Tag: Puan Maharani

  • Paripurna setujui keanggotan fraksi pada AKD DPR 2024-2029

    Paripurna setujui keanggotan fraksi pada AKD DPR 2024-2029

    “Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan DPR sebagaimana telah ditayangkan tersebut dapat disetujui?”Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 yang terdiri atas komisi dan badan.

    “Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan DPR sebagaimana telah ditayangkan tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

    Dia lantas meminta Kesetjenan DPR menayangkan nama-nama anggota fraksi di layar lebar di dalam ruang Rapat Paripurna DPR RI yang ditugaskan menempati Komisi I hingga XIII DPR RI.

    Selain itu, ditayangkan pula nama-nama anggota fraksi yang ditugaskan menempati Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

    Rapat Paripurna DPR RI tersebut juga menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi-komisi DPR RI, serta komposisi pimpinan komisi dan badan di DPR RI.

    “Pemilihan dan penetapan AKD DPR akan dipimpin oleh masing-masing Wakil Ketua (DPR) koordinator bidang yang akan dilaksanakan setelah Rapat Paripurna hari ini bersama dengan Ketua DPR RI,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

    Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui ruang lingkup tugas koordinator pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    “Apakah ruang lingkup tugas pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

    Puan lantas membacakan bahwa dirinya akan membidangi tugas memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya.

    “Dan mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi,” ucapnya.

    Dia kemudian menyebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

    Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Lalu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Badan Legislasi (Baleg).

    Kemudian, Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

    Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membidangi tugas Mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

    Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, dia menuturkan bahwa Rapat Paripurna tersebut dihadiri 431 anggota dan 6 anggota lainnya menyatakan izin.

    “Sehingga total 437 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai,” kata Puan di awal saat membuka rapat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik ada pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) saat dirinya akan masuk dalam Kabinet Merah Putih

    “Ya, pasti ada pembicaraan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi ulang apakah Budi Gunawan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Megawati untuk gabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, pastinya ada pembicaraan,” ucapnya.

    Dia pun mengaku Megawati yang juga Presiden Ke-5 RI itu memberikan respons positif terkait bergabungnya Budi Gunawan dalam Kabinet Merah Putih.

    “Positif (tanggapan Megawati),” katanya.

    Puan lantas merespons pertanyaan soal apakah Budi Gunawan bisa menjadi penghubung PDIP jika kelak ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    “Ya, kita lihat nanti. Ini baru dilantik, biarkan kabinet ini menjalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Dia pun memastikan dukungan PDIP kepada Pemerintahan Presiden Prabowo akan diwujudkan melalui kerja-kerja parlemen.

    “PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Jadi kami sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen.”

    Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan bahwa mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan tidak merepresentasikan partainya jika nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak BG (Budi Gunawan) masuk dalam profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) siang.

    Adapun Minggu (20/10) malam, Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjadi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
    Baca juga: Puan: Semangat Presiden Prabowo harus kita dukung bersama
    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet sambut bahagia Mayor Teddy masuk kabinet

    Warganet sambut bahagia Mayor Teddy masuk kabinet

    Jakarta (ANTARA) –

    Indonesia Indicator (I2) mengungkapkan bahwa penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 disambut bahagia oleh warganet (netizen) di media sosial.

     

    “Munculnya nama Mayor Teddy, yang tidak ada di dalam bursa kandidat menteri menjadi penggerak atensi warganet. Apalagi, posisinya sebagai Sekretaris Kabinet,” kata Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang di Jakarta, Senin.

     

    Berdasarkan hasil riset I2 hingga Senin pukul 09.00 WIB, terdapat sebanyak 40.896 postingan yang diunggah dari 22.593 akun, dengan tingkat interaksi (engagement) mencapai hampir 1,7 juta.

     

    “Netizen mem-‘framing’ pengumuman resmi tersebut secara netral dan positif, dengan menyisakan 8 persen ‘framing sentiment’ negatifnya,” katanya.

     

     

    Emosi positif dan optimistis yang digaungkan netizen merespons pengumuman dan pelantikan Kabinet Merah Putih, seperti Joy (43 persen), Surprise (24 persen) dan Trust (9 persen) didominasi oleh sambutan terhadap Mayor Teddy.

     

    Sosok ajudan Prabowo yang populer di media sosial (medsos) itu berhasil menciptakan gaung positif di kalangan generasi muda dan organik.

     

    Dari data analisis medsos, kata Rustika, lebih dari 85 persen komentar mengenai Mayor Teddy bersifat positif. “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan netizen pada Mayor Teddy sangat tinggi karena kinerja dan loyalitasnya selama ini,” katanya.

     

    Beberapa nama lain dalam kabinet juga dianggap kredibel dan mewakili harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik, seperti Veronica Tan, Sri Mulyani Indrawati, Profesor Stella juga menarik perhatian luas. Tiga nama wamenkeu juga menjadi atensi netizen karena selalu disebut-sebut saat media merespons Sri Mulyani.

