Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Menang 50,07 Persen di Jakarta hingga Respons Jokowi Soal Dikeluarkan dari PDIP

    Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Menang 50,07 Persen di Jakarta hingga Respons Jokowi Soal Dikeluarkan dari PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (5/12/2024) hingga hari ini. Mulai dari kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, hingga mantan Presiden Jokowi menanggapi soal dirinya dikeluarkan dari PDI Perjuangan.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Pramono-Rano Menang 50,07 Persen, Mimpi Pilgub Jakarta 2 Putaran Sirna
    Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 menjadi salah satu isu politik terkini paling menarik perhatian publik. Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU di lima kota dan satu kabupaten administratif, menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 itu menang dengan jumlah 2.183.239 suara atau 50,07 persen. 

    Dengan perolehan suara tersebut, hampir bisa dipastikan Pilgub Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran.

    Hingga Kamis (5/12/2024) siang, seluruh KPU kabupaten dan kota administrasi di Jakarta sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada 2024.   

    Pramono Anung-Rano Karno menyapu bersih kemenangan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

    Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4 persen dari suara sah. Sedangkan paslon nomor urut 3, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya meraih 459.229 suara atau sekitar 10,53 persen.

    Pertemuan Sekjen PDIP Hasto dengan Felicia Tissue Mantan Pacar Kaesang
    Pertemuan antara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan dengan Felicia Tissue menjadi sorotan publik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan Hasto dengan mantan pacar Kaesang Pangarep dalam kapasitas pribadi yang sama-sama memiliki keprihatinan yang sama.

    “Harus dibedakan ya ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen (PDIP). Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai, pertemuan silaturahmi,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Jeje Govinda Menang Pilkada Bandung Barat 2024, Kalahkan Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga
    Isu politik terkini yang masih hangat selanjutnya adalah pasangan Ritchie Ismail atau Jeje Govinda-Asep Ismail ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bandung Barat 2024. Paslon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2 itu berhasil raihan 341.225 suara.

    Kemenangan Jeje Govinda-Asep Ismail diumumkan dalam rapat pleno terbuka penetapan penghitungan hasil perolehan suara Pilkada Bandung Barat 2024 oleh KPU setempat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/12/2024).

    Jeje Govinda mengalahkan kandidat rival sesama artis seperti Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga. Hengky Kurniawan-Ade Sudrajat hanya duduk di peringkat kedua peraih suara terbanyak dengan 224.066 suara. Disusul paslon nomor urut 1, Didik Agus Triwoyono-Gilang Dirgahari dengan perolehan 165.672 suara. Selanjutnya paslon nomor urut 4, Edi Rusyandi-Unjang Asari meraup 137.567 suara, kemudian Sundaya-Asep Ilyas 43.843 suara. 

    11 Artis Kalah di Pilkada 2024, Termasuk Krisdayanti dan Vicky Shu
    Isu politik terkini berikutnya yang masih disorot adalah kelalahan para artis dalam Pilkada 2024. Sederet selebritas yang maju sebagai kandidat pemimpin daerah kalah suara dalam berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Pilkada 2024.

    Mereka adalah Krisdayanti, Sahrul Gunawan, Hengky Kurniawan, Vicky Prasetyo, Virnie Ismail, Ramzi, Alam Mbah Dukun, Vicky Shu, Ronal Surapradja, Gilang Dirga, dan Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI.

  • Oneng Harap Prabowo Batalkan Kenaikan PPN, Pimpinan DPR: Setuju PPN 12 Persen Untuk Barang Mewah

    Oneng Harap Prabowo Batalkan Kenaikan PPN, Pimpinan DPR: Setuju PPN 12 Persen Untuk Barang Mewah

    ERA.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar rencana pemerintah menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, hanya diberlakukan untuk barang mewah. Bukan justru membebankan rakyat.

    Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Awalnya, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng menyampaikan interupsi terkait rencana kenaikan PPN 12 persen. Dia berharap pimpinan DPR ikut mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana tersebut.

    “Mohon dukungannya dari ketua DPR, wakil ketua DPR seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia seluruh mahasiswa di belakang, dan rekan rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada presiden Prabowo, kita semua dan seluruh rakyat Indonesia menunggu kado tahun Baru 2025 dari presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” kata Rieke.

    Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPR Puan Maharani meyakini pemerintahan yang baru ini akan memberikan kejutan di tahun 2025 yang tak lagi membebani rakyat. Melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat dan pastinya insyaallah tahun 2025 akan ada kejutan baru dari pemerintahan yang baru,” kata Puan.

    Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan, agar rencana kenaikan PPN 12 persen diberlakukan hanya untuk barang-barang mewah.

    Sementara pajak-pajak kebutuhan masyarakat sehari-hari seharusnya diturunkan.

    “Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12 pesen menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu. Setuju enggak?” kata Dasco.

    “Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.

    Lebih lanjut, Puan meminta semua pihak menunggu kejutan dari pemerintah di tahun 2025. Dia berharap kejutannya dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat.

    “Nah kita tunggu kejutan di 2025 semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan.

    Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen diperlukan salah satunya untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

    PPN adalah pajak tidak langsung, yang artinya dibayarkan oleh konsumen kepada penjual, namun kemudian disetorkan oleh penjual kepada kas negara.

  • Di Paripurna DPR, Puan Singgung Pelaksanaan Pilkada 2024: Perlu Penyempurnaan

    Di Paripurna DPR, Puan Singgung Pelaksanaan Pilkada 2024: Perlu Penyempurnaan

    ERA.id – Ketua DPR Puan Maharani menyinggung perlunya penyempuraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) supaya berjalan lebih jujur, adil, dan rahasia. Dia menekankan, rakyat harus menggunakan kedaulatannya dalam memilih pemimpin secara bebas.

    Hal itu disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Kita perlu menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas , jujur dan adil rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya,” kata Puan.

    Meski begitu, Puan mengapresiasi seluruh penyelenggara pemilu yang telah memastikan proses Pilkada 2024 pada 27 November lalu berjalan dengan baik.

    “DPR Menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang berjalan dengan baik lancar dan tertib,” kata Puan.

    Dia mengatakan, situasi keamanan Pilkada 2024 menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

    “Selanjutnya, menjadi tugas kira bersama untuk terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya,” tegasnya.

    Diketahui Pilkada Serentak 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan pada Rabu 27 November 2024. Pemilihan digelar di 545 daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.

  • Harapan Puan kepada Pimpinan & Dewas KPK yang Baru

    Harapan Puan kepada Pimpinan & Dewas KPK yang Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani berharap supaya pimpinan dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK  yang telah terpilih untuk periode 2024-2029 dapat membawa KPK lebih independen.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2024-2029, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    “Semoga [pimpinan dan dewas KPK periode baru] dapat menjalankan tugas dan dengan penuh tanggung jawab, profesional, independen dan amanah,” ujar Puan.

    Sebelum itu, pada kesempatan yang sama pula putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini mengucapkan selamat kepada para pimpinan dan dewas KPK yang telah terpilih tersebut.

    “Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK masa jabatan 2024-2029,” kata Puan.

    Setelah mekanisme di DPR, kata dia, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, Puan menanyakan para anggota dewan untuk menyetujui hasil laporan Komisi III tentang susunan pimpinan dan dewas KPK.

    “Apakah hasil laporan Komisi III atas hasil uji kelayakan calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?,” tanya Puan.  

    “Setuju,”jawab para anggota dewan.  

    Untuk diketahui, lima pimpinan KPK periode baru adalah Setyo Budiyanto sebagai ketua, kemudian ada Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, yang menjadi wakil ketua. 

    Selanjutnya, lima orang yang menjadi anggota dewan pengawas KPK di antaranya Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • [POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak “Parcok” Uji Kebohongan

    [POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak “Parcok” Uji Kebohongan

    [POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak “Parcok” Uji Kebohongan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Puan Maharani
    mengenai foto pertemuan antara Sekjen PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    dengan
    Felicia Tissue
    menjadi sorotan pada Kamis (5/12/2024).
    Puan menganggap pertemuan itu sebagai agenda pribadi dan tidak membawa urusan partai.
    Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Hasto menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak “partai coklat (
    parcok
    )” atau pengerahan aparat polisi pada Pilkada 2024 untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.
    Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, publik harus bisa membedakan pertemuan antara dua orang sebagai pertemuan pribadi atau pertemuan yang mewakili partai.
    Hal ini disampaikan Puan merespons pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan Felicia Tissue, mantan kekasih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
    “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Puan menilai, pertemuan tersebut merupakan pertemuan antarpribadi.
    Menurut dia, pertemuan Hasto dan Felicia tidak merepresentasikan urusan atau sikap PDI-P.
    “Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan, silaturahim,” kata dia.
    Puan enggan menjawab ketika ditanya awak media apakah pertemuan itu terkait dengan keluarga Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).
    “Ya tanya Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” ucapnya singkat.
    PDI-P menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak “partai coklat (parcok)” atau pengerahan aparat polisi pada Pilkada 2024 untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.
    Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim, PDI-P akan terus mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pengerahan aparat meski pengerahan itu dirancang agar tidak meninggalkan bukti.
    “Para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, faktor-faktor di lapangan menjadi penggerak dari parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
    Hasto menyebutkan tes ini menjadi penting bagi pemimpin karena berkaitan dengan masa depan bangsa negara.
    Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan pemimpin penggerak ”
    Parcok
    ” sama saja menyia-nyiakan rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih.
    “Yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan,” ujar Hasto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka Komisi I Ungkap Peran Krusial Timwas Intelijen DPR untuk Keamanan Negara

