Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Rapat paripurna penutupan masa persidangan II DPR

    Rapat paripurna penutupan masa persidangan II DPR

    Selasa, 25 Maret 2025 14:19 WIB

    Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Adies Kadir (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) memimpin rapat paripurna ke-16 masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Rapat paripurna tersebut dalam rangka penutupan masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

    Suasana rapat paripurna ke-16 masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Rapat paripurna tersebut dalam rangka penutupan masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

  • Kekerasan oleh KKB tak bisa lagi dinormalisasi

    Kekerasan oleh KKB tak bisa lagi dinormalisasi

    Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI/aa.

    Ketua DPR: Kekerasan oleh KKB tak bisa lagi dinormalisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang terus menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil, tidak bisa terus-menerus dinormalisasi.

    “Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/4).

    Puan mengatakan hal itu ketika merespons serangan KKB yang mengakibatkan 11 warga sipil meninggal dunia. Kesebelas orang itu berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada tanggal 5—8 April 2025.

    “Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ujarnya.

    Menurut dia, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil, bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

    “Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ucapnya.

    Ia meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus serangan KKB di Yahukimo sekaligus memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil di Papua.

    Dalam keterangannya, Puan juga meminta Pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil untuk bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi.

    “Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih,” kata Ketua DPR RI.

    Untuk itu, dia memandang pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.

    “Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” tuturnya.

    Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.

    Oleh sebab itu, dia menekankan DPR RI akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.

    “DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Puan.

    Sumber : Antara

  • Profil Kapten Pnb Surindro Supjarso, Suami Pertama Megawati Soekarnoputri yang Jarang Diketahui Publik

    Profil Kapten Pnb Surindro Supjarso, Suami Pertama Megawati Soekarnoputri yang Jarang Diketahui Publik

    loading…

    Mendengar nama Kapten Pnb (Anm) Surindro Supjarso, sebagian orang mungkin masih tampak asing. Dia merupakan suami pertama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Foto: Dok Ist

    JAKARTA – Mendengar nama Kapten Pnb (Anm) Surindro Supjarso, sebagian orang mungkin masih tampak asing. Dia merupakan suami pertama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri .

    Pada 2022, nama Surindro Supjarso diabadikan menjadi nama gedung Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur.

    Penyematan tersebut ditujukan sebagai penghargaan atas jasa perjuangan Surindro Supjarso selama mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia.

    Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Surindro Supjarso ini? Berikut ulasan profilnya.

    Profil Kapten Pnb Surindro SupjarsoKapten Pnb (Anm) Surindro Supjarso dulunya dikenal sebagai Perwira Pertama (Pama) TNI Angkatan Udara (AU). Dia lahir pada 5 Juli 1943.

    Semasa hidupnya, Surindro yang seorang tentara memiliki sapaan akrab “Mas Pacul” oleh rekan-rekannya. Pada penampilannya, dia memiliki tubuh jangkung dan model rambut berjambul.

    Pada kehidupan pribadinya, Surindro menikah dengan Megawati Soekarnoputri pada 1968. Menariknya, perkenalan mereka awalnya didorong Guntur Soekarnoputra yang tak lain kakak Megawati.

    Kehidupan rumah tangga Surindro dan Megawati dikaruniai dua putra yakni Muhammad Rizki Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo.

    Saat aktif di militer, Kapten Surindro Supjarso pernah menjadi penerbang TU-16 KS Skadron Udara 42. Namun, dia gugur dalam salah satu tugas yang dilakukannya.

    Pada 1970, pesawat Skyvan T-701 yang diterbangkan Surindro mengalami kecelakaan dan terjatuh di Perairan Biak, Papua. Setelah insiden itu, pencarian terus dilakukan meski hasilnya nihil.

    Demi mengenang jasanya, TNI AU kemudian mengabadikan nama Surindro Supjarso pada sebuah gedung di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur. Penyematan tersebut diresmikan pada 2022 oleh KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

    Pada momen itu, hadir pula Ketua DPR Puan Maharani yang ikut menandai peresmian dengan menggunting pita dan membuka selubung penutup patung Surindro Supjarso. Kemudian, ada juga dua putra Surindro yang datang yakni Muhammad Rizki Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo, sementara Megawati hadir melalui virtual.

