Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • PSHT desak Menkum sahkan badan hukum kepengurusan M Taufiq

    PSHT desak Menkum sahkan badan hukum kepengurusan M Taufiq

    Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq.

    “Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus),” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, Minggu.

    Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap.

    Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, maka yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq.

    Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum RI yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan.

    “Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum,” tuturnya.

    Taufiq menuturkan pascaputusan PK MA Tahun 2022 itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut.

    “Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia,” ujarnya.

    Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu karena dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT.

    “Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi,” paparnya.

    Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat.

    “Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan.

    Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi.

    “Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini,” katanya.

    Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukungan RI tak pernah surut

    Dukungan RI tak pernah surut

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) saat bertemu dengan Ketua Parlemen Palestina Rawhi Fattouh di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025). (ANTARA/HO-DPR RI)

    Puan kepada Ketua Parlemen Palestina: Dukungan RI tak pernah surut
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua Parlemen Palestina Rawhi Fattouh menyampaikan bahwa dukungan RI terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah surut. Pertemuan tersebut terjadi di sela-sela forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang membela Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine, di Istanbul, Turki, Jumat (18/4).

    “Dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan moral dan sejarah bangsa Indonesia. Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan tak berubah sejak era kemerdekaan,” ujar Puan kepada Fattouh, seperti dikutip dari keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Pada kesempatan itu, Puan juga menyampaikan bahwa dukungan RI untuk Palestina tidak hanya dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah Indonesia. DPR RI, kata dia, juga terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    “Baik di meja-meja bilateral maupun forum-forum internasional, DPR RI terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengajak negara-negara dunia agar mengupayakan terciptanya perdamaian di Palestina,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyebut bahwa dalam berbagai pertemuan multilateral, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DPR RI konsisten mengangkat isu pelanggaran HAM berat yang menimpa warga Palestina.

    Menurut dia, langkah DPR RI tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang ingin perdamaian dunia dapat terwujud.

    “Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua di Gaza dan Tepi Barat harus dihentikan,” kata Puan dalam forum The Group of Parliaments in support of Palestine tersebut.

    Sementara itu, saat berbincang dengan Rawhi Fattouh, Puan juga menyampaikan komitmen penguatan kerja sama antara DPR RI dengan Parlemen Palestina. Ia mengatakan bahwa penguatan kerja sama itu dapat meningkatkan penggalangan dukungan terhadap negara-negara lain dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina agar dapat hidup dengan nyaman dan damai di rumahnya sendiri.

    Sumber : Antara

  • Bertemu Ketua Parlemen Palestina, Puan: Dukungan Indonesia Tidak Akan Surut – Page 3

    Bertemu Ketua Parlemen Palestina, Puan: Dukungan Indonesia Tidak Akan Surut – Page 3

    Secara diplomatik, Puan menyebut dukungan Indonesia untuk Palestina tak hanya dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia, DPR RI juga terus ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    “Di tengah eskalasi kekerasan yang semakin brutal di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, DPR RI selalu menegaskan posisi Indonesia yang menolak aksi-aksi kekerasan,” kata Puan.

    “Baik di meja-meja bilateral dan forum-forum internasional, DPR terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengajak negara-negara dunia agar mengupayakan terciptanya perdamaian di Palestina,” sambungnya.

    Menurut Puan, langkah DPR ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang ingin perdamaian dunia dapat terwujud. Dalam berbagai pertemuan multilateral, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum ASEAN dan PBB, DPR RI konsisten mengangkat isu pelanggaran HAM berat yang menimpa warga Palestina.

    Saat berbicara di forum The Group of Parliaments in support of Palestine yang digelar di Turki, Puan menyerukan tuntutan kolektif kepada negara-negara lain untuk membantu memulihkan keadaan di Gaza dan agar Israel menghentikan serangan.

    Puan juga mendorong diplomasi konkret untuk gencatan senjata permanen dan akses bantuan kemanusiaan yang tidak terhalang.

    “Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua di Gaza dan Tepi Barat harus dihentikan,” papar Puan Maharani.

