Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Djarot: Perang tarif AS lebih penting daripada Kongres Ke-6 PDIP

    Djarot: Perang tarif AS lebih penting daripada Kongres Ke-6 PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan fokus utama partainya saat ini tertuju pada isu-isu strategis, termasuk perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara, serta dinamika geopolitik global yang dinilai lebih mendesak.

    Hal ini membuat partai berlambang banteng moncong putih itu belum menetapkan waktu pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP yang semula direncanakan pada April 2025.

    “Kita masih konsentrasi di beberapa hal yang sangat penting, terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Persoalan-persoalan global, geopolitik itu penting,” kata Djarot saat ditemui awak media di Kawasan Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Dia lantas berkata, “Persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terjadi akibat perubahan geopolitik”.

    Djarot juga menegaskan bahwa partainya belum terburu-buru menentukan waktu pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP. Ia hanya menyampaikan bahwa kongres akan tetap dilakukan pada tahun ini.

    Namun, ketika ditanya soal bulan penyelenggaraan, dirinya menjawab bahwa waktunya belum bisa dipastikan.

    “Bulannya masih belum, nanti akan ditentukan,” ujarnya.

    Diketahui, Kongres PDIP yang digelar lima tahunan mestinya digelar pada 2024 setelah Kongres ke-5 atau yang terakhir pada 2019. Lantaran padatnya agenda nasional seiring Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres PDIP ke-6 pun ditunda dan dijadwalkan digelar pada April 2025.

    Rencana Kongres PDIP digelar April tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3). Dia mengatakan kongres partainya akan dilaksanakan selepas Ramadan 1446 Hijriah atau setelah Lebaran 2025.

    “Sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa, jadi kami selesaikan dulu ibadah puasa dan lebaran. Kemudian setelah itu baru kami akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” kata Puan.

    Dua pekan berselang, Puan kembali mengonfirmasi bahwa kesiapan pelaksanaan Kongres PDIP baru akan diumumkan setelah lebaran. Menurut dia, masih ada sejumlah pembahasan di internal partai. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengatakan kongres menjadi musyawarah terbesar partai. Pembahasannya mencakup pembaruan struktur.

    “Tunggu nanti. Lebaran dulu setelah itu dirapatkan,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).

    Kendati demikian, sampai saat ini Kongres Ke-6 PDIP tak kunjung dilaksanakan. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan partainya belum memastikan pelaksanaan kongres apakah akan berlangsung pada April 2025.

    Dia mengaku hingga saat ini belum ada keputusan waktu dan tempat pelaksanaan kongres tersebut. PDIP juga belum melaksanakan rapat pleno untuk membahas pelaksanaan kongres tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

    Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

    Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

    Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

    Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

    Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

    Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

    Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

    Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

    Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

    Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

    Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kirim Surpres ke DPR, Revisi KUHAP Segera Dibahas Pemerintah Cs

    Prabowo Kirim Surpres ke DPR, Revisi KUHAP Segera Dibahas Pemerintah Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) kepada pimpinan DPR mengenai wakil pemerintah yang akan membahas revisi KUHAP. 

    Menyusul surpres itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat koordinasi akan segera digelar bersama dengan Menteri Sekretaris Negara, Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung serta Polri. 

    “Jadi DIM-nya itu di Kementerian Hukum, kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Supratman mengaku sudah melihat sejumlah aturan yang dimuat dalam draf revisi KUHAP. Dia menyebut revisi lebih banyak ditujukan untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) para pihak berperkara hukum, dalam hal ini tersangka. 

    Sementara itu, tupoksi antara penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dinilai tidak banyak berubah. Supratman bahkan mengaku perubahan pada aspek tersebut hampir tidak ada. 

    “Hampir enggak ada [perubahan, red]. Dan yang terakhir menyangkut soal pengaturan, ya supaya memberi kepastian hukum, yakni restorative justice. Jadi itu yang banyak yang muncul. Yang lain enggak ada,” paparnya. 

    Adapun, Ketua DPR Puan Maharani menyebut pembahasan revisi KUHAP baru akan dilaksanakan setelah pembukaan masa sidang tanggal 17 April 2025 mendatang. Saat ini, DPR masih dalam masa reses. Dia mengaku belum ada pembahasan formal mengenai revisi KUHAP sejauh ini di DPR. 

    “Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti tanggal 17. Jadi sidangnya belum mulai. Ini belum masuk masa sidang. Semuanya masih dalam rangka libur lebaran dan masa reses,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Namun demikian, Komisi III DPR sudah mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat guna menjaring masukan untuk revisi KUHAP. 

