Xcloud.id

Tag: Purwadi Arianto

  • Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa.

    “Kolaborasi ini mencakup saling berbagi informasi dan masukan,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut dapat tercapai ketika keterbukaan informasi publik di desa dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

    “Ketika masyarakat memahami penggunaan dana desa, program pembangunan yang berjalan, dan keputusan yang dibuat, mereka dapat memberikan ide, kritik, dan saran yang memperbaiki kualitas layanan dan kebijakan di desanya masing-masing,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada pemerintah desa untuk dapat mendengarkan masukan dari masyarakat dengan hati terbuka sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa

    Walaupun demikian, dia juga mengingatkan agar pemerintah desa dapat memperkuat kolaborasi tersebut dengan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi publik secara cepat dan merata, seperti melalui beragam platform digital.

    “Namun, kita juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas informasi dengan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang layak.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Keterbukaan informasi beri ruang bagi warga berinovasi

    Wamen PANRB: Keterbukaan informasi beri ruang bagi warga berinovasi

    “Dalam konteks desa, ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa untuk berkembang,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa dapat memberikan ruang bagi warga untuk berinovasi demi kesejahteraan bersama.

    “Dalam konteks desa, ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa untuk berkembang,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat mendapatkan hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, program-program pembangunan, hingga pengelolaan anggaran.

    “Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan terbuka, maka masyarakat akan merasa lebih dihargai, lebih dekat, dan lebih memahami setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena keterbukaan informasi publik dapat menjadi saran untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

    “Diharapkan dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat lebih aktif berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah

    Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah

    Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (14/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Pertemuan tersebut membahas mengenai penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kolaborasi positif antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terus terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” kata Rini.

    Dia mengatakan sebagai engine for development, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    “BPK memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat, anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

    Rini menjelaskan Kementerian PANRB juga berkomitmen agar tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Sampai dengan saat ini Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Tentu hal ini merupakan prestasi yang harus terus di pertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” jelas Rini.

    Rini menegaskan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara memiliki peran penting bagi terciptanya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sinergi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara memiliki arti penting dalam situasi saat ini.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Untuk itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” kata Akhsanul.

    Sumber : Antara

  • KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bersama bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Rini mengatakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Anggota III BPK RI di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Rini mengungkapkan pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Adapun saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    Rini menambahkan, Kementerian PANRB juga berupaya agar Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga saat ini, Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Adapun dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Awasi Pembangunan Nasional, Kemenpan-RB Dukung Penguatan Lembaga BPPIK Nasional 5 November 2024

    Awasi Pembangunan Nasional, Kemenpan-RB Dukung Penguatan Lembaga BPPIK Nasional 5 November 2024

    Awasi Pembangunan Nasional, Kemenpan-RB Dukung Penguatan Lembaga BPPIK
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (
    BPPIK
    ) yang berperan mencari kendala serta solusi terhadap pembangunan fisik. 
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendukung penguatan organisasi badan tersebut untuk mengawasi pembangunan dan ketepatan penggunaan anggaran negara.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, peraturan presiden (perpres) mengenai badan tersebut sudah ada di meja Prabowo. 
    “BPPIK didirikan untuk memastikan program-program tersebut dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden,” ujarnya.
    Rini mengatakan itu dalam pertemuan dengan Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto di Kantor
    Kemenpan RB
    , Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    BPPIK bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Rini menjelaskan, BPPIK berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing bersifat pengawasan lintas sektor. 
    Fokus tugas BPKP pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, yakni memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan. 
    Tugas itu juga berbeda dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang berperan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, dinamika politik, dan koordinasi lintas sektor. 
    Adapun BPPIK sebagai
    troubleshooting
    atau pencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur. 
    “Peran
    troubleshooting
    BPPIK ini bersifat taktis dan lapangan, mencakup solusi praktis yang segera bisa diimplementasikan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi,” katanya dalam siaran persnya, Selasa.
    BPPIK berfokus pada masalah-masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan fisik proyek pembangunan, termasuk permasalahan terkait waktu, kualitas, dan sumber daya, baik teknis dan operasional.
    Pada pertemuan itu, hadir pula Wakil Menteri Pan-B Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, dan Sekretaris Utama BPPIK Alvis Anwar. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas penguatan kebijakan di lingkup ketenagakerjaan.

    Saat ini, pemerintah sedang fokus pada pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih.

    “Kita mendiskusikan bagaimana penguatan-penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk disesuaikan dengan AstaCita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu turut dibahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penguatan terhadap penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI).

