Xcloud.id

Tag: Pung Nugroho Saksono

  • Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan armada kapal pengawas kelautan dan perikanan untuk mengangkut bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera.
    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, pengerahan kapal pengawas ini dilakukan karena armada tersebut memiliki kemampuan manuver yang cepat untuk menjangkau titik-titik yang masih terisolir.
    Sebanyak tujuh unit kapal pengawas dan satu pesawat survei udara juga diterjunkan untuk mempercepat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Kami kerahkan ada tujuh. Tujuh kapal dan satu pesawat airborne surveillance kita. Karena saat awal kemarin kondisinya masih ada yang belum tersentuh seperti Tamiang, Aceh Tamiang, dan kami mendahului sampai di sana,” ujar proa yang akrab disapa Ipunk itu di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025).
    Meski tujuh kapal dialihfungsikan untuk misi kemanusiaan, Ipunk memastikan operasional pengawasan laut terhadap
    illegal fishing
    dan pelanggaran lainnya tetap berjalan seperti biasa.
    Ia menegaskan bahwa jumlah armada yang dikirim ke Sumatera hanya sebagian kecil dari total kekuatan armada yang dimiliki KKP.
    “Terkait dengan bagaimana pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tegas Ipunk.
    Adapun, kapal pengawas Orca 06 ini akan membawa bantuan logistik hasil kolaborasi KKP dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kemenko Pangan, dan sejumlah mitra swasta.
    Rute pengiriman bantuan dimulai dari keberangkatan di Jakarta, menuju titik-titik pelabuhan utama di Sumatera untuk kemudian disebar ke wilayah terdampak.
    “Kami dari Muara Baru Jakarta ini kami gerakkan ke Belawan, Medan. Di sana kami loading dengan kapal-kapal kita yang sudah setelah melakukan pengiriman,” jelas Ipunk.
    Setelahnya, bantuan akan didistribusikan ke titik-titik bencana dan posko pengungsian melalui jalur darat.
    “Dari Medan, terus kemudian ada teman-teman dari darat kita ke Aceh Tamiang. Kemudian kapal ini bergerak lagi ke Lhokseumawe. Dari Lhokseumawe ada Tim Satgas kami juga di sana untuk membagi ke wilayah daratnya. Kemudian bergerak lagi ke wilayah barat, Sibolga,” papar Ipunk.
    Sementara itu, Ipunk menyebut hingga saat ini, KKP total telah menampung dan menyalurkan 159 ton bantuan logistik ke wilayah
    bencana Sumatera
    .
    Bantuan tersebut terdiri dari bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang dihimpun KemenPPPA.
    “Sampai hari ini KKP telah menerima 159 ton bahan untuk bantuan keluarga kita, rekan kita, saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara ini. Minggu kemarin sudah 108 ton. Hari ini 50 ton lebih,” ungkapnya.
    Rencananya, kapal pengangkut bantuan kloter terbaru ini akan bertolak dari Muara Baru pada Minggu (14/12/2025) pagi besok.
    “Ini hari ini kita
    loading
    , kurang lebih 50 ton. Rencana mungkin besok pagi akan bergerak. Sehingga kami masih tunggu kalau masih ada yang mau nambah,” sambungnya.
    Menteri PPPA Arifah Fauzi yang turut hadir pun mengapresiasi langkah KKP meminjamkan armadanya untuk menyalurkan bantuan tersebut.
    Khususnya, bantuan logistik yang bersifat keperluan spesifik dan mendesak bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.
    “Terima kasih kepada
    Kementerian Kelautan dan Perikanan
    yang telah membantu kami untuk menyalurkan amanah. Ini sebagian dari donasi dari keluarga besar Kementerian PPPA dan juga beberapa mitra,” ucap Arifah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera.
