Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Ketua DPR ingatkan aparat pastikan keamanan selama perayaan tahun baru

    Ketua DPR ingatkan aparat pastikan keamanan selama perayaan tahun baru

    Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang menyejahterakan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan aparat keamanan untuk senantiasa memastikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia pada malam pergantian tahun baru karena masyarakat banyak melakukan mobilitas.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut kehadiran aparat secara proaktif sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, pengendalian kerumunan, hingga menjaga keselamatan masyarakat dari potensi ancaman lainnya.

    “Termasuk, kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan kembang api,” ucapnya.

    Dia juga mengimbau masyarakat tetap memperhatikan ketertiban, sikap saling menghormati, dan terus menjaga nilai-nilai kebangsaan sebab tahun baru merupakan momentum penuh suka cita, termasuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem.

    Dalam suasana penuh syukur dan harapan, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna menyongsong tahun baru 2025.

    “Mari jadikan tahun baru sebagai awal yang positif bagi kita semua. Dengan semangat kebersamaan, mari kita menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi,“ ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Dalam semangat tahun baru ini, saya juga mengajak masyarakat untuk berbagi berkat dengan sesama, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis”.

    Puan berharap seluruh elemen bangsa saling bergandengan tangan dan bersinergi di tahun 2025 setelah rangkaian pemilu yang cukup panjang dilangsungkan pada 2024.

    “Dimulai sejak pileg dan pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan pilkada. Setelah semua rangkaian pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.

    Terlebih, lanjut dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan komprehensif oleh para pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mendorong pula agar kualitas kinerja aparatur negara, birokrasi, iklim usaha, dan kepastian hukum terus diperkuat.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang menyejahterakan,” ujarnya.

    Dia pun memastikan komitmen DPR RI untuk terus bekerja mewujudkan harapan rakyat, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membangun bangsa dan negara.

    Tak lupa, Ketua DPR RI dua periode itu pun mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia.

    “Semoga tahun yang baru membawa berbagai keberkahan dan harapan untuk kemajuan bangsa,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Senin (30/12/2024) diisi dengan kabar mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyindir balik para kritikus yang kerap meremehkan bangsa sendiri. Kemudian, ada juga kabar dari anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com, Senin (30/12/2024).

    1. Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Presiden Prabowo Subianto: Hilangkan Budaya Mark Up!
    Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan praktik korupsi yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Presiden menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat. Ia menekankan bahwa penghapusan budaya korupsi harus dimulai dari seluruh jajaran pemerintahan.

    2. Sindir Balik Kritikus Dirinya, Presiden Prabowo Subianto: Merasa Pintar karena Punya Gelar Profesor
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti sosok profesor yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “Segelintir orang yang merasa dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mereka kerap meremehkan bangsa sendiri meskipun memiliki gelar profesor dari universitas terkenal. Mentalitas rendah diri ini membuat mereka nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan sebelum kita mulai bekerja,” ujar Prabowo.

    Menanggapi berbagai kritikan, Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan komitmen untuk memberantas korupsi.

    3. Dilaporkan ke MKD, Rieke Diah Pitaloka Bakal Cek Surat Pemanggilan
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Rieke Diah Pitaloka bakal mengecek terlebih dahulu apakah surat pemanggilan sidang di MKD resmi atau bukan sekaligus yang ditandatangani oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. Sebab, menurut Rieke surat itu tidak dikirim pada hari kerja dan hanya melalui WhatsApp.

    “Surat tersebut dikirim oleh seseorang yang mengaku staf MKD pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 11.20 WIB melalui pesan WhatsApp kepada staf saya,” kata Rieke melalui unggahan di Instagram resminya, Senin (30/12/2024).

    4. Sepak Terjang Jokowi di PDIP Selama 20 Tahun: Dari Solo Hingga Istana Negara
    Melenggang 20 tahun bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo diberhentikan sebagai kader partai pada 16 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan Partai.