    Pembentukan Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI itu diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pelindungan PMI secara end to end.

    Menurut dia, hal tersebut berdampak pada penataan fungsi penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri kepada Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB siap mendukung penguatan tata kelola kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan dari Presiden tersebut.

    “Tentunya tugas Kementerian PANRB membantu Pak Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan-arahan dari Bapak Presiden, dan membantu Bapak Menaker untuk bisa menyelesaikan strategi yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan aspirasi dan apresiasi kepada Kementerian PANRB. Ia berharap dari hasil diskusi tersebut didapatkan pemahaman yang sejalan khususnya terkait transformasi organisasi.

    “Kami berterima kasih sekali kepada Ibu Menteri. Seperti yang disampaikan, kami mendiskusikan arahan dari Pak Presiden terkait dengan Astacita, kita punya misi punya program strategis dan kita pastikan bahwa terkait tentang transformasi organisasi, reformasi organisasi, dan seterusnya itu kita inline dengan apa yang disiapkan oleh Kementerian PANRB, dan hasil diskusi Alhamdulillah kita memiliki kesatuan pemahaman bagaimana organisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkas Yassierli.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mabes Polri Kantongi Nama Jenderal Bintang 2 dan 3 Kandidat Wakapolri

    Mabes Polri Kantongi Nama Jenderal Bintang 2 dan 3 Kandidat Wakapolri

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri telah mengantongi nama untuk mengisi jabatan Wakapolri baru usai ditinggalkan oleh Komjen Agus Andrianto.

    Sebelumnya, Agus resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakapolri lantaran ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. 

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pengganti Agus nantinya merupakan polisi berpangkat setara Irjen dan Komjen atau bintang dua dan tiga.

    “Nama sudah ada, bintang dua bintang tiga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Wakapolri,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Sandi menambahkan, polisi berpangkat yang sama juga telah disiapkan untuk menggantikan Kalemdiklat Purwadi Arianto yang menjabat sebagai Wakil Menteri PAN RB.

    Hanya saja, nama yang disiapkan itu masih dalam proses analisis oleh Kapolri untuk dilihat rekam jejaknya. 

    “Tentunya yang terpilih adalah pati terbaik polri untuk memegang jabatan tersebut,” imbuhnya.

    Namun demikian, Sandi enggan membeberkan nama-nama anggota yang akan menjabat sebagai Wakapolri dan Kalemdiklat itu. Sebab, penunjukan pejabat itu merupakan kewenangan Kapolri.

    “Masih berkembang, nanti kita akan pastikan lagi. Karena kebetulan ini menjadi hak dari pak Kapolri untuk menunjuk nama tersebut,” pungkasnya.

  • Purwadi Arianto mengisi posisi WamenpanRB yang 10 tahun lowong

    Purwadi Arianto mengisi posisi WamenpanRB yang 10 tahun lowong

    Jakarta (ANTARA) – Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Purwadi Arianto merupakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) yang sudah lama dinanti karena posisi ini lowong selama 10 tahun.

    Sebelumnya, jabatan tersebut diisi oleh Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia Eko Prasojo mulai 19 Oktober 2011 hingga 20 Oktober 2014. Artinya, jabatan Wamenpan RB telah kosong selama 10 tahun lamanya.

    Oleh karena itu, dipilih dan dilantiknya Purwadi sebagai Wamenpan RB tentu menjadi perhatian, terutama terkait pertimbangan yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rekam jejak

    Purwadi yang lahir pada 2 Oktober 1966 merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Sejak lulus, sejumlah jabatan telah diemban olehnya. Mulai dari Kapolres Metro Bekasi pada 2005, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2007, dan Penyidik Utama Tingkat II Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 2008.

    Lama berkantor di wilayah Jabodetabek, Purwadi kemudian ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Maluku Utara pada 2010. Selanjutnya, dia mendapatkan amanah sebagai Dirreskrimum Polda Kalimantan Barat, dan menjadi perwira menengah (pamen) Polda Kalbar dalam rangka pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimti) pada 2011.

    Dia kemudian menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Jawa Tengah pada 2013 sebelum bertugas kembali di wilayah Jabodetabek. Pada 2015, dia mengemban posisi Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter) Bareskrim Polri.

    Setelah itu, Purwadi ditugaskan sebagai Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga Staf Kapolri Bidang Operasi (Karokerma KL Sops) Polri, dan berpindah tugas menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2016.

    Selama mengemban jabatan Dirtipidter Bareskrim Polri, Purwadi pernah menangani kasus dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa dalam produk makanan siap saji.