    Bantuan yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025) ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan 
    perempuan dan anak
    -anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk aksi penanggulangan bencana yang peduli pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
    “Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
    Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan kapal pengawas Orca 06 yang biasanya digunakan KKP untuk mengawasi perairan Indonesia.
    Selain kebutuhan pokok, KemenPPPA juga menyediakan tim dan sarana untuk pemulihan psikologis
    korban bencana
    melalui “Mobil SAPA” atau Sahabat Perempuan dan Anak di lokasi bencana.
    “Kami poskonya ada di Mobil SAPA. Mobil ini adalah mobil keliling yang dimiliki oleh Dinas P3A di beberapa provinsi. Ini digunakan untuk mereka yang butuh
    trauma healing
    atau mencari informasi terkait keluarga,” kata Arifah.
    Ia menekankan pentingnya trauma healing yang konsisten bagi korban bencana, terutama reunifikasi bagi anak-anak yang terpisah dari orangtua, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
    “Tentunya trauma healing ini enggak bisa selesai dalam sehari dua hari. Pendampingan kami akan dilakukan terus-menerus sehingga masyarakat yang membutuhkan merasa cukup,” tambahnya.
    Arifah juga menyoroti pentingnya ruang aman bagi pengungsi perempuan dan anak dari ancaman pelecehan ataupun kekerasan seksual.
    Ia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyediakan fasilitas yang ramah perempuan, termasuk tempat tidur dan toilet.
    “Kami mendorong sarana prasarana pengungsi mendapat perhatian khusus. Misalkan toilet dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya kalau bisa lebih banyak untuk perempuan. Karena perempuan menggunakan toilet waktunya lebih panjang,” jelas Arifah.
    Selain itu, skema pengungsian berbasis keluarga juga disarankan oleh Arifah untuk meminimalisasi risiko adanya kejahatan berbasis seksual kepada korban bencana.
    “Kami mendorong pengungsian ini berbasis keluarga. Jadi tidak bercampur baur, per keluarga supaya mencegah dan menghindarkan adanya kekerasan seksual dan juga perdagangan orang,” tegasnya.
    Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyebut pihaknya akan menjadi tim untuk menyalurkan dan mendistribusikan bantuan.
    “Hari ini 50 ton lebih, ada bahan makanan, beras, dan tadi Bu Menteri menyampaikan baju layak pakai serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” ujar Nugroho.
    Rencananya, kapal bantuan ini akan bergerak pada Minggu pagi dengan rute dari Muara Baru menuju Belawan Medan, dilanjutkan ke Aceh Tamiang, Lhokseumawe, hingga terakhir di Sibolga.
    Meski begitu, Ipunk memastikan bahwa proses pengamanan wilayah laut Indonesia tidak akan terganggu, meski sebagian kapal pengawas kini digunakan untuk menyalurkan bantuan.
    “Namun, kami juga koordinasi dengan Basarnas dan petugas lain. Terkait pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tambahnya.
    Kompas.com
    bersama Kitabisa membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.
    Dukungan Anda dapat disalurkan melalui tautan berikut:
    https://kitabisa.com/campaign/bantuwargataptengsibolga
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya..,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan tambak-tambak udang yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pasokan dan stabilitas rantai pasok industri udang nasional tetap terjaga.

