Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • DPR RI dukung pemerintah bila terapkan efisiensi anggaran pada 2026

    DPR RI dukung pemerintah bila terapkan efisiensi anggaran pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa institusinya mendukung pemerintah bila menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.

    “Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung,” ujar Puan saat memberikan keterangan usai bertemu Perdana Menteri (PM) Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa DPR RI akan melihat postur anggaran pada 2026, dan memastikan hal tersebut banyak dipakai untuk kesejahteraan rakyat.

    Sementara itu, terkait target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, yakni pada rentang 5,2-5,8 persen, dia memandang bahwa DPR RI akan membahasnya dengan Kementerian Keuangan.

    “Pada minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.

    “Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani kepada jurnalis usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

    Sementara pada rapat itu, Sri Mulyani menyampaikan target pemerintah yang tercantum pada KEM PPKF 2026.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

    Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.

    “Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.

    Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

    “Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

    “Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, DPR soal ojol hingga DPR terima surpres

    Politik kemarin, DPR soal ojol hingga DPR terima surpres

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (20/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Puan: DPR sedang cari solusi atasi masalah yang dialami ojol

    DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI sedang mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami para pengemudi ojek online (ojol), yang hari ini rencananya akan melaksanakan aksi besar-besaran di Jakarta.

    Menurut dia, DPR tengah mencari solusi terbaik yang tidak menyebabkan ada salah satu pihak dirugikan.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. DPR bahas RUU Transportasi Online mulai besok akomodir aspirasi ojol

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mulai menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Transportasi Online mulai Rabu (21/5) besok, guna mengakomodasi aspirasi dari berbagai pengemudi ojek online (ojol).

    Dia menyebut keputusan ini diambil setelah DPR melihat dinamika yang terjadi seputar isu transportasi online. Rencananya, kata dia, RUU Transportasi Online akan dibahas di Komisi V DPR.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Bimo Wijayanto jabat Dirjen Pajak, tunggu jadwal dilantik Menkeu

    Bimo Wijayanto menyatakan dirinya akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, dan tengah menantikan jadwal pelantikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Hal itu disampaikan Bimo setelah dirinya dan Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Djaka Budi Utama menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. PCO: Pesawat kepresidenan berdesain baru jadi cadangan pesawat pribadi

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pesawat Kepresidenan A-001 yang memiliki desain baru berfungsi sebagai cadangan dari pesawat pribadi yang masih digunakan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini.

    Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo masih menggunakan pesawat pribadinya untuk kunjungan resmi dan kenegaraan dengan nomor pesawat PK-GRD. Pesawat tersebut digunakan sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Kabinet Indonesia Maju.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. DPR terima surpres calon duta besar LBBP dari Presiden Prabowo

    DPR RI menerima surat presiden (surpres) terkait calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dalam Rapat Paripurna Ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    “Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu Nomor R-1/RP/2024 tanggal 19 Mei, hal permohonan pertimbangan pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat Republik Indonesia,” kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan dalam potongan tarif aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Para driver mendesak agar potongan dari perusahaan aplikasi tidak melebihi 10 persen dari pendapatan mereka.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa DPR telah menindaklanjuti tuntutan para driver ojol melalui beberapa komisi terkait.

    “Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari Komisi V, dari Komisi IX bahkan Komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Puan menambahkan, Komisi V DPR yang membidangi transportasi, Komisi IX yang membahas soal ketenagakerjaan, serta Komisi I yang mengawasi sektor komunikasi dan informatika telah mulai bekerja untuk mencari solusi terbaik.

    “Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” sambungnya.

    Ia juga menegaskan bahwa DPR terus memfasilitasi komunikasi antara driver ojol dan perusahaan aplikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah,” kata mantan Menteri Koordinator PMK itu.

    Sebelumnya, ribuan driver ojol turun ke jalan dalam aksi damai di sejumlah titik strategis seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, Gedung DPR RI, dan kantor pusat perusahaan aplikasi transportasi daring.

    Selama aksi berlangsung, para driver menyatakan akan menolak semua bentuk pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan sementara waktu.

    Dalam tuntutannya, para pengemudi meminta pemerintah menindak tegas perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar regulasi. Mereka merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang harus ditegakkan. [hen/ian]

  • Puan: Perlu Transparansi Soal Pengerahan Prajurit Jaga Kejaksaan

    Puan: Perlu Transparansi Soal Pengerahan Prajurit Jaga Kejaksaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, transparansi diperlukan agar tidak timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait kebijakan pengerahan pasukan atau prajurit sebagai personel keamanan kejaksaan di seluruh Indonesia.

    “Kenapa ada TNI berjaga di kejaksaan, nantinya harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak,” ujar Puan.