    Waka Komisi I Ungkap Peran Krusial Timwas Intelijen DPR untuk Keamanan Negara

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR RI menjadi salah satu upaya untuk menjaga negara dari potensi ancaman yang merugikan. Dia meyakini timwas tersebut punya peran krusial untuk awasi negara.

    Dave awalnya bicara terkait fungsi intelijen. Dia menyebut intelijen berfungsi mengumpulkan data untuk menghindari negara dari ancaman.

    “Fungsi intelijen adalah pengumpulan data yang lalu dipadukan untuk menjadi asumsi pergerakan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap negara,” kata Dave Laksono dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dave, yang juga menjadi bagian dari timwas tersebut, menerangkan bahwa setiap institusi aparat penegak hukum dan institusi pertahanan negara memiliki unit intelijen masing-masing. Sehingga, menurutnya, perlu ada pengawasan dari DPR sebagai lembaga yang salah satu tugasnya mengawasi kerja-kerja Pemerintah.

    “Gunanya timwas ini juga adalah memastikan komunitas intelijen Indonesia bekerja dengan baik,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

    Selain itu, menurut Dave, Timwas Intelijen DPR juga memiliki tugas untuk memastikan lembaga intelijen negara saling berkoordinasi saat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menjaga bangsa dari segala ancaman. Dengan demikian hasil data intelijen didapatkan secara akurat.

    Lebih lanjut, Dave menyebut pembentukan Timwas Intelijen DPR sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan parlemen terhadap lembaga-lembaga intelijen negara, demi terwujudnya sinergi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga intelijen Indonesia.

    “Tim ini mempunyai peran yang krusial untuk memastikan sinergi antara semua kementerian dan lembaga. Dengan pengawasan yang efektif, hal-hal yang perlu diantisipasi atau dimitigasi oleh DPR dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,” imbuh Dave.

    Seperti diketahui, anggota Tim Pengawas Intelijen DPR baru saja dilantik pada Selasa (3/12) kemarin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Tim ini di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    Pembentukan Tim Pengawas Intelijen merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 43 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR RI.

    Total ada 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR, di mana 5 orang di antaranya menjadi pimpinan termasuk Dave Laksono. Semua perwakilan fraksi di DPR tergabung pada tim ini.

    (maa/maa)

  • Pesan ke Pimpinan Baru KPK, Puan: Jangan Ada Politisasi dalam Pemberantasan Korupsi

    Pesan ke Pimpinan Baru KPK, Puan: Jangan Ada Politisasi dalam Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memberikan sejumlah pesan kepada lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Puan berharap para pimpinan baru KPK tersebut fokus pemberantasan korupsi dan tidak melakukan politisasi kasus.

    Hal ini disampaikan Puan seusai mengesahkan lima pimpinan baru KPK pada rapat paripurna DPR hari ini, Kamis (5/12/2024). Kelima pimpinan KPK baru tersebut adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto selaku ketua KPK dan empat orang wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

    “Semoga (pimpinan baru KPK 2024-2029) menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Pimpinan baru KPK, kata Puan, harus menjalankan tugasnya sebaik mungkin agar korupsi di Indonesia bisa dicegah. Dia menilai, komposisi pimpinan baru KPK bisa bekerja secara profesional dan saling melengkapi. “Jadi insyaallah ke depannya saling melengkapi, bisa bekerja secara profesional dan aman,” tandas Puan.

    Lebih lanjut, Puan mengaku akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pimpinan baru KPK yang sudah disahkan DPR. Kemudian, Presiden Prabowo akan menentukan waktu pelantikan lima pimpinan dan lima anggota Dewas KPK tersebut. 

    “Setelah ini kami kembalikan bersurat kepada presiden atau pemerintah, selanjutnya ditetapkan pimpinan baru KPK oleh presiden dan pemerintah,” pungkas Puan.