  • Puan Maharani Usul Forum Parlemen Bela Palestina Diperluas hingga Eropa dan Amerika Latin

    Puan Maharani Usul Forum Parlemen Bela Palestina Diperluas hingga Eropa dan Amerika Latin

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Pertemuan yang menghasilkan deklarasi bersama diisi dengan sejumlah sesi diskusi antarpimpinan parlemen yang hadir. Pada sesi pertama forum, ketua masing-masing parlemen yang hadir menyampaikan pesan dan masukan.

    Sementara pada sesi diskusi akhir, pertemuan kelompok parlemen bela Palestina dilakukan dengan metode round table meeting untuk pertukaran pandangan tentang langkah ke depan antarpimpinan parlemen menyangkut tentang perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

    “Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan,” kata Puan, Sabtu, 19 April 2025.

    Kelompok Parlemen Bela Palestina juga mendukung hak Negara Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB dan organ-organnya, serta menyerukan kepada semua negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya. Untuk itu Puan menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini.

    “Kita harus berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini,” katanya.

    “Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” ujarnya melanjutkan.

    Sehubungan dengan hal ini, Puan menginformasikan kepada forum bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah pertemuan Persatuan Parlementer Negara-negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.

    “Ini akan menjadi kesempatan yang berharga untuk meningkatkan koordinasi kita, dan memajukan agenda kolektif kita,” tuturnya.

    Puan pun sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada parlemen anggota negara bela Palestina untuk hadir dan berpartisipasi dalam agenda di mana DPR akan menjadi tuan rumah itu.

    Dia lantas mengusulkan agar pertemuan Kelompok Parlemen Bela Palestina berikutnya berfokus pada isu-isu tematik yang dapat ditindaklanjuti. Seperti, kata Puan, pengembangan kapasitas untuk Otoritas Palestina dan Parlemen, isu kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di lapangan, serta rekonstruksi Gaza.

    “Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

    Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Puan bersama ketua parlemen lain yang hadir pun berdiskusi dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, Turki, Jumat, 18 April 2025 sore waktu setempat.

    Forum ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmuş sebagai tuan rumah. Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al-Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadji Malick Ndiaye).

    Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

    Dalam kesempatan itu, Puan sempat berbincang dengan Ketua Parlemen Malaysia Johari Abdul. Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Oekon, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

    Menurut Puan, keikutsertaan DPR dalam The Group of Parliaments in support of Palestine untuk semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina.

    “Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ditunjukkan melalui berbagai sarana. Selain diplomasi Pemerintah, DPR juga ikut berperan melalui diplomasi parlemen yang salah satunya dilakukan pada forum-forum internasional seperti ini,” kata Puan, Sabtu, 19 April 2025.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Di berbagai forum internasional maupun pertemuan bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat, Puan maupun anggota DPR lainnya lantang menyerukan agar aksi kekerasan terhadap masyarakat di Gaza segera diakhiri.

    “Berbagai konsultasi terus dilakukan dengan negara-negara lain dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya menegaskan.

    “Termasuk agar keran bantuan bagi korban perang di Gaza terus dibuka,” ucapnya.

    Puan pun akan menyampaikan pesan dan masukan pada forum The Group of Parliaments in support of Palestine itu. Puan juga akan berbicara pada sesi-sesi diskusi yang digelar dalam forum.

    “Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan demi memastikan kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud,” ujarnya.

    Indonesia sendiri terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution), dan mendesak penghentian segala bentuk kekerasan. Komitmen ini juga selalu disampaikan DPR pada setiap diplomasi parlemen.

    “Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret, yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

    Di pembukaan acara The Group of Parliaments in support of Palestine, Puan terlihat duduk satu baris dengan Erdogan. Ia duduk bersebelahan dengan Ketua Parlemen Palestina dan Ketua Parlemen Turki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan sebut dunia harus tegas tolak upaya Israel usir warga Palestina

    Puan sebut dunia harus tegas tolak upaya Israel usir warga Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus tegas menolak upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.

    “Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” kata Puan sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

    Puan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4), sore waktu setempat.

    “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” sambung dia.

    Menurut Puan, rekonstruksi harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Komunitas internasional dinilai harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

    Ia pun menegaskan bahwa warga sipil di Palestina harus dilindungi dan stabilitas harus dipulihkan. Oleh sebab itu, menurut dia, parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan.

