Tag: Puan Maharani

  • Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    kembali menyinggung soal politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pernyataan resminya pada Hari Antikorupsi Sedunia (
    Hakordia
    ) 2024.
    Ia meminta penegakan hukum terkait korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.
    “Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
    Puan menekankan bahwa independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya KPK selaku lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
    “Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga,” ucap Puan.

    Ia pun berpesan kepada calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) DPR untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.
    “Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini,” ucapnya. 
    Puan berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan hanya sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa tindakan nyata.
    Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan,
    “Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Jelang Nataru, Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

    Jelang Nataru, Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok agar tidak melonjak menjelang momentum perayaan Natal 2024 dan libur Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Puan menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat yang meningkat pada momen Nataru perlu diantisipasi. 

    “Kami mengimbau pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas,” kata Puan dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/12/2024). 

    Adapun, salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah harga minyak goreng rakyat alias Minyakita yang melonjak dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Dia juga meminta agar pasokan Minyakita merata ke seluruh daerah, termasuk ke wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan).

    Bahkan, Puan juga menyoroti temuan manipulasi minyak goreng. Menurutnya, bukan hanya persoalan produksi dan stok terbatas saja, melainkan juga ada penyelewengan minyak goreng lantaran disparitas harga berbagai jenis minyak goreng yang tinggi.

    Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mencatat harga minyak goreng premium mencapai Rp21.000 per liter. Sedangkan Minyakita di ritel modern berkisar di harga Rp 15.700 per liter, dan minyak goreng curah Rp17.000-Rp18.000 per liter. Kemudian, harga minyak bekas atau jelantah untuk bahan baku biodiesel di pasar internasional sekitar Rp18.000 per liter.

    Menurut Puan, disparitas harga yang cukup tinggi itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan memborong minyak goreng untuk dimanipulasi.

    Puan menyebut, para oknum nakal menjual minyak yang telah dimanipulasi ke luar negeri dalam bentuk minyak jelantah atau memperdagangkannya sebagai minyak goreng curah dengan harga yang lebih tinggi. Imbasnya, lanjut dia, stok minyak goreng rakyat yang semestinya melimpah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Kecurangan-kecurangan seperti ini harus jadi perhatian pemerintah, penegak hukum, dan stakeholder terkait lainnya. Akibat permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, masyarakat jadi kesulitan mendapat minyak goreng murah,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, kelangkaan komoditas ini juga membuat harga minyak menjadi lebih tinggi. “Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang menjadi korban. Kita minta ada intervensi untuk mengatasi manipulasi atau penyelewengan seperti itu,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan produsen untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan memastikan distribusi berjalan merata, sehingga menjaga stabilitas harga komoditas.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengaku hingga saat ini belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan di beberapa komoditas selama sebulan terakhir.

    Namun, dia tak mengelak telah terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, hingga daging.

    “Kecuali bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih, daging itu memang ada mengalami kenaikan. Untuk cabai, beras, beras juga naiknya nggak signifikan,” ujar Mansuri kepada Bisnis, Selasa (3/12/2014).

    Meski demikian, Mansuri melihat harga kebutuhan bahan pokok pada Nataru tahun ini akan relatif lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Saya harus yakinkan bahwa Nataru tahun ini dibandingkan Nataru tahun lalu relatif lebih stabil secara keseluruhan walaupun beberapa komoditas ada yang naik,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar agar harga saat Nataru juga bisa terjaga.

    “Kami sampai detik ini masih melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk memperbanyak produksi dalam negeri, memperbanyak produksi di pasar, melimpah barangnya di pasar agar harga di Nataru ini bisa terjaga,” terangnya.

    Mansuri menyampaikan bahwa hal ini merupakan kondisi yang wajar lantaran seiring dengan tingginya permintaan, maka ada kenaikan harga, meski saat ini belum ada kenaikan yang cukup tinggi.

  • KPK Mau Punya Pimpinan Baru, Harun Masiku Masih Belum Ketemu

    KPK Mau Punya Pimpinan Baru, Harun Masiku Masih Belum Ketemu

    Bisnis.com, JAKARTA — Sudah empat tahun berlalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum kunjung menemukan Harun Masiku. Dia merupakan buron kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024 hingga jelang selesai masa kepemimpinan komisioner jilid V. 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan Mahkamah Konstitusi). Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu tak kunjung ditemukan. 

    Jelang pergantian tahun ke 2025, lima orang calon pimpinan baru KPK pun sudah terpilih. Mereka akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan DPR, Kamis (5/12/2024). 

    Pergantian pimpinan KPK hingga presiden dan DPR sudah dilewati oleh KPK jilid V. Namun, Harun belum berhasil dibawa ke proses hukum. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024. 

    Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu tentu cukup berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang. 

    Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa tim penyidik masih terus mencari Harun. Dia menyebut siapapun bisa menangkap dan menyerahkan buron tersebut ke KPK apabila mengetahui keberadaannya.

