan harga hingga ketersediaan di pasar dalam negeri. Usulan moratorium itu sebelumnya diajukan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) untuk menekan harga kelapa dan pasokan dalam negeri yang menipis.

    HIPKI meminta pemerintah melakukan penghentian sementara ekspor kelapa selama enam bulan. Airlangga bilang, moratorium ekspor kelapa itu juga turut digaungkan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yakni Kepulauan Riau (Kepri).

    “Ya nanti kami lihat, tadi ada dari Kepri dari Riau, Gubernur beserta seluruh bupati dan walikota salah satunya juga menanyakan hal tersebut,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengusulkan pemungutan ekspor, imbas harga kelapa yang melonjak di pasar dalam negeri sejak beberapa waktu belakangan. “Kami mengusulkan ada pungutan ekspor,” kata Budi Santoso usai menghadiri Rakortas Permendag 8 Tahun 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

    Nantinya kata Mendag Budi, aturan pungutan ekspor akan dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai bea keluar pungutan negara atas komoditas kelapa. “Nggak perlu Permendag, itu PMK. Sudah kita sampaikan,” tegas dia.

    Adapun sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk mendukung industri pengolahan kelapa di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kelangkaan bahan baku.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika sebagai respons terhadap masalah pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan kelapa di dalam negeri yang menyebabkan penurunan produktivitas dan utilitas.

    “Kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja. Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” kata Putu beberapa waktu lalu.

    Kebijakan lain yang diusulkan oleh Kemenperin, antara lain pengenaan Pungutan Ekspor kelapa bulat dan produk turunannya, serta penetapan standar harga bahan baku yang remuneratif bagi petani dan industri.

    “Langkah mitigasi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan kembali menormalisasi harga kelapa yang telah semakin melambung di dalam negeri,” ungkap Putu.

    Kemenperin juga mengusulkan agar dana hasil Pungutan Ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang manfaatnya dikembalikan kepada petani untuk menjaga kesejahteraan petani.

    “Bentuk pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu,” sebut Putu.

     

  • Kemenperin Usul Setop Ekspor Kelapa 6 Bulan, Kemendag Bilang Begini

    Kemenperin Usul Setop Ekspor Kelapa 6 Bulan, Kemendag Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi usulan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat. Usulan tersebut disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menstabilkan pasokan kelapa dalam negeri.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil diskusi antara pemangku kepentingan. Sebab, pihaknya harus memperhatikan dari sisi hulu hingga hilir.

    “Nah, nanti dilihat aja ya hasilnya, karena kan kita tuh harus memperhatikan hulu hilir ya, semuanya harus diperhatikan. Jadi, nanti kebijakannya itu pasti yang paling sesuai lah,” kata Fajarini di Double Tree by Hilton Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025)

    Fajarini menyebut, pemerintah tengah membahas kebijakan ekspor yang akan mementingkan pengamanan pasar dalam negeri serta ekspor.

    “Sedang digodok, lebih lanjut. Tapi kan intinya itu tadi ya, kita kan pertama pengamanan pasar dalam negeri. Jadi kemudian mendorong ekspor. Jadi kebijakan itu pastinya arahnya ke situ,” jelas Fajarini.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan kelapa dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, persoalan itu menyebabkan penurunan produktivitas dan utilitas.

    Ia menilai perlu ada kebijakan tata kelola kelapa yang harus diterapkan, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja. Ia lantas mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat selama 6 bulan.

    “Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/3/2025).

    Lihat juga Video ‘AS Minta Nvidia Setop Ekspor Chip AI ke China’:

    (rea/ara)

  • Kelapa Sawit Tak Hanya Hasilkan Minyak, Gula Merah Potensial Tingkatkan Pendapatan Petani – Halaman all

    Kelapa Sawit Tak Hanya Hasilkan Minyak, Gula Merah Potensial Tingkatkan Pendapatan Petani – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah industri kelapa sawit nasional melalui hilirisasi. Fokus kebijakan ini mencakup lima jalur utama yakni minyak goreng sawit, oleofood, oleokimia, fitonutrien dan biomassa atau biomaterial.

    Satu terobosan terbaru Kemenperin adalah memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PalmCo/PTPN IV dan Koperasi Produsen Gerak Nusantara (KPGN), yang berlangsung di Pabrik Kelapa Sawit Adolina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 

    Hal itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah diteken oleh Kemenperin, PalmCo dan KPGN.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan dalam masa replanting (peremajaan kebun), batang kelapa sawit sering menjadi barang yang tersisa. Namun, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan sisa barang tersebut sebagai nira. 

