Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah untuk RUU KUHAP

    DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah untuk RUU KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden (Supres) untuk penunjukan wakil pemerintah guna membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Supres tersebut teregister dengan nomor R19/pres/03/2025. Dia pun membantah adanya tarik-menarik antara pemerintah dan DPR terkait dengan pembahasan tersebut.

    “Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku, ini merupakan domain atau tupoksi komisi III namun baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Cucu Proklamator RI ini melanjutkan, keputusan revisi KUHAP akan dibahas di mana nantinya baru akan diputuskan seusai pembukaan masa sidang berikutnya.

    “Nanti kita putuskan sesudah pembukaan masa sidang karena ada mekanismenya,” ujar Puan.

    Sebelumnya, dia mengatakan pihaknya telah menerima Supres berkenaan revisi UU KUHAP. Hal ini dia ungkapkan dalam rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang KUHAP,” ucapnya dalam pidatonya.

    Dia menerangkan, Surpres itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang berlaku, karena ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III DPR RI.

    “Namun, baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang,” sebutnya dalam rapat sidang paripurna tersebut.

  • DPR: Efisiensi APBN kesempatan pemerintah perkuat keuangan negara

    DPR: Efisiensi APBN kesempatan pemerintah perkuat keuangan negara

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan bahwa efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

    “Efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Puan mengatakan upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujarnya.

    Untuk itu, Puan menyatakan bahwa DPR RI memberikan apresiasi atas upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN demi kesejahteraan rakyat.

    “DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah tersebut agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Meski demikian, lanjut Puan, DPR RI menekankan pentingnya kebijakan efisiensi APBN dapat berjalan dan memenuhi kepentingan rakyat.

    Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Puan Maharani mengatakan DPR RI telah menjalankan fungsi anggarannya yang diarahkan pada pembahasan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025 melalui komisi-komisi dengan para mitra kerja terkait.

    “DPR RI melalui komisi-komisi terkait telah melaksanakan berbagai rapat kerja dengan mitra kerja untuk memberikan persetujuan efisiensi anggaran kementerian lembaga,” tuturnya.

    Puan juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait dengan pelaksanaan efisiensi dan penajaman program di kementerian/lembaga.

    Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 turut dihadiri sejumlah Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

    “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir dalam permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 248 (anggota), izin 45 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Pastikan Kongres PDIP Bahas Posisi Sekjen hingga Struktur Baru

    Puan Pastikan Kongres PDIP Bahas Posisi Sekjen hingga Struktur Baru

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara mengenai pelaksanaan Kongres PDIP 2025. Puan memastikan Kongres PDIP akan membahas posisi sekjen dan struktur kepengurusan baru.

    “Ya pasti (bahas sekjen), di kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari tingkat atas sampai bawah ya,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Namun, Puan belum dapat memastikan kapan tepatnya Kongres PDIP digelar. Ketua DPR RI itu meminta untuk menunggu Hari Raya Idul Fitri terlebih dulu.

    “Insyaallah belum tahu (kongres digelar April), masih tunggu Lebaran,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan Kongres PDIP kemungkinan digelar April 2025. Namun, dia belum dapat menjelaskan lebih rinci mengenai waktu dan lokasi Kongres PDIP.

    “Nanti saja bulan April (ada perbedaan atau tidak saat kongres). Saya tidak tahu (dimajukan atau tidak), belum tahu kapan itu, ada rencana tapi waktunya belum,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen dalam kesempatan terpisah.

    “Nggak ada, kongres jadwal biasa tiap 5 tahun sekali, tidak ada pengaruh lah, kongres tetap berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai nama-nama calon kandidat sekjen, Komarudin mengaku belum mengetahuinya. Dia mengatakan semua kader berpeluang untuk menjadi sekjen.

    “Saya belum tahu (nama-nama calon sekjen) itu kan nanti di kongres. Sekjen itu nanti ketum terpilih yang menentukan siapa siapanya,” imbuh dia.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan Singgung Soal Efisiensi Anggaran 2025 Saat Tutup Masa Sidang DPR 2025

    Puan Singgung Soal Efisiensi Anggaran 2025 Saat Tutup Masa Sidang DPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengefisiensikan APBN Tahun Anggaran 2025, agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

    Menurut Puan, pemerintah memang sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat supaya hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram.