    Kasus tersebut diselidiki Polri setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Sebelumnya juga terdapat hasil investigasi media nasional yang menyatakan restoran makanan siap saji memperpanjang masa pakai bahan baku makanan yang digunakan.

    Selain itu, Purwadi sempat menangani kasus perdagangan satwa liar, yakni anak orang utan. Kasus bermula saat polisi menangkap seorang pelaku di Kampung Rambutan, Jakarta. Setelah itu, polisi menelusuri jaringan pelaku di Medan, Sumatera Utara.

    Purwadi juga pernah mengurus kasus pengawetan satwa langka yang berasal dari Kebun Binatang Bandung dan Garut, Jawa Barat, dan telah dilakukan sejak 1990.

    Usai menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri, Purwadi ditugaskan sebagai Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Metro Jaya pada 2017 menggantikan Suntana yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

    Salah satu tugas Purwadi selama menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya adalah memastikan kesiapan pengamanan maupun pengaturan lalu lintas yang sigap selama pesta olahraga antarnegara Asian Games yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 18 Agustus–2 September 2018.

    Purwadi kemudian menjabat sebagai Kapolda Lampung sejak 2018 untuk menggantikan Suntana yang telah berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

    Selama menjadi Kapolda Lampung, dia sempat terlibat dalam pencarian dan identifikasi korban meninggal akibat bencana tsunami Selat Sunda pada Desember 2018.

    Pada 2019, Purwadi pernah mengungkapkan penyelundupan narkoba dengan modus baru, yakni mengemas dalam kotak yang dibungkus kertas kado, serta terdapat catatan bahwa barang tersebut merupakan dari Kapolda Riau untuk Kapolda Banten.

    Penyelundupan narkoba tersebut berisi 10 kilogram narkotika jenis sabu dan 200 butir pil ekstasi.

    Kemudian, Purwadi sempat menangani bentrok dua kelompok warga di Register 45 Mesuji, Lampung. Bentrok dua kelompok warga, yakni Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM dan Pematang Panggang Mesuji Raya, dilatarbelakangi pembajakan di area lahan seluas 0,5 hektare.

    Pada 2020, Purwadi memastikan kegiatan dakwah atau syiar agama yang dilakukan Syekh Ali Jaber di Lampung tetap berlanjut, meskipun sempat terjadi kasus penikaman.

    Dia mengatakan Polda Lampung telah menangkap pelaku penikaman, dan meresponsnya dengan memperketat pengamanan terhadap dakwah Ali Jaber.

    Menjadi Kapolda Lampung bukanlah akhir dari karier Purwadi. Sebab, dia mendapatkan penugasan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai Sekretaris Utama pada 2021.

    Selanjutnya, dia ditugaskan kembali di Polri sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri sejak 27 Maret 2023 untuk menggantikan Rycko Amelza Dahniel yang menjadi Kepala Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT).
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengaku bangga diberikan estafet untuk melanjutkan kerja menteri sebelumnya, Abdullah Azwar Anas.

    “Banyak yang sudah dilakukan oleh beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita, termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” kata Rini usai melakukan serah terima jabatan di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Senin.

    Selain itu, mantan Sekretaris KemenPANRB tersebut mengatakan bahwa transformasi sumber daya manusia, pengurangan proses bisnis, dan kolaborasi dengan instansi lain yang dilaksanakan oleh Anas akan dilanjutkan oleh dirinya.

    “Tentunya kami juga masih banyak pekerjaan yang harus kami perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, dia turut berterima kasih terhadap kinerja Anas selama sekitar dua tahun memimpin KemenPANRB.

    Sementara itu, Wakil MenPANRB Purwadi Arianto mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara hangat, sederhana, dan khidmat oleh jajaran KemenPANRB.

    “Saya siap mendukung Menteri ke depan untuk menjalankan transformasi reformasi birokrasi yang dijalankan. Semoga nanti harapannya ke depan kami bisa menjadi lebih solid, dan melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purwadi.

    Merespons pernyataan Rini dan Purwadi, Anas mengucapkan selamat kepada mereka untuk memimpin KemenPANRB.

    “Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini akan bisa tereksekusi dengan baik karena Rini adalah orang dalam,” kata Anas.
    Baca juga: Perjalanan karier Rini Widyantini, jadi birokrat sejak era 1990-an
    Baca juga: Menteri-Menteri perempuan di Kabinet Merah Putih
    Baca juga: Rini Widyantini, Menteri PANRB yang mengawali karier dari PNS
     

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024