Tag: Puan Maharani

Kata Puan soal Ketua PN Jaksel jadi Tersangka di Kasus Suap Perkara Migor Korporasi

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kasus Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (MAN) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara korupsi mafia minyak goreng yang menyeret tiga korporasi.

Legislator PDI Pejuangan (PDIP) ini meminta adanya evaluasi mengenai integrasi yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum (APH).

“Sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa dibenahi,” tuturnya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid mengatakan kasus tersebut sangat memprihatinkan bagi penegakan hukum Indonesia, karena aparat yang memegang palu keadilan nyatanya melakukan pelanggaran. Publik, lanjutnya, tentu menyayangkan hal tersebut dan tentunya juga menurunkan kepercayaan publik.

“Ini menampar wajah para hakim yang selama ini punya integritas. Ini juga menampar institusi pengadilan yang selama ini sedang berbenah. Oleh sebab itu kami berharap dalam waktu yang cepat melakukan koreksi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di lembaga pengadilan kita,” katanya di tempat yang sama.

Jazilul menyayangkan adanya kasus tersebut. Padahal DPR, imbuhnya, siap memberikan dukungan penuh kepada APH, terutama lembaga pengadilan untuk melakukan reformasi.

“Karena apa? Ini kita pemerintahan sedang giat-giatnya membangun, menaikkan kepercayaan publik. Kalau lembaga hukumnya bermasalah itu gak ada orang yang bisa percaya ekonomi kita, investasi kita,” tandasnya.

Kejagung Tetapkan Ketua PN Jaksel jadi Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara korupsi mafia minyak goreng yang menyeret tiga korporasi.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Arif sebagai tersangka. Selain Arif, pengacara berinisial MS dan AN, serta WG selaku panitera muda perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Keempat orang [tersangka] itu adalah ybs selaku panitera muda perdata pada PN Jakut, tersangka MS yang bersangkutan merupakan advokat, AN juga sebagai advokat. Terakhir MAN, yang bersangkutan saat ini menjabat selaku ketua PN Jakarta Selatan,” ujarnya di Kejagung, Sabtu (12/4/2025).

Qohar menegaskan bahwa pada intinya mereka berempat diduga bersekongkol dalam kepengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa pihaknya akan menahan para tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

14/04/2025 18:15
Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos Nasional 14 April 2025

Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Idul Fitri tahun ini menjadi momen sejumlah
menteri
dari
Kabinet Merah Putih
kepemimpinan Presiden
Prabowo
Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
Jokowi
).
Mereka datang silih berganti pada 8 hingga 11 April 2025 ke kediaman Jokowi di bilangan Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.
Menteri
-menteri yang sowan adalah orang-orang sebelumnya juga mengisi jabatan di
Kabinet Indonesia Maju
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menariknya, menteri-menteri tersebut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi saat Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah dan Turki.
Namun, kehadiran sejumlah menteri ke kediaman Jokowi dipandang sebagai ”
matahari kembar
” di tengah kepemimpinan Prabowo saat ini.
Isu matahari kembar yang merujuk antara Jokowi dengan Prabowo ramai ketika dua menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Solo.
Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memanggil Jokowi sebagai bos.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat (11/4/2025).
Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.
Selain Budi dan Trenggono, nama menteri dalam Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo juga sowan untuk bertemu Jokowi.
Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Solo pada Selasa (8/4/2025).
Bahlil yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di era kepemimpinan Jokowi tersebut mengaku kangen dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
Bahkan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut dirinya sebagai murid dari Jokowi.
“Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” ujar Bahlil.
Nama lainnya yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu silaturahmi ke kediaman Jokowi pada Rabu (9/4/2025). Zulhas sendiri merupakan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Jokowi.
Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Saya silaturahim
Lebaran
ya. Kemarin pertama Lebaran di Jakarta. Habis itu saya malamnya nganter cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Ya saya tanya bapak telepon ajudan bapak. Bapak juga lagi ngangon (momong) cucu-cucu. Lalu, saya dan ibu, hari ini bisa silaturahmi,” ujar Zulhas.
Selain nama-nama tersebut, datang pula ke kediaman Jokowi seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera-lah orang yang pertama menyinggung matahari kembar.
Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi dua menteri di era Prabowo yang memanggil Jokowi sebagai bos.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke kediaman Jokowi.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” sambungnya mengingatkan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun membantah Jokowi dan Prabowo yang menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
Meskipun terdapat dua menteri di era kepemimpinan Prabowo yang dengan gamblangnya menyebut Jokowi sebagai bos.
Hasan menekankan, kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Jokowi itu sebatas silaturahmi. Ia meminta agar silaturahmi itu tidak dikaitkan dengan politik.
“Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran. Karenanya, hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
“Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” kata Hasan.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai
Demokrat
, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa hanya ada satu “matahari” di Indonesia saat ini.
Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo.
“Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu ya,” kata Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
Herzaky menyampaikan bahwa momen silaturahmi menteri dengan Jokowi adalah hal yang biasa.
Di samping itu, kedatangan menteri untuk bertemu Jokowi sudah pasti atas sepengetahuan Prabowo.
Begitu pun sebagai bagian mengemban tugasnya menjadi seorang menteri untuk mendengarkan masukan. Ia tak ingin silaturahmi justru diartikan sebagai sebuah hal yang negatif.
“Agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan. Kalaupun konteksnya misalnya ada menteri-menteri, kan bukan hanya menteri ya, siapapun kan bebas menjadi silaturahmi,” ujar Herzaky.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
), Puan Maharani mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di era Prabowo ke kediaman Jokowi seharusnya diapresiasi.
Puan membantah adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
Ia pun menegaskan, Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 adalah Prabowo, bukan Jokowi.
“Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik.
Matahari kembar
? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 18:08
Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pengaruhi Kongres ke-VI PDIP? Ini Jawaban Puan Maharani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum memutuskan jadwal pasti pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP. Salah satu pertimbangannya adalah melihat situasi dan kondisi politik terkini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. kata Puan, PDIP sampai saat ini belum menentukan pelaksanaan Kongres dengan melihat kondisi politik terkini.

“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4).

Puan mengatakan PDIP memang tidak terlalu teburu-buru menetapkan waktu Kongres ke-VI dengan persiapan yang masih sesuai jalur, sesuai kendali Megawati sebagai ketum partai.

“Tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” katanya.

Puan kemudian ditanya soal waktu pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP yang mungkin mundur setelah April 2025. “Bisa saja mundur di bulan April. Namun, pastinya insyaallah tidak lebih dari 2025,” kata dia.

Soal pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Puan memastikan pertemuan tersebut tidak akan memengaruhi keputusan Kongres partai berlambang Banteng Moncong Putih.

Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah dengan Megawati di kediaman Ketum PDIP itu, Jakarta Pusat, Senin (7/4) kemarin.

14/04/2025 16:54
Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

“Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,”

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, usai keduanya bersilaturahmi pada pada Senin (7/4) malam.

“Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian Puan belum memberikan pernyataan lebih lanjut soal kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.

Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati, namun mengungkapkan secara garis besar hal-hal yang dibahas adalah soal kebangsaan dan mengatakan PDIP akan bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

14/04/2025 16:04
Kongres PDI-P Mundur, Megawati Urung Jadi Ketum 2025-2030 Nasional 14 April 2025

Kongres PDI-P Mundur, Megawati Urung Jadi Ketum 2025-2030
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
),
Puan Maharani
menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
Namun, ia memastikan pelaksanaan
Kongres VI PDI-P
tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
“Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P.
Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air. Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
“Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
Adapun dalam Pasal 70 ayat (1) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P dijelaskan, Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam partai yang dihadiri oleh utusan-utusan DPD, DPC, serta peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.

Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (2) AD/ART PDI-P, Kongres dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kemudian dalam Pasal 70 ayat (3) AD/ART PDI-P, dijelaskan enam kewenangan dalam Kongres.
Enam kewenangan dalam Kongres adalah menerima laporan pertanggungjawaban DPP PDI-P; mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan AD/ART; menetapkan program dan sikap politik partai; menetapkan ketua umum partai yang sekaligus bertindak sebagai formatur untuk menyusun personalia DPP PDI-P.
Selanjutnya, Kongres menjadi forum untuk menilai dan melakukan rehabilitasi mantan anggota partai yang terkena sanksi pemecatan; dan membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.
Salah satu wewenang Kongres PDI-P adalah menetapkan umum partai untuk periode berikutnya. Adapun pada Mei 2024, PDI-P diketahui telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V yang menghasilkan 17 sikap partai.
Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan
Megawati Soekarnoputri
untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030 yang akan ditetapkan dalam Kongres VI.
“Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Puan membacakan 17 sikap partai, pada Minggu (26/5/2024).
Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 15:56
Puan sebut menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai hal yang baik.

“Silaturahmi pada masa Lebaran akan sangat baik,” kata Puan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menepis isu matahari kembar yang muncul usai silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi.

“Matahari kembar? Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

Beberapa menteri yang hadir, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

14/04/2025 15:55
Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.

Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

“Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.

Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.

Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.

“Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.

Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.

Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.

“Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin (14/4/2025).

Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.

Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.

“Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.

Isu Matahari Kembar

Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

14/04/2025 15:54
Komentar Puan Maharani soal Menteri Kabinet Prabowo Sowan ke Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani ikut menanggapi soal pertemuan atau sowan yang dilakukan sejumlah menteri Kabinet Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat masa Lebaran.

Menurut Puan, pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

“Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

Sementara itu, Istana Kepresidenan juga turut menanggapi bahwa pertemuan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah hal yang lumrah terjadi.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

“Silaturahmi-silahturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik. Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (14/4/2025).

Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

14/04/2025 15:30
DPR Tagih Penjelasan Pemerintah soal Rencana Tampung Warga Palestina ke Indonesia: Ini Evakuasi atau Relokasi?

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza, Palestina korban perang ke Indonesia. Puan menyatakan, DPR RI ingin mendapat penjelasan lebih lanjut secara langsung mengenai wacana tersebut.

“Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas,” kata Puan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.

Menurut Puan, Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya kepada Komisi I yang menjadi mitra Kemlu.

“Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

Apalagi, tambah Puan, rencana itu juga masih belum jelas apakah untuk mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Untuk itu, ia menilai perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah guna menindaklanjuti wacana tersebut.

“Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam, untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi penjelasan terkait rencana mengevakuasi 1.000 korban luka di Gaza, Palestina. Ia mengatakan, Indonesia ingin berbuat sesuatu dalam membantu rakyat Palestina yang mengalami penderitaan dahsyat.

“Ya itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo di Turki, Jumat, 11 April.

Saat ditanya apakah itu artinya Indonesia akan merelokasi korban luka ini, Prabowo membantah. “Oh tidak, tidak, (ini) untuk membantu,” ucapnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/04/2025 15:15
DPR tunggu penjelasan Pemerintah soal evakuasi warga Palestina

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan lebih lanjut soal rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza Palestina yang menjadi korban perang ke Indonesia.

“Sampai saat ini ‘kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih jelas,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Puan mengatakan bahwa DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut soal agar segera bisa ditindaklanjuti bagaimana pelaksanaan rencana tersebut di lapangan.

“Karena untuk melakukan, apakah itu mengevakuasi atau merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut,” ujarnya.

Ia berharap Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya Komisi I yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

“Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya? Dan lain-lain sebagainya,” kata Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, untuk meminta dukungan mereka terhadap rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan “lampu hijau” dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.

Syaratnya, kata Presiden, adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal.

“Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

14/04/2025 14:16