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan DPR supaya tidak terburu-buru dalam membahas revisi KUHAP. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menekankan bahwa parlemen perlu hati-hati dalam membahas revisi KUHAP karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. 

    Dia mencontohkan banyak sekali kejadian sehari-hari yang masyarakat alami seperti salah penangkapan tersangka, bahkan hingga ada penyiksaan dan orang meninggal dalam tahanan. 

    “Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan akan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni,” katanya seusai memenuhi undangan informasi dari Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut revisi KUHAP yang akan dibahas ini merupakan pertama kalinya dalam 44 tahun. Revisi itu sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku pada awal 2026. 

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, perbaikan pada KUHAP yang akan dibahas parlemen bakal menyesuaikan KUHP baru. KUHAP baru disebut bakal menyesuaikan nilai-nilai restoratif, restitutif dan rehabilitatif yang ada pada KUHP baru. Terdapat sejumlah garis besar perbaikan yang akan tertuang pada revisi KUHAP tersebut. 

    Beberapa aspek yang akan menjadi poin revisi adalag pencegahan kekerasan dalam proses penyidikan, penguatan peran advokat, memaksimalkan keadilan restoratif, perlindungan hak-hak kelompok rentan pada proses hukum serta penambahan syarat penahanan. 

    “Ya, intinya nih, KUHAP baru tidak mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

  • Kongres PDIP Berpotensi Mundur, Ahok dan Puan Maharani Berikan Penjelasan Regional 15 April 2025

    Kongres PDIP Berpotensi Mundur, Ahok dan Puan Maharani Berikan Penjelasan Regional 15 April 2025

    Kongres PDIP Berpotensi Mundur, Ahok dan Puan Maharani Berikan Penjelasan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa
    Ahok
    , mengungkapkan bahwa kongres ke-6 partai berlambang banteng moncong putih tersebut berpotensi mundur dari jadwal yang sebelumnya direncanakan.
    Kongres yang awalnya dijadwalkan berlangsung setelah Lebaran pada April 2025 kini masih dalam ketidakpastian.
    Ahok menjelaskan, keputusan mengenai jadwal kongres sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    .
    “Sudah dua minggu belum ketemu Ibu (Megawati),” ungkapnya saat ditemui di Vihara Griya Vipasana Avalokitesvara Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (15/4/2025).
    Dia menambahkan, rapat pleno DPP terakhir hanya memunculkan rencana kongres pada April 2025, tanpa kepastian tanggal pelaksanaan.
    “Cuman, kami nggak tahu tanggal diadakannya,” pungkasnya.
    Ketua DPP PDIP
    Puan Maharani
    mengonfirmasi bahwa pelaksanaan kongres memang berpotensi mundur dari jadwal awal.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya Insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Puan menegaskan, hingga saat ini belum ada penetapan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kongres.
    PDIP merasa tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan jadwal sambil memantau situasi politik di Tanah Air.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    Sebagai informasi, PDIP telah mempersiapkan kongres partai yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.
    Megawati bahkan telah mengumpulkan kader PDI-P di kediamannya pada Kamis (13/3/2025).
    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas soal kongres dan pentingnya masukan dari kader untuk memperkaya acara tersebut.
    “Karena kita mau kongres kan, jadi perlu banyak masukan untuk memperkaya nanti kongres kita. Itu saja,” kata Deddy.
    Sebelumnya, Puan juga menyampaikan bahwa PDIP sempat merencanakan kongres pada April 2025.
    Namun, rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut karena berbagai pertimbangan.
    “Memang waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April, namun sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa, jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa, kita menuju Lebaran,” ucap Puan pada Selasa (11/3/2025).
    “Kemudian, setelah itu, baru kami DPP partai tentu saja dengan ketua umum akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus, Mantan Danjen Kopassus yang Ditunjuk Jadi Wamenko Polkam

    5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus, Mantan Danjen Kopassus yang Ditunjuk Jadi Wamenko Polkam

    loading…

    Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus yang pernah menjabat Danjen Kopassus ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sejak 21 Oktober 2024. Foto/Dok.Kopassus

    JAKARTA – Lodewijk Freidrich Paulus merupakan sosok purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan sejak 21 Oktober 2024. Jenderal Kopassus ini masuk dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Sebenarnya bukan baru kali ini purnawirawan Bintang Tiga itu dipercaya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Mengingat sebelumnya, ia telah punya banyak pengalaman di dunia politik karena merupakan mantan anggota dewan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, pria asal Manado itu sempat meniti karier di militer. Bisa dibilang jika ia adalah salah satu tokoh militer berpengalaman yang sempat duduki sejumlah jabatan strategis seperi Panglima Kodam, Danjen Kopassus, hingga Dankodiklat TNI AD.