    Puan berpendapat, penjelasan dari pihak TNI penting agar tidak muncul spekulasi atau fitnah yang bisa memperkeruh suasana. “Jadi jangan sampai kemudian ada fitnah atau kemudian pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Jadi tolong dijelaskan secara jelas,” tegas Puan.

    Seperti diketahui, kebijakan pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan tertuang dalam surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 6 Mei 2025.

    Dalam surat telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan seluruh jajaran untuk menugaskan personel serta perlengkapan guna mendukung pengamanan kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kebijakan yang disebut sebagai sebuah bentuk kerja sama antara TNI dan Kejagung itu menimbulkan kontroversi.

    Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menjelaskan pengamanan di Kejaksaan merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan RI.

    MoU tersebut ditandatangani pada 6 April 2023, dengan nomor NK/6/IV/2023/TNI. Penugasan prajurit bersifat rutin dan preventif, bukan bentuk militerisasi terhadap lembaga penegakan hukum sipil.

    Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan pengamanan yang dilakukan oleh TNI tidak terkait dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum.

    Kejagung juga menjelaskan kewenangan untuk melakukan pengamanan tak hanya dimiliki oleh Polri. Menurutnya, TNI juga masih mempunyai kewenangan dalam melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional dan tertuang dalam Pasal 7 UU TNI yang baru. [hen/aje]

  • Said Abdullah: OKI Harus Mampu Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

    Said Abdullah: OKI Harus Mampu Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus mampu menjadi pelopor bagi perdamaian dunia. Menurut dia, OKI dengan anggota negara-negara berpenduduk mayoritas memeluk agama Islam telah menjadi kekuatan peradaban.

    “Negara-negara OKI harus mampu menjadi pelopor bagi perdamaian dunia dan tata dunia yang lebih baik,” ujar Said dalam keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Kamis (15/5/2025).

    Said menegaskan dukungannya terhadap dunia Islam dengan populasi mencapai 2 miliar jiwa, atau seperempat penduduk dunia telah menjadi kekuatan bagi dunia. Potensi ini bisa dimanfaatkan dunia Islam untuk mendorong iklim dunia menuju kedamaian.

    Namun demikian, Said menyayangkan adanya negara dengan penduduk muslim yang terlibat dalam pertikaian. Seperti Pakistan sebagai potret terkini, yang sedang berperang dengan India.

    “Lebih menyedihkan lagi Palestina, mengalami pembumihangusan oleh Israel secara kejam, bahkan bantuan kemanusiaan tidak bisa tersalurkan karena diblokade Israel,” kata Said.

    Said pun menyoroti bagaimana dunia Islam seolah lumpuh dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Israel yang sudah sangat nyata melancarkan aksi di luar perikemanusiaan terhadap rakyat Palestina dan seharusnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag malah tidak mendapatkan hukuman apapun.

    Karena itu, Said sangat berharap melalui Konferensi Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States 19th yang digelar di Indonesia, seluruh negara Islam dapat terikat dalam visi bersama. Visi tersebut yaitu menghentikan agresi militer Israel ke Palestina, dan memulihkan kembali peradaban damai di Palestina.

    Selain itu, saat ini tatanan perdagangan global rusak akibat persaingan ekonomi dan politik seperti perang tarif. Belum lagi, dunia sedang menghadapi ancaman perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta ketegangan geopolitik.

    “Kita berharap melalui rekomendasi PIUC ini, dunia Islam mampu memanifestasikan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, untuk memberikan jalan keluar atas masalah-masalah di atas,” tegas Said.

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berperan sebagai penyelenggara Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau konferensi parlemen negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang ke-19. Pertemuan internasional ini mengambil lokasi di kompleks Gedung DPR yang berada di kawasan Senayan, Jakarta ini berlangsung tanggal 12 hingga 15 Mei 2025 dan secara resmi inagurasinya dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara dan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, 14 Mei 2025. [beq]

  • BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 mendorong kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

    “Sehingga di dalam forum perempuan muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut hal itu disuarakan di dalam salah satu forum pada Konferensi Ke-19 PUIC, yang membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh legislator perempuan di dunia.

    “Banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, data Komite Status Perempuan atau The Commission on the Status of Women (CSW) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu, menunjukkan perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah keluar jalur.

    Padahal, lanjut dia, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berjalan 30 tahun pada tahun 2025 ini, dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak ditargetkan pada tahun 2030.

    Terpisah, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan BKSAP turut memberikan contoh baik terkait keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif, termasuk posisi ketua parlemen Indonesia sendiri yang diemban oleh Puan Maharani.