    Dilanjutkannya, upaya pemerintah dalam melalukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

    “Yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujarnya dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-16, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Sebab itu, cucu Proklamator RI ini memandang bahwa efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I/2025 untuk melakukan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Selain efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana penghematan anggaran tahap selanjutnya yang mencapai Rp750 triliun.

    Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • Puan Sebut Peluang Para Presiden Terdahulu Kumpul Usai Pertemuan Anak-anak di Ultah Didit

    Puan Sebut Peluang Para Presiden Terdahulu Kumpul Usai Pertemuan Anak-anak di Ultah Didit

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyebut adanya peluang presiden-presiden RI terdahulu berkumpul usai anak-anak presiden berkumpul dalam acara ulang tahun anak Presiden RI Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo.

    Puan mengatakan tidak ada hal yang tidak mungkin karena silaturahmi terus bisa dilakukan kapanpun. Akan tetapi, dia juga tidak mengetahui kapan perkumpulan presiden RI terdahulu bisa terlaksana.

    “Insyaallah, tidak ada yang tidak mungkin. Silaturahmi itu selalu akan bisa dilakukan. Jadi mungkin tidak sekarang, tapi InsyaAllah akan terjadi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Sebelumnya, Didit Hediprasetyo merayakan ulang tahun yang ke-41 bersama keluarga hingga para anak presiden RI terdahulu. Semua anak presiden RI mulai dari presiden pertama hingga saat ini hadir dalam acara tersebut.

    Momen menarik itu diunggah oleh menantu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Annisa Yudhoyono, di Instgaram resminya @annisayudhoyono.  

    Adapun, anak dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan suasana perkumpulan para anak Presiden RI lainnya di hari ulang tahun Didit Hediprasetyo sangat baik dan penuh kekeluargaan. 

    Dia mengaku sangat senang sekali dengan momen tersebut. Menurutnya, sangat jarang sekali para putra-putri Presiden RI bisa berkumpul dan bersenda gurau di satu meja. 

    “Juga membicarakan hal-hal yang baik untuk negeri ini dan saya rasa indah kalau antar pemimpin antar tokoh, juga keluarganya ini juga bisa terus menyambung silaturahmi, dan juga terus memiliki energi positif,” katanya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

  • Belum Terima Supres RUU Polri, Puan: Yang Beredar di Publik Bukan Resmi

    Belum Terima Supres RUU Polri, Puan: Yang Beredar di Publik Bukan Resmi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan hingga sampai saat ini pihaknya masih belum menerima Surat Presiden (Supres) berkenaan revisi UU Polri (RUU Polri). 

    Maka demikian, dia menekankan bahwa Supres yang beredar di masyarakat kini bukanlah Supres resmi, karena sampai kini pun Pimpinan DPR belum menerimanya.

    “Supres saya tegaskan sampai saat ini belum diterima Pimpinan DPR. Jadi yang beredar di publik atau beredar di masyarakat itu bukan Supres resmi,” katanya seusai menutup masa sidang DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Tak hanya menyoroti soal Supres, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyebut daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Polri yang beredar juga bukan yang resmi.

    “Jadi kami pimpinan DPR belum menerima Supres tersebut. Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi. Itu kami tegaskan,” pungkasnya.

    Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut pihaknya belum menerima Supres berkenaan revisi UU Polri. 

    “Sampai dengan saat ini saya tegaskan, bahwa DPR belum menerima Supres tentang rancangan Undang-Undang atau revisi rancangan Undang-Undang Polri,” katanya seusai sidak MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

  • AKD yang Bahas RKUHAP Belum Ditentukan, Puan Bantah Ada Tarik-menarik

    AKD yang Bahas RKUHAP Belum Ditentukan, Puan Bantah Ada Tarik-menarik

    AKD yang Bahas RKUHAP Belum Ditentukan, Puan Bantah Ada Tarik-menarik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    DPR RI