    Puan mengingatkan bahwa anggota parlemen memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global.

    “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina,” katanya.

    Mengingat beratnya situasi di Palestina saat ini, Puan menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

    Sementara itu, kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini ialah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.

    Dia mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina. Sebab, menurut Puan, pengakuan Palestina merupakan langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan.

    “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antarparlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah; dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia,” demikian Puan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai diperlukan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara aksi yang lebih konkret. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina, The Group of Parliaments in Support of Palestine, yang berlangsung di Istanbul, Turki pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.

    “Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Deklarasi bersama itu menyerukan agar parlemen-parlemen dunia mendorong pemerintah mereka mengambil langkah konkret dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kelompok ini juga bertekad mengintegrasikan isu Palestina dalam kerja-kerja parlemen regional dan internasional.

    Lebih jauh, kelompok parlemen ini juga menyuarakan dukungan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan mendorong kontribusi politik, hukum, dan finansial dari negara-negara anggota.

    “Pada saat yang sama, kita harus mengambil langkah maju dan jelas yang memastikan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi di masing-masing parlemen,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.

    Deklarasi juga mendesak Israel menghormati hak-hak warga Palestina, menghentikan agresi di wilayah pendudukan termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Kelompok ini juga menuntut gencatan senjata permanen dan implementasi penuh atas perjanjian yang dideklarasikan pada 15 Januari 2025 dengan mediasi Mesir, Qatar, dan AS.

    Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ini menyerukan pelaksanaan tanggung jawab penuh atas perdamaian dan keamanan kawasan serta penerapan sanksi terhadap aktivitas ilegal Israel di wilayah pendudukan.

    “Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi,” tuturnya.

    Dalam forum itu pula, disepakati pembentukan Kelompok Parlemen Bela Palestina sebagai forum informal tanpa Sekretariat formal, guna memberi fleksibilitas gerak dan respons cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan. 

    “Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan Kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal. Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan,” tuturnya.

    Kelompok ini juga menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir, didukung Liga Arab dan OKI. Selain itu, forum juga menyerukan pengakuan penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB, serta mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini dengan berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini.

    “Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” lanjutnya.

    Mantan Menko PMK ini juga mengusulkan agar pertemuan selanjutnya fokus pada isu-isu tematik seperti pembangunan kapasitas Otoritas Palestina, kesehatan dan pendidikan warga Palestina, serta rekonstruksi Gaza. 

    “Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” tandas Puan.

  • Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina

    Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Palestina saat menyampaikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4) sore waktu setempat.

    “Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata. Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” kata Puan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Puan menyoroti bahwa bencana kemanusiaan di Gaza telah menyebabkan banyak anak-anak kelaparan, rumah sakit rusak, dan seluruh keluarga hidup tanpa kebutuhan dasar manusia.

    Ia menyebut tidak ada tanda-tanda kelegaan hingga kini. Sebab, serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat.

    Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari Bapak pendiri negara kami, Presiden Sukarno yang pernah berkata, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” katanya mengenang.

    Menurut Puan, saat ini dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang tumpang tindih. Ia juga menyinggung bahwa seluruh dunia baru saja menyaksikan peningkatan sengketa perdagangan dan tarif antarnegara, bahkan ketika perang dan konflik sedang berlangsung di berbagai kawasan.

    “Di saat dunia sangat membutuhkan persatuan dan kolaborasi yang lebih kuat, kita dihadapkan dengan perpecahan yang semakin meningkat. Di saat perdamaian lebih dibutuhkan dari sebelumnya, kita melihat meluasnya kekerasan di berbagai belahan dunia,” katanya.

    Untuk mengatasi tantangan global secara efektif, Puan menilai negara-negara di dunia harus mempromosikan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional, termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.

    “Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” katanya.

    Ia memandang parlemen di setiap negara harus melangkah maju dan menjadi bagian dari solusi. Parlemen abad ke-21, kata dia, harus berwawasan ke depan, responsif, dan diperlengkapi untuk membantu mengatasi masalah global.

    “Kita harus mengadvokasi kerja sama, mempromosikan dialog, dan menolak unilateralisme. Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan,” Puan menyerukan.

