Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut hubungannya dengan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani baik-baik saja menjadi sorotan.

    Ucapan itu dinilai bertolak belakang dari kenyataan.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan nyatanya Megawati selaku Ketua Umum PDIP telah memecat Jokowi dari kader PDIP.

    “Klaim Jokowi, khususnya dengan Megawati, tampaknya bertolak belakang dengan realitas sebenarnya. Sebab, kalau hubungannya baik-baik saja, tentu Megawati tidak memecat Jokowi sebagai kader PDIP dengan tidak hormat,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025).

    Jamiluddin mengatakan indikasi lainnya juga terlihat dari Megawati yang setiap pidato selalu menyerang Jokowi. Serangan itu meskipun tidak secara langsung ditujukan kepada Jokowi.

    “Namun orang yang mendengarkannya tahu bahwa pesan pidato Megawati ditujukan kepada Jokowi,” jelasnya.

    Sama halnya dengan hubungan Jokowi dan Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP. Menurutnya, hubungan keduanya juga tidak dalam kondisi baik-baik saja.

    “Hanya saja Puan tidak menunjukkan lebih frontal seperti yang ditunjukkan ibunya Megawati. Puan dalam berpolitik kiranya lebih mengikuti langgam ayahandanya Taufik Kiemas. Meski pun ia tak suka, tapi tidak dipertontonkan di depan umum ungkapnya.

    Ia menjelaskan Puan tidak frontal dalam berpolitik. Ketua DPR RI itu dipermukaan cenderung berpolitik akomodatif dan terkesan berupaya merangkul, termasuk terhadap lawan politiknya.

    Karena itu, lanjut dia, dipermukaan bisa saja hubungan Jokowi dengan Puan tampak seolah baik-baik saja. Akan tetapi, realitasnya justru menunjukkan sebaliknya.

    “Jadi, hubungan Jokowi dengan Megawati dan Puan bukan baik-baik saja. Hubungan mereka justru semakin hangat, seperti barah yang kapan saja bisa terbakar. Hubungan Jokowi, terutama dengan Megawati sudah seperti patah arang. Karena itu, sudah sulit untuk disambung kembali,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo bicara soal dirinya kemungkinan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan Jokowi seusai menghadiri buka bersama dengan jajaran DPP Partai NasDem di NasDem Tower.

    Awalnya Jokowi ditanya soal kehangatan hubungan dengan PDIP pasca memanasnya situasi belakangan ini.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mba Puan hangat,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Setelah itu, Jokowi menjawab apakah ada kemungkinan bertemu dengan Megawati setelah hari ini duduk satu meja dengan Puan.

    “Ya belum (ada rencana), tapi ke depan saya kira akan baik baik saja,” tandasnya.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan, RUU TNI hingga Teror ke Redaksi Tempo

    Isu Politik-Hukum Sepekan, RUU TNI hingga Teror ke Redaksi Tempo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita terkait revisi UU TNI (RUU TNI) yang kini telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik dan hukum lainnya selama sepekan terakhir, yakni mantan Presiden Joko Widodo yang duduk satu meja dengan Surya Paloh dan Puan Maharani, TNI tembak polisi yang melakukan penggerebekan sabung ayam di Lampung, kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur, hingga teror terhadap redaksi Tempo.

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. DPR Sahkan RUU TNI Menjadi Undang-undang

    DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Ketua DPR Puan Maharani menegaskan UU TNI yang telah disahkan tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hukum nasional maupun internasional. Puan menegaskan DPR siap berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat yang masih meragukan atau menolak pengesahan UU TNI.

    Terdapat empat pasal yang diubah dalam revisi UU TNI. Keempat pasal itu, yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara, Pasal 7 tentang penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga, dan Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit TNI.

    2. Jokowi Duduk Semeja dengan Puan dan Surya Paloh

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) duduk semeja dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada acara buka puasa bersama Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (21/3/2025) malam.

    Jokowi mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Puan Maharani dan Surya Paloh sehingga banyak hal yang dibicarakan. Jokowi tidak membeberkan pembicaraan khusus antara ketiganya. Dia mengaku, semua hal dibicarakan khususnya makanan yang disajikan di acara bukber Partai Nasdem tersebut.

    Jokowi sempat terdiam ketika ditanya apakah membahas soal hubungan dirinya dengan PDIP saat ngobrol bersama Puan Maharani.

    3. 2 Anggota TNI Akui Lakukan Penembakan 3 Polisi di Lampung

    Selain berita terkait RUU TNI, isu politik dan hukum lainnya, yakni dua anggota TNI mengakui sebagai pelaku penembakan tiga polisi saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di kawasan Register 44, Desa Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil investigasi bersama dengan Pomdam Sriwijaya. Kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri ke polisi militer.