    “Bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya dapat melaporkan ataupun menangkap dan menyerahkan kepada KPK. Pada daftar pencarian orang tersebut ada update terkait foto terbaru saudara HM maupun nomor kontak yang bisa dihubungi,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (8/12/2024).

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya juga akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Perbesar

    DPR Serahkan Calon Pimpinan Baru untuk Dilantik 

    Sejalan dengan proses pencarian Harun, rangkaian seleksi hingga penetapan pimpinan KPK terpilih untuk lima tahun ke depan juga sudah selesai. Pada Kamis (5/12/2024), DPR melalui rapat paripurna menyetujui lima orang pimpinan KPK terpilih jilid VI.

    Ketua Komisi 3 DPR Habiburokhman membacakan bahwa berdasarkan hasil voting, maka lima orang pimpinan KPK 2024-2029 dengan susunan ketua dan wakil ketua yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo. 

    “Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah sebagai berikut: Pertama Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua,” ujar Habiburokhman di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto pun mengatakan lima pimpinan lembaga antirasuah yang baru nantinya akan menerapkan prinsip kolektif kolegial, serta bakal kompak dan solid.

    “Kami minta dukungan seluruh masyarakat, mudah-mudahan pimpinan yang 2024-2029 ini betul-betul bisa mengembalikan marwah KPK. Terima kasih, saya minta dukungan,” pungkasnya. 

    Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani berharap agar sosok pimpinan KPK yang baru tidak melakukan politisasi dalam penegakan tindak pidana korupsi. Puan berpesan agar pimpinan KPK jilid VI nantinya bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi. 

    “Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

  • Hasto-Mantan Pacar Kaesang Ketemu, Puan Merespons

    Hasto-Mantan Pacar Kaesang Ketemu, Puan Merespons

    ERA.id – Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta publik membedakan pertemuan antara Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue dan sang ibu sebagai pertemuan partai ataukah pribadi.

    “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai Sekjen,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

    Dia memandang bahwa pertemuan tersebut lebih merupakan bentuk pertemuan silaturahmi. “Saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai (niat) pertemuan silaturahmi,” ucapnya.

    Dia pun meminta publik untuk menanyakan langsung kepada Hasto terkait isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, apakah benar di dalamnya ikut membicarakan ihwal gratifikasi ataukah tidak.

    “Ya, tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” kata dia.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue dan sang ibu.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12).

    Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia dan memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

  • Puan ingatkan Pemerintah kendalikan harga komoditas jelang Tahun Baru

    Puan ingatkan Pemerintah kendalikan harga komoditas jelang Tahun Baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ingatkan Pemerintah kendalikan harga komoditas jelang Tahun Baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok menjelang momentum Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kami mengimbau Pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/12). 

    Salah satu yang menjadi sorotan Puan adalah harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang belakangan dikeluhkan masyarakat sebab melesat tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

    “Kita hargai upaya Pemerintah dalam mengatasi persoalan kenaikan harga minyak goreng rakyat, tapi juga harus dipastikan pasokan MinyaKita merata ke seluruh daerah, bahkan sampai ke wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan),” ujarnya.

    Selain masalah harga MinyaKita yang melebihi HET, Puan mengingatkan soal adanya manipulasi minyak goreng yang dilakukan oleh oknum nakal dengan menjualnya ke luar luar negeri dalam bentuk minyak jelantah atau memperdagangkannya sebagai minyak goreng curah dengan harga lebih tinggi.

    Hal itu dilakukan karena harga minyak bekas atau jelantah untuk bahan baku biodiesel di pasar internasional cukup tinggi, yakni berkisar Rp18.000 per liter. Kecurangan tersebut menyebabkan stok minyak goreng rakyat yang seharusnya melimpah menjadi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Kecurangan-kecurangan seperti ini harus jadi perhatian Pemerintah, penegak hukum, dan stakeholders terkait lainnya. Akibat permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, masyarakat jadi kesulitan mendapat minyak goreng murah,” tuturnya.

    Untuk itu, dia meminta adanya intervensi untuk mengatasi manipulasi atau penyelewengan minyak seperti itu “Kelangkaan juga membuat harga minyak jadi lebih tinggi. Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang menjadi korban,” katanya.

    Selain itu, Puan mengingatkan soal kenaikan harga sejumlah barang komoditas, meski Perum Bulog menyatakan pasokan dan harga beras menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 cukup aman. Misalnya, bawang merah, tepung terigu curah, cabai rawit merah, hingga telur ayam ras.

    “Momen akhir tahun biasanya terjadi kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah agar bagaimana bisa menjaga tren kenaikan harga-harga komoditas,” ucapnya.

    Puan lantas mengingatkan pentingnya kerja sama Pemerintah dengan produsen untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan memastikan distribusinya merata sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga komoditas.

    Saat ini, rakyat menghadapi gejolak perekonomian yang masih cukup membebani. Mulai dari, daya beli masyarakat menurun, fenomena PHK massal yang meningkatkan jumlah pengangguran, hingga inflasi.