    (jon)

  • Ketua DPR minta Pemerintah ambil mitigasi jaga perekonomian

    Ketua DPR minta Pemerintah ambil mitigasi jaga perekonomian

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua DPR minta Pemerintah ambil mitigasi jaga perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah mitigasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar perekonomian tetap kondusif dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terjaga.

    “Atas situasi ini, kami mendorong Pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, kata dia, dapat menjaga perekonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Puan juga mendorong Pemerintah mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak pelemahan rupiah pada kehidupan rakyat, merespons melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp17.000,00 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Kondisi perekonomian yang kondusif, akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

    Puan menyoroti pula penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 9 persen di awal perdagangan pada Selasa (8/4) pagi. Hal ini tak bisa dianggap sepele.

    Ia menegaskan bahwa kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil.

    “Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” tuturnya.

    Melalui fungsi konstitusionalnya, dia mengemukakan bahwa DPR RI akan terus bergotong royong bersama Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    “Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, menurut Puan, yang lebih penting adalah harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global.

    Sumber : Antara

  • Tak Bisa Ditoleransi! Puan Desak Keadilan untuk Korban Pelecehan di RSHS

    Tak Bisa Ditoleransi! Puan Desak Keadilan untuk Korban Pelecehan di RSHS

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR Puan Maharani turut prihatin atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap kerabat pasien. Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

    “Dunia kedokteran adalah ruang suci untuk menyembuhkan, bukan tempat untuk merusak martabat manusia. Tindakan pelaku adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” kata Puan Maharani, Kamis 10 April 2025.

    Sebelumnya dikabarkan bahwa seorang dokter PPDS jurusan Anestesi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) bernama dr. Priguna Anugerah Pratama (31) memerkosa anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Adapun dalam peristiwa ini, korban merupakan perempuan berusia 21 tahun.

    Mencoreng nama institusi pendidikan

    Puan berpandangan peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan kepercayaan publik yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh setiap tenaga medis.

    “Ini adalah bentuk pengkhianatan serius terhadap etika kemanusiaan dan nilai moral yang seharusnya menjadi fondasi dunia kedokteran,” katanya.

    Polda Jawa Barat sudah menetapkan Priguna sebagai tersangka dan pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Unpad juga telah memberhentikan pelaku dari program PPDS dan Kementerian Kesehatan meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mencabut surat tanda registrasi (STR) dan membatalkan izin praktek Priguna.

    Buntut kasus ini, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestasiologi dan Terapi Intensif di RSHS Bandung juga diberhentikan sementara.

    Puan meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa perlakuan istimewa kepada pelaku hanya karena berasal dari lingkungan akademik atau profesi tertentu. Mengingat, kata Puan, Polisi menyatakan ada dua orang lagi korban kekerasan seksual Priguna yang disebut sebagai pasien.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani secara serius dan berkeadilan,” ujarnya.

    Pendampingan psikologis korban

    Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya perlindungan serta pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarganya.

    “Perlindungan dan dampingan bagi para korban harus menjadi prioritas utama. Mulai dari pendampingan sosial dan psikologi, sampai pendampingan hukum. Penanganan kasus ini harus berpihak pada korban,” ujar cucu Bung Karno tersebut.

    Puan menyebut kasus ini menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran. Ia meminta semua stakeholder terkait agar segera melakukan pembenahan secara sistemik.

    “Sudah saatnya kita membangun sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak hanya menekankan profesionalisme teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, empati, dan rasa aman bagi semua golongan,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Maharani Kecam Dokter PPDS yang Perkosa Anak Pasien: Kejahatan yang Tak Bisa Ditoleransi – Page 3

    Puan Maharani Kecam Dokter PPDS yang Perkosa Anak Pasien: Kejahatan yang Tak Bisa Ditoleransi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (FK Unpad) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Terkait hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani mengecam tindakan pelaku. Dia menyebut, tindakan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

    “Dunia kedokteran adalah ruang suci untuk menyembuhkan, bukan tempat untuk merusak martabat manusia. Tindakan pelaku adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    Puan Maharani menilai peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan kepercayaan publik yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh setiap tenaga medis.

    “Ini adalah bentuk pengkhianatan serius terhadap etika kemanusiaan dan nilai moral yang seharusnya menjadi fondasi dunia kedokteran,” tuturnya.