    Puan Maharani
    menampik anggapan adanya tarik-menarik mengenai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Hal itu disampaikan Puan saat menjelaskan soal belum ditetapkannya alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditugaskan untuk membahas
    RUU KUHAP
    .
    “Tidak ada tarik-menarik, baru diterima suratnya. Jadi memang karena ini sudah tutup masa sidang, dan kemudian baru diterima suratnya, karenanya kami baru membacakan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (25/3/2025).
    Puan mengakui bahwa persoalan mengenai KUHAP adalah domain
    Komisi III
    DPR RI selaku mitra dari kementerian dan lembaga di bidang hukum.
    Namun, pimpinan DPR RI memutuskan untuk menunggu masa sidang berikutnya dimulai, untuk menetapkan AKD yang bertugas membahas RUU KUHAP.
    “Memang domainnya itu domain Komisi III. Namun nanti baru akan diputuskan sesudah pembukaan masa sidang akan dibahas di mana,” kata politikus PDI-P tersebut.
    Saat ditanya mengenai kemungkinan RUU KUHAP tetap dibahas oleh Komisi III atau dilimpahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Puan meminta untuk menunggu keputusan resmi setelah masa reses.
    Diketahui, DPR RI akan memasuki masa reses mulai Rabu (26/3/2025) hingga 16 April 2025.
    “Nanti kita putuskan sesudah pembukaan masa sidang karena ada mekanismenya,” jelas Puan.
    Sikap pimpinan DPR RI kali ini berbanding terbalik dengan proses pembahasan RUU TNI.
    Saat itu, Pimpinan DPR RI langsung menugaskan Komisi I untuk membahas setelah menerima surpres terkait RUU TNI.
    Diberitakan sebelumnya, Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Hal ini diungkap Puan dalam rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang KUHAP,” kata Puan, Selasa.
    Menurut Puan, surpres itu akan ditindaklanjuti DPR RI, dalam hal ini Komisi III DPR RI.
    “Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai peraturan DPR RI No 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III,” ujar Puan.
    Sementara itu, Komisi III DPR RI sebelumnya menyatakan akan membahas dan membentuk panitia kerja (panja) pembahasan
    revisi KUHAP
    setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2025 Masehi.
    Adapun DPR RI akan memasuki reses setelah digelar sidang paripurna penutupan pada Selasa ini.
    “Ya, jadi setelah kita reses, kita langsung bentuk panitia kerjanya,” kata anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 24 Maret 2025.
    Menurut Hinca, ketua Panja revisi KUHAP akan dipimpin oleh pimpinan Komisi III DPR.
    “Ketuanya langsung dipimpin pimpinan, toh di antara mereka berunding siapa yang akan memimpin, lalu di masing-masing fraksi akan ada utusannya,” ujar Hinca.
    Adapun rencana pembentukan panja itu dilakukan setelah Komisi III menggelar serangkaian rapat dengar pendapat dan menyusun draf naskah RUU KUHAP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Tewas Diserang KKB, Puan: Maksimalkan Perlindungan Warga Sipil

    Guru Tewas Diserang KKB, Puan: Maksimalkan Perlindungan Warga Sipil

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani prihatin atas tewasnya guru dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua. Dia menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil.

    “Dukacita mendalam saya sampaikan atas berpulangnya guru di Papua akibat penyerangan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Penyerangan terhadap warga sipil ini merupakan aksi yang mencederai rasa kemanusiaan,” ujar Puan kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

    Peristiwa tersebut, kata Puan, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta menghambat pembangunan di Papua. Pasalnya, guru dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang harus dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan. Dia mendorong pemerintah bersama TNI/Polri untuk meningkatkan keamanan di wilayah konflik Papua karena KKB sudah berulang kali melakukan aksinya.

    “Kami berharap kejadian penyerangan serupa tidak kembali terulang. DPR mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan pengamanan di daerah rawan konflik seperti Yahukimo,” tandas dia.

    Menurut Puan, perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah konflik menjadi perhatian serius. Dia menilai negara harus memastikan pengamanan di daerah rawan konflik telah optimal, termasuk di lokasi strategis seperti sekolah dan puskesmas.

    “Perlindungan bagi warga sipil, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, harus maksimal dan menjadi prioritas utama. Masyarakat di Papua juga berhak hidup dengan aman, tanpa rasa takut akan serangan kelompok bersenjata,” ungkap dia.

    Selain itu, Puan mendorong agar layanan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo tetap berjalan. Dia menilai pendekatan holistik juga harus dilakukan agar mengurangi potensi konflik.

    “Pendekatan yang mengkombinasikan keamanan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi akar masalah konflik harus terus digencarkan,” ucap Puan.

    Puan mendorong diberikannya dukungan psikologis dengan pendampingan psikososial bagi korban selamat dan keluarga korban yang tewas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya perdamaian dan pembangunan di Papua.

    “Kami berharap insiden ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” pungkas Puan.

    Diketahui, KKB Papua menyerang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, Jumat (21/3/2025). Kejadian tersebut menyebabkan guru sekolah dasar setempat bernama Rosalia Rerek Sogen (29) meninggal dunia.