  • Puan Anggap Pertemuan Sekjen PDIP dan Mantan Kekasih Kaesang Hanya Silaturahmi

    Puan Anggap Pertemuan Sekjen PDIP dan Mantan Kekasih Kaesang Hanya Silaturahmi

    JAKARTA – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan berkomentar soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan mantan kekasih putra Presiden ke-7 RI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. 

    “Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” ujar Puan, Kamis, 5 Desember. 

    Kendati demikian, Puan menganggap pertemuan Hasto dan Felicia hanya sebatas pertemuan silaturahmi. Apalagi Hasto secara pribadi merupakan dosen di Universitas Pertahanan (Unhan).  

    “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi,” kata Puan. 

    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan dirinya menerima undangan pertemuan dengan mantan kekasih Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. 

    Hasto tidak merinci waktu dan lokasi pertemuan. Namun, itu mengaku bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember. 

    Hasto mengungkapkan, Felicia juga bertanya soal apakah yang dimaksud dengan gratifikasi. 

  • Puan: MKD Profesional Jatuhkan Sanksi Etik ke Yulius PDIP Soal Kritik Polri di Medsos

    Puan: MKD Profesional Jatuhkan Sanksi Etik ke Yulius PDIP Soal Kritik Polri di Medsos

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons atas sanksi etik teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto karena menuduh Polri tidak netral di Pilkada 2024. Menurut Puan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah bekerja profesional dalam memeriksa dan memutuskan perkara etik yang dilakukan Yulius.

    “Jika kemudian dianggap dalam pernyataannya atau kemudian tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kemudian kami evaluasi, tentu saja kami harus menindaklanjuti hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Puan memastikan MKD akan memberikan sanksi etik terhadap semua anggota DPR yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Menurut Puan, anggota DPR dari fraksi mana pun, memiliki hak berbicara, tetapi tetap dibatasi koridor-koridor etis.

    “Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara, tetapi MKD mempunyai mekanisme untuk melihat apakah hal tersebut harus dicek atau tidak dicek. Kemudian ada mekanisme yang melakukan sidang terkait dengan hal itu,” jelas ketua DPP PDIP ini.

    Puan mengingatkan bahwa sanksi etik bisa dikenakan kepada semua anggota dewan. Untuk itu, dia berharap perbuatan dan perkataan anggota dewan tetap mengindahkan etika.

    “Itu bukan hanya PDIP saja, semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun,” pungkas Puan.

    MKD DPR sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto. Yulius terbukti melakukan pelanggaran etik buntut pernyataannya yang menyinggung netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa teradu Yth Yulius Setyanto Nomor Anggota A-234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ucap Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Yulius dijatuhkan sanksi pelanggaran etik usai dilaporkan seorang bernama Ali Hakim Lubis lantaran membuat unggahan terkait dugaan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Yulius menegaskan dirinya tidak merasa melanggar kode etik terkait menyinggung netralitas kepolisian pada Pilkada 2024. Ia menekankan, dirinya hanya ingin meminta klarifikasi atas dugaan yang muncul terkait persoalan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada 2024.

  • Sekjen PDIP Hasto Bertemu Mantan Kaesang, Puan: Pertemuan Silaturahmi

    Sekjen PDIP Hasto Bertemu Mantan Kaesang, Puan: Pertemuan Silaturahmi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak banyak berkomentar tentang pertemuan antara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan mantan pacar putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Felicia Tissue.

    Puan meminta publik untuk menanyakannya langsung kepada Hasto. Apalagi, pertemuan itu harus dilihat dengan sudut pandang berbeda seperti apakah Hasto bertemu sebagai pribadinya saja, atau sebagai Sekjen PDIP. 

    “Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai Sekjen [PDIP],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Puan berpandangan bahwa pertemuan antara Hasto dengan Felicia dan ibunya hanyalah sebatas peretemuan silaturahmi saja.

    “Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi,” ujar Putri Ketum Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Hasto Ketemu Mantan Kaesang

    Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim telah menerima info berharga dari mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yaitu Felicia Tissue. 

    Hasto mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Felicia Tissue dan ibunya bernama Mei di Sekolah Partai PDIP yang berlokasi Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (4/12/2024). 

    Menurut Hasto, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Felicia Tissue bertukar informasi penting yang belum bisa diungkapkan ke publik saat ini. 

    Pasalnya, kata Hasto, informasi Felicia itu sangat berharga dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakan semua kebenaran selama ini.

    “Mereka kemudian bergerak, selanjutnya menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tuturnya. 

    Menurut Hasto, mantan pacar Kaesang itu ternyata memiliki visi yang sama dengan PDIP dan sedih dengan kondisi Indonesia saat ini.