Tag: Puan Maharani

  • Ketua DPR angkat isu kelaparan akibat perang pada Forum Parlemen G20

    Ketua DPR angkat isu kelaparan akibat perang pada Forum Parlemen G20

    Ketua DPR RI Puan Maharani dalam G20 Parliamentary Speaker\’s Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan, Kamis (7/11/2024). (ANTARA/HO-DPR RI)

    Ketua DPR angkat isu kelaparan akibat perang pada Forum Parlemen G20
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu kelaparan atau kerawanan pangan akibat perang dalam G20 Parliamentary Speaker’s Summit atau Forum Parlemen G20 (P20) ke-10 di Brasil, Amerika Selatan.

    “Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia ke-2 (World War II). Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan,” ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

    Puan juga menyinggung soal krisis global lainnya yang sedang dihadapi dan mengganggu kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Mulai dari pandemi COVID-19, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, hingga perang dan berbagai konflik yang tidak hanya meningkatkan kerawanan pangan, tetapi juga energi.

    Hampir 700 juta orang atau setara dengan 8,5 persen populasi global di dunia pun masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Meningkatnya ketegangan geopolitik dan besarnya persaingan antar negara, menurut Puan, telah mengalihkan perhatian dunia dari masyarakat miskin. Padahal pengeluaran militer global mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2023 atau setara dengan 2,3 persen PDB global.

    Sementara pada periode yang sama tahun 2023, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah 223,7 miliar dolar AS atau kurang dari 10 persen belanja global militer.

    “Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang,” ucap Puan.

    Ketua DPR RI pun mempertanyakan apa jadinya jika dunia bisa mengalokasikan 50 persen belanja militer global atau sekitar 1,2 triliun dolar AS setiap tahun hingga 2030 untuk membantu masyarakat miskin. Puan menyebut, pastinya hal tersebut akan membawa dampak besar.

    “Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030,” ucapnya.

    Puan berharap P20 dapat membuat parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara, guna menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera, baik negara besar dan kecil.

    “Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat memengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk memengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai,” ucap Puan.

    Sumber : Antara

  • Di Forum Parlemen G20 di Brasil, Puan Angkat Isu Kelaparan Akibat Perang – Page 3

    Di Forum Parlemen G20 di Brasil, Puan Angkat Isu Kelaparan Akibat Perang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan. Dalam forum pimpinan parlemen negara-negara G20 itu, Puan berbicara tentang isu kelaparan akibat perang.

    P20 ke-10 diselenggarakan di National Congress of Brazil atau Kantor parlemen Brasil yang berada di ibukota Brasilia.

    Pada sesi I P20 ke-10 yang dilangsungkan pada Kamis (7/11/2024) siang waktu setempat, Puan ditunjuk sebagai pembicara pertama. Sesi ini bertajuk ‘Kontribusi Parlemen Terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan’. 

    “Saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Presiden Kamar Deputi dan Presiden Senat Federal Brasil yang menjadi tuan rumah KTT Pembicara P20 tahun 2024 di Kota Brasilia yang dinamis dan untuk keramahtamahan yang diberikan kepada saya dan delegasi DPR RI,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (8/11/224).

    Puan kemudian menyinggung soal krisis global yang tengah dihadapi dan mengganggu kehidupan masyarakat di seluruh dunia. 

    Mulai dari pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, serta perang dan berbagai konflik yang telah meningkatkan kerawanan pangan dan energi. Hampir 700 juta orang atau setara dengan 8,5 persen populasi global di dunia pun masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

    “Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia ke-2 (World War II). Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan,” tuturnya.

  • Ketua DPR bertemu Ketua Parlemen Chili bahas kepemimpinan perempuan

    Ketua DPR bertemu Ketua Parlemen Chili bahas kepemimpinan perempuan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Parlemen Chili Karol Cariola Oliva di Congreso Nacional de Chile, Valparaiso, Chili, Senin waktu setempat, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mempromosikan isu kepemimpinan perempuan.

     

    Puan pun berharap, DPR dan parlemen Chili dapat kembali melanjutkan kerja sama bilateral sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin memperkuat hubungan Indonesia-Chili.

    “Sebagai sesama pemimpin parlemen perempuan, kita dapat berdialog untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di bidang politik di negara kita, dan di dunia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan ini, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez, dan Dubes LBBP RI untuk Chili Muhammad Anshor.

    Adapun pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Chili ini merupakan kunjungan kerja ke luar negeri Puan yang pertama setelah dilantik kembali sebagai Ketua DPR RI. Hubungan diplomatik Indonesia dan Chili sendiri telah berlangsung selama 59 tahun dan terus berkembang secara dinamis.

