Tag: Puan Maharani

  • Respons Puan Soal Hubungan PDIP-Gerindra Seperti Kakak-Adik: Hubungannya Memang Baik

    Respons Puan Soal Hubungan PDIP-Gerindra Seperti Kakak-Adik: Hubungannya Memang Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengibaratkan PDIP dengan Partai Gerindra sebagai ‘Kakak-Adik’.

    Puan membenarkan bahwa dirinya pun merasa partai berlogo banteng dan burung garuda itu memiliki hubungan bak kakak beradik.

    “Iya, kakak adik,” katanya seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Puan pun sependapat dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menuturkan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo jangan serta merta dimaknai sebagai sarat ajakan politik, karena memang dua partai ini memiliki hubungan yang baik.

    “Iya kan memang hubungannya baik dari dulu kakak-adik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Said mengapresiasi pernyataan Prabowo yang yang mengibaratkan PDIP dan Gerindra sebagai kakak dan adik. Dia menekankan agar pernyataan itu jangan dimaknai sebagai kode PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Itulah problem kita, kita selalu cara pandangnya transaksional. Presiden dengan tulus menyampaikan kakak beradik kita maknai PDIP akan masuk, kita maknai presiden akan mengajak, tidak boleh seperti itu,” pintanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan sambutan pada Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). 

    Dia menyebut bahwa partainya dan Puan memiliki kedekatan. Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sebagai ketua umum, diibaratkan memiliki hubungan ‘adik kakak’ dengan PDI Perjuangan (PDIP), partai yang kini dipimpin Ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri.   

    “Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini. Tapi benar kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi enggak boleh koalisi satu itu memang benar harus ada yang di luar, koreksi kita gitu ngoreksi, tapi ya sedulur, ya kan?,” terangnya. 

  • Kesepakatan Transfer Data Pribadi dengan AS, Puan: Pemerintah Harus Bisa Lindungi WNI

    Kesepakatan Transfer Data Pribadi dengan AS, Puan: Pemerintah Harus Bisa Lindungi WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani berpendapat pemerintah harus bisa melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI), terlebih saat ini ada kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai transfer data pribadi.

    Perlu diketahui, kesepakatan itu masuk dalam kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS yang termuat dalam pernyataan resmi Gedung Putih.

    “Pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi Warga Negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025).

    Dengan demikian, Puan juga meminta agar pemerintah melalui kementerian terkait untuk dapat menjelaskan sejauh mana batas data pribadi WNI sudah terlindungi.

    “Dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia?” tanyanya kepada pemerintah.

    Sependapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

    Dengan demikian, menurutnya setiap kesepakatan apapun yang dibuat Indonesia dengan negara manapun haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia.

    “Harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi. Jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan transfer data antarnegara tetap tunduk pada regulasi nasional, termasuk Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan teknis yang berlaku. 

    “Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra lainnya hanya untuk data-data komersial, bukan untuk data personal/individu dan data yang bersifat strategis,” ujar Haryo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

  • Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Very Very Important Person (VVIP) menjadi bandara umum.

    “Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

    “Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ucapnya.

    Rapat tersebut, kata dia, juga membahas ihwal luas rumah-rumah yang dibangun di IKN. Dia menyebut pihaknya akan meninjau pula terkait kebutuhan luas pembangunan rumah di IKN.

    “Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN. Setelah itu, kami akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” tuturnya.

    Meski demikian, Puan enggan menanggapi ketika ditanyakan apakah dalam rapat tersebut turut membahas ihwal moratorium sementara pembangunan IKN.

    Dia pun menuturkan pimpinan DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut yakni para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf yang hadir dalam rapat tersebut menepis rapat tersebut membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

    Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

    “Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Namun, belum jelas secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengadakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.

    “Tadi kami baru saja ada rapat bersama Kepala IKN, bersama dengan pimpinan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjelang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Sementara, Jakarta, Kamis.

    Ditemui setelah rapat paripurna usai, Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR baru saja menggelar rapat bersama OIKN yang dihadiri langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

    “Ya, tadi memang ada pertemuan,” kata Puan kepada awak media.

    Adapun pimpinan DPR RI yang mengikuti rapat tersebut yaitu, para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Sementara dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang permohonan konsultasi perubahan rencana terkait IKN.

    Dia mengatakan surat itu telah diterima oleh pimpinan DPR RI pada Senin (21/7), lalu diumumkannya pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan penutupan masa sidang.

    “Tanggal 21 Juli 2025 tentang permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan surat dari Kepala OIKN itu bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

    Namun, dia belum menjelaskan secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah, oleh sebab itu semua pihak diminta untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta tambang di Indonesia untuk dapat dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

    “Saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Ma’ruf saat berbicara sebagai Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Ma’ruf menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara tersebut.