    “Kalau harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi, tentunya hal ini akan semakin memberatkan beban hidup rakyat. Maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah menjawab tantangan-tantangan tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Dia mendorong pula adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap tren harga dan permintaan barang komoditas utama demi memastikan kebijakan tetap efektif dan relevan dengan kondisi pasar.

    Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan kerja sama dalam pengawasan harga dan penanggulangan inflasi di tingkat lokal, khususnya untuk mendukung masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Dengan langkah-langkah ini, kami berharap pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat di momen-momen akhir tahun,” urainya.

    Terakhir, Puan menekankan pentingnya Pemerintah membuat kebijakan yang efektif agar tidak ada dampak terhadap kehidupan masyarakat yang membuat beban hidup mereka semakin berat.

    “Kemudian pastikan semua dalam kondisi stabil, baik perekonomian, sosial, politik, dan keamanan sehingga masyarakat dapat merasakan momen Natal dan Tahun Baru dengan nyaman dan tenteram,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto dan wakilnya ikuti rapat paripurna DPR

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto dan wakilnya ikuti rapat paripurna DPR

    Kamis, 5 Desember 2024 13:49 WIB

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto (kanan) bersama Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto (kedua kanan), Agus Joko Pramono (kedua kiri), dan Ibnu Basuki Widodo (kiri) usai mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto (kiri) bersama Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto (kedua kiri), Agus Joko Pramono (kedua kanan), dan Ibnu Basuki Widodo (kanan) mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan) menerima laporan dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kedua kiri) disaksikan Wakil ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Adies Kadir (ketiga kiri), dan Saan Mustopa (kiri) saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Dhani mengikuti rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

  • DPR Setujui Capim dan Cadewas KPK Terpilih 2024-2029

    DPR Setujui Capim dan Cadewas KPK Terpilih 2024-2029

    ERA.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui lima calon pimpinan dan lima calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

    Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhdap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Ketua DPR Puan Maharani.

    “Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

    Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih lima calon pimpinan dan lima calon dewan pengawas KPK periode 2024-2029, setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sejak 18-21 November 2024.

    Nama-nama tersebut dipilih melalui pemungutan suara dalam rapat pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

    Berikut lima nama capim KPK yang dipilih Komisi III DPR:

    1. Setyo Budiyanto (ketua)

    2. Fitroh Rohcahyanto

    3. Ibnu Basuki Widodo

    4. Johanis Tanak

    5. Agus Joko Pramono

    Berikut lima nama cadewas KPK periode 2024-2029 yang dipilih Komisi III DPR:

    1. Wisnu Baroto

    2. Benny Jozua Mamoto

    3. Gusrizal

    4. Sumpeno

    5. Chisca Mirawati

  • Sufmi Dasco Ahmad Jadi Koordinator Tim Pengawas Intelijen DPR

    Sufmi Dasco Ahmad Jadi Koordinator Tim Pengawas Intelijen DPR

    loading…

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ditunjuk menjadi Koordinator Tim Pengawas Intelijen DPR. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen yang dibentuk DPR. Tim Pengawas Intelijen dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad .

    Tim ini merupakan representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas, pokok, dan fungsi kerjanya.

    Pelantikan Tim Pengawas Intelijen DPR digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Tim ini di bawah koordinasi Dasco.

    “Nanti tugasnya melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,” ujar Puan.

    Pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara intelijen negara dilakukan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini Komisi I DPR.

    Total 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR, 5 orang di antaranya menjadi pimpinan. Puan berharap Tim Pengawas Intelijen DPR dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi terkait keintelijenan dengan sebaik-baiknya seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” kata Puan.

    Diketahui, tugas intelijen negara yakni mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

    Sementara, tim ini memiliki tugas untuk mewakili publik agar lembaga-lembaga intelijen negara dapat bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya. Dengan begitu, rakyat bisa percaya dengan badan yang menyimpan banyak rahasia negara.

  • Puan Buka Suara Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang

    Puan Buka Suara Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang

    loading…

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue , mantan kekasih Kaesang Pangarep. Banyak yang menduga pertemuan itu sebagai langkah PDIP mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Menurut Puan, harus dibedakan kapasitas Hasto ketika bertemu dengan Felicia, apakah sebagai Sekjen PDIP atau pribadi. “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    Puan melihat pertemuan keduanya dalam rangka silaturahmi. Dia menegaskan terkait apa isi pertemuan itu hanya Hasto yang bisa menjelaskan.

    Sebelumnya, pertemuan Felicia dan Hasto itu diunggah Felicia di akun Instagramnya. Dalam pertemuan itu, Felicia didampingi ibunya. Namun, Hasto tidak menyebutkan kapan dan tempat pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu Hasto saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaesang itu mencari keadilan.

    “Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tamba Hasto.

    Kendati demikian, Hasto mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Menurut Hasto, informasi yang disampaikan sangat rahasia. Karena itu, Hasto memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ujar politikus asal Yogyakarta ini.

    Di lain sisi, Hasto menegaskan informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat.

    (abd)