Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Prabowo dan Gibran Hadiri HUT Golkar di Istora Senayan

    Prabowo dan Gibran Hadiri HUT Golkar di Istora Senayan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta. Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyambut kedatangan Prabowo dan Gibran.

    Pantauan detikcom, Jumat (5/12/2025), terlihat Prabowo dan Gibran memasuki area acara. Sejumlah pejabat mendampingi, antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamuddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perindustrian sekaligus petinggi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Gerindra Sugiono dan Sekjen PKB Hasanuddin.

    Lalu, terlihat Prabowo dan Gibran menyalami para petinggi Golkar dan partai lain di lokasi. Terdengar para kader riuh menyambut kedatangan Prabowo di Istora.

    Selanjutnya acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar.

    Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta santunan anak yatim sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan kiprah 61 tahun Partai Golkar mengabdi untuk bangsa dan negara.

    (fca/azh)

  • Puan Sebut Revisi UU Kehutanan Akan Dibahas Usai Bencana Sumatera Ditangani

    Puan Sebut Revisi UU Kehutanan Akan Dibahas Usai Bencana Sumatera Ditangani

    Jakarta –

    DPR berencana merevisi UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perubahan Keempat tentang Kehutanan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan revisi UU Kehutanan akan dilakukan usai penanganan bencana di Sumatera selesai.

    “(Revisi UU Kehutanan) ya tentu saja setelah bencana ini selesai ditangani,” kata Puan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

    Puan mengatakan DPR telah memanggil Kementerian Kehutanan. Ketua DPP PDIP itu mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap UU Kehutanan yang berlaku saat ini.

    “Ya setelah kemarin Komisi IV melakukan memanggil Kementerian Kehutanan, kita akan evaluasi, apa saja, bagaimana, dan kapan akan dilakukan,” ujarnya.

    RUU Kehutanan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Revisi tersebut merupakan usulan dari Komisi IV DPR.

    Data tersebut diketahui berdasarkan situs dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Jumat (5/12), pukul 17.00 WIB.

    Berikut data terbarunya:
    Jumlah korban meninggal: 867 orang
    Jumlah korban hilang: 521 orang
    Jumlah korban terluka: 4.200 orang
    Jumlah rumah rusak: 121 ribu unit
    Jumlah kabupaten/kota terdampak: 51

    (amw/rfs)

  • Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih fokus serta tanggap dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    Dia menegaskan bahwa keselamatan warga terdampak, termasuk yang kini masih berada di posko pengungsian, menjadi prioritas utama yang harus diutamakan saat ini.
    “Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap,” ujar Puan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
    Ketika ditanya soal upaya
    penanganan bencana
    yang harus ditingkatkan, Puan menekankan bahwa fokus utama saat ini tetap pada upaya penyelamatan dan pemulihan korban.
    “Yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu,” ujar politikus PDI-P tersebut.
    Puan mengatakan Komisi IV DPR sebelumnya telah memanggil Menteri Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas penanganan bencana di wilayah terdampak.
    Namun, hasil evaluasi itu akan dibahas lebih lanjut setelah situasi darurat terkendali.
    Meski begitu, Puan meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di lapangan telah menjalankan tugas secara maksimal.
    “Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu, melakukan semua hal yang bisa kami bantu, melaksanakan apa yang bisa kami lakukan,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban terdampak
    banjir dan longsor
    di Aceh,
    Sumatera
    Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah.
    Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 836 orang meninggal dunia, 209 orang masih hilang, dan 2.700 orang mengalami luka-luka.
    Korban jiwa terbanyak tercatat di Aceh dengan 325 orang, disusul Sumatera Utara 311 orang, dan Sumatera Barat 200 orang.
    Selain itu, kerusakan fasilitas publik juga cukup luas.
    Tercatat 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, 115 kantor, serta 295 jembatan rusak akibat bencana tersebut.
    Data ini diperoleh dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang dirilis Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) BNPB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan: Transformasi DPR tak reaktif, perlu konsistensi jangka panjang

    Puan: Transformasi DPR tak reaktif, perlu konsistensi jangka panjang

    Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan transformasi bagi DPR RI tidak bisa dilakukan secara reaktif, tetapi perlu dilakukan dengan konsistensi untuk jangka panjang dengan perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.

    “Transformasi DPR ini betul-betul niat baik, tetapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” kata Puan dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Untuk saat ini, menurut dia, perubahan yang dilakukan oleh DPR adalah kebijakan moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR tetap diberlakukan secara ketat, kecuali untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri pimpinan DPR.

