Tag: Puan Maharani

  • ‘Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul’

    ‘Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul’

    GELORA.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan persatuan dalam pidatonya di sidang tahunan yang digelar hari ini Jumat 15 Agustus 2025.

    Puan Maharani pun mengutip sebuah istilah Jawa ‘Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul’. Pepatah ini kata Puan sebagai cerminan jiwa sosial bangsa Indonesia.

    Sebab, kata Puan Maharani, kebersamaan dan kesatuan negara Indonesia telah diperkuat dalam konstitusi dan diwujudkan dalam prinsip kedaulatan rakyat.

    “Yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing masing, inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat 15 Agustus 2025.

    Puan berujar, kekuatan negara bukan hadir hanya dari sebuah kekayaan saja.

    Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus melalui gotong royong antar sesama yang tercermim dalam Pancasila.

    Pancasila menjadi jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif kita,” ujarnya.

    Maka dari itu, Puan mengatakan dalam mempertahankan Indonesia sebagai negara besar, berdaulat, dan kaya sumber daya adalah amanah sejarah yang tidak mudah.

    “Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan keadilan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional, agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” katanya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pentingnya peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. 

    Menurutnya, partai politik bukan sekadar alat untuk meraih jabatan, tetapi institusi perjuangan yang berdiri di atas nilai integritas dan kepercayaan rakyat.

    “Partai politik bukan hanya kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara,” tegas Puan.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, dari partai politik lahir para wakil rakyat, presiden, hingga kepala daerah.

    Maka dari itu, Puan menekankan partai politik harus menjadi jembatan tempat lahirnya pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga berpihak pada rakyat, bekerja nyata, dan berani mengambil risiko demi kepentingan bangsa.

    “Partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya sistem politik dan sistem pemilu yang mendukung kedaulatan rakyat secara nyata. 

    “Sistem pemilu kita sebagai sarana utama membentuk perwakilan memang belum sepenuhnya sempurna,” ucap politisi dari PDI Perjuangan itu.

    Maka dari itu, kata Puan, sebaik apapun visi dan integritas partai politik, jika sistem pemilu tidak mendukung kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi.

    “Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem (pemilu) ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” tutup Puan.

  • DPR tegur keras pembantu presiden yang berkinerja buruk

    DPR tegur keras pembantu presiden yang berkinerja buruk

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR tegur keras pembantu presiden yang berkinerja buruk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menegur jajarannya yang bekerja buruk dan tidak sesuai dengan visi-misi presiden.

    “Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkan kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan,” kata Puan saat pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di gedung Parlemen, Jumat.

    Puan menilai hal tersebut harus dilakukan agar para jajaran eksekutif mampu bekerja demi mewujudkan Astacita Presiden.

    Menurut Puan, DPR mempunyai fungsi pengawasan yang harus dimanfaatkan untuk memastikan jajaran eksekutif bekerja dengan baik.

    Fungsi pengawasan itu harus diemban demi memastikan masyarakat mendapatkan dampak baik dari setiap program yang digulirkan pemerintah.

    Bahkan Puan mendorong anggota DPR dari berbagai fraksi untuk melancarkan kritik tajam kepada pemerintah jika kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

    “DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab,” kata Puan.

    Dengan adanya kritik dan pengawasan tersebut, diharapkan pemerintahan bisa berjalan dengan seimbang dan seluruh program pembangunan yang digulirkan presiden dapat tepat sasaran untuk masyarakat.

    “Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat,” jelas Puan.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

    Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

    Jakarta

    Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Sekjen partai. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap partai semakin solid usai penunjukan Hasto tersebut.

    “Ya itu merupakan prerogatif dari ketua umum. Yang kami harapkan adalah partai ke depan PDI perjuangan tentu akan menjadi lebih baik semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, otokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” kata Puan seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan menuturkan penunjukan tersebut menjadi prerogatif Megawati. Menurutnya, pertimbangan itu sudah ada setelah pelaksanaan Kongres ke-V PDIP beberapa waktu lalu.

    “Itu prerogatif ketua umum. Jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres di Bali,” kata dia.

    Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan posisi sekjen partai periode 2025-2030. Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    (fca/lir)

  • Wamentan sebut penyaluran pupuk hingga HPP gabah membuat petani senang

    Wamentan sebut penyaluran pupuk hingga HPP gabah membuat petani senang

    Tentu saja yang sudah berhasil di tahun ini apakah itu pupuk, apakah itu harga HPP gabah yang membuat petani kita senang.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan penyaluran pupuk subsidi hingga penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah membuat petani Indonesia menjadi senang.

    ‎”Tentu saja yang sudah berhasil di tahun ini apakah itu pupuk, apakah itu harga HPP gabah yang membuat petani kita senang,” ujar Wamentan ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    ‎Adapun penyaluran pupuk subsidi dan HPP gabah merupakan bagian dari penguatan ketahanan pangan yang dijalankan Presiden Prabowo, dengan total anggaran mencapai Rp164,4 triliun.

    ‎Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    ‎Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    ‎Lebih lanjut, Wamentan menyampaikan, anggaran yang diberikan untuk ketahanan pangan itu penting untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia.

    ‎”Presiden selalu memprioritaskan program yang impact sosialnya tinggi, produktivitas nasional tinggi, penciptaan lapangan kerjanya tinggi,” katanya pula.

    ‎DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    ‎Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

    “Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95 persen.

    Adapun asumsi makro yang ditargetkan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi plus minus 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    “(Target-target ini didasari) pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit

    Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat..

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah harus bawa kesejahteraan untuk rakyat

    Pemerintah harus bawa kesejahteraan untuk rakyat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR: Pemerintah harus bawa kesejahteraan untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, mengatakan, pemerintah harus bersatu menjalankan program – program kerja yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan rakyat.

    “Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” kata dia saat pidato pembukaan masa persidangan pertama 2025-2026 di Gedung Parlemen, Jumat.

    Menurut dia, tujuan utama itu sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintahan dari masa ke masa.

    Namun dalam perjalanannya, setiap pemerintahan selalu terbentur kendala untuk mensejahterakan rakyat, mulai dari jajaran yang tidak sinkron hingga program yang tidak tepat.

    Perubahan cara kepemimpinan dan pendekatan juga kerap menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja pemerintah.

    “Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda,” jelas dia.

    “Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan; situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya,” tambah dia.

    Karenanya, dia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan seluruh program pembangunan dengan maksimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Perempuan politikus itu juga memastikan DPR siap berkontribusi dengan cara memantau kerja pemerintah agar kinerjanya sesuai dengan koridor yang diharapkan.

    DPR menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

    Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

    harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat..

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta belanja pemerintah pusat dan daerah jadi satu kesatuan

    Prabowo minta belanja pemerintah pusat dan daerah jadi satu kesatuan

    Ke depan, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta belanja negara yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan.

    “Ke depan, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Menurut Presiden, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi negara.

    “Sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

    Selain itu, Kepala Negara pun mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara.

    “Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata,” kata Prabowo.

    Ia menilai belanja operasional yang tidak efisien dipangkas, dan belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

    “Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial,” ujar Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.