    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera Pung Nugroho Saksono mengatakan, wilayah pesisir yang selama ini menopang produksi udang ikut terimbas bencana.

    “Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya. Satgas KKP kerja cepat agar pemulihan rantai produksi bisa segera dilakukan,” kata Pung saat menyampaikan laporan dalam kegiatan pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, Satgas telah mengarahkan armada laut dan udara, termasuk kapal pengawas dan satu pesawat patroli, membawa bantuan ke Aceh sejak 2 Desember untuk menjangkau lokasi yang masih terisolasi serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

    Pada tahap awal, KKP mendirikan posko terpadu dan menyalurkan sedikitnya 10 ton bantuan logistik ke Lhokseumawe, serta menyiapkan dapur umum bersama unsur pemerintah daerah dan relawan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

    Sebelumnya, KKP juga telah menerjunkan armada laut dan udara serta mengirim logistik bantuan ke kawasan terdampak bencana di Sumatera.

    Melalui pesawat pengawasan dan kapal patroli, kementerian mengirim 10.000 kaleng ikan olahan serta kebutuhan pokok lainnya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Banjir bandang dan longsor di Sumatera telah menimbulkan kerusakan fasilitas budidaya dan mengganggu mata pencaharian sebagian masyarakat pesisir yang menjadi tulang punggung pasokan udang nasional.

    KKP juga terus menerima dan menghimpun donasi berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan.

    Menurut Pung, Satgas berkolaborasi dengan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis KKP untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat perikanan berjalan terukur dan berkelanjutan.

    “Kami terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan di lapangan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pemulihan usaha perikanan di Sumatera karena sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

    “Selain sembako, yang mendesak adalah pakaian dan air bersih. Pemerintah menggerakkan bantuan besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat, termasuk yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspor Benih Lobster Disetop, RI Putus Kerja Sama dengan Vietnam

    Ekspor Benih Lobster Disetop, RI Putus Kerja Sama dengan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah memberlakukan moratorium ekspor benih bening lobster (BBL) imbas maraknya praktik ekspor secara ilegal.

    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyebut bahwa moratorium salah satunya telah dilakukan terhadap Vietnam dengan bentuk penghentian kerja sama budidaya lobster.

    “Pelaksanaan kegiatan moratorium sudah dilakukan. Insyaallah dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjutnya, pelaksanaan kegiatan,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah mencoba bekerja sama dengan Vietnam terkait budidaya lobster selama satu setengah tahun terakhir, tetapi hasilnya dinilai kurang baik.

    Oleh karenanya, KKP memutuskan untuk menghentikan kerja sama dan menutup keran ekspor benih bening lobster agar proses ke depannya dapat menjadi lebih baik.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono berujar bahwa kebijakan KKP telah mengarah kepada moratorium ekspor BBL secara penuh, seiring kemampuan budidaya dalam negeri yang dinilai mumpuni.

    “Sehingga tidak perlu lah diekspor-ekspor kalau bisa dimanfaatkan di sini, diproduksi di sini. Itu lebih bagus untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, lantas menjelaskan bahwa pemerintah tengah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas ekspor BBL secara ilegal.

    Menurutnya, satgas ini akan terdiri dari KKP dan elemen aparat penegak hukum seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, kepolisian, hingga kejaksaan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemberantasan penyelundupan benih lobster ilegal tengah digodok.

    Dia meminta pembudidayaan benih lobster segera ditingkatkan, menyusul pembudidayaan Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Pulau Setokok, Batam yang disebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

    “Urusan penyelundupan harus dihentikan. Kekayaan laut kita harus dijaga. Jadi Perpres terkait penyelundupan akan difinalkan,” katanya, Rabu (10/9/2025).

  • Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyinggung keberadaan nelayan pendatang dalam polemik pembangunan tanggul beton untuk dermaga pelabuhan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri KP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk proyek itu sejak 2023 serta telah melaksanakan kegiatan pembangunan sejak 2024.

    “Sudah melakukan mitigasi, sudah memberikan CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] kepada penduduk setempat sampai selesai, dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang,” kata Didit dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Didit lantas menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turun tangan untuk memitigasi persoalan lebih lanjut dengan melihat kartu tanda penduduk (KTP) nelayan di daerah tersebut.

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono memerinci bahwa hal ini berkaitan dengan penyaluran CSR maupun kompensasi kepada nelayan agar lebih tepat sasaran.

    “Dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Jadi kalau yang memang [warga] di situ, mereka akan melakukan pembiayaan sekolah anak-anaknya itu sampai lulus, sampai mungkin kuliah,” ujarnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa PT KCN telah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp26 miliar per tahun atas operasional kawasan tersebut.