    Dari oleh tempat kejadian perkara (TKP) penembakan tiga polisi di Lampung ditemukan 13 selongsong peluru, terdiri dari delapan butir selongsong amunisi kaliber 5,56 milmeter (mm), tiga butir kaliber 7,62 mm, dan dua butir kaliber 9 mm.

    4. Istana: Informasi Sri Mulyani Mundur sebagai Menteri Keuangan Hoaks!

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hariqo Wibawa Satria membantah isu Sri Mulyani bakal mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan di Kabinet Merah Putih.

    Masyarakat diminta tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hariqo menegaskan Sri Mulyani masih bekerja sebagai menteri keuangan di Kabinet Merah Putih.

    5. Kapolri Perintahkan Kabareskrim Usut Tuntas Teror Kepala Babi Tempo

    Kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta mendapatkan paket kiriman kepala babi pada Rabu (19/3/2025) yang diyakini oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk teror atas sikap kritis media itu dalam pemberitaan.

    Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana atau Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada untuk melalukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus teror kepala babi ke kantor redaksi media Tempo.

    Demikian isu politik dan hukum selama sepekan terakhir, di antaranya terkait RUU TNI.

  • Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Mengutip CNN Indonesia, Jokowi mengakui saat ini belum membuat janji bertemu dengan Megawati yang merupakan RI yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.

    Walau demikian, Jokowi menyatakan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Ini disampaikannya usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga merupakan putri Megawati, di acara buka bersama NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

    “Ya belum, tapi akan, akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ucap Jokowi.

    Pada acara itu, ia duduk bersama Puan. Jokowi mengklaim hubungannya dengan Puan tetap hangat. “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujarnya.

    Sebelum acara itu dimulai, Puan mengatakan hal yang senada. Puan memastikan hubungan dengan Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP, tetap hangat. “Hangat dong. Orang enggak ada apa-apa. Hangat,” kata Puan. “Selalu, selalu, selalu hangat.”

    Mengingatkan saja, hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP nampaknya retak karena Pilpres 2024. Itu disebabkan oleh manuver anak dan mantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

    Gibran mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Sementara itu, Bobby menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran. Bobby juga pada akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra.

    PDIP telah memutuskan memecat Jokowi dan keluarga. Mereka tak lagi berstatus kader PDIP saat ini.

    (pgr/pgr)

  • Soal UU TNI, Puan Maharani Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi Isi Substansinya

    Soal UU TNI, Puan Maharani Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi Isi Substansinya

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal aksi penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR. 

    Puan menyatakan DPR dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari perubahan UU TNI. Dia menyebut, sosialisasi itu dilakukan guna meluruskan kesalahpahaman karena banyak masyarakat khawatir UU TNI yang baru akan kembali mengaktifkan dwifungsi ABRI seperti era orde baru. 

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri, dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera mensosialisasikan hal itu (UU TNI baru),” ujar Puan usai menghadiri buka puasa bersama di NasDem Tower, Menteng, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025 malam.

    “Sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” kata dia lagi.

    Kapan Sosialisasi UU TNI?

    Soal kapan sosialisasi UU TNI baru akan dilakukan, Puan mengatakan sesegera mungkin.

    “Insya Allah secepatnya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Puan menyatakan DPR telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

    “Kami dari DPR dan Pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” katanya.

    Terkait kekhawatiran yang berkembang di kalangan masyarakat soal perubahan dalam UU TNI, Puan menegaskan bahwa tidak ada substansi yang akan memungkinkan TNI terlibat dalam politik atau bisnis. Isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran publik.

    Puan: TNI tetap dilarang bisnis!

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” tegasnya.

    Puan juga memastikan, perubahan UU TNI dimaksudkan untuk menguatkan pertahanan negara dari berbagai ancaman dan dinamika yang terjadi. Meski begitu, UU TNI yang baru tetap berpegangan pada prinsip alam demokrasi Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk mengutamakan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia dan internasional,” katanya memungkas.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru kepada publik/ 

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    Adapun terjadi aksi penolakan pengesahan RUU TNI yang dilakukan di depan Gedung DPR kala Rapat Paripurna berlangsung pada Kamis (20/3/2025) kemarin. Pasalnya, banyak masyarakat khawatir UU TNI yang baru itu akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI seperti era orde baru.

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “InsyaAllah secepatnya,” kata Puan.

    Sebelumnya, dia mengklaim pihaknya telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

    “Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” ujarnya seusai Rapat Paripurna pada Kamis (20/3/2025).

    Saat itu, Puan menegaskan tidak ada sama sekali substansi yang memungkinkan TNI terlibat aktif dalam bisnis ataupun politik. Dia merespons ini karena isunya sempat menimbulkan kekhawatiran publik.

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” tegasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut hanya ada tiga susbtansi dalam pembahasan RUU TNI yakni Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang kedudukan TNI di kementerian/lembaga, dan Pasal 53 tentang batas masa dinas prajurit atau usia pensiun.

  • Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani duduk satu meja  dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di acara buka bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem.

    Puan mengakui bahwa keduanya menanyakan soal isu Rancangan Undang-Undang Tenatara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan sebagai UU terbaru TNI, pada Kamis (20/3/2025).

    Kemudian, cucu Proklamator RI ini menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa dalam revisi UU TNI hanya ada tiga pasal yang direvisi yakni Pasal 7, Pasal 47, dan pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, [saya jawab] tidak,” bebernya di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Kepada Jokowi dan Surya Paloh, mantan Menko PMK ini menyampaikan bahwa substansi yang direvisi dalam UU TNI memang hanya hal-hal yang diperlukan untuk diubah karena sesuai kebutuhan.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’, itu saja,” ujar Puan.

    Maka demikian, Puan memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, supaya tak ada kesalahpahaman terhadap UU TNI baru.

    Dikatakannya, DPR pun hanya menyetujui substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan menegaskan UU TNI baru tetap mengedepankan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM.

    “Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” pungkasnya. 

  • Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Semua partai secara bulat mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang TNI. RUU ini cukup kontroversial dan dianggap sebagai tanda-tanda ‘runtuhnya’ supremasi sipil yang diperjuangkan melalui gerakan reformasi oleh para mahasiswa dan elemen sipil 27 tahun lalu.

    PDI Perjuangan atau PDIP adalah salah satu partai yang paling disorot. Partai ini adalah satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Setidaknya sampai saat ini. 

    Meski demikian, PDIP juga tidak pernah menyatakan secara terbuka sebagai oposan. Kecenderungan-nya  sekarang, justru mendukung sejumlah kebijakan pemerintah. Makan bergizi gratis, amandemen UU Minerba dan yang terakhir malah menjadi motor dalam pembahasan RUU TNI.

    Politikus PDIP Utut Adianto, misalnya, bahkan tampil sebagai ketua panitia kerja atau panja RUU TNI. Alhasil, pembahasan RUU TNI nyaris tanpa halangan sampai tingkat paripurna. Padahal, kalau melihat jejak digital tahun lalu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah sesumbar mengenai sikapnya menolak amandemen UU TNI dan UU Polri. 

    Pada waktu itu, Megawati bahkan menyingung eksistensi Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Pasal 2 TAP MPRS tersebut telah secara tegas mengatur tentang tugas TNI-Polri. TNI tidak boleh cawe-cawe ke luar bidang, selain pertahanan negara. Urusan keamanan ada di tangan Polri. Tidak ada lagi istilah dwifungsi ABRI.

    “UU, nanti kalau saya ngomong gini, ‘Bu Mega enggak setuju’, ya enggak setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok enggak dilihat sumbernya, itu Tap MPR loh,” ujar Megawati kalau itu.

    Namun demikian, hampir setahun berlalu, PDIP telah berubah pikiran. Mereka setuju dengan amandemen UU TNI. Padahal, UU ini memberikan peluang bagi TNI untuk keluar barak. Anggota militer bisa menjabat di luar rumpun yang telah diatur dalam UU No.34/2004. Ada 14 institusi non-militer yang bisa diduduki oleh anggota atau perwira TNI. 

    Perluasan peran militer itu tentu mengembalikan kepada masa dwifungsi ABRI yang exist sejak era Orde Lama dan semakin mencengkeram pada era Orde Baru. Dwifungsi ABRI memang menapaki wajah yang paling sempurna pada era Orde Baru.

    Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

    Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya. Dia adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru.

    Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi 2 partai dan 1 golongan. PDI, PPP, dan Golkar lahir. Selama Orde Baru, PDI tidak pernah sekalipun memperoleh suara mayoritas di parlemen. Mereka selalu di bawah bayang-bayang Golkar dan PPP.

    Kalau merunut sejarah, PDIP seharusnya menolak upaya ‘melegalkan’ RUU TNI. Bapak ideologis PDI, Sukarno atau Bung Karno, digulingkan bahkan menjadi tahanan rumah oleh militer pasca Gerakan 30 September 1965. Sukarno digantikan oleh Soeharto yang merupakan jenderal Angkatan Darat.

    Selain itu, PDIP atau yang di era Orde Baru disebut sebagai PDI, lahir dari proses kawin paksa antara sejumlah elemen politik yang Sukarnois, nasionalis dan elemen partai agama yang non Islam. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga merasakan pait getir memperoleh represi dari pemerintahan militer. Partai dipecah dan gerak-geriknya diawasi militer. 

    Puncak represi Orde Baru terhadap PDI pro Megawati terjadi ketika Peristiwa 27 Juli 1996. Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserbu kelompok PDI pro Soerjadi. Mereka didukung oleh aparat militer dan polisi. Penyerbuan itu kemudian menewaskan sejumlah pendukung PDI Megawati dan memicu gelombang kerusuhan di Jakarta. 