    Politikus PDIP ini berharap aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi maksimal bagi pelaku, mengingat banyak regulasi yang dilanggar pelaku.

    Ia juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa perlakuan istimewa kepada pelaku hanya karena berasal dari lingkungan akademik atau profesi tertentu.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani secara serius dan berkeadilan,” tegas Puan.

    Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Polisi mengusut tuntas kasus kekerasan seksual di RSHS Bandung tersebut. Mengingat, kata Puan, Polisi menyatakan ada dua orang lagi korban kekerasan seksual Priguna yang disebut sebagai pasien.

    “Harus ditelusuri secara mendalam kemungkinan korban-korban lain, dan kemungkinan ada tidaknya pihak lain yang terlibat. Kasus ini harus diusut tuntas untuk memastikan keadilan bagi para korban,” jelas dia.

  • Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak ada lagi aksi massa menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/4/2025).

    Hal ini seiring kabar dibubarkannya aksi masyarakat sipil menolak pengesahan Undang-undang (UU) TNI oleh Satpol PP, satu hari sebelumnya.

    Pantauan Tribunnews.com di depan Gerbang Pancasila atau tepatnya Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 11.40 WIB, tak ada lagi tenda-tenda demonstran di trotoar jalan yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Lokasi aksi itu kini telah kosong.

    Adapun sejumlah petugas keamanan Gedung Parlemen tampak berjaga di depan Gerbang Pancasila.

    Penjagaan yang demikian biasa dilakukan. Para petugas keamanan melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang hendak masuk ke Gedung Parlemen.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pada Rabu, 9 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, aksi tersebut dibubarkan sejumlah anggota Satpol PP DKI Jakarta.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    Ia kemudian menjelaskan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarajat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelasnya.

    Al juga menyebut, dalam proses pembubaran aksi, anggota Satpol PP menggunakan pengeras suara.

    Peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda dan logistik milik para peserta aksi yang diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta,” kata Al.

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, aksi menginap ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang menolak pengesahan UU TNI, yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

    Mereka mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Tenda-tenda yang sebelumnya didirikan tepat di depan Gerbang Pancasila, kata Al, dipindahkan secara paksa oleh petugas keamanan DPR ke trotoar yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Al menyebut, aksi ini akan terus berlangsung hingga pengesahan UU TNI berhasil dibatalkan.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI. 

    Diketahui, beleid tersebut hingga kini masih mendapatkan penolakan dari bebagai kalangan karena dinilai akan mengaktifkan kembali Dwifungsi ABRI seperti masa orde baru (orba).

    Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menyatakan, sejatinya respons pro dan kontra terhadap sebuah aturan UU merupakan hal yang lumrah.

    Terpenting kata dia, hingga kini seluruh kekhawatiran publik soal hidupnya kembali Dwifungsi ABRI, sudah terbantahkan.

    “Kalau polemik pro kontra sih itu hal yang lumrah, akan tetapi sebenarnya semuanya sudah terbantahkan, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi,” kata Dave kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Tak hanya itu, DPR RI bersama pemerintah kata dia, melalui Revisi UU TNI ini tetap meninggikan supremasi sipil.

    “Karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Dirinya juga menyinggung soal perluasan jabatan TNI di kementerian dan lembaga yang menurutnya sudah sesuai.

    Kata Dave, beberapa kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif dalam UU TNI yang baru nantinya memang sejak UU nomor 34 tahun 2004 sebelumnya sudah diatur.

    “Apalagi dengan dipertegas jabatan di kementerian yang boleh dijabat oleh TNI itu memang diperluas, akan tetapi kenapa, karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi diposisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya,” beber dia.

    Dengan begitu, Dave justru memastikan kalau melalui Revisi UU TNI ini akan ada batasan-batasan bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil.

    Tak hanya itu, dia juga meyakini kalau melalui Revisi UU ini melimitasi keluarnya TNI dari tugas dan fungsi utamanya.

