Xcloud.id

Tag: Purwadi Arianto

  • Kemenimipas Canangkan Zona Integritas, Wamenpan-RB Sampaikan Akselerasi ZI WBK/WBBM Nasional 14 Januari 2025

    Kemenimipas Canangkan Zona Integritas, Wamenpan-RB Sampaikan Akselerasi ZI WBK/WBBM Nasional 14 Januari 2025

    Kemenimipas Canangkan Zona Integritas, Wamenpan-RB Sampaikan Akselerasi ZI WBK/WBBM
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berkomitmen mencanangkan
    Zona Integritas
    (ZI).
    Hal itu kemudian diapresiasi oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran
    anggaran
    .
    Upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait korupsi harus diperketat, untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
    “Ini merupakan langkah strategis berkelanjutan dalam mewujudkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik,” tegas Purwadi melalui siaran persnya, Selasa (14/1/2025).
    Ungkapan itu disampaikan dalam acara Pelantikan Pejabat Pimti Pratama dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kemenimipas di Jakarta, Selasa.
    Pencanangan Zona Integritas ini menggiring Kemenimipas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (
    WBK
    ) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (
    WBBM
    ).
    Zona Integritas bukan hal baru bagi pegawai Kemenimipas. Pada struktur sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi keimigrasian dan pemasyarakatan merupakan unit kerja yang konsisten membangun Zona Integritas.
    “Saya berharap Zona Integritas yang dicanangkan dapat berkembang luas dan meningkat hingga ke seluruh unit kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ungkap Purwadi.
    Dalam satu dekade terakhir, 15.558 unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
    Sebanyak 2.302 unit berhasil meraih predikat WBK serta 322 unit berhasil meraih predikat WBBM. Pada tahun 2024, sebanyak 286 instansi turut berpartisipasi dalam
    Zona integritas
    , atau meningkat 42,29 persen dari tahun sebelumnya.
    Purwadi menjabarkan lima strategi utama membangun Zona Integritas.
    Pertama
    , membangun komitmen nyata dan semangat perubahan dari pimpinan hingga seluruh jajaran.
    “
    Kedua
    , menciptakan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat atau pengguna layanan,” jelas Purwadi.
    Strategi
    ketiga
    adalah menciptakan program yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mendekatkan unit kerja kepada pengguna layanan.
    Keempat
    , melaksanakan
    monitoring
    secara konsisten dan berkelanjutan.
    ”
    Kelima
    , menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan setiap perubahan yang dilakukan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” pungkas Purwadi. 
    Sementara Menteri Imipas Agus Andrianto berpesan kepada jajarannya agar bisa menggunakan anggaran secara bijak, terutama penggunaan anggaran yang sesuai dengan program Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
    Agus menegaskan kepada jajarannya agar memperkuat komitmen untuk tidak menyelewengkan anggaran, serta harus menjadikan jajaran Kemenimipas sebagai contoh baik bagi masyarakat.
    Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Agus meminta jajarannya untuk refleksi diri. Mantan Wakil Kepala Polri ini menegaskan kepada jajaran Kemenimipas di seluruh daerah untuk tidak mempersulit masyarakat dalam pelayanan. 
    “Bayangkan apa yang kita sukai dan tidak kita sukai? Lakukan yang kita sukai untuk pelayanan, mudah-mudahan itu mengurangi komplain dari masyarakat yang kita layani,” ungkap Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Kalemdiklat Polri Bergelar Profesor yang Memiliki Jiwa Seni

    Profil Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Kalemdiklat Polri Bergelar Profesor yang Memiliki Jiwa Seni

    loading…

    Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana saat masih menjabat Kasespim Lemdiklat Polri. Chryshnanda yang kini jenderal bintang 3 menduduki posisi Kalemdiklat Polri. Foto: sespim.lemdiklat.polri.go.id

    JAKARTA – Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menjabat sebagai Kalemdiklat Polri. Jabatan tersebut diperoleh pada pertengahan November 2024 usai menggantikan Komjen Pol Purwadi Arianto.

    Ketika menjabat Kalemdiklat Polri, Chryshnanda melakukan kunjungan kerja dalam Program Kampus Unggul di Pusdik Polair Lemdiklat Polri dengan tema Mengajarkan dan Mengembangkan “Maritime Policing”, Selasa (24/12/2024).

