Tag: Puan Maharani

Puan Maharani: Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Harus Dikaji Matang, Jangan Bebani APBN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pandangannya terkait wacana perpanjangan usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Menurutnya, usulan tersebut tidak bisa langsung disetujui dan perlu melalui kajian mendalam terlebih dahulu.

“Terkait dengan ASN untuk diperpanjang, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut,” tegas Puan, dalam keterangannya dikutip pada Rabu (28/5/2025).

Wacana ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang ASN yang tengah dibahas. Di dalamnya terdapat rencana untuk menaikkan usia pensiun ASN dari sebelumnya 60 tahun menjadi antara 62 hingga 70 tahun, tergantung pada jenjang jabatan.

Puan menyoroti pentingnya mengukur dampak kebijakan ini terhadap produktivitas dan efektivitas pelayanan publik. Ia mempertanyakan apakah perpanjangan masa kerja benar-benar dapat meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat.

“Apakah itu memang kalau diperpanjang, produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik? Dan yang penting juga, bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta kejelasan atas dasar kajian usulan tersebut.

“Dan apakah kajiannya itu sudah ada? Dasarnya apa?” lanjut Puan.

Tak kalah penting, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak sampai menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.

“Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN,” tandasnya.

Korpri mengusulkan batas usia pensiun yang berbeda-beda sesuai jabatan. Misalnya, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Utama diusulkan hingga 65 tahun, JPT Madya 63 tahun, dan JPT Pratama 62 tahun. Untuk eselon III dan IV tetap di usia 60 tahun, sementara jabatan fungsional utama diusulkan bisa sampai 70 tahun.

28/05/2025 18:47
Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya sebagian gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali menuai protes dari ruang publik seiring dengan beredarnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa seluruh usulan pemberian gelar pahlawan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Bahwa kata Puan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melewati tahapan kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi.

“Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa-siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025),

Lebih lanjut, Puan menerangkan, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil bersifat objektif, berdasarkan fakta sejarah, serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak.

“Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

Diketahui, munculnya penolakan ini dinyatakan sejumlah aktivis 98 dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’. Acara diskusi ini berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

28/05/2025 14:08
Puan bertemu Ketua DPR Jepang di Tokyo bahas penguatan bilateral

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang Nukaga Fukushiro dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo guna membahas berbagai hal untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Jepang.

Menurut dia, hubungan bilateral perlu diperkuat karena kedua negara sama-sama menghadapi tantangan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Adapun pertemuan Puan dengan Fukushiro digelar sebelum acara peresmian Patung Presiden RI Pertama Soekarno di KBRI Tokyo, Rabu, waktu setempat.

“Kedua negara merupakan pilar utama untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Asia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Menurut Puan, pertemuannya dengan Nukaga Fukushiro menjadi momen penting bagi persahabatan RI-Jepang, yang tahun ini memasuki 67 tahun sejak tahun 1958.

Hal itu, kata dia, sudah dikembangkan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno yang memainkan hubungan bilateral.

Saat ini, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah berupaya memperkuat hubungan kerja sama dengan Jepang.

Ia mengatakan kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Jepang juga perlu terus diperkuat untuk melengkapi hubungan erat antara pemerintah.

“Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang Bapak Ketua DPR Jepang untuk berkunjung ke Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia.

Dengan begitu, menurut dia, Indonesia-Jepang perlu meningkatkan arus perdagangan dan investasinya di tengah meningkatnya gejala proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global.

Dia pun berharap Jepang tetap dapat mendukung Indonesia untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi, hingga transisi energi hijau.

Di sisi lain, menurut dia, peningkatan persahabatan antar masyarakat pun diperlukan untuk menjadi fondasi hubungan bilateral.

Hubungan antar masyarakat dapat dibangun dengan bidang pariwisata, serta promosi budaya, seni, makanan, dan film. Dengan begitu, dia berharap lebih banyak wisatawan Jepang berkunjung ke Indonesia.

“Kita juga perlu membangun hubungan antara generasi muda yang merupakan pemimpin di masa depan,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

28/05/2025 13:51
2 Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim Nasional

Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pernyataan Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika
Budi Arie Setiadi
yang menyebut terdapat partai mitra judi online (judol) di DPR berbuntut panjang.
Tuduhan
partai mitra judol
itu dilontarkan Budi Arie dalam acara
Gaspol! Kompas.com
saat merespons dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-
approach
saya damai, oh
related by
mitra judol itu, partai mitra judol. Ya pastilah (partai di parlemen),” kata Budi Arie.
Pernyataan Budi Arie ini lantas direspons keras oleh sejumlah kader PDI-P, meski Budi Arie tidak menyebut secara gamblang partai politik yang dimaksud.
Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani pun meminta Budi Arie untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
“Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” imbuh dia.
Dalam rapat Komisi VI DPR pada Senin (26/5/2025) lalu, anggota DPR dari PDI-P juga mengungkit pernyataan Budi Arie.
Sadarestuwati, misalnya, menuntut Budi Arie untuk meminta maaf atas pernyataannya terebut.
“Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati, Senin.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini meminta agar permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial (medsos).
“Bahwa disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tuturnya.
Kader PDI-P lainnya, Darmadi Durianto, juga meminta Budi Arie tidak menyampaikan fitnah.
Mulanya, Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia meminta Budi Arie jangan panik dalam pengembangannya, seiring dengan target pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
Terlebih kata Darmadi, Budi Arie kini tengah tidak tenang lantaran namanya disebut dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang bergulir di pengadilan.
Darmadi lalu menuntut Budi Arie tidak menyerang pihak manapun jika merasa tak tenang.
“Apalagi Bapak juga sekarang lagi enggak tenang pikirannya kan? Diserang sana-sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini enggak bagus, Pak,” tandasnya.
Sejumlah kader PDI-P lainnya pun melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
Laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2025.
Kader PDI-P sekaligus advokat, Wiradarma Harefa, menjelaskan laporan ini atas inisiatif sejumlah kader karena sakit hati atas ucapan Budi Arie yang menuding partainya membuat
framing
terkait kasus judi online yang diduga menyeret Budi.
“Jadi begini, kami ini sebagai kader PDI perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya
PDIP
perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan,” ujar Wira di Gedung Bareskrim, Selasa.
Wira dan tujuh kader lainnya yang ikut ke Bareskrim merasa hal yang diucapkan Budi Arie adalah fitnah.
Bahkan, jika nantinya Budi Arie memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, ia selaku kader PDIP tetap tidak akan mencabut laporannya.
“Ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami yang ada di sini, yang marah terkait ini. Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa, dia harus mengungkapkan, dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua,” tutur Wira.
Sebagai kader, Wira menambahkan, laporan ini sudah mendapat restu dari DPP PDIP.
“Kami dari sini akan melaporkan ke DPP karena kami juga berangkat kami laporkan dan kami akan sampaikan ke DPP bahwa kami sudah buat laporan di Bareskrim,” kata dia.
Puan juga memberi lampu hijau atas pelaporan yang dilayangkan tersebut.
“Ya silakan saja, untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap,” kata Puan.
Sementara itu, Budi Arie irit bicara setelah dituntut permintaan maaf oleh PDI-P atas ucapannya soal partai mitra judol.
Saat wawancara dengan awak media selepas rapat Komisi VI DPR, Budi Arie tidak mau menjawab ketika dimintai tanggapan soal ‘serangan’ PDI-P.
“Nanti aja itu,” kata Budi Arie, Senin lalu.
Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya terkait judi online hingga sesi wawancara selesai.
Ia hanya menanggapi pertanyaan terkait Koperasi Desa Merah Putih.
Konsistensi ini berlanjut hingga dirinya keluar dari Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 08:42
Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK Nasional 28 Mei 2025

Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR
Puan Maharani
menegaskan, usul pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden Ke-2 RI
Soeharto
harus melalui kajian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), dikutip dari
Antara
.
Politikus PDI-P itu menyebutkan, sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Puan juga berharap proses kajian dilakukan secara obyektif.
“Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, ratusan orang dari sejumlah elemen aktivis 1998 menyatakan sikap menolak usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Aktivis ’98 dari ISTN Jakarta Jimmy Fajar Jimbong menilai, masa kepemimpinan Soeharto telah menelan begitu banyak korban jiwa.
“Dulu zaman ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang,” kata Jimmy.
Aktivis ’98 lainnya, Mustar Bona Ventura, mengatakan bahwa gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak sesuai dengan semangat reformasi tahun 1998.
“Ini adalah peringatan bukan cuma sekadar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak,” ujar Mustar.
“Kami keberatan dan ini adalah jauh dari nilai-nilai yang kita perjuangkan lahirnya dulu reformasi di tahun ’98,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 05:35
Usul dana parpol naik, DPR bakal utamakan kesejahteraan rakyat

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Usul dana parpol naik, DPR bakal utamakan kesejahteraan rakyat
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 27 Mei 2025 – 19:52 WIB

Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI bakal mengutamakan terlebih dahulu kesejahteraan masyarakat, saat merespons wacana atau usulan kenaikan dana bantuan bagi partai politik (parpol).

