Tag: Puan Maharani

  • Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

    Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

    Sumber Foto: Antara

    Ketua DPR: Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa (10/12), saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

    “Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

    Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

    Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

    Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

    “Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

    Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

    “Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR Puan Ingatkan Anggaran Negara Digunakan Maksimal untuk Rakyat

    Ketua DPR Puan Ingatkan Anggaran Negara Digunakan Maksimal untuk Rakyat

    Jakarta

    Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Puan mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

    “Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan, dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” tuturnya

    Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” ujar Puan.

    Politisi PDIP ini menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Di sisi lain, Puan meminta agar pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Hal itu, menurutnya, akan menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urainya.

    Diketahui, Prabowo Subianto mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

    Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

    “Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD,” tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10).

    Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

    (eva/whn)

  • Pramono-Rano Menang 50,07% di Pilkada Jakarta 2024, Puan: Alhamdulillah!

    Pramono-Rano Menang 50,07% di Pilkada Jakarta 2024, Puan: Alhamdulillah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi kemenangan Pramono Anung-Rano Karno berdasarkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada Minggu (8/12/2024). 

    Puan merasa bersyukur atas perolehan keunggulan pasangan calon (paslon) yang diusung partainya yaitu Pramono Anung-Rano Karno. Untuk diketahui, Pramono-Rano berhasil mendulang 50,07% suara sah.

    “Alhamdulillah,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    Puan melanjutkan dirinya merasa optimis bahwa paslon usungan partainya tersebut bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan satu putaran.

    “InsyaAllah,” ujar Politikus PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya. 

    Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%). 

    Adapun, pengesahan ini dilakukan langsung oleh ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024) siang. 

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” ujarnya sembari mengetuk palu rapat. 

  • Puan ingatkan anggaran negara harus digunakan untuk rakyat

    Puan ingatkan anggaran negara harus digunakan untuk rakyat

    Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa, saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

    “Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

    Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

    Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

    Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

    “Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

    Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

    “Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPR Masih Cermati Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Ketua DPR Masih Cermati Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pihaknya masih mencermati keputusan soal kebijakan terkait kenaikan  pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. DPR menginginkan keputusan tersebut tidak membebani masyarakat.

    “Ya, kita lihat nanti, bagaimana keputusan pemerintah,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Sebelumnya, Puan mengingatkan pemerintah agar betul-betul mendengarkan aspirasi elemen masyarakat sebelum mengumumkan secara resmi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025.

    Menurut Puan, aspirasi masyarakat bisa menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi PPN 12 persen meskipun sudah diamankan oleh undang-undang.

    “Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dahulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini,” ujar Puan pada Kamis (5/12/2024).

    Pemerintah, kata Puan, juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP tersebut justru mengatur perubahan PPN tidak hanya maksimal 15 persen, tetapi juga bisa diubah hingga 5 persen.

    Pemerintah dapat mengubah tarif PPN dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

    “Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, tetapi pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” tandas Puan.

    Meskipun Puan mengaku optimistis pemerintah sudah mempertimbangkan dan mengantisipasi segala konsekuensinya jika tetap memberlakukan kenaikan PPN jadi 12 persen. “Jadi kita lihat dahulu, tetapi harapan dari DPR saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” pungkas Puan.
     

  • Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

    Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah soal kabar akan berkantor di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028.

    Hal ini dia sampaikan ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    “Kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” kata putri Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Ketika ditanyai perihal kesiapan gedung DPR di IKN, Puan enggan berbicara banyak. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya siap dalam mengikuti keputusan pemerintah.

    “Ya kita siap saja, bagaimana kemungkinan keputusan pemerintah,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan buka-bukaan terkait dengan kabar Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa kepindahannya pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah kota baru itu bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. 

    “Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (10/12/2204). 

    Oleh sebab itu, Hasan melanjutkan bahwa dengan niat tersebut, maka pemerintahan terus berkomitmen agar pembangunan IKN terus berlanjut di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa setelah pelantikannya sebagai Kepala OIKN, dirinya memang mendapatkan arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menyelesaikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kurun 4 tahun.

    “Waktu beliau memerintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 [Prabowo] bisa ke sana. Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, yang sekarang baru eksekutif,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024). 

    Oleh sebab itu, pembangunan untuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, kata Basuki, bakal dimulai pada 2025 mendatang.