    5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus

    1. Riwayat Pendidikan

    Pria kelahiran 27 Juli 1957 itu mengawali pendidikannya pada tahun 1964 di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1970.

    Setelah itu, ia mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manado hingga tahun 1973. Ia kemudian pindah ke kota Palu di Sulawesi Tengah dan dimasukkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri Palu.

    Usai menamatkan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1976, Paulus mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa AKABRI, hingga akhirnya lulus di tahun 1981.

    2. Berkarier di Kopassus

    Setelah lulus dari AKABRI, Lodewijk Freidrich Paulus menjalani kursus singkat dalam bidang infanteri selama beberapa bulan setelah ia dilantik. Ia bergabung dengan kesatuan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang saat ini menjadi Kopassus.

    Barulah setelahnya, ia ditempatkan sebagai komandan salah satu peleton. Kariernya di Kopassus menanjak, mulai dari komandan sub tim, tim, batalyon, dan grup, hingga ia diangkat sebagai Komandan Detasemen Khusus 81 pada tahun 2001.

    3. Pernah Jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera

    Pada tahun 2005, Paulus sempat dimutasi kembali ke Jakarta untuk menjabat sebagai Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama.

    Pada saat itulah Paulus terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera dalam upacara HUT Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2006.

    4. Riwayat Jabatan Strategis

    Selama menjalani karier sebagai prajurit TNI, Paulus pernah diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, menggantikan Pramono Edhie Wibowo di tahun 2009. Ketika mengemban jabatan ini, ia pernah dikirimkan ke AS untuk bernegosiasi mengenai pencabutan larangan kerjasama antara Amerika Serikat dan Kopassus pada bulan Maret 2010.

    Kemudian pada 6 September 2011, Paulus sempat menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Ia juga pernah berkiprah sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat TNI AD) pada tanggal 20 Mei 2013.

    5. Karier Politik

    Setelah pensiun dari militer, Paulus bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2016 dan diangkat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis enam bulan setelahnya. Dua tahun setelah bergabung dengan Partai Golkar, Paulus ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar pada tanggal 22 Januari 2018.

    Setahun berselang, Paulus dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Lampung I pada dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.

    Tidak cukup sampai disitu, ia juga pernah ditunjuk sebagai pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah Azis Syamsuddin, oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers pada tanggal 29 September 2021.

    (shf)

  • Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Ketua DPR: Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 19:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai hal yang baik.

    “Silaturahmi pada masa Lebaran akan sangat baik,” kata Puan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Puan juga menepis isu matahari kembar yang muncul usai silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Beberapa menteri yang hadir, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • Simpang Siur Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

    Simpang Siur Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah terkait evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Puan mengutarakan belum mengetahui apakah mereka sebenarnya akan dievakuasi atau direlokasi.

    “Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi,” katanya, Senin, 14 April 2025. “Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih jelas,” ujarnya. Menurutnya, hal tersebut penting. Sebabnya, menentukan tindakan selanjutnya.

    Ia berharap Menlu Sugiono akan memberikan penjelasan lengkap seputar hal tersebut. “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya? Dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo meminta dukungan dari sejumlah pihak terkait untuk melaksanakannya. Bila mereka menyetujuinya, maka rencana tersebut bisa terlaksana.

    Terkait apakah warga Gaza akan direlokasi ataukah dievakuasi, Presiden RI kedelapan ini menjelaskan bahwa mereka akan berada di Indonesia untuk sementara. Bila situasi di Gaza membaik, mereka akan dipulangkan.

    Dia pun menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Gaza yang menjadi korban perang menjadi sikap Pemerintah Indonesia. “Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” ujarnya.

    Presiden Prabowo pun menjelaskan akan juga berkonsultasi dengan Kepala Daerah untuk melaksanakan rencana tersebut. “Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” katanya, saat tanggal 9 April sebelum bertolak ke Timur Tengah.

    MUI Menolak Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden RI untuk mempertimbangkannya kembali. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengutarakan kebijakan ini bertentangan dengan filosofi organisasi tersebut.

    MUI menjelaskan bahwa Rakyat Palestina membutuhkan kemerdekaan, bukan tempat tinggal sementara maupun permanen. Selain itu, tak ada kepastian apakah mereka bisa pulang ke tanah airnya.

    Sudarnoto pun menegaskan bahwa melaksanakan evakuasi tersebut sama saja dengan memenuhi keinginan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kedua negara yang bersekutu ingin wilayah Gaza kosong.

