Xcloud.id

Tag: Purwadi Arianto

  • Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

    Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

    Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

    Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

    “Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

    “Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

    Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

    “Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

    “Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

    “Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

    “Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

    Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

    “Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

    Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

  • Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.

    Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”

    Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.

    Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.

    Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.

    Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,

    “Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”

    Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]

  • Pemerintah-DPR Sepakati Hal Ini Terkait Layanan Haji dan Umrah – Page 3

    Pemerintah-DPR Sepakati Hal Ini Terkait Layanan Haji dan Umrah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memperkuat layanan haji dan umrah. Keputusan ini disetujui pada Rapat Paripuna DPR saat pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomoe 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Selasa (26/8/2025) kemarin.

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, pengesahan RUU menjadi UU tersebut sebagai upaya strategis penguatan kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menunjuk enam menteri sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

    Keenam Menteri yang ditunjuk yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum.

    “Penunjukan enam menteri ini menunjukkan bahwa pembahasan RUU Haji dan Umrah bukan hanya terkait aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, transportasi, keuangan, hukum, tata kelola organisasi, SDM Aparatur, dan pelayanan publik,” kata Purwadi, Rabu (27/8/2025).

    Dalam konteks akselerasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah, Kementerian PANRB berperan memberikan dukungan pada aspek tata kelola, kelembagaan dan SDM Aparatur agar transformasi pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah dapat berjalan efektif. Pembahasan RUU tersebut membawa beberapa perubahan substansi penting.

     

  • Audiensi dengan Kapolda Riau, Wakil Menteri PAN-RB Tanam Pohon

    Audiensi dengan Kapolda Riau, Wakil Menteri PAN-RB Tanam Pohon

    Pekanbaru –

    Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Purwadi Arianto, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Riau. Di sela-sela kunjungan kerja tersebut, Purwadi Arianto juga melakukan audiensi di Polda Riau dan menanam pohon.

    Wamen Purwadi Arianto tiba di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, pada Kamis (7/8/2025) pukul 14.00 WIB siang tadi. Kedatangan Purwadi disambut Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

    Sebelum menuju ruang kerja Kapolda, Irjen Herry Heryawan mengajak Purwadi Arianto untuk menanam pohon di halaman Mapolda. Penanaman pohon ini adalah ciri khas Irjen Herry saat menerima kunjungan pejabat.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyambut kedatangan Wamenpan-RB Purwadi Arianto di halaman Mapolda Riau, Kamis (7/8/2025)./Foto: dok. Polda Riau

    Purwadi dan Herry Heryawan kemudian menuju ke halaman Mapolda. Tepat di samping gerbang masuk Mapolda, Purwadi menanam pohon jenis gaharu.

    Setelah itu, jenderal bintang dua yang disapa Herimeen ini kemudian mengajak Wamen Purwadi dan rombongan menuju ke ruang kerjanya. Di sana, Wamen melakukan audiensi.

    Adapun kegiatan tersebut membahas kebijakan reformasi birokrasi, dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya yaitu gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hunian.

    Di sela-sela kunjungannya itu, Wamenpan-RB Purwadi Arianto menanam pohon Gaharu di halaman Mapolda Riau./Foto: dok. Polda Riau.

    Hadir mendampingi Wakil Menteri PANRB, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto. Sementara itu hadir dari Polisi Daerah (Polda) Riau, Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kombes Prabowo Santoso, Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Kombes Wimboko, Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, dan Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Kombes Pol Novi Irawan.

    Sebagai informasi, Irjen Herry Heryawan menjadikan penanaman pohon sebagai satu kebiasaan yang kini menjadi wajah baru di Polda Riau. Gerakan penanaman pohon ini terus ia gencarkan dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bahkan kalangan pelajar dan generasi-Z.

    Wamenpan-RB Purwadi Arianto melakukan audiensi dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan di Mapolda Riau, Kamis (7/8/2025)./Foto: dok. Polda Riau.

    Sejumlah pejabat penting yang pernah menginjakkan kaki di Mapolda Riau ikut ‘tradisi’ penanaman pohon ini, antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan masih banyak lagi.

    (mei/dhn)

  • Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Nasional 7 Agustus 2025

    Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Nasional 7 Agustus 2025

    Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
    Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. 
    Menurutnya, aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi memainkan peran penting sebagai mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. 
    “Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Purwadi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).
    Pasalnya, kata dia, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.
    Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat audiensi dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Riau, Kamis.
    Karena itu, ia mendorong para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau sebagai penggerak perubahan, untuk berpartisipasi mendukung program prioritas Presiden.
    Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya.
    Saat ini, pemerintah bukan membangun sebuah program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
    Di sisi lain, tantangan megatren, seperti persaingan sumber daya alam (SDA), perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, dan dinamika demografi global, terjadi begitu cepat.
    Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif, mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan di lintas sektor.
    Purwadi mengatakan, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik terpenting dalam Asta Cita Presiden, yang diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.
    Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang fokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip
    human-centered
    , digital, proses sederhana, dan kolaborasi lintas sektor.
    Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.
    “Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN, dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ucap Purwadi.
    Menurutnya, rekrutmen yang berkualitas akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang responsif.
    Dalam audiensi tersebut, Purwadi mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau. Salah satunya adalah rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori baik atau mendapat predikat B.
    Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
    Capaian selanjutnya adalah terdapat 6 dari 12 daerah di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 
    Purwadi juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Riau dalam merespons terhadap program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
    Adapun topik laporan paling banyak diterima adalah perihal infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum.
    Menurut Purwadi, diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif.
    Pencapaian lain yang diapresiasi oleh Purwadi adalah enam inovasi Pemprov Riau yang berhasil masuk Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023.
    Ia berharap, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.
    Purwadi berpesan, budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. Artinya, mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan karena di situlah negara hadir dan dirasakan.
    Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan bukan hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat merasa dilayani, dimudahkan, dan hak mereka dihargai.
    “Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” tegas Zulkifli.
    Melalui kunjungan Purwadi kali ini, diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau.
    Sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat dijadikan percontohan dalam transformasi pelayanan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen PANRB: MPP Bandarlampung perlu tingkatkan SDM dan kapasitas

    Wamen PANRB: MPP Bandarlampung perlu tingkatkan SDM dan kapasitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandarlampung perlu meningkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pelayanan publik untuk memaksimalkan layanan.

    “Saya melihat layanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bandarlampung sudah cukup baik, karena tertata dengan baik, nyaman. Dan fasilitasnya pun cukup baik, ini bisa mendukung reformasi birokrasi yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan meski telah memiliki pelayanan yang baik namun, Mal Pelayanan Publik Bandarlampung perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan.

    “Selain itu tinggal melengkapi beberapa layanan dan instansi yang belum masuk ke mal pelayanan publik. Tapi semangat pelayanan yang sudah dilakukan disini kami apresiasi, karena dapat melayani masyarakat dengan baik. Sehingga layanan publik bisa dilakukan dengan maksimal,” katanya.

    Dia melanjutkan pihaknya pun melakukan pengawasan serta evaluasi terkait kolaborasi berbagai pihak di mal pelayanan publik tersebut, dan sistem pelayanan publik yang sudah terdigitalisasi telah berjalan di Mal Pelayanan Publik Bandarlampung.

    “Tapi memang pelayanan publik disini masih perlu sosialisasi lagi agar semakin luas. Namun secara keseluruhan layanannya sudah banyak dilakukan, sehingga nanti harapannya layanan publik berjalan beriringan dengan kapasitas sumber daya manusia yang semakin baik,” ucap dia.

    Ia menjelaskan Mal Pelayanan Publik Bandarlampung yang sudah menerapkan sistem terintegrasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dapat menjadi contoh pelaksanaan pelayanan publik di mal pelayanan publik lainnya.

    “Dan ini menjadi salah satu tempat pelayanan publik dengan standar kualitas pelayanan baik. Saya berharap ke depan akan lebih baik lagi,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB:Peningkatan kualitas SDM 3T perluas digitalisasi layanan

    Wamen PANRB:Peningkatan kualitas SDM 3T perluas digitalisasi layanan

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat memperluas pelaksanaan digitalisasi layanan publik.

    “Strategi ke depan untuk memperluas digitalisasi layanan publik di berbagai daerah salah satunya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia disana,” ujar Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan kemudian pihaknya akan melihat pola sistem yang berjalan, dan mengintegrasikannya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

    “Digitalisasi layanan publik ini merupakan sebuah keharusan, jadi perlu juga melihat kolaborasi antar instansi untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses digitalisasi layanan publik,” katanya.

    Dia menjelaskan untuk mengatasi kendala yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar salah satunya yang terkendala sinyal internet ataupun masuk daerah blank spot, maka pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk penyediaan fasilitas pendukung.

    “Dengan teknologi yang terus berkembang, program-program dan kebijakan perlu beradaptasi juga. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dilatih supaya berkualitas. Dan harus memanfaatkan secara maksimal juga mal pelayanan publik (MPP) yang sudah ada,” ucap dia.

    Ia melanjutkan dengan adanya ini, maka nantinya berbagai pelayanan di berbagai instansi khususnya pelayanan satu atap seperti Samsat dapat dengan mudah berjalan untuk melayani masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

    “Sehingga dengan berjalannya ini masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa dengan mudah, nyaman, dan cepat mengakses layanan pemerintah. Serta ke depannya pelayanan publik pun bisa berjalan optimal,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB: Reformasi birokrasi di Lampung berjalan efektif

    Wamen PANRB: Reformasi birokrasi di Lampung berjalan efektif

    Harapannya masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik juga di daerah

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto memastikan reformasi birokrasi di Provinsi Lampung berjalan efektif, nyata dan berdampak bagi masyarakat.