    “Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan justru dengan adanya UU ini, ini melimitasi keluarnya TNI dari fungsi utamanya dan juga memastikan supremasi sipil ini supremasi hukum itu tetap akan berjalan,” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam draft final RUU TNI pasal 47, terdapat 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif:

    1. Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator politik dan keamanan negara 

    2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

    3. Sekretariat Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan sekretariat militer presiden

    4. Badan Intelijen Negara

    5. Badan Siber dan Sandi Negara

    6. Lembaga Ketahanan Nasional

    7. Badan SAR Nasional

    8. Badan Narkotika Nasional

    9. Badan Pengelola Perbatasan

    10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    11. Badan Keamanan Laut

    12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    13. Kejaksaan Agung

    14. Mahkamah Agung.

  • Puan Kecam Kekerasan Seks di Kampus: Harus Dihukum Seberat-beratnya!

    Puan Kecam Kekerasan Seks di Kampus: Harus Dihukum Seberat-beratnya!

    Jakarta –

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan tidak boleh ada toleransi bagi praktik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di kampus. Ia mendorong agar pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman setimpal.

    “Tidak boleh ada sedikitpun toleransi terhadap kekerasan seksual di dunia pendidikan. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Rabu (9/5/2025).

    Puan menyoroti kasus kekerasan seksual di ranah kampus yang masih menjadi momok di publik. Terbaru, seorang Guru Besar di Universitas Gajah Mada (UGM) dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap belasan mahasiswi di kediaman pribadinya.

    “Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan tinggi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas dunia akademik,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan menegaskan, seharusnya institusi pendidikan menjadi ruang aman bagi para peserta didik, bukan menjadi tempat yang mengancam masa depan. Ia menekankan nilai etika dalam membangun peradaban.

    “Kampus seharusnya jadi ruang aman, bermartabat, dan menjadi benteng utama dalam membangun nilai-nilai etika serta peradaban, bukan malah menjadi tempat pelecehan berulang,” ujar Puan.

    “Sekali lagi, tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap kekerasan seksual. Terlebih jika itu terjadi di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi generasi muda kita,” jelas Ketua DPP PDIP ini.

    “Dalam UU TPKS juga diatur adanya pemberat hukuman jika pelaku merupakan seorang tokoh pendidik. Saya harap hal ini juga menjadi pertimbangan dalam proses hukum kasus ini,” tambahnya.

    “Dan tidak boleh ada kekebalan hukum meski pelaku adalah guru besar atau tokoh terkemuka. Hukum harus berdiri tegak, tanpa pandang bulu. Siapa pun pelakunya, harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” ujar Puan.

    Selain itu, Puan mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk memperkuat Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Ia menegaskan harus ada sistem yang efektif agar regulasi itu benar-benar dijalankan di lingkungan kampus.

    “Satuan Tugas PPKS perlu diberi kewenangan lebih luas dan dukungan yang memadai agar tidak menjadi formalitas semata,” kata Puan.

    “Kasus pelecehan seksual yang melibatkan dosen dengan mahasiswa biasanya terjadi karena relasi kuasa. Maka harus ada audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan akademik,” sambungnya.

    Puan menambahkan, perlu juga adanya sistem pelaporan yang aman dan rahasia, serta menjamin perlindungan saksi dan korban secara konkret. Ia mendesak pembentukan pusat krisis dan pendampingan nasional terhadap korban pelecehan seksual.

    “Kita juga harus menggalakkan kampanye nasional yang menentang adanya relasi kuasa di kampus. Tentunya ini memerlukan dukungan semua pihak, termasuk dari internal kampus itu sendiri,” ungkapnya.

    Menurut Puan, publik perlu diberikan edukasi terus-menerus tentang bahaya relasi kuasa dalam sistem pendidikan. Tujuannya agar mahasiswa memiliki kesadaran dan keberanian untuk melapor jika menjadi korban.

    Di sisi lain, ia memastikan DPR RI akan mengawal penanganan kasus tersebut secara serius. Pun, ia mendorong adanya reformasi sistemik demi terwujudnya ruang pendidikan yang adil, aman dan manusiawi bagi seluruh anak bangsa.

    “Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana intelektualitas dan nilai-nilai luhur berkembang, bukan ruang di mana kuasa disalahgunakan untuk menindas yang lemah,” imbuhnya.

    (dwr/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

    Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp17.000 per USD. Puan mendorong otoritas moneter dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga dapat menjaga perekonomian yang tetap kondusif dan APBN terjaga. 

    “Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 9 April 2025.

    Selain itu Puan memastikan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus bergotong royong bersama pemerintah, dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

    “Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global,” ucapnya. 