    Setelah reformasi, Megawati pernah menjabat sebagai Wakil Presiden bahkan Presiden. Pada waktu itu, reformasi TNI terjadi, lahir TAP MPRS No.6/2000. Dwifungsi ABRI diakhiri. ABRI kembali ke barak. Polisi juga dikembalikan untuk mengawal keamanan sipil. Pisah dari ABRI. Pada tahun 2004, lahir UU TNI yang semakin mempertegas peran TNI sebagai lembaga yang bertugas di bidang pertahanan negara. 

    Menariknya, setelah hampir 21 tahun berlalu, situasinya seolah berbalik. PDIP yang dulu sangat getol menolak dwifungsi ABRI, justru menjadi motor pembahasan amandemen UU TNI. Megawati yang setahun lalu menolak, kini setuju dengan UU TNI. Soal hal ini Ketua DPR, yang juga putri Megawati, Puan Maharani, berujar:

    “Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. [Megawati] mendukung [UU TNI] karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan.”

  • Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan menjelang Idul Fitri hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dan duduk bersama.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Menteri PANRB minta instansi simulasi-percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. BG perkirakan 33,69 juta warga mudik dengan mobil pribadi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memperkirakan sebanyak 33,69 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk pulang kampung pada masa Lebaran 2025.

    Hal tersebut dikatakan Budi Gunawan melalui berdasarkan data survei yang dimiliki Kemenko Polkam.

    “Mayoritas pemudik akan menggunakan mobil pribadi 23% yakni 33,69 juta orang, bus 16,9 persen yakni 24,76 juta orang, kereta api 16,1 persen yakni 23,58 juta orang, pesawat 13,5 persen yakni 19,77 juta orang dan sepeda motor 8,7 persen yakni 12,74 juta orang,” kata pria yang akrab di sapa BG itu dalam pesan singkatnya, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Anggota Komisi XII sayangkan masih ada SPBU curang kurangi takaran

    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyayangkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan SPBU dengan cara modus kecurangan mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), seperti yang terungkap di salah satu SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

    “Sangat disayangkan bahwa praktik kecurangan seperti ini masih terjadi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai takaran yang telah ditentukan,” ujar Nurwayah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Sebut Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun, Sindir Siapa?

    Jokowi Sebut Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun, Sindir Siapa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan pentingnya kebersamaan para tokoh bangsa dalam membangun Indonesia lebih maju dan berdaulat. Hal itu disampaikan seusai acara buka puasa bersama Keluarga Besar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno.

    Surya Paloh menyatakan para tokoh bangsa perlu memanfaatkan energi dan waktu yang masih dimiliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

    “Bagaimanapun juga adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh bangsa bisa mempergunakan life span yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa,” papar Surya Paloh.

    Ia juga menegaskan bahwa persatuan dan komunikasi yang harmonis di antara para pemimpin bangsa sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

    “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita, apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi sekarang, kehidupan keseharian kita hari ini,” tegas dia.

    Surya Paloh juga menyinggung kedekatannya dengan Puan Maharani dan Jokowi. Dia menegaskan hubungan yang baik antara para pemimpin akan memberikan dampak positif bagi rakyat.

    “Di hari baik, bulan yang baik ini, bulan suci Ramadan kita saling memperkuat silaturahmi dan saya pikir kita butuh bersama situasi seperti ini,” tambah dia.

  • Duduk Semeja di NasDem Tower, Puan Ditanya Jokowi soal RUU TNI – Page 3

    Duduk Semeja di NasDem Tower, Puan Ditanya Jokowi soal RUU TNI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi memenuhi undangan Partai NasDem dalam acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Acara tersebut turut mengundang Puan Maharani yang diketahui Ketua DPP PDIP, partai di mana Jokowi berkarier, tumbuh, hinggga dipecat.

    Keduanya duduk semeja dan di kursi yang telah disediakan. Posisi mereka mengapit Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berada di tengah.

    Puan mengaku, dalam acara yang digelar santai tersebut, Jokowi bertanya ke dirinya soal revisi Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang kemudian direvisi yaitu pasal 7, pasal 47, dan 53, hanya tiga hal tersebut yang direvisi,” kata Puan Maharani di NasDem Tower, Jakarta.

    “Dan beliau berdua (Paloh dan Jokowi) menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, (saya jawab) tidak,” jelas Puan.

    Puan menambahkan, keduanya berpesan agar beleid RUU TNI itu segera disosialisasikan. Tujuannya, agar masyarakat paham dan tidak salah tafsir.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’. Itu saja,” ungkap anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

     

    RUU TNI resmi disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini mendapat reaksi dari ratusan mahasiswa yang langsung menggelar aksi long march ke depan gedung DPR RI.