    Dia memaparkan bahwa PT KCN berada dalam pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan Marunda.

    Sebelumnya, PT KCN telah memberikan klarifikasi terkait pembangunan tanggul beton yang menjadi polemik dalam beberapa waktu itu. Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menyampaikan bahwa konstruksi tanggul tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga alias pier baru.

    Konstruksi ini juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, serta disebutnya termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Widodo juga menyebut telah memiliki PKKPRL hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai. Pihaknya tengah mengkaji skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak keberadaan konstruksi tersebut.

  • DPR Cermati Anggaran Modernisasi Kapal Rp48 Triliun, Singgung Risiko Overfishing

    DPR Cermati Anggaran Modernisasi Kapal Rp48 Triliun, Singgung Risiko Overfishing

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI buka suara perihal anggaran Rp48 triliun yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk program modernisasi 1.000 kapal perikanan sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi.

    Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum menyampaikan secara terperinci mengenai hal ini, sehingga DPR juga masih akan mencermati.

    “Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal penambahan kapal belum disampaikan, ya, karena itu ada kemungkinan dananya dari utang luar negeri. Makanya kami harus cermat di sini,” katanya saat ditanya Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2025).

    Lebih lanjut, Rokhmin menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengulangi kesalahan pemberian bantuan kapal dalam kebijakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

    Hal ini berkaitan dengan kelebihan tangkap (overfishing) yang terjadi di berbagai daerah, khususnya Laut Jawa, yang mana jumlah kapal dan nelayan yang terdapat di Pantura jauh lebih banyak daripada ikan yang tersedia di laut.

    “Makanya kalau pun itu nanti diusulkan, kami akan mendorong bahwa kapal-kapal ini harus besar dan bisa beroperasi di laut-laut Natuna, di zona ekonomi eksklusif, yang selama ini dicuri oleh kapal asing. Itu yang akan kami pastikan,” terang Menteri KP era Kabinet Gotong Royong ini.

    Dengan demikian, dia menyebut bahwa dua-tiga pulau akan dapat tercapai dengan sekali dayung, yakni mendayagunakan sumber ikan yang selama ini dicuri sekaligus mengusir nelayan asing.

    Ketika ditanya perihal perkiraan skema realisasi program modernisasi kapal ini, Rokhmin menyebut ada kemungkinan BUMN akan terlibat mengingat masifnya dana yang digelontorkan pemerintah.

    “Karena seperti diketahui kalau kementerian kan sifatnya untuk membangun infrastruktur, kemudian membangun regulasi dan sumber daya manusia. Namun, begitu ada working capital Rp40 triliun ke atas, sangat boleh jadi harus ditangani BUMN di bawah Danantara,” pungkasnya.

    Ditemui terpisah usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Wakil Menteri KP Didit Herdiawan tak memberikan tanggapan saat ditanya perihal realisasi program pemerintah tersebut. Demikian pula dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP yakni Pung Nugroho Saksono.

    Adapun, rencana modernisasi 1.000 kapal perikanan ini tercantum dalam paparan program perluasan kesempatan kerja di sektor kelautan dan perikanan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemarin.

    Airlangga berujar bahwa program modernisasi kapal ini juga menjadi salah satu siasat utama pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, bersamaan dengan program prioritas lainnya yang dijalankan.

    “Program modernisasi kapal ini ada seribu kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Secara terperinci, anggaran tersebut akan dikucurkan untuk 1.000 unit kapal berukuran 30 GT (gross tonage) yang terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Selain itu, terdapat pula 200 unit masing-masing untuk kapal berukuran 150 GT dan 200 GT, sebanyak 170 unit kapal 300 GT, sejumlah 10 unit kapal 600 GT, serta 2 unit kapal 2.000 GT untuk pelaku usaha Eksisting BUMN/Jaladri.