Menurut dia, DPR RI akan mengkaji terlebih dahulu usulan kenaikan dana partai politik tersebut. Jika nantinya usulan kenaikan itu disetujui, dia memastikan bahwa hal itu disiapkan juga untuk kesejahteraan rakyat.

“Cuman kan kita juga harus baca betul, pelajari betul aturannya,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, dia pun khawatir bahwa aturan dana parpol bakal menjadi tidak jelas jika nominalnya naik. Maka, kata dia, aturan kegunaan dana tersebut juga harus diperjelas terlebih dahulu.

“Seperti apa cara menggunakannya. Itu kan juga harus dipelajari betul-betul,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menilai bahwa usulan kenaikan dana parpol itu harus dikaji kembali, walaupun semangatnya baik karena untuk mengurangi potensi korupsi.

Selain itu, usulan kenaikan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh negara.

“Itu kan supaya mengurangi korupsi yang mungkin terjadi, jangan sampai terjadi di partai politik, jadi biaya yang besar di parpol bisa tercukupi,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN ke partai politik sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

“KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” jelas Fitroh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

Sumber : Antara

27/05/2025 20:13
Istilah Orde Lama Ingin Dihapus, Puan: Sejarah Tetap Sejarah Nasional 27 Mei 2025

Istilah Orde Lama Ingin Dihapus, Puan: Sejarah Tetap Sejarah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR
Puan Maharani
menyorot rencana Menteri Kebudayaan (Menbud)
Fadli Zon
yang ingin menghapus istilah “Orde Lama” dalam penulisan ulang
sejarah nasional Indonesia
.
Ia meminta tidak adanya penghapusan sejarah dalam penulisan ulang yang tengah dilakukan
Kementerian Kebudayaan
(Kemenbud).
“Apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Ia pun meminta agar Kemenbud yang dipimpin Fadli Zon tidak terburu-buru dalam menulis ulang
sejarah nasional
Indonesia.
Menurutnya, kehati-hatian tetap diperlukan dan Kemenbud perlu mendengarkan masukan dari semua pihak.
“Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Namun, namanya sejarah, apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang, ya diulang dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
“Yang pasti kita minta dulu masukan dari semua pihak, dari seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai terburu-buru namun nanti melanggar aturan dan mekanisme,” sambungnya.
Diketahui, Menbud Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah “Orde Lama” dalam
penulisan ulang sejarah Indonesia
.
“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat, ya. Kalau kita lihat istilah ‘Orde Lama’, pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli juga berpandangan, tidak adanya penyebutan era Orde Lama dalam
penulisan ulang sejarah
ini adalah suatu hal yang lebih baik.
“Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/05/2025 18:18
Menkop Budi Arie dan Puan Maharani sepakat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir untuk rakyat

Foto: Istimewa

Menkop Budi Arie dan Puan Maharani sepakat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir untuk rakyat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 26 Mei 2025 – 23:39 WIB

Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani sepakat, bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan.

“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat untuk mencapai tujuan mulia. Yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perubahan positif dalam perekonomian Indonesia yg lebih progresif dan berkeadilan,” kata Menkop Budi dalam sambutan di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), Jakarta, Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Menkop menegaskan, koperasi adalah wujud ideologi ekonomi negara yg harus terus diperkuat dan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama dalam memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial yg lebih subtantif bagi seluruh rakyat Indonesia. ” Ini menjadi tugas sejarah kita bersama, ” ujar Budi Arie.

Dia mengatakan, ada tiga hal yang menjadi musuh besar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu, ketakutan, kecurigaan, dan keraguan.

Sehingga, melalui dukung berbagai pihak termasuk Dekopin, memainkan peran yang sangat vital dalam mengawal dan melaksanakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menkop menilai, keterlibatan aktif Dekopin dianggap sebagai tugas sejarah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Sejarah panjang koperasi yang terpinggirkan dalam ekonomi Indonesia, menjadi latar belakang penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan gerakan koperasi ini,” ujarnya.

Dia menilai, selama ini keberadaan koperasi sudah lama terpinggirkan dari praktek ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari outstanding kredit perbankan sebesar Rp7.000 triliun, hanya 0,2 persen untuk koperasi atau sebesar Rp15 triliun. Dan kontribusi ekonomi desa hanya menyumbang sebesar 14 persen dari ekonomi nasional.

“Ketidakseimbangan ini menjadi sorotan penting yang perlu diselesaikan melalui upaya bersama, dengan membangun dan memperkuat gerakan koperasi,” imbau Budi.

Dirinya turut mengapresiasi peran strategis Dekopin sebagai mitra Pemerintah, sehingga diharapkan mampu mendukung keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memiliki keanggotaan dari 80.000 koperasi nantinya.