    “Kunjungan ke Provinsi Lampung hari ini adalah memastikan salah satunya adalah reformasi birokrasi disini, sudah berjalan dengan nyata serta berdampak kepada masyarakat luas,” ujar Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan dirinya pun akan melihat bagaimana jalannya pelayanan publik di lapangan sebagai salah satu bentuk terciptanya reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik di daerah.

    “Kami juga ingin melihat bagaimana pelayanan publik berjalan di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip seperti keterbukaan, inklusif, keterpaduan, kenyamanan, efektif, dan efisien bagi masyarakat,” katanya.

    Dia menjelaskan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik tersebut harus sudah terwujud di daerah salah satunya di Lampung, sehingga pelayanan publik bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yakni tidak berbelit, efektif, efisien, nyaman.

    “Dalam kegiatan hari ini kami juga akan melakukan pengawasan serta evaluasi, sehingga pelayanan publik dapat dipastikan selalu berjalan dengan baik. Ke depan apa yang sudah berjalan baik ini, bisa berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menurut dia, tentunya evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang sudah ditetapkan dan berfondasi atas apa yang dibutuhkan serta diharapkan masyarakat.

    “Harapannya masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik juga di daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri 

    Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri 

    Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa reformasi birokrasi oleh Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri dapat membentuk wajah Polri yang humanis karena layanan lalu lintas adalah layanan kepolisian yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.

    “Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui pengawasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi Digital SDM,” kata Purwadi dalam Rapat Kerja Teknis Korlantas Polri 2025 di Jakarta, Jumat.

    Purwadi lantas menjabarkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Korlantas Polri dalam kerangka kota cerdas atau smart city.

    Pendekatan berbasis komunitas dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan dukungan teknologi dan analisis data. Dengan demikian, intervensi di lapangan tidak hanya responsif terhadap kejadian, tetapi juga preventif dan strategis melalui pemetaan risiko serta optimalisasi sumber daya.

    Smart city juga memerlukan strategi patroli kepolisian yang mengandalkan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

    Era digital juga menuntut Korlantas untuk mengoptimalkan peran dalam orkestrasi data lalu lintas. Selain itu, Korlantas harus proaktif dalam pengamanan dan pengaturan simpul transportasi strategis.

    Wamen PANRB mengatakan bahwa Korlantas bisa menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas dengan memperkuat infrastruktur digital dan interoperabilitas data antarinstansi.

    Dengan mengedepankan interoperabilitas data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti, menurut dia, Polri dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city.

    “Semua hal tersebut, akan makin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden untuk menjadikan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui peran polisi yang humanis,” tegasnya.

    Purwadi juga menekankan agar kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perbaikan secara internal pelayanan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diimplementasikan secara konsisten.

    “Langkah-langkah ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 71.336 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi 2024 Kementerian Agama, Senin (26/5/2025). PPPK tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama (Kemenag).

    Adapun, PPPK ini berasal dari satuan kerja Kemenag seluruh Indonesia, pusat maupun daerah. Kelulusan PPPK Kementerian Agama Formasi 2024 ini mencapai 99,92 % dari jumlah 89.781 formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menteri Nasaruddin Umar mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Dia berpesan agar PPPK dapat menjadi ASN Kementerian Agama yang berkepribadian bersih, berperilaku dan berkomunikasi yang baik di kehidupan sehari-hari, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain.

    “Sebagai bagian dari Kementerian Agama, PPPK harus turut memahami dan mengimplementasikan Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal ini ada tiga aspek yang ditekankan, yaitu: cinta manusia kepada Tuhan, cinta sesama manusia, dan cinta kepada alam,” tegasnya.

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, dalam sambutannya, mengatakan ASN saat ini dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkomitmen terhadap etika dan integritas.

    “Birokrasi bukan soal siapa kita, tapi tentang apa yang kita wariskan melalui pelayanan,” ujarnya.

    ASN di lingkungan Kemenag pun menurutnya memiliki peran yang luas. Tidak hanya memperkuat birokrasi, namun para ASN di Kemenag dituntut untuk turut menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan moderasi dalam kehidupan sosial.

    Tak hanya seremonial, pelantikan PPPK di lingkup Kemenag juga dibarengi dengan aksi peduli lingkungan. Para PPPK terlantik diwajibkan menanam satu pohon di lingkungan kerja, satuan pendidikan keagamaan, atau rumah ibadat.

    Purwadi menyambut baik simbolisasi penanaman pohon dalam pelantikan tersebut. Langkah kecil ini menurutnya dapat merefleksikan prinsip penting bahwa pelayanan tidak hanya menyentuh manusia, tapi juga menjaga alam.

    “Inilah yang disebut ekoteologi, harmoni antara pengabdian spiritual dan tanggung jawab ekologis,” paparnya.

    (haa/haa)