    Menjelang peringatan 60 tahun hubungan bilateral, DPR ingin menciptakan momentum positif agar hubungan kedua negara semakin erat. Kepada Ketua Parlement Chili, Puan mengungkap Indonesia baru saja memiliki kabinet pemerintahan dan keanggotaan DPR baru untuk periode 2024-2029.

    “Tentunya, saya akan mendorong pemerintah baru ini untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara di Amerika Selatan, termasuk Chili ini,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia-Chili telah berkembang pesat di bidang ekonomi dan perdagangan, sosial budaya, mitigasi bencana, pariwisata, dan pendidikan. Menurut dia, hubungan yang baik ini terbentuk juga dari kunjungan antar parlemen, pertukaran pelajar dan misi budaya.

    “Saya mendorong parlemen kedua negara untuk memberikan dukungan bagi berbagai inisiatif meningkatkan hubungan kedua negara,” katanya.

    Selain itu, menurutnya kokohnya hubungan bilateral antar-negara memerlukan dukungan parlemen. Sebab parlemen memiliki kewenangan dan dapat menentukan kerja pemerintah dalam negara demokrasi.

    DPR RI sendiri telah memiliki Grup Kerja Sama Antarparlemen Indonesia–Chile (GKSB) pada periode 2019-2024. Ia berharap periode DPR periode saat ini dapat kembali melanjutkan grup kerja sama bilateral itu sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin mempererat hubungan Indonesia-Chili.

    “Saya senang bahwa dalam Parlemen Chili telah membentuk Grupos Interparlamentarios Chile-Indonesia. Kita dapat bertukar pikiran tentang pelaksanaan tugas parlemen di bidang legislatif, anggaran dan pengawasan,” kata dia.

    Untuk itu, Puan pun mengundang Ketua Parlemen Chili, Karol Cariola Oliva untuk berkunjung ke Indonesia.

    Sementara itu, Karol Cariola Oliva bersama Puan pun berbincang mengenai perkembangan politik dan sosial di Indonesia, terutama setelah adanya pergantian pemerintahan dan periode DPR yang baru.

    “Dan selamat kepada Ibu Puan Maharani sudah terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai ketua DPR,” kata Karol Cariola Oliva.

    Sebagai informasi, Puan akan menghadiri P20 ke-10 di Brasilia, Brasil yang digelar pada 6-8 November mendatang. P20 atau Parliament 20 adalah forum pimpinan parlemen negara-negara G20 yang merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
    Baca juga: Ketua DPR: Kerja sama global perlu diarahkan pada keuangan dan moneter
    Baca juga: Ketua DPR: RI angkat isu pembangunan hijau dan keadilan vaksin di G20

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus memprioritaskan penyelamatan ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut raksasa tekstil itu dinyatakan pailit.

    “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyelamatan karyawan itu termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari Pemerintah terjamin oleh mereka.

    “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Puan berharap sengketa dagang perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut dapat segera diselesaikan. Dia berharap pula Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.

    “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.

    Menurut dia, Pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

    “Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas, serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucapnya.

    Dia meminta Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi para pekerja Sritex merespons status terbaru yang disandang perusahaan tekstil tersebut.

    Namun apabila PHK massal tak dapat dihindari, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK dapat diberikan tanpa ada hambatan.

    Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu mencakup gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” tuturnya.

    Program itu, tambah dia, diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para karyawan yang kehilangan pekerjaan dengan menyediakan tunjangan sementara, serta pelatihan untuk mencari pekerjaan baru.

    “Kalau bisa bantu juga fasilitasi penyaluran pekerja yang terkena PHK ke tempat-tempat kerja baru. DPR tentunya akan ikut memberi pengawalan,” katanya.

    Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah agar memberikan bantuan yang efektif, menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out (dana talangan) untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.

    “Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka, di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.

    Dia mengingatkan bahwa potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

    “Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kaesang Ikuti Prosesi Kirab Malam Satu Sura di Mangkunegaran

    Kaesang Ikuti Prosesi Kirab Malam Satu Sura di Mangkunegaran

    Solo, Gatra.com – Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mengikuti prosesi ritual Kirab Pusaka di Pura Mangkunegaran. Prosesi adat ini merupakan peringatan untuk menyambut Tahun Baru Jawa 1 Sura.

