Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum dapat memastikan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Saya belum tanya, belum ketemu karena hari ini padat sekali acaranya, karena beliau kemarin ada rapat dan lain-lain, sepertinya agak kurang sehat, jadi mungkin belum tahu, hari ini belum sempat berkomunikasi dengan Ibu Mega,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Puan menyebut dewan pimpinan pusat PDIP akan menggelar upacara tersendiri di kawasan Sekolah Partai PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/8).

    “Biasanya, kita DPP partai mengadakan upacara di Lenteng Agung dan di sekolah partai, jadi selalu setiap tahun akan ada upacara internal,” katanya.

    Adapun Megawati juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8) pagi. Menurut Puan, Megawati tidak dapat hadir karena sakit.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati direncanakan memimpin upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

    “Saya kira Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta (14/8).

    Megawati diketahui pernah absen dari undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun lalu.

    Saat itu, pihak DPP PDIP mengungkapkan alasan bahwa ketua umum partainya memimpin upacara HUT Ke-79 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta berdasarkan permintaan langsung dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Sumber : Antara

  • Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menghasilkan berbagai putusan penting dan menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

    “(MK telah) menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani ratusan perkara yang mencakup pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, serta perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

    Kepala Negara menilai penanganan perkara yang dilakukan MK telah melalui proses persidangan yang efektif dan tepat waktu.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak, meskipun kritik tersebut kadang terasa menyesakkan.

    “Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi, tidak ada masalah, jangan berhenti kritik,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan penerapan demokrasi sesuai budaya bangsa, serta ekonomi yang berlandaskan rancang bangun para pendiri negara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.

    Presiden mengatakan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan negara merdeka. Apabila rakyat tidak sejahtera maka tujuan kemerdekaan belum tercapai.

    Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama, meskipun terdapat perbedaan pandangan demi mencapai tujuan bersama.

    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa pihak di luar pemerintahan memiliki peran penting melalui pengawasan, koreksi, dan kritik.

    Kepala Negara mengakui kritik kadang menyesakkan, namun tetap dibutuhkan dan tidak boleh dihentikan.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta pihak-pihak yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tetap berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan.

    “Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Rocky Gerung Analisis Potensi Pemakzulan Gibran, Puan Jadi Wapres Pengganti

    Rocky Gerung Analisis Potensi Pemakzulan Gibran, Puan Jadi Wapres Pengganti

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis potensi pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan sosok yang akan menggantikannya.

    Hal itu ia sampaikan Rocky pada podcast dengan pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, di channel Youtube @hendri.satrio, tayang Jumat (15/8/2025).

    Seperti diketahui desakan pemakzulan terhadap Gibran dilayangkan para pensiunan jenderal TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan. Usulan pemakzulan sudah disampaikan ke DPR/MPR namun belum ada tindak lanjutnya.

    Menurut Rocky, pemakzulan melalui parlemen terlalu berbelit.

    “Caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang, tapi itu panjang, musti DPR proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan setelah diputuskan, kan sulit kan,” kata Rocky. 

    Menurutnya, cara paling tepat melengserkan Gibran adalah dengan cara mendesak langsung dengan cara unjuk rasa.

    Hal yang sama pernah terjadi pada 1998, ketika mahasiswa demo menduduki DPR sampai Presiden Suharto mengumumkan pengunduran diri.

    “Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah demo ke DPR. Kalau dia mau ke DPR, saya hitung misalnya ya mungkin satu minggu empat hari demo massif, asal polisi jangan larang mahasiswa. Itu tinggal bisikin pada Pak Gibran ya. Petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer. ‘Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh. Jadi tinggal pilih menurutkan diri atau 98’ gitu-gitu aja,” kata Rocky.

    “Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah, saya mengundurkan diri aja,” lanjutnya.

    Hendri Satrio, tuan rumah sekaligus host podcast tersebut menanyakan Rocky tentang sosok yang akan menggantikan Gibran.

    “(Pengganti Gibran) Dari partai politik atau profesional?” tanya Hendri.

    “Ya pasti dari partai politik lah,” jawab Rocky.

    “Kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba?” Rocky balik bertanya.

    “PDIP,” kata Hendri.

    “Yaudah deal,” timpal Rocky.

    Hendri lanjut bertanya tentang kader PDIP yang cocok gantikan Gibran, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani.

    “Yang punya chair utama di DPR?” Rocky balik bertanya.

    “Puan,” kata Hendri.

    “Yaudah, sepakat aja,” kata Rocky.

    Seperti diketahui, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP.

    Ia juga putri dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDPIP sekaligus Presiden ke-5 RI.