    Baca juga: Istana: Mayor Teddy tak perlu mundur dari TNI

     

    Menurut Rustika, sosok Budi Gunawan juga menjadi atensi netizen karena dikaitkan dengan posisinya dari PDI Perjuangan, meskipun hal ini telah dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

     

    Sementara itu, nama-nama menko yang kebanyakan berasal dari ketua partai juga menjadi perbincangan warganet karena dianggap sebagai bentuk apresiasi Prabowo kepada parpol yang telah mendukungnya.

     

    Sebanyak 79 persen postingan mengenai pengumuman resmi kabinet beredar di platform X (Twitter) yang memberikan sebanyak 38 persen catatan kritis. Di antaranya soal postur kabinet yang dianggap terlalu gemuk, memboroskan anggaran, yang disebutkan netizen mencapai Rp777 miliar per tahun.

     

    Catatan kritis lainnya, terlalu memberikan porsi besar pada partai politik ketimbang profesional, dan kekhawatiran adanya menteri yang mungkin lebih loyal kepada partai politik daripada kepada presiden, yang dapat mempengaruhi kinerja kabinet secara keseluruhan.

     

     

    Kendati demikian, postingan yang paling banyak direspons netizen berasal dari Instagram (52 persen) dan Tiktok (39 persen) dari seluruh tingkat interaksi.

     

    “Mayoritas netizen lebih banyak memberikan respons pada postingan yang lebih positif, yang salah satunya karena munculnya nama Mayor Teddy dengan memberikan dukungan, harapan terhadap kinerja kabinet baru,” katanya.

     

    Di tengah berbagai harapan dan tantangan itu, Rustika menekankan bahwa warganet memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja.

     

     

    Dengan adanya perhatian yang tinggi dari masyarakat diharapkan para menteri dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas serta membangun hubungan yang lebih baik dengan publik melalui medsos.

     

    “Kita semua berharap agar para menteri tidak hanya menjadi wajah pemerintah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat,” kata Rustika.

     

    Presiden Prabowo Subianto melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

     

    Pelantikan Mayor Teddy berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 143P/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet yang ditandatangani Prabowo per 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAMJakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bidang kerja dua komisi baru di DPR RI periode 2024-2029, yakni Komisi XII akan meliputi urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Komisi XIII meliputi urusan hukum, reformasi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dia mengatakan pembagian bidang kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII itu telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di parlemen pada hari ini.

    “Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAM,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia juga menyebut penetapan bidang kerja Komisi XII dan XIII tersebut disesuaikan dengan penambahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam.

    Sementara itu untuk bidang kerja Komisi I hingga XI, Puan menyebut masih akan sama dengan periode DPR RI sebelumnya.

    Puan menegaskan tidak ada penambahan bangunan baru di DPR, meski telah disepakati adanya penambahan dua komisi dan satu badan baru DPR RI periode 2024-2029.

    Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa

    Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13

    Dia menyebut ruang rapat komisi dan baru tersebut akan memfungsikan ruangan yang sudah ada di Gedung DPR RI saat ini.

    “Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan. Jadi ruangan yang sudah tersedia kami akan tempati untuk Komisi XII dan XIII, jadi tidak ada penambahan bangunan, yang sudah ada, existing,” ucapnya.

    Dia mengatakan penetapan bidang kerja beserta daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja AKD DPR RI akan diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10).

    Paripurna besok, tambah dia, juga akan mengambil persetujuan atas susunan pimpinan AKD DPR RI.

    “Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami selesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di Rapat Paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri yang datang dari beragam latar belakang. Mulai dari, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka DPR sebut mitra kerja AKD mulai disusun Senin

    Waka DPR sebut mitra kerja AKD mulai disusun Senin

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan susunan mitra-mitra kerja dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI akan mulai dikerjakan pihaknya pada Senin (21/10), setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya pada Minggu (20/10) malam.

    “Ketika nanti malam (kabinet) resmi diumumkan maka Senin (21/10), DPR sudah pasti akan menindaklanjuti dalam bentuk pembagian kementerian dan lembaga yang pemerintah umumkan di Komisi I sampai XIII,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia pun berharap penyusunan keanggotaan fraksi dan pimpinan pada AKD DPR RI rampung pekan ini.

    “Nanti kan fraksi-fraksi akan mengirimkan nama-nama ya, nama-nama anggota yang ditempatkan di Komisi I sampai XIII, plus di badan-badan, termasuk juga unsur pimpinan komisi-komisi. Jadi mudah-mudahan di minggu besok ini penetapan AKD dengan pimpinannya sudah selesai,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, AKD di DPR RI dengan para mitra kerjanya yang sudah ditetapkan dapat mulai efektif bekerja pekan depan.

    “Karena kami ingin melakukan akselerasi dan tentu dengan optimisme yang luar biasa dari pemerintahan baru ini, ini juga harus diimbangi dengan akselerasi kinerja dari DPR jadi biar selaras,” tutur dia.

    Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 akan dilaksanakan usai pengumuman kabinet menteri.

