Xcloud.id

Tag: Purwadi Arianto

  • Wamen PANRB: Reformasi birokrasi di Lampung berjalan efektif

    Wamen PANRB: Reformasi birokrasi di Lampung berjalan efektif

    Harapannya masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik juga di daerah

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto memastikan reformasi birokrasi di Provinsi Lampung berjalan efektif, nyata dan berdampak bagi masyarakat.

    “Kunjungan ke Provinsi Lampung hari ini adalah memastikan salah satunya adalah reformasi birokrasi disini, sudah berjalan dengan nyata serta berdampak kepada masyarakat luas,” ujar Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan dirinya pun akan melihat bagaimana jalannya pelayanan publik di lapangan sebagai salah satu bentuk terciptanya reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik di daerah.

    “Kami juga ingin melihat bagaimana pelayanan publik berjalan di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip seperti keterbukaan, inklusif, keterpaduan, kenyamanan, efektif, dan efisien bagi masyarakat,” katanya.

    Dia menjelaskan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik tersebut harus sudah terwujud di daerah salah satunya di Lampung, sehingga pelayanan publik bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yakni tidak berbelit, efektif, efisien, nyaman.

    “Dalam kegiatan hari ini kami juga akan melakukan pengawasan serta evaluasi, sehingga pelayanan publik dapat dipastikan selalu berjalan dengan baik. Ke depan apa yang sudah berjalan baik ini, bisa berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menurut dia, tentunya evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang sudah ditetapkan dan berfondasi atas apa yang dibutuhkan serta diharapkan masyarakat.

    “Harapannya masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik juga di daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri 

    Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri 

    Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa reformasi birokrasi oleh Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri dapat membentuk wajah Polri yang humanis karena layanan lalu lintas adalah layanan kepolisian yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.

    “Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui pengawasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi Digital SDM,” kata Purwadi dalam Rapat Kerja Teknis Korlantas Polri 2025 di Jakarta, Jumat.

    Purwadi lantas menjabarkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Korlantas Polri dalam kerangka kota cerdas atau smart city.

    Pendekatan berbasis komunitas dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan dukungan teknologi dan analisis data. Dengan demikian, intervensi di lapangan tidak hanya responsif terhadap kejadian, tetapi juga preventif dan strategis melalui pemetaan risiko serta optimalisasi sumber daya.

    Smart city juga memerlukan strategi patroli kepolisian yang mengandalkan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

    Era digital juga menuntut Korlantas untuk mengoptimalkan peran dalam orkestrasi data lalu lintas. Selain itu, Korlantas harus proaktif dalam pengamanan dan pengaturan simpul transportasi strategis.

    Wamen PANRB mengatakan bahwa Korlantas bisa menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas dengan memperkuat infrastruktur digital dan interoperabilitas data antarinstansi.

    Dengan mengedepankan interoperabilitas data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti, menurut dia, Polri dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city.

    “Semua hal tersebut, akan makin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden untuk menjadikan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui peran polisi yang humanis,” tegasnya.

    Purwadi juga menekankan agar kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perbaikan secara internal pelayanan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diimplementasikan secara konsisten.

    “Langkah-langkah ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 71.336 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi 2024 Kementerian Agama, Senin (26/5/2025). PPPK tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama (Kemenag).

    Adapun, PPPK ini berasal dari satuan kerja Kemenag seluruh Indonesia, pusat maupun daerah. Kelulusan PPPK Kementerian Agama Formasi 2024 ini mencapai 99,92 % dari jumlah 89.781 formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menteri Nasaruddin Umar mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Dia berpesan agar PPPK dapat menjadi ASN Kementerian Agama yang berkepribadian bersih, berperilaku dan berkomunikasi yang baik di kehidupan sehari-hari, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain.

    “Sebagai bagian dari Kementerian Agama, PPPK harus turut memahami dan mengimplementasikan Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal ini ada tiga aspek yang ditekankan, yaitu: cinta manusia kepada Tuhan, cinta sesama manusia, dan cinta kepada alam,” tegasnya.

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, dalam sambutannya, mengatakan ASN saat ini dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkomitmen terhadap etika dan integritas.