Menkop menegaskan, kolaborasi yang kuat antara Dekopin, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan perubahan yang nyata dalam masyarakat Indonesia.

“Terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan,” katanya.

Hadir di kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, saat ini sudah banyak praktik koperasi yang bagus di berbagai negara. Keberadaan Dekopin, sambung Puan, diharapkan bisa memperbaiki kondisi koperasi yang kurang baik di Indonesia.

Sehingga ke depan, koperasi mampu menyejahterakan rakyat, bukan hanya anggota saja, tetapi juga lingkungan sekitar.

“Hari ini, saya hadir di sini karena saya ingin bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lahir untuk bangsa Indonesia. DPR tidak hanya untuk membangun membantu indonesia, tapi juga koperasi termasuk Dekopin,” ucapnya.

Puan juga mengingatkan, dalam kesiapan menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurus dan mengedepankan tata kelola koperasi secara baik.

“Termasuk bentuk usaha yang berkelanjutan, anggota koperasi, modal koperasi dan mitigasi risiko yang baik pula. Saya mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegas Puan.

Dia menyampaikan, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, anggota koperasi merupakan pemilik koperasi, sehingga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap koperasi.

Sumber : Sumber Lain

27/05/2025 16:50
Puan Minta Budi Arie Klarifikasi Pernyataannya Soal PDIP Terlibat Judol

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menteri Koperasi, Budi Arie mengklarifikasi pernyataannya yang diduga menyebut PDIP ikut terlibat dalam kasus judi online (judol).

Anak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menekankan klarifikasi Budi Arie diperlukan sagar tidak menimbulkan fitnah. Dia juga mengingatkan Budi Arie jangan berbicara sembarangan.

“Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Lebih lanjut, Puan juga mempersilakan bila ada kader PDIP yang ingin melaporkan Budi Arie soal pernyataannya ke pihak penegak hukum. “Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan,” ucapnya.

Lebih jauh, Ketua DPR RI ini juga menyoroti bahwa pernyataan Budi Arie tidak memiliki bukti kuat. Karena itu, akhirnya ada saja pihak-pihak yang merasa tersakiti oleh pernyataannya.

“Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi terkait hal tersebut,” pinta Puan.

Lapor ke Bareskrim

Sebelumnya, Politisi PDIP, Wiradarma Harefa melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah buntut dari tudingan keterlibatan dalam judi online (judol).

Dia mengatakan fitnah yang disampaikan oleh Budi Arie Setiadi kepada PDIP terjadi ketika Budi Arie Setiadi menjabat jadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurutnya, fitnah tersebut beredar dalam bentuk rekaman suara wawancara Budi Arie Setiadi dengan wartawan yang menyebut PDIP terlibat di dalam kasus judi online yang kini marak di Indonesia.

“Ini jelas fitnah yang keji sekali. Maka dari itu kami akan laporkan dia ke Bareskrim Polri ini,” tuturnya di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (27/5/2025).

27/05/2025 16:38
2 Soal Partai Mitra Judol, Puan: Jangan Bicara Sembarangan, Pak Budi Arie Tolong Klarifikasi Nasional

Soal Partai Mitra Judol, Puan: Jangan Bicara Sembarangan, Pak Budi Arie Tolong Klarifikasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP
PDI-P

Puan Maharani
meminta Menteri Koperasi
Budi Arie Setiadi
memberikan klarifikasi soal keberadaan partai mitra judi
online
(judol).
Puan meminta Budi Arie tidak berbicara sembarangan.
“Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” imbuhnya.
Puan pun turut angkat bicara soal kader PDIP yang melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri.
“Ya silakan saja, untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap,” kata Puan.
“Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi terkait hal tersebut,” sambungnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sadarestuwati, menuntut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk meminta maaf.
Tuntutan permohonan maaf itu diungkapkan Sadarestuwati kepada Budi Arie dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (26/5/2025). Tuntutan itu disampaikan usai viral rekaman percakapan Budi Arie di media sosial.
“Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati.
Diketahui, Budi Arie Setiadi sempat menyatakan adanya dugaan partai politik yang berperan sebagai mitra judi
online
.
Pernyataan ini muncul saat Budi Arie menanggapi tuduhan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan perlindungan situs judi ketika menjabat sebagai Menteri Kominfo.Tuduhan itu muncul dalam surat dakwaan salah satu terdakwa yang dibacakan pekan lalu.
Sementara itu, acara “Gaspol!” yang disiarkan di YouTube
Kompas.com
pada 22 Mei 2025, Budi menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya sebagai fitnah dan upaya
framing.
“Dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-
approach
saya damai,
oh related by
mitra judol itu, partai mitra judol. Ya pastilah (masuk parlemen),” tandas Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/05/2025 16:02