    Dia pun memastikan DPR terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah.

    Dia pun berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Ia menyebut evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal akan tetap menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan.

    “Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” kata dia.

    Dia menilai kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.

    “DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China perkuat penyelarasan strategi pembangunan dengan Indonesia

    China perkuat penyelarasan strategi pembangunan dengan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat politik senior China Wang Huning menyatakan kesediaan negaranya untuk memperkuat penyelarasan strategi pembangunan dengan Indonesia saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 3-4 Desember 2025.

    Wang, yang juga ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference/CPPCC), datang ke Indonesia atas undangan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wang mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai antara kedua kepala negara, dan bersama-sama menempuh jalur modernisasi yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia.

    Wang, yang juga bersua dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ahmad Muzani di Jakarta, menyampaikan pula dukungan China kepada pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan sosial serta mencapai pembangunan yang lebih besar

    Dia pun yakin bahwa Indonesia akan menjunjung tinggi prinsip “Satu China” dan mendukung perjuangan rakyat China yang sah dalam menentang separatisme “kemerdekaan Taiwan” dan memperjuangkan reunifikasi nasional.

    Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sungguh-sungguh mengagumi China atas pencapaian pembangunannya yang luar biasa dan bersedia belajar dari pengalaman sukses China saat negara itu menempuh jalur pembangunan yang mandiri dan sesuai dengan kondisi nasionalnya.

    Menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip “Satu China” dan bahwa Taiwan merupakan bagian dari China, Prabowo mengatakan Indonesia yakin tentang prospek hubungan bilateral dan siap untuk memperkuat momentum perkembangan yang positif dan bekerja menuju tingkat kemitraan strategis komprehensif yang lebih tinggi.

    Sementara, dalam pembicaraannya dengan Muzani, Wang mengatakan bahwa selama 75 tahun sejak terjalinnya hubungan diplomatik, hubungan China-Indonesia telah mencapai kemajuan substansial.

    China akan terus memajukan pembangunan berkualitas tinggi dan memperluas keterbukaan berstandar tinggi, menghadirkan peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya melalui pencapaian modernisasi China yang baru.

    Wang menyebut bahwa CPPCC siap memperdalam pertukaran dan pembelajaran bersama dengan MPR RI, sehingga dapat melayani secara lebih baik upaya modernisasi masing-masing dan membangun komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama.

    Muzani memuji kerja sama yang bermanfaat antara kedua negara di berbagai bidang, seraya menambahkan bahwa MPR RI bersedia memperkuat pertukaran dengan CPPCC, menindaklanjuti konsensus penting yang dicapai oleh kedua kepala negara, dan berkontribusi pada pengembangan hubungan bilateral.

    Dalam pertemuannya dengan Puan dan Najamudin, Wang mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk lebih lanjut meningkatkan persahabatan bilateral, rasa saling percaya, dan kerja sama strategis ke tingkat yang baru, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua bangsa.

    Puan dan Najamudin menyatakan bahwa persahabatan kedua negara memiliki akar sejarah yang mendalam dan China merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral telah mencapai kemajuan substansial dan membawa manfaat nyata bagi kedua bangsa.

    Indonesia sangat menghargai dan secara aktif mendukung Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) China. DPR RI dan DPD RI siap untuk terus memainkan peran positif dalam memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara, ujar kedua pejabat tersebut.

    Dalam kunjungan tersebut, Wang juga menyampaikan kepada pihak Indonesia mengenai hasil Sidang Pleno Keempat Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-20, dengan mengatakan bahwa China siap memajukan keselarasan antara modernisasi China dan Visi Indonesia Emas 2045 dan untuk lebih lanjut mempromosikan kerja sama praktis antara kedua negara.