  • 6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengungkapkan alasan mengapa tanggul beton dibangun di daratan sampai tengah laut Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).
    Pung menjelaskan bahwa tanggul beton dibangun untuk
    breakwater
    pada kolam labuh.
    Hal tersebut disampaikan Pung saat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR dan Kementerian KKP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    “Kami tanyakan juga, kenapa itu sampai dipagar beton. Mereka nanti untuk
    breakwater
    , Bapak. Nah,
    breakwater
    itu nanti untuk kolam labuhnya,” ujar Pung.
    Pung memaparkan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang membangun tanggul beton di laut tersebut sudah berdiri sejak tahun 2006, di mana mereka bergerak di bidang usaha kepelabuhan, yang didirikan melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama bersama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
    Dia menjelaskan bahwa PT KBN tersebut merupakan anggota holding BUMN Danareksa, sedangkan PT KCN sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan, serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan.
    “Artinya dalam hal ini satu perizinan PKKPRL harus ada, dan kemudian untuk pelayanan publik gitu, Pak,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan mengeluhkan pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi tempat bongkar muat batu bara curah.
    Keberadaan pagar beton itu disebut mengganggu bagan atau alat penangkapan ikan milik nelayan.
    Ikan hasil tangkapan para nelayan disebut berkurang sejak adanya pagar beton tersebut.
    “Yang terdampak di bangunan beton baru ini ada 10 bagan, karena dampaknya limbah batu bara dan getaran paku bumi itu ikan pada kabur ke tengah (laut),” kata seorang nelayan, Ending (50), bukan nama sebenarnya, kepada Kompas.com di Cilincing, Jumat (22/8/2025).
    Ending mengatakan bahwa sebelum pagar beton dibangun, ikan hasil tangkapannya bisa mencapai berton-ton setiap hari.
    Namun, sejak adanya beton laut, para nelayan hanya mampu menangkap puluhan kilogram ikan per hari.
    Pada Mei 2025, Kompas.com telah mengamati pembangunan pagar beton di lokasi.
    Saat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing terlihat pagar beton masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, pembangunan pagar beton itu diperkirakan telah mencapai panjang tiga kilometer, menjorok dari daratan ke tengah laut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP Buka Suara soal Tanggul Beton Cilincing, Akui Sudah Kantongi Izin

    KKP Buka Suara soal Tanggul Beton Cilincing, Akui Sudah Kantongi Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui Tanggul Beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, telah mengantongi izin dari pemerintah pusat.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan tanggul beton yang berdiri membentang di pesisir Cilincing sepanjang 2–3 kilometer itu telah memperoleh izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Untuk diketahui, PKKPRL merupakan izin administratif yang diterbitkan oleh KKP untuk memastikan kegiatan yang dilakukan di ruang laut Indonesia sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan yang berlaku.

    “Sudah ada izin PKKPRL-nya dari KKP [terkail tanggul beton di Cilincing],” kata pria yang akrab disapa Ipung kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

    Namun, Ipung memastikan bahwa tanggul beton di pesisir Cilincing itu bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall. “Bukan [proyek Giant Sea Wall],” imbuhnya.

    Dewan Pembina DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Utara Muhammad sebelumnya mengatakan bahwa beton yang berdiri di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, merupakan milik anak usaha dari PT Karya Teknik Utama, yakni PT Karya Citra Nusantara.

    Adapun, PT Karya Teknik Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri galangan kapal.

    “Itu beton milik PT Karya Citra Nusantara, anak perusahaan KTU [Karya Teknik Utama],” kata Muhammad kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

    Dia menuturkan bahwa tanggul beton tersebut telah mengantongi izin pusat. Kendati demikian, keberadaan beton tersebut telah mengganggu kegiatan nelayan pesisir. Sebab, nelayan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses keluar dan masuk.

    “Akses keluar dan masuk lebih jauh, karena diperuntukkan untuk pengurukan dermaga mereka,” ungkapnya.