    Dalam prosesi ini ada enam pusaka yang diarak, lima tombak, dan satu jodang. Dalam upacara adat tersebut terlihat beberapa tokoh hadir untuk mengikuti prosesi kirab. Mereka berjalan mengelilingi rute tembok luar Pura Mangkunegaran.

    Selain Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tokoh lainnya yang hadir dalam kirab yakni anggota DPR Aria Bima, Wakil Wali Kota Teguh Prakosa, dan anak Ketua DPR Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani. Mereka mengikuti prosesi kirab sembari menjalani tapa bisu atau puasa bicara.

    Prosesi kirab dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Prosesi kirab sembari tapa bisu ini dipimpin langsung oleh Gusti Pangeran Haryo (GPH) Paundrakarna Jiwa Suryanegara, kakak dari KGPAA Mangkunegara X. Ia bertugas menjadi cucuk lampah yang akan memimpin jalannya kirab.

    Sebelum memulai perjalanan, GPH Paundrakarna meminta palilah kepada KGPAA Mangkunegara X. Setelah mendapatkan palilah dari penguasa Pura Mangkunegaran, ia pun langsung memimpin untuk menjadi cucuk lampah dalam kirab pusaka yang mengarak enam pusaka, di antaranya berupa tombak.

    Pada kirab pusaka dalem untuk memperingati malam Tahun Baru 1 Sura kali ini, rutenya berbeda dan lebih diperpanjang. Pada kirab sebelumnya, rute hanya mengelilingi tembok istana Pura Mangkunegarat.

    Adapun malam ini, ditarik lebih panjang melalui kawasan Ngaraopuri hingga Jalan Slamet Riyadi dan kembali lagi ke Pura Mangkunegaran. Kaesang dan Erina pun turut serta berjalan bersama para abdi dalem lainnya.

    Usai prosesi, Kaesang menyempatkan untuk bertemu dengan KGPAA Mangkunegara X. Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan berlangsung secara tertutup.

    Usai pertemuan, Kaesang pun tak banyak mengungkapkan isi pembicaraan. Dirinya pun enggan banyak berbicara. Dia hanya mengatakan bahwa kirab tersebut berjalan baik dan lancar.

    ”Alhamdulillah baik dan lancar. Lancar, udah ya,” katanya.

    42

  • Puan Lirik Kaesang untuk Pilgub Jateng, Ini Tanggapan Gibran

    Puan Lirik Kaesang untuk Pilgub Jateng, Ini Tanggapan Gibran

    Solo, Gatra.com – Putra bungsu Presiden Joko Widodo yang sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilirik untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah. Salah satunya yang memberikan sinyal lampu hijau atas wacana ini yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Terkait sinyal dari Puan ini, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya. Gibran yang juga berstatus sebagai Wakil Presiden terpilih ini menyarankan agar Kaesang segera bertemu dengan Puan.

    ”Bagus itu, Kaesang hari ini seharusnya segera bertemu dengan Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu, ya bagus,” ujar Gibran saat ditemui di sela kegiatannya sebagai Wali Kota Solo di Graha Paripurna DPRD Kota Solo, Senin (8/7).

    Gibran juga menyatakan pendapatnya bahwa ia mendukung pernyataan dari Puan tersebut. Namun lebih lanjut Gibran mengaku bahwa dirinya belum melihat survei.

    ”Kalau survei saya belum melihat ya, tapi kalau sudah ada dukungan lisan dari Mbak Puan itu, saya kira satu kekuatan. Seharusnya Kaesang menyambut baik hal itu. Harus bertemu Mbak Puan hari ini, seharusnya segera,” ujarnya.

    Sebelumnya, nama Kaesang juga muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Namun Gibran langsung menyanggahnya. Bahkan Gibran menyangkal kepergiannya ke Jakarta tersebut berkaitan dengan Kaesang.

    ”Ndak kalau Kaesang jangan di Jakarta. Saya ke Jakarta nggak ada hubungannya dengan Kaesang. Ngapain ngendorse dia, nggak kok,” katanya.

    Namun di akhir pernyataan, saat Gibran dimintai penegasan mengenai apakah maju ke Pilkada DKI Jakarta ataupun ke Jateng, Gibran pun tak memberikan kepastian. Ia meminta agar menunggu langsung pernyataan dari Kaesang.

    ”Wes ditunggu dulu. Tunggu statemen langsung dari Kaesang,” tandasnya.