    Di sana, dia turut memberikan arahan sekaligus amanat kepada personel Pusdik Polair terkait pemahaman dan penghayatan tugas sebagai jalan hidup.

    Selain memberikan arahan dan penjelasan, Kalemdiklat Polri juga meninjau sarana dan prasarana yang ada di Pusdik Polair Lemdiklat Polri. Hal ini dilakukan guna melihat kesiapan fasilitas di sana yang dipakai dalam proses pembelajaran peserta didik maupun tenaga pendidik.

    Profil Komjen Chryshnanda DwilaksanaChryshnanda merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri. Dia bertugas sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

    Sekelumit tentang Chryshnanda. Polisi kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 3 Desember 1967 ini merupakan lulusan Akademi kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Selain Akpol, Chryshnanda juga mengikuti pendidikan di internal Polri yakni Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Lemdiklat Polri.

    Pada jenjang umum, Chryshnanda melanjutkan pendidikan S-1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1998. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Doktoral Studi Kajian Ilmu Kepolisian di UI pada 2005.

    Sekitar 2020, Chryshnanda diangkat menjadi profesor dalam bidang kajian ilmu kepolisian pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Kemudian, dia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar PTIK pada Juni 2021.

    Beralih ke perjalanan karier, Chryshnanda pada awal dinasnya di Polri pernah menjadi Wakasatsabhara Polresta Surakarta Polda Jateng (1991), Kabag Tatib Ditlantas Polda Sulut (1992) hingga Kaurbinopsnal Satlantas Polrestabes Semarang Polda Jateng (1993).

  • JK, Mendikdasmen hingga Titiek Soeharto Hadiri Perayaan HUT Ke-79 PGRI di TMII – Halaman all

    JK, Mendikdasmen hingga Titiek Soeharto Hadiri Perayaan HUT Ke-79 PGRI di TMII – Halaman all

    Pantauan Tribunnews.com, acara ini dihadiri oleh ribuan guru anggota PGRI yang merupakan perwakilan daerah.

    Tayang: Sabtu, 14 Desember 2024 10:54 WIB

    Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi

    Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang bersamaan dengan HUT ke-79 PGRI di Padepokan Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (14/12/2024). 

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang bersamaan dengan HUT ke-79 PGRI.

    Acara ini digelar di Padepokan Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Selain JK, hadir pula Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.

    Juga hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Hadir pula Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie dan Wakil Menteri PAN/RB Purwadi Arianto dan Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri.

    Pantauan Tribunnews.com, acara ini dihadiri oleh ribuan guru anggota PGRI yang merupakan perwakilan daerah.

    Tampak pada guru mengenakan seragam batik PGRI yang berwarna hitam putih.

    Tema HUT ke-79 PGRI pada tahun ini adalah “Guru Bermutu, Indonesia Maju. Guru Hebat, Indonesia Kuat”.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jenderal Polisi (Kehormatan) (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, SH., M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Ia menjadi salah satu dari 5 purnawirawan jenderal Polri yang ditugaskan Prabowo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri, seperti Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Budi Gunawan, Komjen Purwadi Arianto, dan Komjen Suntana.

    Jabatan terakhir Agus Andrianto di Polri sendiri yakni sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri.

    Agus tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri selama 1 tahun pada 2023 hingga 2024.

    Pada Oktober 2024, Agus kemudian mundur sebagai Pati Polri karena mendapat amanah dari Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama di Indonesia.

    Semasa dinasnya di Polri, Agus Andrianto juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim.

    Karier yang cemerlang dan berdedikasi tinggi dalam bertugas di Polri membuat Agus Andrianto mendapat kenaikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kenaikan pangkat itu menjadikan Agus berhasil naik pangkat dari Komisaris Jenderal atau Komjen atau jenderal bintang 3 menjadi jenderal bintang 4.

    Nama Agus Andrianto sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air.

    Pelbagai kasus besar yang menyita perhatian publik pernah ditanganinya, salah satunya yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 2022.

    Saat itu, Agus mengumumkan langsung penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi, hingga menjelaskan peran Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu.

    Menteri Agus Andrianto dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Jakarta, Senin, (4/11/2024). (HandOut/IST)

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Agus Andrianto lahir di Mlangsen, Blora, Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967.