    “Jadi mereka (anggota parlemen negara lain) ketika yang mimpin anak muda, kemudian ada perempuan, mereka kagum sekali. Bukan cuma bahwa kita punya speaker (Ketua DPR RI) perempuan, tapi ternyata anak muda dan perempuan bisa manggung dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia,” kata Mardani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 akan menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

    “Selain mengutuk (kekerasan terhadap Palestina) pastinya, kami akan membuat resolusi bersama,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan kami sepakat kami akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina.”

    Dia pun menyebut bahwa rekomendasi itu tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan.

    Sebab, kata dia, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi bagi parlemen-parlemen dunia.

    “Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” katanya.

    Dia pun menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi fokus utama yang disuarakan dalam Konferensi Ke-19 PUIC, sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam memegang tampuk keketuaan PUIC tahun 2025.

    “Tentunya yang menjadi fokus adalah bagaimana secara bersama kita mampu mengutuk hal tersebut bersama karena kita percaya ketika perjuangan ini menjadi perjuangan bersama, ini kita akan lebih kuat dan lebih keras lagi bersuara untuk perdamaian di Palestina.,” ujarnya.

    Selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, dia menyebut hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

    “Tidak hanya di Palestina karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban, salah satunya Pakistan dan India, juga kekerasan Rohingnya yang masih menjadi fokus dan juga beberapa wilayah yang menjadi fokus pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC akan menghasilkan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

    “Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia menyebut sebagian pihak menghendaki agar deklarasi bersama parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu dinamakan Senayan Declaration sebab dilangsungkan di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan bertemu pimpinan parlemen sejumlah negara di sela PUIC

    Puan bertemu pimpinan parlemen sejumlah negara di sela PUIC

    Penyelesaian konflik Palestina dan Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral (bilateral meeting) dengan pimpinan parlemen empat negara di sela Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025.

    Puan melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan sejumlah pimpinan parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni Aljazair, Bahrain, Oman, dan Ceko yang hadir sebagai negara observer dalam Konferensi Ke-19 PUIC di Ruang Delegasi DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    “Baru saja kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Aljazair, Bahrain, Oman, dan Ceko. Ceko datang sebagai observer,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Pertemuan bilateral pertama, Puan langsungkan dengan Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair Ibrahim Boughali, kemudian bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam, lalu dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, terakhir bertemu dengan Wakil Ketua DPR Republik Ceko Jan Skopecek.

    Pada pertemuan-pertemuan bilateral itu, Puan didampingi dengan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri serta anggota BKSAP DPR Gilang Dhielafararez dan Mufti Anam.

    Puan bersama para pimpinan parlemen yang hadir membahas isu-isu terkait dengan dinamika internasional, stabilitas regional dan global, peningkatan kerja sama antarnegara melalui parlemen, hingga dukungan atas kemerdekaan Palestina.

    “Penyelesaian konflik Palestina dan Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama, di antaranya melalui penghentian perang di Gaza dan menjamin akses bantuan kemanusiaan,” tuturnya.

    Bersama Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair Ibrahim Boughali, Puan mengungkit sejarah Indonesia dan Aljazair yang tidak bisa dilepaskan dari sosok presiden pertama RI Soekarno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga merdeka pada tahun 1962.

    “Hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki sejarah yang panjang dan dibangun atas dasar perjuangan bersama dalam dekolonisasi dan solidaritas negara-negara Selatan,” paparnya.

    Sementara itu, saat bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam, Puan membicarakan masalah perlindungan terhadap ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain yang banyak bekerja di sektor informal.

    Secara khusus, Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun mengapresiasi upaya perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Bahrain.

    Ketika bertemu dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, Puan mendiskusikan soal kerja sama bilateral kedua negara yang terjalin sejak 1978, dan terus berkembang secara konsisten dengan berlandaskan kesamaan nilai-nilai Islam, saling percaya, dan persahabatan yang erat.

    “Saya berharap kedua negara dapat mengintensifkan kembali kerja sama politik dengan merealisasikan Forum Konsultasi Politik II yang tertunda karena pandemi COVID-19,” ucapnya.

    Puan menambahkan bahwa Konferensi ke-19 PUIC merupakan momen untuk menggalang solidaritas antarparlemen negara Islam dalam menghadapi tantangan global yang makin kompleks dengan menumbuhkan resiliensi masyarakat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, serta transparansi.

    “PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” katanya.

    Usai bilateral meeting, legislator perempuan itu lalu mengecek kesiapan venue Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang akan dibuka esok hari, Rabu (14/5).

    “Saya sebagai Ketua DPR RI merasa bangga dan terhormat bisa mempertemukan parlemen-parlemen negara OKI. DPR siap menjadi tuan rumah dan berusaha memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan konferensi ini,” ujarnya.

    Puan lantas berkata, “Saya berharap PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan manifestasi kehadiran Islam di dunia sebagai rahmatan lil alamin.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025