    “Birokrasi bukan soal siapa kita, tapi tentang apa yang kita wariskan melalui pelayanan,” ujarnya.

    ASN di lingkungan Kemenag pun menurutnya memiliki peran yang luas. Tidak hanya memperkuat birokrasi, namun para ASN di Kemenag dituntut untuk turut menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan moderasi dalam kehidupan sosial.

    Tak hanya seremonial, pelantikan PPPK di lingkup Kemenag juga dibarengi dengan aksi peduli lingkungan. Para PPPK terlantik diwajibkan menanam satu pohon di lingkungan kerja, satuan pendidikan keagamaan, atau rumah ibadat.

    Purwadi menyambut baik simbolisasi penanaman pohon dalam pelantikan tersebut. Langkah kecil ini menurutnya dapat merefleksikan prinsip penting bahwa pelayanan tidak hanya menyentuh manusia, tapi juga menjaga alam.

    “Inilah yang disebut ekoteologi, harmoni antara pengabdian spiritual dan tanggung jawab ekologis,” paparnya.

    (haa/haa)

  • Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

    Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

    Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

    Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

    “Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Percepatan Pelayanan ke Warga

    Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. 

    Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

    “Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

    Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

    Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

    Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. 

    Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. 

    Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

  • Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN

    Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkomitmen memperkuat transformasi peran widyaiswara dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

    Hal ini disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Kepala LAN Muhammad Taufiq dan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

    “Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, serta menegaskan kembali komitmen kita dalam membangun ekosistem pembelajaran ASN yang kolaboratif dan berkelanjutan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa widyaiswara memiliki peran sentral dalam mendorong ASN Indonesia menjadi ASN pembelajar.

    “Perubahan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama. ASN harus menjadi pembelajar aktif, dan widyaiswara hadir sebagai penggeraknya. Sudah seharusnya kita menerapkan pergeseran prinsip dari pelatihan (training) menuju pembelajaran (learning) yang bermakna,” ujarnya.​​​​

    Rini juga menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama membangun kualitas pembinaan JF Widyaiswara dalam pengembangan kapasitas pembelajaran.

    “Kita tidak hanya ingin mencetak ASN yang kompeten, tetapi juga yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Di sinilah peran strategis Widyaiswara sebagai katalis perubahan birokrasi,” ucap Rini.

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut menambahkan bahwa pengembangan kompetensi widyaiswara harus mencakup aspek substansi, metodologi, dan evaluasi, serta diimbangi dengan pendekatan formasi yang bijak dan berkeadilan.

    “Pembinaan karier fungsional harus tetap terjaga, dengan keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up,” tambah Purwadi.

    Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu) yang menekankan pembelajaran berorientasi kebutuhan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

    Kementerian PANRB juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2024 sebagai fondasi peningkatan peran jabatan fungsional (JF) Widyaiswara di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

    Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq juga menambahkan bahwa LAN saat ini telah melaksanakan langkah-langkah konkret dalam penguatan pembinaan widyaiswara.

    “Penguatan widyaiswara bukan sekadar pengisian formasi, tapi menciptakan SDM pembelajar yang mampu mentransformasi birokrasi dari dalam,” jelas Taufiq.

    Upaya LAN yang dimaksud mencakup pembaruan sistem seleksi, penyusunan skema sertifikasi kompetensi, dan pengembangan berkelanjutan melalui platform Community of Practice (CoP) dan microlearning.

    Kolaborasi dengan organisasi profesi seperti APWI juga dipandang sebagai elemen penting untuk memperkuat jejaring pembelajaran, etika profesi, hingga publikasi ilmiah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Komjen Polisi Bergelar Profesor, Salah Satunya Pati Polri Penulis Buku Terbanyak

    3 Komjen Polisi Bergelar Profesor, Salah Satunya Pati Polri Penulis Buku Terbanyak

    loading…

    Terdapat sejumlah Komjen Polisi yang menyandang gelar profesor. Jenderal polisi itu di antaranya Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Komjen Dedi Prasetyo, dan Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Terdapat sejumlah Komjen Polisi yang menyandang gelar akademik tertinggi yakni profesor. Jenderal polisi bergelar profesor di antaranya Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, Komjen Pol Dedi Prasetyo, dan Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

    Dalam struktur kepolisian, seorang Komjen merupakan perwira tinggi dengan tiga bintang di pundaknya. Jabatan ini termasuk elite dan hanya diberikan kepada sosok yang telah membuktikan dedikasi serta prestasi luar biasa baik secara strategis maupun intelektual.