  • Video Kata Puan Naik Maung Komando di Sidang Tahunan MPR: Keliatan Gagah

    Video Kata Puan Naik Maung Komando di Sidang Tahunan MPR: Keliatan Gagah

    Ketua DPR Puan Maharani menggunakan mobil Maung Komodo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Rapat Paripurna RAPBN 2026. Puan menyampaikan alasannya menggunakan Maung Komodo.

    Puan mengatakan menggunakan Maung karena produk Indonesia. Menurut Puan menggunakan Maung Komodo terlihat gagah.

  • Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026

    Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026

    ANTARA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung istilah “Cinta Segitiga” dalam proses penyusunan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Istilah itu menggambarkan dinamika antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi yang dihadapi kementerian/lembaga. (Putri Hanifa/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Hasto Kristiyanto belum mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai yang bersangkutan ditunjuk kembali menjadi sekretaris jenderal.

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Megawati. Ia menyebut hal itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

    Kendati demikian, Puan enggan membeberkan pertimbangan Megawati kembali menunjuk Hasto. “Ya, rahasialah,” ujarnya.

    Dengan penunjukan Hasto tersebut, PDIP berharap akan menjadi semakin solid dan dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya.

    “Yang kami harapkan adalah partai ke depan, PDI Perjuangan, tentu akan menjadi lebih baik, semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, autokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya.

    Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.

    Dia kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Setelah Kongres ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

    Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

    Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Ungkap Alasan Tahun Ini Tak Pakai Baju Adat

    Puan Ungkap Alasan Tahun Ini Tak Pakai Baju Adat

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengungkap alasan dirinya tidak mengenakan pakaian adat pada Sidang Tahunan kali ini. Menurut dia, pakaian adat akan digunakan saat perayaan HUT ke-80 RI di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang.

    “Karena ini sidang tahunan, nanti rencananya kalau saya lihat dari undangannya pada hari Minggu di perayaan tanggal 17 Agustus, diharapkan semua yang hadir selain memakai baju nasional akan memakai baju adat,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Puan menegaskan tidak ada aturan khusus terkait pemakaian baju adat pada sidang tahunan. Karena itu, kali ini ia hanya mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL). “Oh nggak ada, justru baju nasional atau PSL,” katanya.

    Selain itu, Puan juga menjelaskan alasannya menyanyikan lagu Imagine karya John Lennon saat berpidato di Sidang Bersama. Ia menyebut lagu itu bermakna kesetaraan gender.

    “Ya bagaimana perempuan dan laki-laki bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara, dan diberi kesempatan, keadilan, bukan sebagai afirmasi, tapi sebagai salah satu hal yang memang harus dijalankan dalam membangun bangsa dan negara,” ujar Puan.

  • Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

    Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

    “Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

    “Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

    Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

    CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

    “Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ‘Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul’

    ‘Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul’

    GELORA.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan persatuan dalam pidatonya di sidang tahunan yang digelar hari ini Jumat 15 Agustus 2025.

    Puan Maharani pun mengutip sebuah istilah Jawa ‘Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul’. Pepatah ini kata Puan sebagai cerminan jiwa sosial bangsa Indonesia.

    Sebab, kata Puan Maharani, kebersamaan dan kesatuan negara Indonesia telah diperkuat dalam konstitusi dan diwujudkan dalam prinsip kedaulatan rakyat.

    “Yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing masing, inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat 15 Agustus 2025.

    Puan berujar, kekuatan negara bukan hadir hanya dari sebuah kekayaan saja.

    Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus melalui gotong royong antar sesama yang tercermim dalam Pancasila.

    Pancasila menjadi jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif kita,” ujarnya.

    Maka dari itu, Puan mengatakan dalam mempertahankan Indonesia sebagai negara besar, berdaulat, dan kaya sumber daya adalah amanah sejarah yang tidak mudah.

    “Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan keadilan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional, agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” katanya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pentingnya peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. 

    Menurutnya, partai politik bukan sekadar alat untuk meraih jabatan, tetapi institusi perjuangan yang berdiri di atas nilai integritas dan kepercayaan rakyat.

    “Partai politik bukan hanya kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara,” tegas Puan.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, dari partai politik lahir para wakil rakyat, presiden, hingga kepala daerah.

    Maka dari itu, Puan menekankan partai politik harus menjadi jembatan tempat lahirnya pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga berpihak pada rakyat, bekerja nyata, dan berani mengambil risiko demi kepentingan bangsa.

    “Partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya sistem politik dan sistem pemilu yang mendukung kedaulatan rakyat secara nyata. 

    “Sistem pemilu kita sebagai sarana utama membentuk perwakilan memang belum sepenuhnya sempurna,” ucap politisi dari PDI Perjuangan itu.

    Maka dari itu, kata Puan, sebaik apapun visi dan integritas partai politik, jika sistem pemilu tidak mendukung kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi.

    “Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem (pemilu) ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” tutup Puan.