Xcloud.id

Tag: Putih Sari

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.

  • Anggota Komisi IX DPR: Program MBG langkah strategis tingkatkan SDM

    Anggota Komisi IX DPR: Program MBG langkah strategis tingkatkan SDM

    Karawang (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Program Makan Bergizi Gratis ini mendukung semangat BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan,” kata Putih Sari dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.

    Ia menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi di masyarakat. Bahkan program yang menyasar anak sekolah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    Atas hal tersebut, Putih Sari mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian kepada keluarga agar bisa memilih makanan bergizi yang mendukung kesehatan.

    “Ada program baru dari Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Penerima manfaatnya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya,” kata dia.

    Walaupun belum sepenuhnya mencakup semua, program ini akan terus dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif dari Presiden Prabowo bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan memberikan asupan nutrisi yang baik, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa.

    Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

    “Diharapkan pemerintah daerah terlibat aktif agar program ini cepat diterima masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, sehingga Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045,” tambah Putih.

    Ia mengatakan, kesuksesan program MBG ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya keluarga. Karena itu ia mengingatkan agar para orang tua tetap bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan gizi anak-anak mereka di rumah.

    Disebutkan, betapa pentingnya edukasi gizi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

    Saat ini Komisi IX DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis berbagai daerah, termasuk di Karawang. Seperti pada Rabu (19/3), Putih Sari menyosialisasikan program MBG di wilayah Cikampek, Karawang yang diikuti sekitar 300 peserta yang merupakan warga setempat.

    Perwakilan Badan Gizi Nasional Rustandi Wira Manggala, menekankan pentingnya memberikan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

    “Target kami adalah menciptakan manusia unggul. Melalui BGN, kami telah membangun kurang lebih 900 dapur di seluruh Indonesia dari target 5000 dapur di tahun ini. Dapur ini memiliki syarat tertentu,” katanya.

    Untuk makanan bergizi gratis yang disajikan, itu harus mencakup komponen empat sehat lima sempurna, termasuk sayur mayur, buah-buahan, daging, ayam dan telur.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pencairan Dana PHK Pekerja Sritex Segera Disiapkan – Halaman all

    Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pencairan Dana PHK Pekerja Sritex Segera Disiapkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah PT Sritex Sukoharjo tutup per tanggal 1 Maret 2025, ribuan karyawannya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan PT Sritex itu antre mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan. 

    Namun, belum diketahui kapan dana BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dicairkan.

    Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pencairan dana bagi ribuan mantan karyawan PT Sritex itu.

    “Kami komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana untuk ribuan karyawan PT Sritex yang terkena PHK akibat PT Sritex itu berhenti beroperasi,” kata Putih Sari kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Legislator Gerindra itu mengatakan pula terdapat dua program dana BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan.

    “Bagi karyawan yang terkena PHK, program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bisa dicairkan,” imbuh Putih.

    Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Putih, akan menolong ribuan karyawan PT Sritex yang terkena PHK.

    “Manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan bisa digunakan untuk membuat usaha atau keperluan hidup sambil mencari pekerjaan baru,” kata Putih. 

    Putih meminta pula BPJS Ketenagakerjaan segera memberi pengumuman kapan dana BPJS Ketenagakerjaan bagi mantan karyawan PT Sritex bisa dicairkan.

    “Kepastian kapan dana BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan akan memberikan ketenangan bagi eks karyawan PT Sritex itu dan situasi yang kondusif,” kata Putih.

    Putih pun menambahkan kesiapan dana BPJS Ketenagakerjaan itu tidak hanya untuk PHK di PT Sritex, tetapi di PT-PT lainnya juga.

    “Kami meminta pula BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana untuk karyawan terkena PHK di PT-PT lain juga seperti PT Sanken Kabupaten Bekasi, PT Yamaha Music, dan lain-lain,” tandas Putih.

    Sebelumnya diberitakan, Perusahaan raksasa tekstil Indonesia, PT Sritex, secara resmi berakhir atau tutup permanen pada 1 Maret 2025.

    Itu setelah tersebarnya formulir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan Sritexpada Rabu (26/2/2025).

    CORAT-CORET SERAGAM – Karyawan PT Sritex Sukoharjo melakukan corat-coret seragam kerja saat perpisahan pada Jumat (28/2/2025). Diketahui hari ini menjadi hari terakhir 8.475 karyawan bekerja di pabrik yang telah menjadi tempat mereka mencari nafkah selama bertahun-tahun karena adanya PHK massal. (TribunSolo.com/Anang Ma’ruf) (TRIBUNSOLO.COM/ANANG MA’RUF BAGUS YUNIAR)

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengatakan, karyawan PT Sritex dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari. 

    Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025.

    “Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator. Sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Sumarno, Kamis.

    Menurutnya, Disperinaker Sukoharjo sudah menyiapkan sekira delapan ribuan lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa Kemnaker telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi  terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). 

    Menurutnya, sejak diputuskan pailit pada bulan Oktober 2024, pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. Guna memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

    “Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi. Maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli dikutip Minggu (2/3/2025).

    Khusus terkait dengan Sritex, Kemnaker telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya. Untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya. 

    “Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Yassierli. 

    Ia menjelaskan, pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker  yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    “Selain itu salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” kata Yassierli.

    “Kita semua harus optimis, bahwa negara selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial para pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan Hubungan Industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia semakin maju,” pungkasnya.

  • Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Lima orang jadi korban, di mana satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Tanjung Rhu, Malaysia ini menuai kecaman berbagai pihak terutama dari Indonesia.

    Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M Arsyad Cannu mengutuk keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga dilakukan Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita dan mendoakan agar empat orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” kata Arsyad Cannu saat ditemui awak media di Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Arsyad mengecam tindakan berlebihan APMM yang diduga terjadi karena pekerja migran tersebut akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    “Pemerintah Malaysia harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam kasus ini,” tegas Arsyad. 

    Menurutnya, tindakan represif pihak keamanan Maritim Malysia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan telah melecehkan martabat Bangsa Indonesia.

    “Kami meminta agar peristiwa hukum tersebut diselidiki secara transparan dan meminta kepada Pemerintah  Malaysia untuk memulihkan hak korban dan menyampaikan permintaan maaf,” ujar Arsyad.

    DPR Kecam

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengecam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

    Putih Sari mendesak pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan transparan atas kejadian tersebut.

    “Kami tentu Komisi IX DPR RI mengutuk tindakan tersebut. Kami dukung pemerintah meminta penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Putih Sari, Selasa (28/1/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini juga berharap para pelaku dihukum sesuai aturan setempat.

    “Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai aturan untuk menunjukkan bukti rasa menghargai Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.

    Terlebih lagi, penembakan ini terjadi tidak lama sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

    “Ke depan tentu tidak boleh ada lagi kasus seperti ini, terlebih lagi baru saja Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama antar negara,” kata dia. 

    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan lima WNI tersebut.

    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut.

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.

    Penembakan tersebut dilakukan oleh APMM setelah WNI diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat kejadian penembakan lima WNI di Malaysia, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya mengalami luka dan satu berada dalam kondisi kritis.

    WNI yang terluka kemudian menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.

  • Anggota DPR: Bukti Malaysia Hargai Indonesia, Penembak 5 PMI Harus Dihukum Nasional 28 Januari 2025

    Anggota DPR: Bukti Malaysia Hargai Indonesia, Penembak 5 PMI Harus Dihukum Nasional 28 Januari 2025

    Anggota DPR: Bukti Malaysia Hargai Indonesia, Penembak 5 PMI Harus Dihukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
    Putih Sari
    mengecam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (
    APMM
    ).
    Putih Sari mendesak pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan transparan atas kejadian tersebut.
    “Kami tentu Komisi IX DPR RI mengutuk tindakan tersebut. Kami dukung pemerintah meminta penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Putih Sari saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini juga berharap para pelaku dihukum sesuai aturan setempat.
    “Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai aturan untuk menunjukkan bukti rasa menghargai Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.
    Terlebih lagi, penembakan ini terjadi tidak lama sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.
    “Ke depan tentu tidak boleh ada lagi kasus seperti ini, terlebih lagi baru saja Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama antar negara,” kata dia. 
    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) dini hari.
    Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan lima WNI tersebut.
    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut.
    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.
    Penembakan tersebut dilakukan oleh APMM setelah WNI diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.
    Akibat kejadian penembakan lima WNI di Malaysia, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya mengalami luka dan satu berada dalam kondisi kritis.
    WNI yang terluka kemudian menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IX DPR dukung Atnaker berada di bawah Kementerian P2MI

    Komisi IX DPR dukung Atnaker berada di bawah Kementerian P2MI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendukung Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) berada di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), sebagaimana tugas dan fungsi yang diembannya.

    “Karena sudah menjadi kementerian, kami mendukung Atnaker di bawah Kementerian P2MI karena sesuai dengan fungsi Atnaker bertugas untuk melindungi dan menempatkan PMI di negara penempatan, selain juga berperan untuk mencari peluang kerja di negara penempatan,” kata Putih dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Atnaker ditetapkan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

    Dalam Pasal 45 UU PPMI, Atnaker diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Menteri Luar Negeri. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (4) UU PPMI, tugas dan wewenang Atnaker diatur dalam Peraturan Presiden, yang hingga kini masih belum terbit.

    Mengingat tugas penting yang diemban, Putih Sari pun menilai Atnaker perlu dibentuk di masing-masing negara penempatan pekerja migran.

    Adapun Atnaker saat ini terdapat di Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Kuwait City, Riyadh, Amman, Bandar Seri Begawan, Damaskus, Doha, Seoul, Singapura, serta Staf Teknis Tenaga Kerja di Hongkong dan Jeddah, yang masih berkorelasi secara teknis dengan kementerian ketenagakerjaan.

    “Sangat perlu (Atnaker dibentuk di negara penempatan) karena tupoksi Atnaker kan jelas,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mendorong agar Kementerian P2MI melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait mengenai Atnaker.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan penempatan Atnaker di setiap negara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) membuktikan kehadiran negara.

    “Saya kira sangat perlu Atnaker ada di setiap negara yang terdapat pekerja migran Indonesia. Ini pertanda negara hadir,” kata Nurhadi.

    Dia menekankan bahwa tugas penting melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia melalui penempatan setiap Atnaker, sebagaimana amanat dari UU PPMI.

    “Tugas pelindungan PMI selama bekerja menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia melalui Atnaker. Selain itu tugas utama Atnaker adalah memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di negaranya,” tuturnya.

    Selain itu dia menyebut Atnaker harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholders di negara penempatan, serta mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan.

    “Sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024