    Akibat penyerangan KKB, tujuh guru dan tenaga kesehatan juga dilaporkan mengalami luka berat dan ringan. Dalam kejadian ini, KKB diketahui membakar rumah dan sekolah di Distrik Anggruk.

    Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk.

    Selain itu, dampak penyerangan KKB tersebut, sebanyak 46 guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Yahukimo telah dievakuasi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu (22/3/2025).

  • Akbar Faizal: Cerdaslah Memilih pada 2029, Dimulai dengan Berhenti jadi Pengemis Bansos

    Akbar Faizal: Cerdaslah Memilih pada 2029, Dimulai dengan Berhenti jadi Pengemis Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Akbar Faizal menyoroti tajam terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang ramai diperbincangkan.

    Akbar Faizal melalui cuitan di media sosial X menyebut kesempatan ini dijadikan kesempatan untuk memperbesar kewenangan.

    “Berlomba memperbesar kewenangan. Berebutan melebarkan kekuasaan. Via UU. Obyeknya adalah rakyat dan dilarang bersikap,” tulisnya dikutip Senin (24/3/2025).

    Mantan Politisi NasDem ini menyebut hal tersebut sebagai kesempatan untuk Pemerintah dan DPR.

    Ia pun memperingatkan ke masyarakat untuk cerdas memilih pemimpin negara di tahun 2029. Salah satu yang disindir adalah ke masyarakat untuk berhenti mengemis meminta bansos.

    “Alasannya, itu hasil kesepakatan pemerintah dan DPR yang adalah wakil kalian wahai para rakyat,” tuturnya.

    “Maka, mulailah cerdas memilih pada 2029. Dimulai dengan berhenti jadi pengemis bansos,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 telah resmi mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU.

    Seluruh fraksi menyatakan setuju saat Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang bertanya persetujuan para fraksi.

    Diketahui, dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

  • Anak-anak Mantan Presiden Ngumpul di Ultah Didit, PAN: Cinta Kasih Terjalin

    Anak-anak Mantan Presiden Ngumpul di Ultah Didit, PAN: Cinta Kasih Terjalin

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut baik pertemuan anak mantan presiden di acara ulang tahun Didit Hediprasetyo. PAN berharap hubungan yang baik tersebut dapat menjalin cinta kasih sesama anak bangsa.

    “Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan yang kemarin, kita berharap ke depannya ini cinta kasih terjalin kembali di antara sesama anak-anak tinggi negeri ini. Dengan adanya cinta kasih yang bersemi kembali itu, maka kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang lebih urgent di masyarakat kita ya, seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan dan lain-lain,” ujar Saleh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

    Saleh menilai pertemuan itu menepis anggapan hubungan yang kurang harmonis antara satu pihak dengan yang lainnya. Pertemuan ini mempertemukan putri Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan anak-anak dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Paling tidak ya dengan mereka berkumpul seperti itu atau dengan adanya silaturahim seperti itu paling tidak ini menghindari kegaduhan. Jadi paling tidak menghindari kegaduhan. Dan mudah-mudahan ya kita harapkan tidak ada perpecahan memang, kan sesama anak bangsa Iya kan?” ujar Saleh.

    “Semua orang diberikan kesempatan untuk memimpin di Indonesia, siapa pun itu. Jadi ketika PDI yang menang, kami di PAN legowo menerima bahwa presiden kita adalah dari PDI Perjuangan. Sekarang yang menang adalah siapa? Gerindra, kami legowo ngikutin apa arahan dari presiden. Dulu SBY 10 tahun, PAN ikut mendukung kebijakan presiden pada waktunya,” tambahnya.

    Foto: Saleh Partaonan Daulay PAN. (Dwi Rahmawati/detikcom).

    Ia menyebut hal itu menjadi bagian dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa. Perbedaan pandangan, katanya, tidak harus diikuti perpecahan.

    Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, merayakan hari ulang tahunnya dengan keluarga dan kerabat. Anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut.

    Momen itu diunggah Annisa Pohan dalam akun Instagramnya, Minggu (23/3/2025). Terlihat Prabowo dan Titiek Soeharto hadir dalam acara.

    Mereka yang hadir ialah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, Guruh Soekarnoputra, Pinka Hapsari, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan, serta Siti Rubi Aliya Rajasa. Selain itu hadir pula Yenny Wahid dan Ilham Habibie.

    Ada beberapa jajaran di Kabinet Merah Putih yang turut tampak dalam momen itu. Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendikti Stella Christie. Juga ada Gusti Bhre Mangkunegara X yang ikut meramaikan momen.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini