Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka, red.) yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden Prabowo menjelaskan ketangguhan merupakan fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” kata Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir.

    “Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya,” kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

    Puan menegaskan, tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

    “Bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

    Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga kerap menyampaikan keluh kesah kepada DPR terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Puan menyebut keluhan itu muncul karena kementerian/lembaga (K/L) dihadapkan pada “cinta segitiga” antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi.

    “Namun, ‘cinta segitiga’ itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa kebijakan efisiensi merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, adil, dan patut. Dalam keterbatasan ruang fiskal, sambungnya, pemerintah wajib menetapkan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat.

    Dia mengklaim DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi ini melalui fungsi pengawasan dan memastikan setiap penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur. “Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.

    Puan juga mengingatkan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan jutaan rakyat, mulai dari keberlanjutan pendidikan anak, akses berobat, hingga peluang kerja bagi petani, nelayan, dan buruh. Oleh sebab itu, dia mendorong sinergi DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Menurutnya, periode ini akan menjadi momentum pembahasan intensif RAPBN 2026, yang diharapkan dapat memberi arah jelas bagi pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

  • Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Puan menyinggung pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga royalti hak cipta lagu.

    Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan paripurna ke-1 DPR periode 2025-2026. Puan menyebut DPR memberikan atensi penuh terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan rakyat.

    “Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK,” ujar Puan dalam pidato di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan kemudian menyoroti rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Tak lupa, ia juga menyertakan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

    “Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah;
    rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun,” ujar Puan.

    Puan mengatakan harus ada perlindungan yang ketat terhadap data pribadi WNI. Terakhir, Puan menyoroti pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang dikeluhkan oleh publik.

    “Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP,” ujar Puan.

    “Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan royalti hak cipta lagu,” tambahnya.

    Ketua DPP PDIP ini menyebut dalam satu tahun terakhir, DPR telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 5.642 laporan. Ia menyebut per harinya bisa ada 15-16 laporan masyarakat yang masuk.

    “Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/rfs)

  • Ketua DPR: Tak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden

    Ketua DPR: Tak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo Subianto harus menjadi acuan seluruh anggota kabinet dalam menjalankan program-program pembangunan bangsa.

    “Dokumen ini menjadi ‘kompas’ pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga; oleh karena itu, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, program pembangunan merupakan sebuah kerja yang membutuhkan waktu panjang dan tekad yang konsisten.

    Proses pembangunan, kata Puan, juga membutuhkan dukungan politik berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif.

    Karena itu, Puan berharap kebijakan-kebijakan tersebut selaras antar-kementerian dan lembaga demi terwujudnya program pembangunan yang telah dicanangkan RPJMN.

    DPR, kata Puan, akan menjalankan misi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan bisa digulirkan dengan maksimal.

    “DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Puan.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Presiden tabuh genderang perang lawan tambang ilegal

    Pengamat: Presiden tabuh genderang perang lawan tambang ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang ilegal beserta oknum yang menjadi bekingnya, sebagai bentuk ketegasan untuk mendobrak praktik yang selama ini telah merugikan negara ratusan triliun.

    “Ini langkah yang kita patut apresiasi dari Presiden Prabowo karena berani mendobrak sebuah realitas ekonomi, di mana selama ini dugaan oknum aparat bermain dalam sawit maupun tambang ilegal mengemuka, baik yang masih aktif sebagai oknum aparat maupun oknum purnawirawan,” kata Agung saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Agung menilai pernyataan yang disampaikan secara terbuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI menandakan Kepala Negara telah membunyikan genderang perang untuk memberantas praktik tersebut.

    “Ini sebuah preseden positif bahwa Presiden memimpin genderang perang melawan oknum tadi agar tidak membuat ekonomi kita terpusat pada satu kelompok atau satu orang saja,” ujarnya.

    Agung mengatakan saat ini Presiden mencetuskan banyak program prioritas dan program strategis yang berfokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

    Program-program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga praktik culas seperti tambang ilegal yang terus menerus merugikan keuangan negara sudah pasti akan diberantas.

    “Karena rakyat kita hari ini sedang mengalami kontraksi ekonomi dan pemerintah butuh banyak anggaran untuk bisa mengentaskan masalah tersebut,” tuturnya.

    Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bakal menindak 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tambang ilegal itu.

    Kepala Negara juga mengingatkan bahwa penindakan itu akan dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepada orang-orang besar hingga jenderal-jenderal TNI, jika diduga terlibat melindungi tambang ilegal.

    “Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Presiden.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan DPR mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang-tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.

    Puan sangat optimistis terhadap semangat Kepala Negara tersebut karena penindakan seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 (UUD 1945) dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung,” kata Puan usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan tegaskan DPR dukung Presiden Prabowo tindak tambang ilegal

    Puan tegaskan DPR dukung Presiden Prabowo tindak tambang ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan tegaskan DPR dukung Presiden Prabowo tindak tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan DPR mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang-tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.

    Puan sangat optimistis terhadap semangat Kepala Negara tersebut karena penindakan seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 (UUD 1945) dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung,” kata Puan usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Puan mengatakan bahwa dalam kepemimpinan Presiden Prabowo selama 299 hari, sudah banyak hal yang sangat positif yang dilakukan oleh pemerintah.

    Menurut dia, DPR akan memotivasi pemerintah untuk bisa bergotong-royong dalam membangun bangsa agar ke depannya bisa lebih baik lagi.

