Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan!

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri acara pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025 di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

    “Pembukaan pada tanggal 14 besok pukul 19.30 WIB. Pak Prabowo insyaallah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani) sebagai tuan rumah,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Mardani menyebut kehadiran Presiden Prabowo bersama dengan Puan akan menegaskan pesan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menjadi jembatan untuk negara-negara di dunia.

    “Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ucapnya.

    Ia juga menyebut dalam pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC itu akan ditegaskan pula tentang tema utama yang diusung dalam konferensi tersebut yakni “Good Governance and Strong Institution”.

    “Mbak Puan dan nanti Pak Prabowo saat pembukaan akan men-stressing ulang tentang Good Governance and Strong Institution ini,” ujarnya.

    Tema tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat demi terciptanya perbaikan sosial hingga ekonomi.

    “Mulai dari diri sendiri, dari mana? Tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan strong institution, institusi yang bisa dipercaya karena institusi ini tidak ada korupsi, tidak ada fraud, institusi yang betul-betul melayani,” tuturnya.

    Ketua BKSAP DPR RI mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat merupakan aspek mendasar dalam menghadapi dinamika eksternal wilayah.

    “Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan! Kadang-kadang masalahnya ada pada kita (negara masing-masing). Kita belum punya tata kelola pemerintahan yang baik, kita belum punya institusi yang dipercaya,” katanya.

    Mardani lantas melanjutkan, “Sehingga pertumbuhan ekonomi kita belum baik, transparansi akuntabilitas belum baik, masyarakat miskin belum terlayani, pendidikan kita belum berkualitas.”

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 12—15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia tuan rumah PUIC ke-19, Puan tekankan harmoni antarbangsa

    Indonesia tuan rumah PUIC ke-19, Puan tekankan harmoni antarbangsa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak delegasi Parlemen Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 untuk mempererat keharmonisan antarnegara.

    Dilansir dari keterangan resmi, Puan ketika menghadiri makan malam delegasi PUIC ke-19 pada Minggu malam di Museum Nasional, Jakarta Pusat, menyinggung pentingnya memperjuangkan perdamaian dan keharmonisan antarbangsa.

    Puan pun mengajak para delegasi untuk memanfaatkan konferensi parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di DPR tersebut sebagai sarana saling belajar dan mempererat persahabatan antarnegara.

    Terlebih, perhelatan di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999.

    “Mari kita bekerja sama untuk memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi negara kita dan dunia,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyampaikan bahwa Indonesia senang bisa menerima kedatangan para delegasi dari berbagai negara sahabat.

    Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, lanjut dia, bangga dapat menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke-19 yang sangat strategis.

    “Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa bangga menjadi tuan rumah Sidang ke-19 Konferensi PUIC yang menghimpun para perwakilan terhormat dari negara-negara Muslim,” ucapnya.

    Sebagai informasi, PUIC ke-19 akan digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025.

    Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience, DPR ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.

    Adapun makan malam bersama delegasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan konferensi PUIC yang dihadiri oleh para delegasi dari berbagai negara anggota OKI di Indonesia.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan badan legislatif ini siap untuk menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025.

    Puan mengatakan bahwa perhelatan konferensi di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999.

    “Ini merupakan kehormatan karena Indonesia menjadi tuan rumah perayaan 25 tahun PUIC. DPR RI siap menyambut hangat delegasi dari negara-negara sahabat,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengemukakan bahwa perhelatan sidang umum parlemen negara-negara OKI tersebut bukan semata-mata kehormatan administratif semata, melainkan juga menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi.

    Dengan demikian, kata dia, menjadi tuan rumah PUIC 2025 tidak hanya soal menjadi penyelenggara, tetapi soal kepemimpinan moral dan politik luar negeri.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia, khususnya DPR RI, siap hadir sebagai jembatan dialog, kolaborasi, dan transformasi antarparlemen dunia Islam.

    Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience untuk PUIC 2025, DPR RI ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.

    Untuk itu, DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret guna menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

    “DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ucap dia.

    Konferensi PUIC Ke-19 rencananya dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer atau pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 11 ketua parlemen dan delapan wakil ketua parlemen negara OKI telah menyatakan akan datang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi PUIC, mulai Minggu (11/5).

    Puan menilai kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

    “PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” tuturnya.

    Lewat PUIC, kata dia, akan dibangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dahulu.

    Ia menekankan pentingnya momen PUIC karena berdekatan dengan Peringatan 70 Tahun KAA yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 18 April 2025.

    Dengan begitu, lanjut Puan, perhelatan PUIC 2025 akan menjadi kelanjutan dari semangat Bandung yang mengilhami perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kerja sama yang setara.