    Istri Agus yakni bernama Evi Celiyanti dan menganut agama Islam.

    Agus Andrianto dan Eva memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

    Anak pertama Agus Andrianto bernama Andre Azhar yang mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi.

    Anak keduanya bernama Starrisya Andhita.

    Sementara anak ketiga yaitu bernama Flowrenia Andhyta.

    Agus Andrianto sendiri merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

    Ayahnya bernama Sukarsono, seorang PNS di Blora dengan jabatan terakhir camat di Kecamatan Banjarejo, Bloradan, sedangkan ibunya bernama Sri Sudaryati.

    Agus Andrianto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

    Sederet pendidikan umum yang pernah ditempuh Agus di antaranya adalah SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, SMA Negeri 1 Blora, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

    Sementara sederet pendidikan di kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Jenderal Agus Andrianto telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Beragam jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Agus tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Tangerang (2007), Kapolres Metro Tangerang (2008), Dirreskrim Polda Sumut (2009), dan Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011).

    Jenderal asal Blora ini juga sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015).

    Karier Agus makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016.

    Pada 2017, Agus diamanahkan untuk menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara (Sumut).

    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kapolda Sumut pada 2018.

    Pada tahun 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi polisi jenderal bintang tiga dan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2021.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2023, Komjen Agus Andrianto kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

    Kasus Agus Andrianto

    Agus Andrianto pernah diisukan terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

    Saat itu, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa ada setoran Rp6 miliar yang mengalir kepada Kabareskrim Polri.

    Isu itu mencuat pasca Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Namun, Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatannya dirinya dalam kasus tambang batu bara ilegal Ismail Bolong itu.

    Dalam kasus tersebut, Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasinya.

    Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal tersebut.

    Selain itu, Agus juga sempat menjadi sorotan karena tingkah laku istrinya yang kerap pamer harta di media sosial.

    Harta kekayaan

    Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp24,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 20 November 2024.

    Harta terbanyak Agus berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Bandung, hingga Tangerang yang mencapai Rp21,6 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Agus Andrianto.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.689.684.446

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000

    7. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

    8. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000

    9. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.747.134.446

    10. Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

    11. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000

    12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.800.000

    13. Tanah Seluas 7660 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 957.500.000

    14. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000

    15. Tanah Seluas 1591 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 556.850.000

    16. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.150.000

    17. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

    18. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.800.000

    19. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 685.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 900.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.754.152

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 24.118.438.598

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 24.118.438.598

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • PANRB: Transformasi digital jalan menuju layanan publik berkualitas

    PANRB: Transformasi digital jalan menuju layanan publik berkualitas

    Mari terus semangat berkolaborasi membangun fondasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif demi Indonesia jaya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan transformasi digital dan sinergi birokrasi adalah jalan menuju pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan global.

    Hal itu disampaikannya pada Penutupan Rapat Koordinasi Paguyuban Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/12).

    “Rakor ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, memastikan pelayanan publik yang responsif dan inklusif serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Semua langkah ini pada dasarnya merupakan bagian integral dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Selanjutnya, dia juga menyoroti beberapa isu strategis instansi paguyuban Kementerian PANRB mencakup optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi ASN melalui Corporate University dan Future Leader Program serta integrasi arsip digital oleh ANRI ke dalam platform nasional.

    “Transformasi digital bukan hanya soal automasi, melainkan harus didukung oleh interoperabilitas sistem antarinstansi dan pemanfaatan teknologi digital seperti SPBE dan INA DIGITAL,” ujarnya.

    Purwadi menjelaskan bahwa sinergi adalah kunci untuk memastikan birokrasi tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan masa depan.

    “Semoga hasil dari rakor ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program yang konkret. Mari terus semangat berkolaborasi membangun fondasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif demi Indonesia jaya,” kata Purwadi.

    Untuk memastikan hal tersebut, menurut dia, dibutuhkan strategi jejaring dalam penerapan sistem kerja dengan proses bisnis tematik dan transformasi digital.

    Pada pidatonya, 24 Oktober 2024, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa hal prioritas di bidang digital, di antaranya transformasi digital untuk ketepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    “Srategi pemerintah digital saat ini berfokus pada layanan digital prioritas dengan digital public infrastructure (DPI) sebagai fondasi keterpaduan,” tuturnya.

    Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto yang hadir menjadi narasumber dalam rakor tersebut juga menyampaikan paparan atas keberhasilan salah satu wujud SPBE, yakni Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

    Program tersebut, menurut dia, telah menghemat anggaran negara hingga Rp3,19 triliun.

    “SRIKANDI berhasil mendukung efisiensi birokrasi dalam melindungi arsip sebagai memori kolektif bangsa,” pungkas Imam.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo akui satu bulan pimpin kabinet bekerja dengan kompak

    Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa selama satu bulan resmi dilantik menjadi Presiden, serta memimpin Kabinet Merah Putih, para menteri bekerja dengan kompak, layaknya tim sepak bola.

    “Saya merasakan satu bulan saya memimpin kabinet, kabinet saya bekerja sekarang sebagai satu tim yang sangat luar biasa, sangat baik, satu bulan, tapi saya enggak tahu bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo ingatkan uang negara berasal dari keringat ratusan juta rakyat

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan uang negara yang ada saat ini berasal dari keringat ratusan juta rakyat yang telah bekerja dengan sangat keras, sehingga harus dikelola dengan bijak.

    “Kepada masyarakat keuangan, Anda memainkan peran yang penting, Anda mengelola uang rakyat Indonesia, kita harus jaga uang rakyat, kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras,” ujar Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah keterbukaan informasi publik.

    Selain itu, kata dia, keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan visi Astacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

    Selengkapnya klik di sini.

    KIP beri apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang terapkan keterbukaan

    Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui acara “Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024” memberikan apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik.

    “Kalau anugerah itu kan korelasinya lebih luas. Ini hanya apresiasi,” kata Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam acara tersebut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Selengkapnya klik di sini,

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah keterbukaan informasi publik.

    Selain itu, kata dia, keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan visi Astacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

    “Keterbukaan informasi publik adalah salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Oleh sebab itu, dia mengapresiasi 10 pemerintah tingkat desa yang mendapatkan penghargaan terkait keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi KI Pusat yang terus mendorong keterbukaan informasi mulai dari tingkat desa dengan memberikan penghargaan kepada 10 pemerintah desa.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa.

    “Kolaborasi ini mencakup saling berbagi informasi dan masukan,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut dapat tercapai ketika keterbukaan informasi publik di desa dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

    “Ketika masyarakat memahami penggunaan dana desa, program pembangunan yang berjalan, dan keputusan yang dibuat, mereka dapat memberikan ide, kritik, dan saran yang memperbaiki kualitas layanan dan kebijakan di desanya masing-masing,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada pemerintah desa untuk dapat mendengarkan masukan dari masyarakat dengan hati terbuka sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa

    Walaupun demikian, dia juga mengingatkan agar pemerintah desa dapat memperkuat kolaborasi tersebut dengan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi publik secara cepat dan merata, seperti melalui beragam platform digital.

    “Namun, kita juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas informasi dengan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang layak.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PANRB: Keterbukaan informasi beri ruang bagi warga berinovasi

    Wamen PANRB: Keterbukaan informasi beri ruang bagi warga berinovasi

    “Dalam konteks desa, ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa untuk berkembang,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa dapat memberikan ruang bagi warga untuk berinovasi demi kesejahteraan bersama.

    “Dalam konteks desa, ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa untuk berkembang,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat mendapatkan hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, program-program pembangunan, hingga pengelolaan anggaran.

    “Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan terbuka, maka masyarakat akan merasa lebih dihargai, lebih dekat, dan lebih memahami setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena keterbukaan informasi publik dapat menjadi saran untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

    “Diharapkan dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat lebih aktif berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah

    Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah

    Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (14/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Pertemuan tersebut membahas mengenai penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kolaborasi positif antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terus terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” kata Rini.

    Dia mengatakan sebagai engine for development, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    “BPK memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat, anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

    Rini menjelaskan Kementerian PANRB juga berkomitmen agar tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Sampai dengan saat ini Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Tentu hal ini merupakan prestasi yang harus terus di pertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” jelas Rini.

    Rini menegaskan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara memiliki peran penting bagi terciptanya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sinergi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara memiliki arti penting dalam situasi saat ini.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Untuk itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” kata Akhsanul.

    Sumber : Antara