    21

  • Bela Guru Honorer Supriyani, Ketua DPR RI: Pendidikan Tidak Berjalan Baik Jika Guru Diancam Hukum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Oktober 2024

    Bela Guru Honorer Supriyani, Ketua DPR RI: Pendidikan Tidak Berjalan Baik Jika Guru Diancam Hukum Nasional 30 Oktober 2024

    Bela Guru Honorer Supriyani, Ketua DPR RI: Pendidikan Tidak Berjalan Baik Jika Guru Diancam Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    angkat bicara terkait persoalan guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani yang dituding melakukan kekerasan fisik pada siswanya.
    Ia menyebutkan, pendidikan di Indonesia tidak akan berjalan optimal jika seorang guru selalu merasa terancam dengan intervensi berlebihan dari orangtua siswa.
    “Pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus menerus dihadapkan pada ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orang tua yang tidak proporsional,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (30/12/2024).
    Ia pun mendorong agar aparat penegak hukum bersikap objektif dan menegakkan keadilan untuk Supriyani.
    Puan tak mau, kasus serupa yang kemudian mengorbankan para guru bakal banyak terjadi di Tanah Air.
    “Saya berharap ada keadilan bagi guru Supriyani agar tak jadi preseden buruk pada sistem pendidikan Indonesia,” sambung dia.
    Ia menuturkan, kekerasan dalam dunia pendidikan memang harus dicegah. Namun, seorang guru kerap kali harus bersikap tegas untuk melatih kedisiplinan pada murid-muridnya.
    “Kita sepakat kekerasan tidak bisa dibenarkan, terutama kepada anak. Tapi perlu diingat, pembinaan dalam bentuk disiplin tidak bisa disamakan dengan kekerasan,” kata Puan.
    Terakhir, Puan meminta para orangtua memiliki kepercayaan pada para guru yang mendidik anak-anaknya di sekolah.
    Ia mengingatkan, para guru tidak hanya bertugas untuk mengajarkan mata pelajaran, tapi juga berperan menjadi orang tua di lingkungan pendidikan.
    Situasi itu tidak akan terwujud, jika para guru merasa kerap ditekan dan diancam oleh orang tua murid.
    “Guru membutuhkan ruang untuk mendidik dengan tegas, disiplin, dan bijak tanpa harus takut akan tekanan dari luar. Orangtua harus mempercayai proses pendidikan di sekolah,” imbuh dia.
    Diketahui Supriyani dituding melakukan kekerasan pada anak didiknya yang merupakan anak dari anggota polisi, Aipda WH.
    Proses mediasi pun gagal dilakukan, sehingga saat ini proses peradilan bakal berjalan.
    Supriyani dan keluarganya meminta agar pengadilan bisa membongkar perkara ini dengan objektif.
    Pihaknya juga ingin membuka fakta bahwa keluarga Aipda WH sempat meminta uang damai Rp 50.000.000.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo – Megawati

    Update Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo – Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) belum memastikan waktu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sekretaris Jenderal(Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hanya mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto pasti akan bertemu.

    “Pasti akan terjadi. Karena Pak Prabowo adalah Presiden RI. Beliau presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto dilansir dari Antara.

    Hasto menuturkan pertemuan beberapa waktu lalu batal atau mundur karena  Prabowo sedang mempersiapkan susunan kabinetnya.

    Lebih lanjut, saat ditanya kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut, Hasto tak menjawab waktunya secara spesifik. Dia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan.

    “Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Hasto.

    “Dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Minggu (20/10), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan silaturahim antara Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik tak terbatas pada momentum waktu pelantikan presiden.

    “Insyaallah segera akan bertemu, silaturahim itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan,” kata Puan ditemui ditemui setelah acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ketika itu.

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paripurna setujui keanggotan fraksi pada AKD DPR 2024-2029

    Paripurna setujui keanggotan fraksi pada AKD DPR 2024-2029

    “Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan DPR sebagaimana telah ditayangkan tersebut dapat disetujui?”Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 yang terdiri atas komisi dan badan.

    “Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan DPR sebagaimana telah ditayangkan tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

    Dia lantas meminta Kesetjenan DPR menayangkan nama-nama anggota fraksi di layar lebar di dalam ruang Rapat Paripurna DPR RI yang ditugaskan menempati Komisi I hingga XIII DPR RI.

    Selain itu, ditayangkan pula nama-nama anggota fraksi yang ditugaskan menempati Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

    Rapat Paripurna DPR RI tersebut juga menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi-komisi DPR RI, serta komposisi pimpinan komisi dan badan di DPR RI.

    “Pemilihan dan penetapan AKD DPR akan dipimpin oleh masing-masing Wakil Ketua (DPR) koordinator bidang yang akan dilaksanakan setelah Rapat Paripurna hari ini bersama dengan Ketua DPR RI,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024