    Semula, Ma’ruf mengatakan PKB akan selalu bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia maju serta lebih sejahtera.

    Ma’ruf juga mengatakan bahwa PKB mendukung Prabowo untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Setelah itu, Ma’ruf mengingatkan semua pihak membahas logo partainya yang berlambang bumi.

    “Bumi banyak memberikan hal kepada kita. Memberi makan, memberi minum, memberi buah-buahan,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah.”

    Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia.

    Harlah ke-27 PKB dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ma’ruf Amin: PKB bekerja sama pemerintah karena Prabowo patriot bangsa

    Ma’ruf Amin: PKB bekerja sama pemerintah karena Prabowo patriot bangsa

    Kami bekerja sama sepenuh hati dengan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Bapak adalah patriot bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa KH Ma’ruf Amin mengatakan PKB bekerja sama dengan pemerintah karena Presiden Prabowo Subianto merupakan patriot bangsa.

    “Kami bekerja sama sepenuh hati dengan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Bapak adalah patriot bangsa,” kata KH Ma’ruf Amin dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu.

    Mantan Wakil Presiden RI itu memandang Prabowo sebagai sosok yang berjuang untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan lain, bahkan bersedia mati demi membangun Indonesia.

    “Kecuali Bapak sudah berubah, bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini, melainkan sudah menjadi orang lain. Tidak lagi patriot bangsa,” kelakar Ma’ruf.

    Walaupun demikian, Ma’ruf meyakini Prabowo tidak akan berubah, atau tetap menjadi patriot bangsa.

    “Bapak akan tetap patriot bangsa. Bapak akan tetap bersedia mati untuk Indonesia. Karena itu, kami akan bersama Bapak terus untuk mewujudkan Indonesia maju,” katanya.

    Oleh sebab itu, kata dia, PKB juga akan bersama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, hingga mendukung pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

    Harlah ke-27 PKB dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo hadir Harlah Ke-27 PKB bersama Gibran, Puan

    Presiden Prabowo hadir Harlah Ke-27 PKB bersama Gibran, Puan

    Presiden, saat berjalan menuju kursinya, sempat menyapa dan menyalami Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB untuk masa bakti 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam, bersama petinggi senior Gerindra, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga Ketua DPR RI.

    Prabowo tiba di lokasi Harlah Ke-27 PKB pukul 19.20 WIB, dan disambut oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga populer dengan sapaan Cak Imin.

    Presiden Prabowo, setibanya di lokasi, langsung melambaikan tangannya menyapa kader-kader PKB, yang selepas Pilpres 2024, memutuskan menjadi partai pendukung pemerintah. Presiden, saat berjalan menuju kursinya, sempat menyapa dan menyalami Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB untuk masa bakti 2024–2029.

    Presiden kemudian melanjutkan untuk menyalami petinggi-petinggi PKB dan petinggi partai politik lain yang turut hadir acara Harlah Ke-27 PKB, seperti dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gerindra.

    Setelah itu, acara pun berlanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sesi doa, dan pidato pembuka dari Ketua Dewan Syuro PKB KH Ma’ruf Amin.

    Presiden Prabowo, dalam acara itu, juga dijadwalkan untuk berpidato di hadapan kader-kader PKB.

    Acara di JCC malam ini merupakan puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB. Beberapa kegiatan digelar oleh PKB dalam rangkaian Harlah, antara lain pentas seni, kompetisi lari, lomba karikatur, dan hajatan budaya “Kalokarya”. Peringatan Harlah Ke-27 PKB tahun ini mengangkat tema “Indonesia Produktif”.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga populer dengan sapaan Gus Imin mengatakan pentas seni yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, menjadi momen bagi PKB untuk menyapa masyarakat dari semua golongan.

    “Ini membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga PKB ingin menyapa semua kalangan, termasuk berkomunikasi secara cair dengan semua pihak,” kata Gus Imin.

    Dalam puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB, jajaran petinggi partai politik yang hadir, antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muzani: Gerindra-PDIP bak kakak-adik karena kedekatan historis

    Muzani: Gerindra-PDIP bak kakak-adik karena kedekatan historis

    Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan, terutama di parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan layaknya kakak-adik mencerminkan kedekatan historis dan emosional antara kedua partai.

    Muzani, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut PDI Perjuangan merupakan partai yang lebih dulu lahir dan berperan dalam perjalanan politik nasional, sementara Gerindra yang baru berusia 17 tahun di 2025, melihat PDIP sebagai “kakak dalam perjuangan”.

    “Gerindra umurnya baru 17 tahun, sementara PDI Perjuangan umurnya jauh lebih tua. Bahkan kalau ditarik ke belakang dengan PNI-nya jauh lebih tua lagi, sehingga Pak Prabowo menganggap itu adalah kakak asuh atau kakak dari perjuangan,” katanya.