    Di samping itu, tanggul beton tersebut juga berpotensi merugikan nelayan karena mengubah akses keluar-masuk muara. Meski kerugian ekonomi belum dapat dihitung secara pasti, dampak dari tanggul beton terhadap operasional harian nelayan sudah mulai terasa.

    “Kerugian secara pasti belum bisa dihitung, yang jelas nelayan pasti dirugikan karena akan lebih jauh untuk keluar/masuk muara. Dan itu secara otomatis menambah cost setiap pulang atau pergi melautnya,” bebernya.

    Seperti diketahui, media sosial dihebohkan dengan video tanggul beton yang berdiri memajang di pesisir Cilincing yang menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas sekitar 2—3 kilometer.

    “Tanggul beton di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas, ini kurang lebih ada dua hingga tiga kilometer panjangnya. Jadi awalnya perlintasan nelayan, sehingga nelayan kesulitan lagi untuk mencari ikan, dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” demikian kata seseorang di balik video tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, tim Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta telah melakukan inspeksi lapangan terkait pengaduan masyarakat kegiatan reklamasi di wilayah Cilincing oleh PT Karya Teknik Utama pada 22 April 2025.

    Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa PT Karya Teknik Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri galangan kapal, tepatnya berlokasi di Jalan Marunda Pulo Nomor 1 Kelurahan Cilincing.

    Kemudian, PT Karya Teknik Utama telah mengantongi dokumen PKKPRL dengan Nomor 11092310513100009 tanggal 11 September 2023 untuk kegiatan Industri Galangan Kapal seluas 12,71 hektare.

    Selain itu, juga ada PKKPRL dengan Nomor 22112410513100003 tanggal 22 November 2024 untuk kegiatan Industri Galangan Kapal seluas 15.29 hektare. Serta, perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Pembangunan terminal Khusus PB UMKU No. 812011722133800290001 dengan KBLI 30111-Industri Kapal dan Perahu.

    Lebih lanjut, tim juga melakukan pengambilan data spasial berupa foto udara mengunakan drone di area dermaga PT Karya Teknik Utama, kegiatan pembangunan dermaga masih berada di area PKKPRL.

    Di samping itu, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta juga melakukan pemanggilan Pimpinan PT Karya Utama Teknik pada Kamis (23/4/2025) di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta terkait adanya pengaduan dari masyarakat.

    Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pelabuhan Marunda Center PT Karya Utama Teknik, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut.

  • Imbas Pagar Beton Pesisir Cilincing, Nelayan Cuma Dapat Rp 50.000 Usai Melaut Seharian Megapolitan 22 Agustus 2025

    Imbas Pagar Beton Pesisir Cilincing, Nelayan Cuma Dapat Rp 50.000 Usai Melaut Seharian Megapolitan 22 Agustus 2025