    Puan berharap kehadiran pimpinan dan perwakilan negara sahabat juga dapat mempererat kerja sama antara negara anggota OKI.

    PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

    PUIC juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

    Adapun PUIC berkantor pusat di Teheran, Iran, dengan jumlah anggota OKI sebanyak 57 negara. Perhelatan PUIC oleh DPR RI sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden Ke-19 PUIC.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Soroti Rencana Revisi UU Pemilu

    Megawati Soroti Rencana Revisi UU Pemilu

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR.

    Megawati belum mengetahui jika akan ada revisi UU lainnya.

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,” kata Megawati dalam Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 8 Mei, dilansir ANTARA.

    Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

    “Tapi please niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan,” ujarnya.

    “Pada saat sekarang. Orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin aja,” tutur Megawati.

     

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya setelah hari-hari ini,” ucap Puan, Rabu.

    Terkait di mana revisi UU Pemilu akan dibahas nantinya, Puan juga belum dapat memastikan apakah di Komisi II atau justru di Badan Legislasi (Baleg).

    “Gimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan di pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg, ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” pungkasnya.

  • Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa acara kongres partai nantinya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

    Ia menegaskan bahwa PDIP solid dalam menentukan ketua umum.

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,” kata Djarot saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis malam.

    Di sisi lain, dia menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP masih diisi oleh Hasto Kristiyanto. Ia menambahkan bahwa urusan Sekjen hanya menjadi kewenangan Megawati.

    “Itu kan kewenangan dari ketua umum karena Sekjennya sekarang masih Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Djarot memastikan kongres PDIP akan digelar tahun 2025. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bulan apa kongres itu akan dilaksanakan.

    “Ya memang tahun ini, tunggu saja sebentar lagi ya,” jelas Djarot.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani buka suara soal jadwal kongres partainya yang rencananya digelar pada tahun 2025.

    Puan menegaskan pihaknya belum dapat mengumumkan tanggal kongres ke publik. Namun, dia mengatakan bahwa acara kongres rencananya akan dilaksanakan tahun ini.

    “Kapan kongres? Pada waktunya kita akan umumkan. Tahun ini insya Allah, kapan waktunya, akan kita akan umumkan segera. Tahun ini,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik India dengan Pakistan.

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Puan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi.

    “Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara,” ucapnya.

    Meski KBRI di New Delhi dan Islamabad memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam ketegangan India dan Pakistan, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan evakuasi.

    “Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai negara terlambat menyelamatkan warganya,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa negara sudah berkewajiban untuk melindungi setiap WNI di manapun berada, termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang dihadapi.

    Menurut dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama TNI dan instansi terkait lainnya perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.

    Jika evakuasi WNI dilakukan, dia pun meminta Kemlu melalui masing-masing KBRI untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat karena menempuh perjalanan yang panjang.

    “Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang mengalami sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita merupakan tanggung jawab negara,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kemlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan WNI.”

    Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, kata dia, Indonesia berharap India dan Pakistan dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil.

    Dia menegaskan pula bahwa Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki kepentingan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Terlebih, lanjut dia, konflik di Asia Selatan berpotensi menimbulkan dampak global, mulai dari gangguan ekonomi, migrasi lintas negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara,” ucapnya.

    Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun menyampaikan keprihatinannya atas konflik India-Pakistan yang menelan korban jiwa tersebut, serta turut bersolidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak.

    DPR RI, tambah dia, siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral guna mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.

    “Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati soroti revisi UU Pemilu

    Megawati soroti revisi UU Pemilu

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR.

    Menurutnya, ia belum mengetahui jika akan ada revisi UU lainnya.

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,” kata Megawati dalam Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

    “Tapi please niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan,” ujarnya.

    “Pada saat sekarang. Orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin aja,” tutur Megawati menambahkan.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya setelah hari-hari ini,” ucap Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

    Terkait dimana revisi UU Pemilu akan dibahas nantinya, ia juga belum dapat memastikan apakah di Komisi II atau justru di Badan Legislasi (Baleg).

    “Gimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan di pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg, ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT, Puan: Kami Masih Tampung Masukan Masyarakat

    Presiden Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT, Puan: Kami Masih Tampung Masukan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Desakan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi para pekerja rumah tangga, kelompok yang selama ini dinilai rentan dan belum mendapatkan perhatian memadai.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa proses legislasi masih berjalan dan DPR saat ini tengah fokus mendengarkan masukan publik melalui forum rapat dengar pendapat umum (RDPU).