  • Ketua DPR Puan Maharani Bakal Ikut Presiden Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Ketua DPR Puan Maharani Bakal Ikut Presiden Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani membuka kemungkinan mengikuti langkah dan keputusan Presiden Prabowo Subianto pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2028. Ditegaskan Puan, DPR posisinya siap mengikut keputusan pemerintah.

    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah. Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Puan juga menyinggung soal gedung DPR sejatinya belum dibangun di IKN. Puan menyerahkan kesiapan pembangunan gedung tersebut kepada pemerintah.

    “Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” tandas Puan.

    Diketahui, aparatur sipil negara (ASN) direncanakan akan dipindahkan ke IKN direncanakan pada awal 2025. Sementara pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada 2028 dan Presiden Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

  • Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    kembali menyinggung soal politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pernyataan resminya pada Hari Antikorupsi Sedunia (
    Hakordia
    ) 2024.
    Ia meminta penegakan hukum terkait korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.
    “Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
    Puan menekankan bahwa independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya KPK selaku lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
    “Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga,” ucap Puan.

    Ia pun berpesan kepada calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) DPR untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.
    “Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini,” ucapnya. 
    Puan berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan hanya sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa tindakan nyata.
    Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan,
    “Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Jelang Nataru, Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

    Jelang Nataru, Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok agar tidak melonjak menjelang momentum perayaan Natal 2024 dan libur Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Puan menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat yang meningkat pada momen Nataru perlu diantisipasi. 

    “Kami mengimbau pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas,” kata Puan dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/12/2024). 

    Adapun, salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah harga minyak goreng rakyat alias Minyakita yang melonjak dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Dia juga meminta agar pasokan Minyakita merata ke seluruh daerah, termasuk ke wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan).

    Bahkan, Puan juga menyoroti temuan manipulasi minyak goreng. Menurutnya, bukan hanya persoalan produksi dan stok terbatas saja, melainkan juga ada penyelewengan minyak goreng lantaran disparitas harga berbagai jenis minyak goreng yang tinggi.

    Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mencatat harga minyak goreng premium mencapai Rp21.000 per liter. Sedangkan Minyakita di ritel modern berkisar di harga Rp 15.700 per liter, dan minyak goreng curah Rp17.000-Rp18.000 per liter. Kemudian, harga minyak bekas atau jelantah untuk bahan baku biodiesel di pasar internasional sekitar Rp18.000 per liter.

    Menurut Puan, disparitas harga yang cukup tinggi itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan memborong minyak goreng untuk dimanipulasi.

    Puan menyebut, para oknum nakal menjual minyak yang telah dimanipulasi ke luar negeri dalam bentuk minyak jelantah atau memperdagangkannya sebagai minyak goreng curah dengan harga yang lebih tinggi. Imbasnya, lanjut dia, stok minyak goreng rakyat yang semestinya melimpah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Kecurangan-kecurangan seperti ini harus jadi perhatian pemerintah, penegak hukum, dan stakeholder terkait lainnya. Akibat permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, masyarakat jadi kesulitan mendapat minyak goreng murah,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, kelangkaan komoditas ini juga membuat harga minyak menjadi lebih tinggi. “Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang menjadi korban. Kita minta ada intervensi untuk mengatasi manipulasi atau penyelewengan seperti itu,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan produsen untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan memastikan distribusi berjalan merata, sehingga menjaga stabilitas harga komoditas.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengaku hingga saat ini belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan di beberapa komoditas selama sebulan terakhir.

    Namun, dia tak mengelak telah terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, hingga daging.

    “Kecuali bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih, daging itu memang ada mengalami kenaikan. Untuk cabai, beras, beras juga naiknya nggak signifikan,” ujar Mansuri kepada Bisnis, Selasa (3/12/2014).

    Meski demikian, Mansuri melihat harga kebutuhan bahan pokok pada Nataru tahun ini akan relatif lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Saya harus yakinkan bahwa Nataru tahun ini dibandingkan Nataru tahun lalu relatif lebih stabil secara keseluruhan walaupun beberapa komoditas ada yang naik,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar agar harga saat Nataru juga bisa terjaga.

    “Kami sampai detik ini masih melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk memperbanyak produksi dalam negeri, memperbanyak produksi di pasar, melimpah barangnya di pasar agar harga di Nataru ini bisa terjaga,” terangnya.

    Mansuri menyampaikan bahwa hal ini merupakan kondisi yang wajar lantaran seiring dengan tingginya permintaan, maka ada kenaikan harga, meski saat ini belum ada kenaikan yang cukup tinggi.