    Komjen Polisi yang menyandang gelar profesor merupakan kombinasi langka antara kekuatan kepemimpinan dan kapasitas akademis.

    Mayoritas perwira tinggi Polri telah menamatkan pendidikan hingga tingkat magister atau lebih tinggi. Namun, hanya segelintir yang berhasil menembus dunia akademik hingga menjadi profesor aktif.

    3 Komjen Polisi Bergelar Profesor

    1. Komjen Pol Prof Dr Chryshnanda Dwilaksana, M.Si

    Komjen Chryshnanda Dwilaksana memperoleh gelar profesor dalam bidang ilmu kepolisian pada tahun 2020. Pengangkatannya sebagai guru besar ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 70393/MPK/KP/2020 yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

    Pria kelahiran 3 Desember 1967 itu kini memimpin Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Dia menggantikan Komjen Purwadi Arianto yang diangkat menjadi Wakil Menteri PANRB pada November 2024.

    Jejak karier Chryshnanda juga cukup panjang. Lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim) Lemdiklat Polri pada 2022.

    Dia juga pernah menjabat Kabid Bingakkum Korlantas Polri tahun 2015 dan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas tahun 2017.

    2. Komjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo, SH, M.Hum, M.Si, MM

    Komjen Dedi Prasetyo merupakan nama terbaru yang menyandang gelar profesor. Gelar ini dia terima dari PTIK STIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) tahun 2023.

    Saat ini, dia mengemban jabatan strategis sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menggantikan Komjen Ahmad Dofiri yang diangkat sebagai Wakapolri pada akhir 2024.

    Dedi juga dikenal sebagai sosok yang aktif menulis. Dia mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 28 Mei 2024 sebagai perwira Polri dengan jumlah buku terbanyak yakni mencapai 27 judul buku.

    Sebelumnya, pria asal Magetan dan lulusan Akpol 1990 ini pernah menjabat sebagai Kadiv Humas Polri pada 2021 dan Kapolda Kalimantan Tengah tahun 2020. Dia juga pernah ditunjuk menjadi Asisten SDM Kapolri pada 2023.

    3. Komjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH, MH, MBA

    Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dikukuhkan sebagai profesor oleh Universitas Lampung (Unila) tepatnya di Fakultas Hukum pada Februari 2022. Pengukuhan ini dilakukan melalui orasi ilmiah sebagai bagian dari tradisi akademik kampus.

    Rudy Heriyanto yang lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968 saat ini menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2023. Jabatan itu menandai peran strategisnya dalam pemerintahan setelah sebelumnya aktif di kepolisian.

    Sebelum menjabat sebagai Sekjen KKP, Rudy pernah menjadi Kapolda Banten pada tahun 2020. Dia juga pernah menjabat Kadivkum Polri serta Widyaiswara Utama di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri tahun 2019.

    (jon)

  • Kementerian PANRB dorong penguatan tata kelola OGP di Indonesia

    Kementerian PANRB dorong penguatan tata kelola OGP di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (12/3), mengatakan komitmen ini bertujuan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

    “Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga.

    “OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antarkementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat sehingga kita dapat mewujudkan upaya reformasi tematik yang melibatkan baik sektor privat maupun masyarakat sipil,” jelasnya.

    Selain aspek kelembagaan, dia juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat mendorong keterbukaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.

    “Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” tuturnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah saran bagi penguatan OGP di Indonesia, seperti penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program OGP, serta peningkatan mekanisme pemantauan serta evaluasi keterbukaan pemerintahan.

    “Kami berharap program OGP semakin selaras dengan agenda reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Ini bukan hanya tentang sinergi antar kementerian, tetapi juga tentang bagaimana kita benar-benar memperbaiki layanan publik hingga ke tingkat yang paling teknis,” tambah Rini.