    Selanjutnya, Puan mengatakan akan mendengarkan pidato nota keuangan APBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat sore.

    “Tentu saja harapannya akan memberikan motivasi, semangat dan bagaimana kita bergotong-royong dalam membangun bangsa ke depan lebih banyak yang bisa dihasilkan, lebih banyak yang bisa didapat oleh rakyat sehingga bangsa dan negara lebih sejahtera,” katanya.

    Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menegaskan bakal menindak 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tambang ilegal itu.

    Kepala Negara juga mengingatkan bahwa penindakan itu akan dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepada orang-orang besar hingga jenderal-jenderal TNI, jika diduga terlibat melindungi tambang ilegal.

    “Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Presiden. 

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara untuk sampaikan RAPBN 2026

    Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara untuk sampaikan RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Jumat siang, untuk menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Presiden Prabowo, yang kembali mengenakan setelan jas abu-abunya lengkap dengan dasi biru muda dan kopiah hitam, disambut oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Irjen Pol. Mohammad Iqbal tepat di pelataran gedung. Presiden kemudian memasuki area lobi dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dengan sejumlah pemimpin lembaga legislatif, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, dan jajaran wakil ketua DPR RI, termasuk Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam sesi foto yang sama, ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kemudian, Puan mengantarkan Presiden Prabowo ke ruang tunggu VVIP.

    Di Gedung Nusantara, pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh, serta seluruh anggota DPR RI telah bersiap mengikuti Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Presiden Prabowo, pada Jumat pagi, telah menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

    Dalam acara itu, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Ungkap Alasan Nyanyi Lagu “Imagine” Karya John Lennon di Sidang Tahunan MPR RI Nasional 15 Agustus 2025

    Puan Ungkap Alasan Nyanyi Lagu “Imagine” Karya John Lennon di Sidang Tahunan MPR RI Nasional 15 Agustus 2025

    Puan Ungkap Alasan Nyanyi Lagu “Imagine” Karya John Lennon di Sidang Tahunan MPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasannya menyanyikan lagu “Imagine” yang dipopulerkan John Lennon di tengah-tengah pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Puan, hal itu dia lakukan untuk menyampaikan pesan soal pentingnya laki-laki dan perempuan bersama-sama membangun bangsa dan negara.
    “Ya (pesannya) bagaimana perempuan dan laki-laki bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
    Puan juga menekankan bahwa kaum perempuan juga diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan negara, bukan sekadar formalitas dengan skema keterwakilan.
    “Diberi kesempatan, keadilan, bukan sebagai afirmasi, tapi sebagai salah satu hal yang memang harus dijalankan dalam membangun bangsa dan negara,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyanyikan lagu berjudul “Imagine” yang dipopulerkan oleh John Lennon saat berpidato dalam sidang tahunan MPR RI 2025, Jumat (15/8/2025).
    Momen itu terjadi saat Puan menyampaikan tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI yang pada periode 2025-2030 mencapai rekor tertinggi.
    “Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 – 2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR,” ujar Puan disambut tepuk tangan para peserta sidang dan tamu undangan, Jumat.
    Ketua DPP PDI-P itu menyatakan bahwa kemajuan keterwakilan perempuan di parlemen saat ini patut diapresiasi, walaupun masih jauh dari target ideal dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam politik.
    “Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi, namun masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia,” kata Puan.
    Dalam kesempatan itu, Puan pun mengingatkan bahwa suara kaum perempuan adalah suatu hal yang tak boleh diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    “Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, melodi peradaban akan kehilangan harmoni, hanya denting yang tak pernah menjadi lagu,” ucap Puan.
    Sebab, kata Puan, kaum perempuan juga berperan penting dan ikut memikul beban tanggung jawab dalam membangun peradaban dunia.
    Setelahnya, Puan pun mengutip baik lagu Imagine dan menyanyikannya di hadapan para peserta sidang.
    “Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang sangat populer,” ucap Puan.

    “Imagine all the people
    Sharing all the world
    You may say I’m a dreamer
    But I’m not the only one
    I hope someday you’ll join us
    And the world will live as one,
    ” demikian bait lagu Imagine yang dinyanyikan Puan.
    Ruang sidang pun langsung riuh dengan bertepuk tangan ketika mendengar Puan bernyanyi. Sebagian dari mereka juga terdengar ikut menyanyikan lagu Images bersama Puan.
    “Begitulah seharusnya kita membayangkan tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Ganti Dasi Merah ke Biru Muda di Sidang MPR, Istana Bilang Begini

    Gibran Ganti Dasi Merah ke Biru Muda di Sidang MPR, Istana Bilang Begini

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengganti dasi saat Sidang Tahunan MPR dari merah menjadi biru. Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara.

    “Langsung tanyakan saja ke beliau,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Dia berharap penggantian warna dasi itu tidak dipersoalkan. Dia mengutip pesan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta semua pihak harus move on usai pesta demokrasi selesai.

    “Jangan terlalu sensitif lah, kan juga ada pesan dari Bu Puan kan, usai demokrasi selesai kita harus move on dan jangan baperan,” ujarnya.

    Diketahui, Gibran awalnya memakai setelan jas hitam dengan dasi warna merah saat tiba di Gedung MPR. Saat itu, Gibran disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Kemudian, dasi Gibran berganti saat acara Sidang Tahunan MPR RI dimulai. Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah.

    (eva/haf)