    Imbas Pagar Beton Pesisir Cilincing, Nelayan Cuma Dapat Rp 50.000 Usai Melaut Seharian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah nelayan mengeluhkan pendapatannya menurun dratis imbas aktivitas bongkar muat batu bara curah di pagar beton pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara.
    Salah seorang nelayan, Boy (30), bukan nama sebenarnya, mengatakan, sebelum ada pagar beton, pendapatannya bisa mencapai Rp 3-5 juta per hari.
    Namun, kini, penghasilannya dari melaut seharian hanya dihargai sekitar Rp 50.000.
    “Dampaknya, penghasilan berkurang, tadinya penghasilan cukup, jadinya tidak cukup,” ujar Boy saat diwawancarai di Cilincing, Jumat (22/8/2025).
    Boy menyebut, kini ia hanya mampu menangkap ikan beseng yang harganya cuma sekitar Rp 1.000 per kilogram.
    “Sebelum adanya dermaga (pagar beton) ini, bisa dapat ikan cekong, tembang putih, teri, cumi, banyak macam-macam,” kata Boy.
    Boy mengatakan, akibat aktivitas bongkar muat batu bara itu, air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing disebut tercemar limbah. Apalagi, sebagian area pagar beton juga dijadikan tempat penampungan pasir.
    Alhasil, air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak.
    Padahal, terdapat bagan atau alat penangkapan ikan milik nelayan di sekitar pagar beton tersebut.
    Sebelumnya, pada Mei 2025,
    Kompas.com
    telah mengamati pembangunan pagar beton di lokasi.
    Saat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing terlihat pagar beton masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, pembangunan pagar beton itu diperkirakan telah mencapai panjang tiga kilometer, menjorok dari daratan ke tengah laut.
    Terdapat tiga pagar beton dengan panjang yang sama. Ketiganya beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Adapun Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono sebelumnya mengatakan, pagar beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sudah memiliki izin lengkap.
    Sehingga, KKP tidak melakukan tindakan penanganan dengan adanya pagar di perairan tersebut.
    “Perizinan sudah lengkap semuanya, dalam hal ini karena sudah lengkap semuanya, KKP tidak bisa ambil tindakan,” ujar Pung dalam konferensi pers penanganan ilegal fishing yang disiarkan daring pada Selasa (20/5/2025).
    “Jadi kita pastikan ketika mereka ilegal, tidak ada izin, baru kita bisa masuk, kita lakukan tindak lanjut,” tegasnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto mengatakan, aduan masyarakat soal pagar di perairan Marunda tersebut sudah direspons.
    Tim dari KKP sudah turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung seperti apa pagar beton yang dimaksud beserta perizinannya.
    Dari hasil pemeriksaan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang benar ada pagar beton di perairan Marunda.
    “Dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada,” tutur Sumono.
    “Jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari KKP, sudah juga ada nomor izin perusahaannya, sudah ada Amdal dan izin lingkungan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP merampungkan penyidikan kasus penyelundupan 5.400 telur penyu

    KKP merampungkan penyidikan kasus penyelundupan 5.400 telur penyu

    Proses penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak, usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu, yang merupakan hasil operasi pengawasan di Pelabuhan Kapet Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan tuntasnya proses penyidikan kasus itu merupakan wujud komitmen pihaknya dalam penegakan hukum, khususnya terhadap perlindungan spesies ikan dilindungi.

    “Proses penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak, usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU (jaksa penuntut umum),” kata Ipunk dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan rampungnya penyidikan ditandai dengan proses penyerahan tersangka inisial MU dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Selasa (12/8).

    Ipunk menjabarkan tersangka yang diserahkan berinisial MU, merupakan satu dari dua pelaku penyelundupan yang ditangkap pada operasi bersama Stasiun PSDKP Pontianak dengan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XII/I-I Singkawang Kodam Tanjungpura, di salah satu pusat perbelanjaan di Singkawang, Kalimantan Barat pada 12 Juli 2025.

    “Satu orang tersangka telah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, sementara pelaku lainnya merupakan oknum TNI AD yang penyidikannya menjadi kewenangan Pomdam XII//TPR,” ujar Ipunk.

    Kepala Stasiun PSDKP Pontianak Bayu Yuniarto Suharto menambahkan, selain tersangka, beberapa barang bukti yang turut diserahkan ke JPU, di antaranya berupa dua buah handphone milik tersangka MU,⁠ 150 butir telur penyu hasil penyisihan dari total 5.400 butir telur penyu, serta satu buah flash disk berisikan video dan foto aktivitas tersangka di atas KMP Bahtera Nusantara 03.

    “Setelah diserahkannya tersangka, JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap persidangan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak,” ujar Bayu.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya perlindungan spesies ikan dilindungi untuk keberlanjutan ekologi.

    Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk terus melaksanakan pengawasan spesies ikan dilindungi, termasuk penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang merupakan jalur tikus aksi penyelundupan telur penyu lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.