    “Setelah kita mendengarkan kabinet oleh Presiden Prabowo, kita akan teruskan dengan penetapan komisi dan AKD di DPR, menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet (kementerian, red.) yang diumumkan oleh Presiden Prabowo,” kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Puan: Penetapan pimpinan AKD dilaksanakan usai pelantikan menteri

    Baca juga: Puan sebut daftar mitra kerja AKD tunggu pengumuman kabinet

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan: PDIP tetap dukung pemerintahan Prabowo meski tak masuk kabinet

    Puan: PDIP tetap dukung pemerintahan Prabowo meski tak masuk kabinet

    ANTARA – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski tidak ada kadernya di dalam kabinet. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10), Puan menyatakan pengumuman resmi posisi PDIP akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Rayyan/Rijalul Vikry)

  • Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Budi Gunawan merupakan calon menteri yang dibidik dari kalangan ahli oleh Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto.

    Muzani, saat ditemui selepas acara pengambilan sumpah presiden-wakil presiden RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu, juga menyebut tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak BG (Budi Gunawan) adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya,” kata Muzani saat merespons pertanyaan BG sebagai calon menteri usulan PDI Perjuangan ataupun usulan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan yang sama, Muzani menilai meskipun PDIP tak mengusulkan kader-kadernya masuk dalam kabinet pemerintahan ke depan, itu bukan berarti PDIP menjadi oposisi pemerintah.

    Menurut Muzani, PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi dan koalisi.

    “Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri di dalam pemerintahan. Oposisi tidak harus mengambil jarak dengan pemerintahan,” kata Muzani.

    Dia menambahkan sikap PDIP yang tidak mengusulkan kadernya untuk masuk kabinet pemerintahan Prabowo telah disampaikan oleh PDIP sekitar 2–3 hari yang lalu.

    Dalam kesempatan yang sama, Muzani, yang saat ini Ketua MPR RI, juga menjelaskan ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang juga Presiden Ke-5 RI, saat acara pengambilan sumpah presiden-wakil presiden hari ini, karena dia kurang fit.

    “Meskipun beliau tidak datang karena kondisi beliau tidak fit, beliau memerintahkan kepada 110 (kader PDIP, red.) anggota MPR untuk hadir. Alhamdulillah, teman-teman PDIP hadir, dan kami mengucapkan terima kasih, karena kami merasakan ada kehangatan, ada kebersamaan luar biasa dalam Sidang Paripurna MPR yang baru saja berlangsung,” kata Muzani.

    Di lokasi pengambilan sumpah presiden-wapres, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menyebut Budi Gunawan tidak mewakili PDIP jika dia nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak BG masuk dalam (kalangan) profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Budi Gunawan merupakan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dikenal luas sebagai orang dekat Megawati.

    Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan susunan kabinet dan menteri-menterinya di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu malam.

    Baca juga: AHY dengar Prabowo umumkan susunan kabinet Minggu malam
    Baca juga: Gerindra sebut susunan kabinet Prabowo difinalisasi sebelum pelantikan
     

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan adanya instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya di legislatif untuk menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10).

    “Ya memang kami, Ibu Mega telah mengeluarkan instruksi secara langsung bahwa seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan dilarang untuk keluar kota dan semua harus hadir di dalam proses yang konstitusional berkaitan dengan pelantikan Bapak Prabowo selaku Presiden,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan PDIP sangat menghormati pelantikan Presiden dan Wapres Prabowo- Gibran meskipun Megawati berhalangan hadir.

    “Ini sesuatu momentum kenegaraan yang juga dihormati oleh PDI Perjuangan,” ungkapnya.

    Hasto juga mengungkapkan kondisi Megawati sedang flu selepas melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Rusia dan Uzbekistan.

    “Seperti kita lihat kemarin pada saat Ibu Mega hadir di dalam promosi doktor saya, beliau pun kan juga menggunakan masker, karena memang setelah pulang dari Rusia, Uzbekistan kemudian melihat polusi yang begitu besar, dan kemudian semacam alergi debu. (Jadi flu) seperti itu,” jelas Hasto.

    Walau tidak akan hadir saat pelantikan Prabowo-Gibran, Megawati masih menyempatkan diri untuk menerima tamu-tamu dari negara lain, yang meminta waktu bertemu dengannya pada hari ini.

    Para tamu itu datang ke Indonesia untuk hadir di pelantikan Prabowo- Gibran. Namun, ada dari mereka yang ingin menemui Megawati dulu.

    “Kemudian Ibu Mega juga menerima banyak tamu-tamu negara yang ikut menghadiri acara pelantikan itu,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Hasto menyatakan, kehadiran Megawati akan diwakili oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI yang bagi PDIP adalah bentuk penghormatan.

    “Karena itu, kehadiran Ibu Mega nanti diwakili oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dan juga representasi dari seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” pungkas dia.

    Baca juga: PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

    Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

    Akhsanul Khaq

    Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

    Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

    Bobby Adhityo Rizaldy

    Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

    Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

    Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

    Budi Prijono

    Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

    Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

    Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

    Daniel Lumban Tobing

    Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

    Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

    Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

    Fathan Subchi

    Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

    Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

    (aid/fdl)