Sambut 2026, Menteri serta Wakil Menteri PAN dan RB Ajak ASN Terus Berikan Layanan Sepenuh Hati
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Menutup 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PAN dan RB Purwadi Arianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menyambut 2026, Menteri Rini mengajak
ASN
untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan kinerja yang berdampak, serta membangun birokrasi yang semakin adaptif dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
“Tahun baru selalu menjadi momen yang tepat untuk berhenti sejenak, merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, serta menata langkah ke depan dengan lebih jernih dan penuh harapan,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (1/1/2026).
Dia merinci, sepanjang 2025, berbagai agenda strategis
reformasi birokrasi
telah dijalankan, mulai dari penguatan sistem
merit
dan manajemen ASN, percepatan transformasi digital pemerintah, penguatan akuntabilitas, hingga peningkatan kualitas
pelayanan publik
yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Seluruh capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari peran aktif dan dedikasi ASN di berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar kebijakan, melainkan perubahan cara kerja dan pola pikir. ASN telah menunjukkan upaya nyata untuk bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil,” ucap Rini.
Ia pun mengajak seluruh ASN untuk menyambut 2026 dengan optimisme dan semangat baru seraya menjaga konsistensi kinerja, memperkuat sinergi, dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan publik yang berkualitas.
Sementara itu, Wakil Menteri PAN dan RB Purwadi Arianto menegaskan signifikansi internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Nilai tersebut, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.
Purwadi menilai, momentum akhir tahun menjadi waktu yang tepat bagi ASN untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dijalankan serta menyiapkan langkah perbaikan ke depan.
“Pada 2026, mari melangkah dengan semangat memberikan yang terbaik, saling menguatkan, dan bekerja secara konsisten untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan senantiasa mengiringi setiap langkah kita,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Purwadi Arianto
-
/data/photo/2026/01/01/6955e60d76151.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sambut 2026, Menteri serta Wakil Menteri PAN dan RB Ajak ASN Terus Berikan Layanan Sepenuh Hati Nasional 1 Januari 2026
-

Bahas Usulan Kenaikan Gaji ASN 2026, MenPAN RB Temui Menkeu Purbaya
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026.
Pantauan Beritasatu.com, Rini tiba di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan didampingi Wakil Menteri PAN RB, Purwadi Arianto. Kepada wartawan, Rini membenarkan bahwa salah satu topik utama pertemuan adalah pembahasan kenaikan gaji ASN tahun depan.
“Macam-macam yang dibahas, banyak pekerjaan rumah saya dengan Pak Menteri Purbaya. Salah satunya memang usulan kenaikan gaji ASN 2026,” ujar Rini.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan terkait pengajuan kenaikan gaji ASN. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menelaah usulan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
“Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (20/11/2025).
Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ASN telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.
Dalam perpres tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diarahkan untuk menjaga daya beli aparatur negara sekaligus mendukung kinerja birokrasi.
-

Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025
Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.
Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.
“Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.
“Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.
Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.
Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).
“Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.
“Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.
“Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.
Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.
“Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.
Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)
-