    Puan menilai, anggota parlemen dan para wakil rakyat tidak bisa tinggal diam atas kondisi ini. Ia menyebut tanggung jawab anggota dewan bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

    Dia menyesalkan gencatan senjata yang disepakati pada awal tahun 2025 ternyata belum ditegakkan. Oleh karena itu, ia mengajak parlemen dunia menyuarakan tuntutan kolektif untuk segera memulihkan keadaan di Palestina dan agar Israel menghentikan serangan.

    “Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan. Parlemen di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk mengambil posisi yang lebih kuat,” Puan menegaskan.

    Dia juga mengajak anggota parlemen tiap-tiap negara untuk berani secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima dan melanggar hukum.

    “Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Tolak Pemindahan Warga Palestina dari Tanah Gaza – Halaman all

    Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Tolak Pemindahan Warga Palestina dari Tanah Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal adanya beberapa seruan untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. 

    Usulan itu kata Puan, layak untuk ditolak. Bahkan, dia menyerukan penolakan itu saat hadir forum Parlemen internasional yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Puan menegaskan, negara dunia harus menolak upaya Israel mengusir warga Palestina atau angkat kaki dari tanah tumpah darahnya sendiri.

    “Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” sebut Puan dalam pernyataan resminya, Sabtu (19/4/2025).

    “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” sambung dia.

    Puan mengatakan, rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas Palestina. 

    Mantan Menko PMK RI itu lantas menilai kalau komunitas internasional harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya. 

    “Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan.

    “Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini,” lanjutnya.

    Kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum tersebut adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara. 

    Ketua DPP PDIP itu lantas mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina.

    “Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” ucap Puan.

    Puan melanjutkan, dengan adanya pengakuan itu dunia tidak akan lagi menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.

    “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” tukas Puan. 

    Sebagai informasi, Forum The Group of Parliaments in support of Palestine tersebut dibuka oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus sebagai tuan rumah pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat. 

    Pembukaan acara turut dihadiri oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

    Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al- Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadj Malick Ndiaye).

    Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

    Rencana Prabowo

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia bentuk bantuan kemanusiaan sementara untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, bukan pemindahan permanen.

    “Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat, ya. Kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turkiye pada Jumat (11/4/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang dimaksud bukanlah pemindahan atau relokasi warga Gaza ke Indonesia secara permanen.

    “Oh tidak, tidak,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Presiden Prabowo menyatakan akan berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin negara lain di Timur Tengah terkait rencana teknis evakuasi tersebut, termasuk dengan pemimpin Palestina.

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksanaannya,” katanya. (*)

     

     

  • Akui Publik Belum Tahu Ada Pembahasan Revisi KUHAP, Puan Maharani: Sidang Dimulai 17 April

    Akui Publik Belum Tahu Ada Pembahasan Revisi KUHAP, Puan Maharani: Sidang Dimulai 17 April

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mayoritas publik belum tahu ada pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Undang-Undang ini mengatur penyelidikan dan penyidikan kejahatan.

    Berdasarkan Survei LSI mengungkapkan, bahwa hanya 29,7 % publik yang mengetahui bahwa DPR dan pemerintah tengah membawa revisi KUHAP.

    Ketua dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi bahwa pembahasan substansi memang belum dimulai karena DPR masih dalam masa reses.

    “Belum ada tindak lanjut atau pembahasan resmi. Sidang baru dimulai lagi tanggal 17 April,” kata Puan Maharani pada 15 April 2025

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengirim surat presiden (surpres) kepada pimpinan DPR untuk membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 25 Maret 2025.

    Pemerintah pun kini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

    Sementara, sejumlah pihak seperti YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar pembahasan revisi KUHAP dilakukan secara terbuka dan melibatkan pantauan publik secara luas.

    RUU KUHAP sendiri memuat 334 pasal dengan lebih 2.000 poin pembahasan. Isinya krusial, karena menyangkut perlindungan hak warga dan negara dalam proses hukum.

    Harapannya, revisi ini tidak dikebut, melainkan dibahas dengan hati-hati dan melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang.

    Sebagai informasi, revisi KUHAP sebenarnya sudah dibahas sejak hampir dua dekade lalu, Tapi, proses legislasinya belum juga rampung sampai sekarang. (Besse Arma/Fajar)