    “Mulai masa sidang ini kita sudah melaksanakan RDPU, artinya mendengarkan pendapat dan masukan dari masyarakat,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Dalam forum tersebut, DPR menghadirkan beragam pihak yang terlibat langsung dalam isu ketenagakerjaan domestik, seperti perwakilan pekerja rumah tangga, para pemberi kerja, serta lembaga pemerhati buruh dan hak asasi manusia.

    “Setidaknya ada tiga pihak utama yang perlu kita dengar, yakni pemberi kerja, pekerja, dan penerima manfaat. Semuanya harus dilibatkan,” jelas Puan.

    Ia menekankan bahwa proses penyusunan regulasi harus dilakukan dengan seksama agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar adil dan mampu menjawab kebutuhan para pihak, terutama mereka yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

    “Kita perlu waktu untuk memastikan substansi RUU benar-benar berpihak dan memberikan perlindungan nyata,” ujar Puan.

  • Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan berhati-hati membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR juga berjanji akan melibatkan partisipasi publik.

    Puan mengungkapkan perkembangan pembahasan RUU PPRT kini telah memasuki tahapan menerima pendapat dan masukan dari masyarakat melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

    “Jadi proses itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, DPR RI akan meminta masukan seluruh pihak seperti pemberi pekerja, pelaku atau PRT itu sendiri, dan penerima pekerja. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memberikan keadilan bagu semua pihak yang terlibat dalam RUU ini.

    “Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya,” tutur eks Menko PMK tersebut.

    Adapun, lanjutnya, hingga sejauh ini belum ada kepastian apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

    Meski demikian, pembahasan RUU PPRT dipastikan sudah mulai dilakukan secara bertahap dalam rangka meminta masukan di Baleg. “Sampai saat ini masih di Baleg. Nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu, apakah ini akan kita bahas di komisi atau di Baleg,” ucap dia. 

    Lebih jauh, Puan menuturkan hal yang sama juga berlaku untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), karena masih belum ada kepastian apakah akan dibahas di Baleg atau Komisi II DPR.

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya. Bagaimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg. Ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” beber dia.

  • Kemarin, kunjungan Bill Gates, dan putusan MKD Ahmad Dhani

    Kemarin, kunjungan Bill Gates, dan putusan MKD Ahmad Dhani

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (7/5) menjadi sorotan, di antaranya kedatangan tokoh filantropi sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates ke Istana Merdeka, dan putusan MKD DPR terhadap Ahmad Dhani.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Presiden bakal beri Bill Gates tanda kehormatan karena dinilai berjasa

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencananya untuk memberi tanda kehormatan tertinggi kepada pendiri Microsoft serta tokoh filantropi dunia Bill Gates karena telah berjasa tidak hanya untuk rakyat Indonesia, tetapi juga untuk dunia.

    Presiden menilai Bill Gates sangat layak mendapatkan bintang kehormatan dari Indonesia karena yang bersangkutan melalui yayasannya, Bill & Melinda Gates Foundation, konsisten menggelontorkan dana untuk pengembangan vaksin, serta program-program pemberdayaan lainnya di Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. TNI gelar Rakornis POM TNI tingkatkan kemampuan hadapi era teknologi

    Markas Besar TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer (POM) TNI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan polisi militer dalam menghadapi era perkembangan teknologi.

    Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan di era perkembangan teknologi informasi saat ini, POM TNI tak lepas dari ancaman cybercrime, penyebaran hoaks, dan kejahatan berbasis media sosial.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Ketua DPR sebut belum putuskan AKD yang akan bahas RUU PPRT

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan ditugaskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Dia mengatakan pihaknya saat ini baru melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat terhadap RUU PPRT yang dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Ketua DPR bertemu Ketua Senat Kamboja bahas kerja sama kedua negara

    Ketua DPR RI Puan Maharani membahas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam pertemuannya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Beliau menyampaikan update terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Kamboja, kemudian bagaimana hubungan kerja sama antara kedua negara, lalu bagaimana hubungan antara kedua negara yang sekarang alhamdulillah juga makin berjalan akrab, erat,” kata Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Ahmad Dhani: Putusan MKD terkait pelanggaran etik persoalan nilai saja

    Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menjatuhi putusan bahwa dirinya melanggar kode etik hanya persoalan menyangkut nilai.

    “Ya, sebenarnya itu semua masalah menilai saja, kalau tidak ada yang ngelaporin ya nilainya tidak ada sebenarnya, sama saja, karena ada yang melaporkan ada nilai-nilai lain dari luar, value (nilai) dari luar, itu lah (putusan dijatuhkan),” kata Ahmad Dhani ditemui usai menghadiri sidang pembacaan putusan MKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025