    Pihak Indonesia mengucapkan selamat kepada China atas keberhasilan penyelenggaraan Sidang Pleno Keempat Komite Sentral CPC ke-20 dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan China guna meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang baru.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China Nasional 4 Desember 2025

    Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China Nasional 4 Desember 2025

    Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan China.
    “Kunjungan Yang Mulia adalah cermin komitmen China untuk terus mengembangkan
    kerja sama strategis
    dengan Indonesia. Yakinlah bahwa kami di
    DPR RI
    juga memiliki komitmen yang sama,” ujarnya dilansir dari laman
    dpr.go.id
    , Rabu (3/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pertemuan bilateral bersama Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC)
    Wang Huning
    di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Dalam pertemuan itu, Puan menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam upaya perdamaian internasional dan memelihara stabilitas keamanan global.
    Pasalnya, sejumlah
    isu global
    menuntut kerja sama lebih erat antara kedua negara, mulai dari krisis iklim yang saat ini melanda Indonesia dan kawasan Asia hingga berbagai konflik geopolitik di Timur Tengah.
    Memasuki usia 75 tahun hubungan diplomatik RI–China, Puan menekankan bahwa momentum ini menjadi landasan penting untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis.
    Ia menyoroti rangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing serta sejumlah perjanjian yang telah disepakati saat Perdana Menteri Li Qiang berkunjung ke Jakarta pada Mei 2025.
    Untuk mendukung peningkatan kerja sama kedua negara, DPR RI baru saja membentuk kembali Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–China periode 2024–2029.
    GKSB tersebut akan menjadi wadah dialog lintas sektor untuk mendukung konsistensi kebijakan dan memastikan implementasi kerja sama kedua negara berjalan efektif.
    Menurut Puan, hubungan erat
    RI-China
    juga tercermin dalam keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral, seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) serta Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS).
    Indonesia-China disebut memiliki visi yang sama terkait penguatan multilateralisme yang efektif, untuk mengatasi berbagai masalah global, seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi.
    “Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, forum-forum internasional seperti ASEAN dan BRICS memiliki peran penting memperkuat sistem internasional yang berbasis pada keadilan serta kesetaraan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
    Pada sektor ekonomi, Puan mengapresiasi konsistensi China sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Hal itu tercermin dari nilai perdagangan Indonesia-China pada 2024 yang mencapai 147,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS). 
    Selain itu, realisasi investasi China di Indonesia pada 2024 juga berhasil menembus 8,2 miliar dollar AS. Capaian ini menjadikan China sebagai investor asing terbesar ketiga bagi Indonesia.
    Puan menilai, sejumlah kerja sama RI-China yang telah disepakati, seperti penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta pengembangan ekonomi dan industri, akan semakin memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi kedua negara.
    “Saya berharap Indonesia dan China dapat terus membangun dan mengembangkan kerja sama yang konstruktif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara, sekaligus turut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi negara-negara berkembang,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa peluang kerja sama RI-China juga terbuka lebar pada sektor infrastruktur, transisi energi, manufaktur, dan digitalisasi. 
    “Kami percaya, dengan kolaborasi dan alih teknologi, kita dapat menciptakan nilai tambah tinggi di sektor-sektor strategis tersebut,” katanya.
    Tak hanya itu, Puan juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui beasiswa, pertukaran pelajar, serta pengembangan pusat studi budaya.
    “Yang Mulia, saya memandang bahwa kerja sama antarmasyarakat adalah fondasi dari suksesnya kemitraan Indonesia dan China. Saya ingin lebih banyak lagi beasiswa, pertukaran pelajar, mahasiswa, dan peneliti antara kedua negara,” ujarnya.
    Pada sektor pariwisata, Puan menilai potensi kedua negara sangat besar dan saling melengkapi. Melalui peningkatan arus wisatawan Indonesia-China, ia percaya hal ini akan memperkuat persahabatan kedua negara
    Di akhir pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wang Huning dan berharap hubungan kedua negara akan terus tumbuh semakin kuat.
    “Yang Mulia, saya sangat berterima kasih atas diskusi yang produktif ini. Saya harap persahabatan Indonesia dan China akan selalu terjaga dan semakin erat di masa depan,” tutup Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar Nasional 4 Desember 2025

    Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar Nasional 4 Desember 2025

    Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh pejabat publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.
    Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas kritik publik terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat dalam menanggapi bencana di berbagai daerah. 
    Puan menegaskan bahwa dalam situasi bencana, hal terpenting yang harus ditunjukkan
    pejabat negara
    adalah empati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pernyataan yang justru menyinggung atau melukai perasaan para korban.
    “Pada saat seperti ini lebih baik kita berempati, daripada memberikan komentar yang tidak seharusnya,” ujar Puan, dilansir dari dpr.go.id, Kamis (4/12/2025).
    Menurut Puan, berbagai daerah kini tengah menghadapi musibah dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
    Dalam kondisi tersebut, ia menilai sangat tidak bijak apabila ada pimpinan lembaga atau pejabat yang mengeluarkan pernyataan tidak sensitif.
    “Memang situasinya sedang banyak musibah dan bencana terjadi di berbagai tempat. Jadi, sekecil apa pun kejadiannya, tentu ada korban yang mengalami hal tidak mengenakkan,” tegas Puan.
    Ia juga menyampaikan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan pejabat negara saat bencana adalah turun langsung memberikan dukungan nyata dan memastikan penanganan korban berjalan cepat, bukan melempar komentar yang tidak perlu.
    “Jadi, sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan, ya sebaiknya kita memberikan bantuan,” kata Puan.
    Ia menambahkan, DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, termasuk koordinasi lintas lembaga di daerah terdampak.
    Namun, Puan kembali menekankan bahwa komunikasi pejabat negara memegang peran penting dalam menjaga ketenangan publik dan menghindari kesalahpahaman.
    Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa di tengah musibah, empati harus menjadi prioritas utama.
    “Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, mari kita semua, pejabat, pemerintah, dan aparat, bersikap bijaksana serta fokus pada penanganan korban,” ujar Puan.
    Sebagai informasi, Puan menyampaikan pesan tersebut seusai menerima kunjungan Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) atau Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Pertemuan Puan dengan Wang Huning sebelumnya berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis parlemen Indonesia–Tiongkok.
    Namun, di sela agenda tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa isu bencana nasional tetap menjadi perhatian utama DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan Nasional 4 Desember 2025

    Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan Nasional 4 Desember 2025

    Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera.
    “Namun, prioritas utama saat ini adalah penanganan tanggap darurat, mengingat masih banyak warga terdampak yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan logistik,” ucapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Puan menyampaikan hal tersebut saat menanggapi sejumlah usulan yang meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin.
    Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga berencana memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, yang dinilai berkontribusi memperparah bencana.
    “Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa ada keinginan untuk mengevaluasi ini: akibatnya apa dan bagaimana perencanaannya ke depan. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025) sore.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (3/12/2025) sore, total korban meninggal akibat banjir dan
    longsor di Aceh
    , Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 807 jiwa.
    Sebanyak 647 orang masih dinyatakan hilang, 2.600 orang terluka, dan sekitar 582.500 warga mengungsi.
    Selain itu, ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.
    Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR kini memusatkan seluruh sumber daya untuk masa tanggap darurat.
    “Masih banyak korban yang belum ditemukan, wilayah yang terisolasi, dan bantuan yang harus segera didistribusikan,” ujarnya.
    Puan mengatakan, setelah tahap tanggap darurat selesai, fokus selanjutnya adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.
    “Itu dulu yang harus kami fokuskan karena kondisi cuaca masih tidak menentu,” tuturnya.
    Meski demikian, lanjut Puan, DPR tetap siap menindaklanjuti evaluasi penyebab bencana.
    “DPR RI juga akan aktif menanggapi hal tersebut. Yang pasti sekarang kami fokus dulu kepada para korban dan wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tegas Puan.
    Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 68,67 triliun.
    Angka tersebut mencakup kerusakan rumah, kehilangan pendapatan, kerusakan fasilitas publik, hingga kehilangan produksi pertanian.
    Puan menambahkan bahwa DPR telah mengirim tim ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
    DPR juga menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu (30/11/2025), yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Ketua DPR Puan Maharani menanggapi soal pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurut Puan, pemerintah punya pertimbangan yang matang.

    Meski begitu, Puan minta pemerintah fokus untuk mengirim bantuan.

  • Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

    Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa jangan sampai distribusi bantuan logistik untuk bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, justru tidak bermanfaat bagi korban.

    Dia mengatakan banyak wilayah bencana yang jalur daratnya terputus, membuat pendistribusian bantuan dilakukan melalui udara. Namun, menurut dia, cara pemberian bantuan tersebut dianggap kurang efektif atau kurang baik.

    “Itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah-langkah tersebut harus dipikirkan untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi masyarakat terdampak. Dia memastikan pemerintah dan DPR terus berkomunikasi untuk bersinergi menemukan jalan terbaik.

    Untuk saat ini, menurut dia, seluruh sumber saya masih difokuskan untuk masa tanggap darurat karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan beberapa wilayah yang terisolasi.

    Setelah itu, menurut dia, kekuatan akan difokuskan untuk masa rehabilitasi atau masa pemulihan bencana, baik terkait dengan rekonstruksi infrastruktur maupun rehabilitasi persoalan lainnya.

    “Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.