Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Ketua DPR tunggu kajian soal penyebutan IKN sebagai “Ibu Kota Politik”

    Ketua DPR tunggu kajian soal penyebutan IKN sebagai “Ibu Kota Politik”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu kajian mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang disebut sebagai “Ibu Kota Politik” dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

    “Ini saya mau lihat kajiannya dulu,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun mengaku belum mengetahui dasar timbulnya frasa “Ibu Kota Politik” tersebut. Maka dia pun akan menunggu terlebih dahulu kajian atas hal itu untuk menentukan sikap ke depannya.

    “Tunggu dulu, belum lihat kajiannya,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan hal tersebut. Menurut dia, IKN memiliki undang-undang yang harus dijadikan acuan.

    Di sisi lain, dia pun menilai bahwa timbulnya frasa “Ibu Kota Politik” itu merupakan kehendak subjektif dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan IKN dalam posisi yang pas ke depannya.

    “Percayalah bahwa Pak Prabowo pasti paham betul mengenai istilah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara,” kata Aria.

    Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

    Dalam lampiran Perpres nomor 73 sub bab nomor 3.6.3 tentang Highlight Intervensi Kebijakan, pada isi nomor 4 disebutkan bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan ingatkan jangan sampai anak-anak dirugikan karena MBG

    Puan ingatkan jangan sampai anak-anak dirugikan karena MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai anak-anak justru dirugikan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat merespons timbulnya kembali kasus keracunan.

    Dia mengatakan pemerintah harus selalu mengevaluasi program tersebut dan menindaklanjuti hasil evaluasi itu supaya pelaksanaan program MBG di lapangan bisa lebih di baik lagi.

    “Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun memahami bahwa pelaksanaan program MBG merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait program tersebut harus melakukan evaluasi secara total

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menempuh langkah pemulihan korban hingga evaluasi dapur dari serangkaian kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

    Prasetyo, dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden yang tidak disengaja itu.

    “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.

    Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun… Nasional

    3 Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun… Nasional

    Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kehadiran dan pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah momen yang ditunggu-tunggu selama satu dekade terakhir.
    Sebab, selama 10 tahun terakhir, tepatnya pada masa pemerintahan Joko Widodo, kepala negara Indonesia kerap absen dalam sidang tersebut.
    “Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).
    “Tentu saja kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
    Puan meyakini bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai hal untuk disampaikan Prabowo di forum internasional tersebut.
    Salah satu topik yang mungkin disampaikan oleh Prabowo dalam sidang umum PBB adalah terkait dorongan terhadap kemerdekaan Palestina.
    “Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok.
    Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo.
    “Betul, Bapak Presiden direncanakan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September,” kata Nabyl kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025) malam.
    Nabyl menyampaikan, rencananya, Prabowo akan menyoroti perihal urgensi semangat inklusivitas.
    Selain itu, kata dia, Kepala Negara akan turut menyoroti optimisme kerja sama multilateral.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan: Pidato Prabowo di PBB adalah momen yang ditunggu dalam 10 tahun

    Puan: Pidato Prabowo di PBB adalah momen yang ditunggu dalam 10 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang akan digelar di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), bakal menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam 10 tahun terakhir.

    Sebab, kata dia, dalam 10 tahun lalu tidak ada Presiden Republik Indonesia yang hadir di Sidang Umum PBB. Dia pun menilai bahwa hal itu akan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, bakal banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato itu.

    Kemungkinan, kata dia, Prabowo pun akan berbicara soal isu kemanusiaan yang menimpa Palestina.

    “Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi ANTARA, Minggu (21/9) waktu setempat.

    Seskab Teddy mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menegaskan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senin, yang menyerukan lima tuntutan utama.

    Yakni, mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil. Massa buruh datang dengan membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, rencana aksi besar buruh ini hanya diketahui di internal dua konfederasi.

    “Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia KSPI dan KSPSI menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Andi menolak jika reformasi Kepolisian disusupi oleh agenda terselubung untuk mengganti Kepemimpinan Polri.

    “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh di intervensi siapapun,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap KSPSI dan KSPI secara tegas mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program- program yang berpihak kepada rakyat Indonesia.

    Iqbal mengungkapkan, rencananya Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya akan menerima langsung delegasi buruh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut institusi yang dia pimpin itu terbuka dan selalu menerima kritik dan masukan dari publik terkait perbaikan-perbaikan atas kinerja kepolisian.

    Menurut Listyo, Polri sendiri selalu berbenah, dan evaluasi-evaluasi internal pun selalu dilakukan oleh lembaga.

    “Selama ini, kami melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan kami maupun hal yang diharapkan masyarakat,” kata Kapolri menjawab pertanyaan wartawan terkait reformasi Polri saat dia ditemui di pelataran Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Listyo menjelaskan beberapa reformasi yang tengah berjalan di internal Polri.

    “Kita terus melakukan perbaikan, justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progress perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun, tentunya kita terus ingin dapat masukan karena punishment dan reward kita sudah lakukan,” sambung Listyo Sigit Prabowo.

    Terkait dengan struktur baru khusus reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri juga menyebut koordinasi dan komunikasi senantiasa terbuka.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujar Listyo.

    Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, melantik Jenderal Pol. Kehormatan (Purn.) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik pejabat lainnya, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Dalam upacara pelantikan yang sama, Presiden juga melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Naniek S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sonny Sanjaya juga sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    Dalam prosesi pelantikan itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo hadir bersama pejabat lainnya, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kehadiran Megawati di Samping Prabowo Dinilai Patahkan Isu PDI-P Terkait Kerusuhan Demo Agustus Nasional

    8 Kehadiran Megawati di Samping Prabowo Dinilai Patahkan Isu PDI-P Terkait Kerusuhan Demo Agustus Nasional

    Kehadiran Megawati di Samping Prabowo Dinilai Patahkan Isu PDI-P Terkait Kerusuhan Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di samping Presiden Prabowo Subianto saat memberikan respons pascademonstrasi dan kerusuhan di akhir Agustus 2025, memiliki makna tersendiri.
    Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto menilai, kehadiran Megawati itu membantah hipotesa atau kemungkinan PDI-P terlibat dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus tersebut.
    Hal itu disampaikan Andi dalam podcast Gaspol
    Kompas.com
    , saat ditanya soal pihak mana yang kemungkinan ingin mengganggu keamanan dalam negeri lewat kerusuhan di akhir bulan Agustus 2025.
    “Jadi, misalnya saya mendengar kemungkinan bahwa ini dilakukan oleh kelompok oposisi ya, misalnya kalau ditanya ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangannya kan kita bukan oposisi,” kata Andi dalam siaran Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , dikutip Sabtu (14/9/2025).
    “Kalau kemudian partai oposisinya yang dianggap ke PDI Perjuangan, lah Ibu Mega hadir di Istana. Pada saat
    critical time,
    Ibu Mega hadir di samping Pak Prabowo,” ujarnya lagi.
    Menurut dia, kehadiran Megawati di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025, itu harus diinterpretasikan sebagai simbol politik.
    Andi berpandangan, jika Megawati hadir dan berdiri di sebelah Prabowo, tentu itu menepis soal hipotesa PDI-P terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan bulan Agustus 2025.
    “Simbol-simbol politik, simbol-simbol politik Jawa yang harus kita interpretasikan ya untuk kemudian mengukur ini. Sebetulnya tadi hipotesa friksi itu berlaku enggak?” kata Andi.
    “Tapi, kalau Ibu Mega hadir ya mestinya hipotesa friksi antara Pak Prabowo dengan Ibu (Megawati) patah, hadir kok ya di situ,” ujarnya lagi.
    Dalam rangka menemukan motif dan pihak yang terkait kerusuhan, Andi menyarankan agar semua kemungkinan dikumpulkan baik itu soal friksi dengan negara lain hingga friksi politik.
    “Ya untuk sementara dideretkan saja semua hipotesa-hipotesa yang mungkin ya,” kata Andi.
    Setelahnya, semua hipotesa yang ada perlu diperiksa dengan kesesuaian fakta yang ada.
    “Ya kemudian ya sudah, patahkan hipotesanya satu per satu,” ujar Andi.

    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memanggil sejumlah ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Agustus 2025, tepat sebelum memberikan pernyataan untuk merespons aksi demonstrasi yang berujung ricuh.
    Megawati Soekarnoputri pun hadir dan menjadi sorotan lantaran Presiden ke-5 RI itu berdiri di samping Presiden Prabowo.
    Selain Megawati, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
    Sejumlah ketua umum partai politik juga turut mendampingi, mulai dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, hingga Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.
    Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat diwakili jajaran pengurus pusat.
    “Hari ini saya didampingi Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri dan para pimpinan lembaga negara serta partai politik. Kita tadi telah membahas perkembangan situasi negara. Izinkan saya membacakan pernyataan,” kata Prabowo membuka pidatonya, Minggu malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan minta pemerintah penuhi kebutuhan warga terdampak banjir Bali

    Puan minta pemerintah penuhi kebutuhan warga terdampak banjir Bali

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam kepada korban banjir di sebagian besar wilayah Bali, sekaligus meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.

    “Pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sejak hari pertama,” kata Puan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis pukul 11.00 WIB, total korban meninggal dunia dalam musibah itu tercatat berjumlah 14 orang, sementara dua orang di Denpasar masih dalam pencarian.

    “Banjir di Bali menelan korban jiwa, merusak rumah warga, melumpuhkan aktivitas perdagangan, bahkan pariwisata yang menjadi nadi ekonomi. Ini bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian kapasitas negara dalam melindungi rakyat,” kata Puan.

    Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali melaporkan, 120 titik banjir melanda tujuh kabupaten/kota di Bali dengan rincian Denpasar sebanyak 81 titik, Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan delapan titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik, serta Klungkung satu titik.

    BPBD Bali juga menginformasikan sebanyak 562 warga mengungsi, terdiri dari 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar.

    Oleh sebab itu, Puan mengingatkan pentingnya mempercepat distribusi bantuan darurat berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi bayi, anak, dan lansia.

    Kemudian, kata dia, perlu pula menyediakan tempat pengungsian yang layak dan aman, termasuk sanitasi, fasilitas kesehatan darurat, serta akses pendidikan sementara bagi anak-anak yang sekolahnya terdampak banjir.

    “Pendataan akurat dan transparan atas korban jiwa, kerugian material, dan jumlah pengungsi untuk memastikan bantuan tepat sasaran, dan pemulihan infrastruktur vital seperti jalan utama, jembatan, drainase, dan pasar rakyat yang lumpuh akibat banjir,” ujarnya.

    Selain itu, Puan juga meminta pemerintah melakukan penguatan mitigasi jangka panjang, melalui audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, hingga pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai.

    Dia turut menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas dari pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

    “Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.