    Muzani juga menyebut bahwa meskipun sering berbeda pandangan politik, Gerindra dan PDIP memiliki banyak titik temu.

    Ia mencontohkan pencalonan Prabowo sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 sebagai salah satu bukti sejarah kedekatan hubungan kedua tokoh.

    Ia tidak menutup kemungkinan terbentuknya kerja sama antara Gerindra dan PDIP dalam pemerintahan ke depan, meski keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Muzani juga mengapresiasi sikap PDIP di parlemen yang dinilainya akomodatif dan konstruktif terhadap pemerintahan.

    “Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan, terutama di parlemen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebenarnya adalah adik-kakak berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

    Pada acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (21/7), yang turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Bung Karno yang merupakan kakek dari Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

    Kepala Negara pun berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, ada Marhaen di dalamnya. Marhaen atau Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang diperkenalkan Bung Karno yang mana istilah kata itu berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

    “Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dampingi Prabowo di pelantikan perwira TNI-Polri

    Gibran dampingi Prabowo di pelantikan perwira TNI-Polri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menghadiri pelantikan perwira remaja TNI dan Polri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu.

    Wapres Gibran duduk berdampingan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di barisan depan bersama para pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang ada di sebelah kanannya.

    Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer (Akmil), 433 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

    Mengawali rangkaian upacara, Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Perwira Upacara Brigjen TNI Arynovian, sebelum menuju mimbar upacara untuk memimpin seluruh rangkaian upacara.

    Usai penghormatan kebesaran dan laporan dari Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Kosasih, yakni Keputusan Presiden Nomor 56/TNI Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 57/Polri Tahun 2025.

    Sebagai simbol penghargaan atas prestasi akademik dan kepemimpinan, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat perwira kepada delapan perwira remaja penerima Adhi Makayasa dari tiap matra.

    Mereka adalah Letda Arhanud Alim Bimo Pratowo (Akmil TK IV), Letda Inf Muh. Afridzal Muchlis (Akmil TK III), Letda Laut Pelaut Menanda Putra Duta (AAL TK IV), Letda Laut Teknik Aryya Handaru (AAL TK III), Letda Teknik Evan Basith Reswara (AAU TK IV), Letda Elektronika Axel Fahreza Aditama (AAU TK III), Ipda Muh. Malik Aditya K. (Akpol TK IV), dan Ipda Fathan Putra Rifito (Akpol TK III).

    Upacara pelantikan ini menandai berakhirnya pendidikan bagi para taruna di keempat akademi, yakni Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

    Para taruna/taruni secara resmi disumpah menjadi perwira remaja dan diangkat menjadi Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua, sesuai dengan kebutuhan dan penempatan institusi masing-masing.

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat atas pelantikan para perwira remaja TNI-Polri.

    Kepala Negara mengingatkan besarnya tanggung jawab yang kini dipikul oleh para perwira remaja dan mengingatkan bahwa mereka bukan sekadar lulusan akademi, melainkan sosok yang menjadi tumpuan harapan seluruh rakyat Indonesia.

    “Saudara harapan seluruh rakyat. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri 2025. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu,” ujar Presiden Prabowo.

    Upacara ditutup dengan laporan akhir Komandan Upacara, penghormatan kebesaran, serta salam kebangsaan yang menggetarkan semangat nasionalisme seluruh peserta dan undangan yang hadir.

    Selain Wapres, tampak hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, para menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7), diwarnai pernyataan politis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyinggung tentang hubungan yang terbangun antara partai yang dipimpinnya, Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan bahwa hubungan PDIP dan Gerindra bagaikan kakak-adik.

    Prabowo bahkan menganggap Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno sebagai orang tua, sembari memohon izin ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Puan Maharani yang berstatus sebagai cucu Bung Karno turut hadir sebagai pimpinan DPR dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. “Sebenernya PDIP sama Gerindra kakak adik ini,” kata Prabowo, Senin.

    Merespons pernyataan Prabowo Subianto itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah berharap pernyataan Presiden Prabowo tentang hubungan partai berlambang kepala banteng itu dengan Gerindra bak kakak-adik tak dimaknai sebagai kode politik.

    Utamanya, kata dia, soal kemungkinan bakal masuknya PDIP ke Kabinet Merah Putih.

    “Jangan dimaknai apa yang disampaikan Presiden itu sebagai kode, bahwa presiden mengajak atau sebaliknya PDIP akan masuk, jangan dimaknai itu dahulu,” kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7).

    Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan pernyataan Prabowo soal hubungan PDIP dan Gerindra bak kakak-adik seharusnya dianggap sebagai modal membangun bangsa. “Modal dasar persatuan kita. Bersatu padunya kita,” kata Said.