    “Nira sawit dikenal memiliki rasa manis yang dihasilkan dari kandungan gula yang tinggi, dan dapat diolah menjadi gula merah berkualitas,” kata Putu dalam keterangan resmi, Senin (14/4/2025). 

    Untuk memastikan kelangsungan usaha gula merah sawit, terutama di skala Industri Kecil dan Menengah (IKM), Putu menyarankan agar petani memperkuat sistem manajemen usaha. Mulai dari manajemen sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran, semuanya harus dikelola secara efisien dan terstruktur.

    “Langkah tersebut akan membantu petani dalam mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Asalkan didukung oleh pelatihan dan pendampingan dari pengrajin berpengalaman. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi,” tambahnya.

    Kemenperin juga mendorong pola kemitraan dengan membentuk kelembagaan yang menjembatani petani dan perajin gula merah sawit. Melalui kemitraan ini, petani dapat menyediakan bahan baku langsung dari pohon sawit yang mereka miliki.

    Adapun investasi untuk memulai produksi nira dan gula merah sawit di lahan seluas satu hektar diperkirakan sebesar Rp 25 juta.

    Berdasarkan survei, Putu menjelaskan proses penderesan nira dilakukan bertahap, dengan hasil rata-rata mencapai 6,8 liter per batang. Dimana per hari terbagi antara 2,7 liter di pagi hari dan 4,5 liter di sore hari. Masa penderesan biasanya berlangsung antara 1,5 hingga 2 bulan.

    Jika petani melakukan sendiri proses penderesan dan pengolahan nira, mereka dapat menghasilkan keuntungan bersih antara Rp 18 juta hingga Rp 25 juta.

    Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal maupun nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Indonesia.

  • Stok Garam Industri Terancam Habis, Pemerintah Revisi Perpres

    Stok Garam Industri Terancam Habis, Pemerintah Revisi Perpres

    PIKIRAN RAKYAT – Stok garam industri makanan dan minuman diperkirakan habis bulan depan (April). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 126/2022 guna melonggarkan impor garam industri. Revisi ini diperlukan karena aturan tersebut mewajibkan industri aneka pangan dan 11 sub-sektor manufaktur lainnya menggunakan garam lokal.

    Saat ini, industri makanan dan minuman belum sepenuhnya bisa memakai garam lokal karena kualitasnya belum memenuhi standar. Uji coba menunjukkan tingkat kerusakan produk mencapai 60% akibat tingginya kadar magnesium dan kontaminasi.

    Pemerintah berencana mengurangi impor garam menjadi 1,7 juta ton, yang dialokasikan untuk industri klor-alkali (CAP), petrokimia, kertas, dan tekstil. Sementara itu, industri lainnya didorong memakai garam lokal, dengan PT Garam bertugas memenuhi kebutuhan melalui pengolahan garam domestik.

    “Saat ini, revisi Perpres No. 126 Tahun 2022 sedang dalam tahap harmonisasi untuk memberikan relaksasi impor garam industri,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, dalam konferensi pers virtual, Rabu (26/3/2025).

    Putu menjelaskan, keputusan merevisi Perpres diambil akhir tahun lalu dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Proses revisi telah berjalan selama tiga bulan terakhir untuk mengatasi keterbatasan pasokan garam bagi industri pangan olahan.

    Namun, ia memastikan produksi masih bisa berlangsung hingga bulan depan karena stok garam telah disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan 2025.

    Terjadi sejak ada larangan impor garam

    Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, mengungkapkan beberapa perusahaan industri aneka pangan mengalami kelangkaan garam industri. Kondisi ini terjadi sejak larangan impor garam mulai diberlakukan pada awal 2025.

    Pemerintah menghentikan impor garam industri guna mempercepat pembangunan pergaraman nasional sesuai Perpres No. 126 Tahun 2022.

    Adhi menyebut stok garam industri aneka pangan hanya cukup untuk produksi hingga Maret 2025. “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri,” ujarnya.

    Menurutnya, krisis garam industri yang berkepanjangan dapat mengancam kapasitas produksi dan kemampuan industri aneka pangan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Padahal, garam industri merupakan bahan baku utama dalam produksi seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya.

    “Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” ujarnya.

    Adhi menilai situasi ini bisa mengganggu operasional perusahaan, terutama menjelang Idulfitri. Berdasarkan data Gapmmi, industri aneka pangan berkontribusi besar dalam PDB nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga kerja pada 2023. “Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami,” tegasnya.

    Pelaku usaha aneka pangan pun mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini agar produksi tidak terhenti dan pasokan ke pasar tetap lancar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News