    Ia pun mengutarakan akan menemui Presiden Prabowo bersama pimpinan organisasi ulama tersebut. Pertemuan ini untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Selain itu, menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah konflik Israel dengan Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 70 Persen Publik Tak Tahu Revisi KUHAP, Puan: Sidangnya Belum Mulai

    70 Persen Publik Tak Tahu Revisi KUHAP, Puan: Sidangnya Belum Mulai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70,3 persen masyarakat belum mengetahui soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Menurut Puan, kondisi tersebut wajar karena DPR belum memulai pembahasan resmi terkait revisi KUHAP.

    “Sidangnya belum mulai. Kami baru akan masuk dalam sidang pada 17 April mendatang. Jadi, saat ini belum ada pembahasan,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Senin (14/4/2025).

    Puan menjelaskan, sejauh ini DPR, khususnya Komisi III, baru sebatas mendengarkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, tanpa membahas substansi revisi KUHAP. “Kalau pun ada pertemuan, itu masih sebatas menerima masukan, belum membahas substansi revisi,” tegasnya terkait pembahasan revisi KUHAP.

    Puan juga memastikan ketika revisi KUHAP mulai dibahas di DPR, prosesnya akan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. “Belum ada tindak lanjut apa pun di Komisi III maupun AKD lainnya untuk revisi KUHAP,” tambah Puan.

    Survei LSI yang menjadi sorotan ini dilakukan pada 22-26 Maret 2025 dengan 1.214 responden WNI usia minimal 20 tahun. Hasilnya, hanya 29,7 persen responden yang tahu tentang pembahasan revisi KUHAP, sedangkan sisanya, 70,3 persen, mengaku tidak mengetahui.

    Peneliti LSI Yoes C Kenawas menyebut tingkat kesadaran publik soal revisi KUHAP masih sangat rendah. Padahal, revisi ini menyangkut aturan hukum yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

  • Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan tanggapannya terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini DPR masih menunggu penjelasan resmi dan rinci dari pemerintah mengenai bentuk dan mekanisme dari rencana tersebut.

    Menurut Puan, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan apakah langkah tersebut akan dilakukan sebagai evakuasi sementara atau relokasi permanen.
    Penegasan ini diperlukan agar DPR dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat dan sesuai.

    “Sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu menginginkan ada penjelasan lebih detail,” ujar Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Puan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menyampaikan detail teknis mengenai rencana evakuasi tersebut. Ia menilai, transparansi sangat penting agar pelaksanaan di lapangan dapat disiapkan dengan baik dan sesuai prosedur.

    “Untuk melakukan evakuasi atau relokasi tentu dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk pelaksanaannya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya kemanusiaan.

    Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menerima hingga 1.000 warga Gaza pada tahap awal, jika situasi memungkinkan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan Presiden RI
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Megawati
    Soekarnoputri akhirnya terealisasi pada 7 Maret 2025.
    Prabowo didampingi Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, menyambangi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
    Pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah itu berlangsung selama 1,5 jam.
    Tak hanya itu, pertemuan dua tokoh bangsa itu akhirnya terealisasi setelah diwacanakan sejak pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengumumkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
    Menariknya, dalam pernyataan terbarunya, Ketua DPP PDI-P sekaligus juga Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memastikan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara Megawati dan Presiden Prabowo.
    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan, di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Meski demikian, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.
    Dia hanya menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Gerindra yang kerap mendiskusikannya.
    “Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    “Dan Alhamdulillah, kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” katanya lagi.
    Puan menjelaskan bahwa Megawati dengan Prabowo membicarakan soal sinergi untuk membangun bangsa dan negara dalam pertemuan pertama tersebut.
    Bahkan, menurut dia, Megawati menyampaikan bahwa PDI-P siap bersinergi dengan pemerintah dan membantu Prabowo menjalankan tugas-tugasnya.
    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana PDI-P akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    Usai pertemuan
    Prabowo-Megawati
    , Gerindra dan PDI-P menegaskan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa PDI-P tidak akan masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
    Menurut dia, dalam pertemuan itu Megawati menyampaikan bahwa PDI-P dapat berperan memperkuat pemerintahan, namun bukan sebagai bagian dari koalisi.
    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 9 April 2025.
    “Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” katanya lagi.
    Senada dengan Muzani, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menyebut bahwa Megawati tetap menjalin komunikasi baik dengan Prabowo, meskipun PDI-P memilih tetap berada di luar pemerintahan.
    “Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” kata Guntur Romli pada 9 April 2025.
    Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
    Namun, PDI-P juga tidak secara tegas menyatakan bahwa berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.