    Puan juga menyoroti anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 9 persen pada awal perdagangan per Selasa, 8 April. Menurutnya, penurunan IHSG ini tidak bisa dianggap sepele. 

    “Atas situasi ini, kami mendorong pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi sehingga dapat menjaga perkonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.

    “Karena kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sufmi Dasco Bantah Presiden Prabowo Sembunyi-sembunyi Temui Megawati di Teuku Umar – Halaman all

    Sufmi Dasco Bantah Presiden Prabowo Sembunyi-sembunyi Temui Megawati di Teuku Umar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri adalah bagian dari silaturahmi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam.

    Dasco menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri tidak direncanakan sebelumnya.

    “Iya kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan enggak usah kasih-kasih tahu kan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Lagipula, kata dia, dirinya bersama Prabowo dan rombongan datang tidak secara sembunyi-sembunyi.

    “Kita juga datang enggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam,” ujar Dasco.

    Dia menuturkan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo dalam suasana yang penuh keakraban. Apalagi, keduanya sudah bersahabat sejak lama.

    “Sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, dan hangat. Sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini,” ujar Dasco.

    Dasco mengaku tidak mengetahui persis mengenai isi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. 

    Namun, Wakil Ketua DPR RI ini meyakini pertemuan keduanya membahas tentang Indonesia ke depannya.

    “Saya enggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” ucap Dasco.

    Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

    “Di sana (pihak Megawati) ditemanin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain,” ucap Dasco.

    Sementara Prabowo, didampingi Menteri Luar Negeri, Sugino; Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto dan Dasco sendiri.

    PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)

     

    Bubaran Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Pertemuan dua tokoh bangsa tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. 

    Dari pantauan di kediaman Megawati pada Senin (7/4) malam, terlihat mobil MPV3 Garuda Limosin berwarna putih yang biasa digunakan Prabowo untuk beraktivitas atau mobil dinas yang terlihat keluar dari kediaman Megawati. Saat keluar, mobil tersebut juga terlihat diikuti oleh beberapa Paspampres yang mengawal.

    Tidak lama dari penampakan Maung itu, tampak mobil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga keluar dari rumah Megawati. Saat dikonfirmasi terkait kehadirannya di sana, Dasco hanya membuka kaca dan melempar senyum ke wartawan. Terlihat di dalam mobil, Dasco didampingi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di bagian depan mobil.

    Baik Dasco, Teddy atau Muzani hanya melempar senyum dan tidak membuat pernyataan saat ditanya apakah ada pertemuan dengan Megawati antara Prabowo. “Sudah ya, sudah,” ucap Dasco sambil tersenyum dan menutup kaca mobil.

    Prabowo sendiri saat ditemui usai acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4) sore, memilih bungkam dan terlihat enggan menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar pertemuannya dengan Megawati. Dia hanya menyinggung diskusi dalam acara sarasehan tersebut. “Sudah dengar semua kan ya tadi live kan ya,” ujar Prabowo.

    Awak media kemudian kembali bertanya mengenai kabar Prabowo mendatangi rumah Megawati pada Senin (7/4) malam. Namun mantan Menteri Pertahanan RI itu kembali tak mau menjawab. “Pertemuan dengan Bu Mega gimana pak? Bu Mega kemarin bilang apa aja?” tanya awak media. “Udah ya oke,” jawab Prabowo.

    Prabowo lantas hanya meminta maaf kepada awak media dalam momentum usai lebaran. “Mohon maaf lahir batin ya,” ucap Prabowo sembari menuju lift.

    Di sisi lain sumber Tribunnews dari pihak PDIP membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Pertemuan memang terjadi. Cepat sekali kalian tahu soal pertemuan itu,” ujar sumber tersebut. Sumber tersebut mengatakan keterangan resmi akan disampaikan oleh juru bicara (jubir) PDIP, Ahmad Basarah. 

    Dari informasi yang dihimpun Tribunnews, Prabowo dan Megawati bertemu selama sekitar 1 jam. Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi oleh putrinya, Puan Maharani dan Ahmad Basarah. Adapun Basarah sendiri hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi terkait pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu. 

    Adapun Puan Maharani sebelumnya sempat mengungkap pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan dipercepat. Rencananya setelah momen libur Lebaran 2025. “Jadi setelah lebaran ini setelah libur lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” ujar Puan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4).(tribun network/rhm/igm/yud/dod)