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa rencana aksi OGP yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar semakin relevan dengan program prioritas pemerintah.

    “Rencana aksi OGP harus lebih adaptif terhadap program-program nasional, seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Informasi berupa masukan dari masyarakat yang dihimpun CSO OGP sangat dibutuhkan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah,” jelas Purwadi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KemPANRB dorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital

    KemPANRB dorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak dalam ekosistem digital dengan menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan anak dalam mengakses layanan digital.

    “RPP ini merupakan langkah penting dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Namun, perlu dipastikan bahwa perlindungan ini tidak hanya diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat seperti media sosial dan platform digital lainnya, tetapi juga pada PSE publik yang dikelola oleh instansi pemerintah,” kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, saat ini sudah banyak layanan digital pemerintah yang memang menargetkan pengguna usia anak, seperti aplikasi pembelajaran yang dimiliki oleh Kementerian Dikdasmen dan aplikasi wahana museum yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan.

    Maka dari itu, Kementerian PANRB mengusulkan jika regulasi terkait PSE publik tidak dapat dimasukkan dalam RPP ini, maka substansi pengaturannya dapat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintah Digital yang sedang disusun.

    “Kami memahami pentingnya efisiensi dalam regulasi. Jika PSE publik belum terakomodasi dalam RPP ini, maka pengaturannya bisa dimasukkan dalam Perpres Pemerintah Digital. Dengan demikian, regulasi ini tetap selaras dengan kebijakan transformasi digital yang sedang kita dorong di sektor pemerintahan,” tambahnya.

    Purwadi juga menegaskan bahwa mekanisme perlindungan anak dalam ekosistem digital harus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, tanpa perlu membentuk institusi baru.

    “Kami melihat bahwa sinergi antar-kementerian dan lembaga sangat penting untuk keberhasilan regulasi ini. Pembentukan lembaga baru justru berisiko menambah beban anggaran dan mengurangi fleksibilitas kebijakan. Oleh karena itu, optimalisasi koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi ini,” pungkas dia.

    Dengan langkah-langkah ini, Kementerian PANRB berharap regulasi yang disusun dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di dunia digital, serta memperkuat ekosistem transformasi digital nasional yang inklusif dan aman.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PANRB-UID kolaborasi kembangkan kompetensi ASN

    Kementerian PANRB-UID kolaborasi kembangkan kompetensi ASN

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat bertemu Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (21/02/2025). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Kementerian PANRB-UID kolaborasi kembangkan kompetensi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) bersinergi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

    “Transformasi tata kelola ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan efisien. Terutama pada Astacita 7, yang mengamanatkan transformasi digital pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, serta mengembangkan smart-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Purwadi menjelaskan transformasi tata kelola merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Dalam konteks ini, manajemen talenta dan transformasi digital pemerintah menjadi fokus utama untuk memastikan keberlangsungan dan kesinambungan arah pembangunan transformasi tata kelola,” ungkapnya.

    Dia juga menjelaskan bukan hanya dalam hal pengembangan strategi transformasi digital, UID diharapkan dapat berkontribusi juga mentransformasikan paradigma pemerintahan menuju governance 5.0. Salah satu langkah yang dapat diupayakan adalah melalui dukungan pada peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) di Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan memastikan kurikulum relevan dengan tantangan zaman serta strategi pembangunan nasional.

    “UID memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam merancang pola pengembangan talenta ASN digital dan budaya digital, melalui masukan kebijakan dan riset ilmiah yang relevan,” jelas Purwadi.

    Sementara itu, Wakil Ketua UID Suyoto mengatakan pengembangan kompetensi berpengaruh terhadap perubahan atau pola pikir mindset ASN. Menurutnya, dengan adanya peningkatan kualitas SDM ASN tersebut setiap kebijakan yang dibuat bisa bermanfaat bagi masyarakat.

    “Saya atas nama UID tentu sangat senang dan berterima kasih. Kami juga akan sangat senang menjadi kawan untuk Kementerian PANRB melanjutkan kolaborasi ini,” pungkas Suyoto.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News