Wamen PANRB: Tata kelola administrasi publik RI miliki fondasi kuat
“Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan tata kelola administrasi publik Indonesia memiliki fondasi kuat berdasarkan peringkat Blavatnik Index of Public Administration (BIPA).
BIPA merupakan indeks yang mengukur kualitas dan kapasitas administrasi publik di 120 negara. Berdasarkan publikasi tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-38 di dunia dan kedua di ASEAN dengan skor lebih kurang 0,61 dari skala 0.00–1.00.
“Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,” kata Purwadi dalam acara National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu.
Dengan indeks itu, Indonesia diyakini memiliki modal penting melangkah lebih jauh. Namun, dia mengingatkan, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan publik yang konsisten dan dipercaya masyarakat.
Di tengah tantangan yang kian kompleks, pengembangan kompetensi menjadi keharusan. ASN diingatkan untuk adaptif terhadap teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, serta mengasah kemampuan nonteknis, seperti komunikasi, empati, dan pola pikir global.
“Kesenjangan kompetensi harus diatasi melalui peningkatan kapasitas yang lebih terarah. ASN perlu dibekali literasi digital yang kuat, kemampuan bekerja responsif, serta keterampilan berinteraksi dalam lingkungan yang semakin dinamis,” ucapnya.
Purwadi lebih lanjut mengatakan tantangan birokrasi ke depan menuntut ASN untuk menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik teknis, manajerial, sosial budaya, maupun digitalisasi.
Di samping itu, dia mengingatkan bahwa Undang-Undang ASN mewajibkan aparatur untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi.
Menurut dia, pengembangan kompetensi tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak meninggalkan pola egosentrisme dan bergerak menuju sistem yang kolaboratif.
“Setiap instansi memiliki keterbatasan. Jika kita tetap bergerak dalam pola egosystem, hasilnya akan terfragmentasi dan tidak pernah mampu mengejar dinamika perubahan yang begitu cepat dan dinamis,” ucapnya.
Purwadi menegaskan, masa depan birokrasi Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Dalam hal ini, kompetensi ASN dinilai memiliki peran penting dan penguatannya merupakan keniscayaan.
“Saya mengajak kita semua untuk benar-benar meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak. Tidak ada instansi yang mampu membangun aparatur unggul hanya dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergerak sebagai ecosystem,” katanya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5237837/original/099298800_1748623603-WhatsApp_Image_2025-05-30_at_23.42.08.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah-DPR Sepakati Hal Ini Terkait Layanan Haji dan Umrah – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memperkuat layanan haji dan umrah. Keputusan ini disetujui pada Rapat Paripuna DPR saat pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomoe 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Selasa (26/8/2025) kemarin.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, pengesahan RUU menjadi UU tersebut sebagai upaya strategis penguatan kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menunjuk enam menteri sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.
Keenam Menteri yang ditunjuk yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum.
“Penunjukan enam menteri ini menunjukkan bahwa pembahasan RUU Haji dan Umrah bukan hanya terkait aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, transportasi, keuangan, hukum, tata kelola organisasi, SDM Aparatur, dan pelayanan publik,” kata Purwadi, Rabu (27/8/2025).
Dalam konteks akselerasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah, Kementerian PANRB berperan memberikan dukungan pada aspek tata kelola, kelembagaan dan SDM Aparatur agar transformasi pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah dapat berjalan efektif. Pembahasan RUU tersebut membawa beberapa perubahan substansi penting.
-
/data/photo/2025/08/07/68947eff76f1b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Nasional 7 Agustus 2025
Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.
Menurutnya, aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi memainkan peran penting sebagai mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
“Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Purwadi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).
Pasalnya, kata dia, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat audiensi dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Riau, Kamis.
Karena itu, ia mendorong para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau sebagai penggerak perubahan, untuk berpartisipasi mendukung program prioritas Presiden.
Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya.
Saat ini, pemerintah bukan membangun sebuah program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
Di sisi lain, tantangan megatren, seperti persaingan sumber daya alam (SDA), perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, dan dinamika demografi global, terjadi begitu cepat.
Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif, mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan di lintas sektor.
Purwadi mengatakan, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik terpenting dalam Asta Cita Presiden, yang diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang fokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip
human-centered
, digital, proses sederhana, dan kolaborasi lintas sektor.
Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.
“Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN, dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ucap Purwadi.
Menurutnya, rekrutmen yang berkualitas akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang responsif.
Dalam audiensi tersebut, Purwadi mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau. Salah satunya adalah rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori baik atau mendapat predikat B.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
Capaian selanjutnya adalah terdapat 6 dari 12 daerah di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Purwadi juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Riau dalam merespons terhadap program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Adapun topik laporan paling banyak diterima adalah perihal infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum.
Menurut Purwadi, diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif.
Pencapaian lain yang diapresiasi oleh Purwadi adalah enam inovasi Pemprov Riau yang berhasil masuk Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023.
Ia berharap, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.
Purwadi berpesan, budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. Artinya, mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan karena di situlah negara hadir dan dirasakan.
Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan bukan hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat merasa dilayani, dimudahkan, dan hak mereka dihargai.
“Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” tegas Zulkifli.
Melalui kunjungan Purwadi kali ini, diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat dijadikan percontohan dalam transformasi pelayanan publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Wamen PANRB: MPP Bandarlampung perlu tingkatkan SDM dan kapasitas
Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandarlampung perlu meningkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pelayanan publik untuk memaksimalkan layanan.
“Saya melihat layanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bandarlampung sudah cukup baik, karena tertata dengan baik, nyaman. Dan fasilitasnya pun cukup baik, ini bisa mendukung reformasi birokrasi yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan meski telah memiliki pelayanan yang baik namun, Mal Pelayanan Publik Bandarlampung perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan.
“Selain itu tinggal melengkapi beberapa layanan dan instansi yang belum masuk ke mal pelayanan publik. Tapi semangat pelayanan yang sudah dilakukan disini kami apresiasi, karena dapat melayani masyarakat dengan baik. Sehingga layanan publik bisa dilakukan dengan maksimal,” katanya.
Dia melanjutkan pihaknya pun melakukan pengawasan serta evaluasi terkait kolaborasi berbagai pihak di mal pelayanan publik tersebut, dan sistem pelayanan publik yang sudah terdigitalisasi telah berjalan di Mal Pelayanan Publik Bandarlampung.
“Tapi memang pelayanan publik disini masih perlu sosialisasi lagi agar semakin luas. Namun secara keseluruhan layanannya sudah banyak dilakukan, sehingga nanti harapannya layanan publik berjalan beriringan dengan kapasitas sumber daya manusia yang semakin baik,” ucap dia.
Ia menjelaskan Mal Pelayanan Publik Bandarlampung yang sudah menerapkan sistem terintegrasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dapat menjadi contoh pelaksanaan pelayanan publik di mal pelayanan publik lainnya.
“Dan ini menjadi salah satu tempat pelayanan publik dengan standar kualitas pelayanan baik. Saya berharap ke depan akan lebih baik lagi,” tambahnya.
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Wamen PANRB:Peningkatan kualitas SDM 3T perluas digitalisasi layanan
Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat memperluas pelaksanaan digitalisasi layanan publik.
“Strategi ke depan untuk memperluas digitalisasi layanan publik di berbagai daerah salah satunya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia disana,” ujar Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan kemudian pihaknya akan melihat pola sistem yang berjalan, dan mengintegrasikannya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Digitalisasi layanan publik ini merupakan sebuah keharusan, jadi perlu juga melihat kolaborasi antar instansi untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses digitalisasi layanan publik,” katanya.
Dia menjelaskan untuk mengatasi kendala yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar salah satunya yang terkendala sinyal internet ataupun masuk daerah blank spot, maka pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk penyediaan fasilitas pendukung.
“Dengan teknologi yang terus berkembang, program-program dan kebijakan perlu beradaptasi juga. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dilatih supaya berkualitas. Dan harus memanfaatkan secara maksimal juga mal pelayanan publik (MPP) yang sudah ada,” ucap dia.
Ia melanjutkan dengan adanya ini, maka nantinya berbagai pelayanan di berbagai instansi khususnya pelayanan satu atap seperti Samsat dapat dengan mudah berjalan untuk melayani masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Sehingga dengan berjalannya ini masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa dengan mudah, nyaman, dan cepat mengakses layanan pemerintah. Serta ke depannya pelayanan publik pun bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