    Melalui pengumuman tersebut, Komarudin menuturkan terdapat 27 kader partai yang diberhentikan termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Hal ini memutus hubungan antara Jokowi dan PDIP yang sudah berdampingan sejak pemilihan wali kota Surakarta hingga pemilihan presiden.

    5. Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tegas disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan juga akan menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat.

  • Dituding Minta Perpanjangan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, Jokowi: Tanya Saja ke Bu Mega

    Dituding Minta Perpanjangan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, Jokowi: Tanya Saja ke Bu Mega

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu dirinya meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandas Prabowo merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi meminta agar hal tersebut tidak dijadikan framing jahat yang ditujukan kepadanya. Sebab, jabatan presiden selama tiga periode memang bukan hal yang diinginkannya.

    “Jangan menjadi framing jahat seperti itu, tidak baik,” ucap Jokowi.

     

  • Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara

    Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi meminta agar hal tersebut tidak dijadikan framing jahat yang ditujukan kepadanya. Sebab, jabatan presiden selama tiga periode memang bukan hal yang diinginkannya.

    “Jangan menjadi framing jahat seperti itu, tidak baik,” ucap Jokowi.

    Terkait ucapan Hasto yang menyebut akan membongkar video berisi rahasia petinggi negara, salah satunya tindak pidana korupsi, mantan wali kota Solo itu mengatakan tak masalah dengan hal tersebut.

    Ia bahkan mengatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan jika dirinya tersangkut video tersebut.

    “Ya tidak apa-apa. Ya beri keterangan (jika dimintai keterangan),” kata dia.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto mengenai rahasia petinggi negara seusai menghadiri perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

     

  • Jokowi Bantah Minta 3 Periode: Tanya Bu Mega Regional 30 Desember 2024

    Jokowi Bantah Minta 3 Periode: Tanya Bu Mega Regional 30 Desember 2024

    Jokowi Bantah Minta 3 Periode: Tanya Bu Mega
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    membantah menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
    Tudingan bahwa Jokowi ingin tiga periode kembali ramai diperbincangkan usai disampaikan kembali oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDIP
    ) Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan itu saat menanggapi penetapan status tersangkanya dalam kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku.
    “Ya, ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” kata Jokowi saat di Kota
    Solo
    , Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (30/12/2024).
    Mantan anggota PDIP itu menyarankan untuk konfirmasi langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ataupun kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
    “Tanya kan saja ke Ibu Mega atau tanyakan ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai,” jelasnya.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan soal momen keinginan tiga periode itu.
    “Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya,” ujarnya. 
    Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena pembahasan tiga priode kembali mencuat.
    “Jangan menjadi framing jahat seperti itu enggak baik,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir soal pemecatan sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. 
    Sindiran ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka. 
    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Kubu di Internal PDIP Diprediksi Akan Terlihat Jelas Pasca Pengumuman Hasto Jadi Tersangka – Page 3

    Dua Kubu di Internal PDIP Diprediksi Akan Terlihat Jelas Pasca Pengumuman Hasto Jadi Tersangka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Namun lembaga antirasuah itu, membantah adanya unsur politik di balik tindakan tersebut.

    Menanggapi hal itu, analis politik Arifki Chaniago mengamati, pasca status hukum Hasto maka akan terjadi guncangan di tubuh PDIP. Khususnya soal adanya dua kubu antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang sama-sama anak dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

    “Kalau kita lihat sejak lama memang ada kubu politik di PDIP, baik Prananda dan Puan. Tetapi banyak faktor yang kita lihat, jadi apakah ini (Hasto tersangka) momentum sikap PDIP ke depan? yang jelas kita hormati semua proses hukumnya,” kata Arifki melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (25/12/2024).

    Arifki melanjutkan, efek politik yang akan terjadi ke depan akan membuka peluang baru apakah suksesi kepemimpinan PDIP di kongres ke depan akan menjadi pilihan politik. Misalnya, PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

    “Ada Puan yang secara hari ini memang dinilai mampu menjembatani beberapa kepentingan politik yang berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo tapi kalau misalnya suksesi kepimpinan itu oposisi atau hal yang berbeda, kemungkinan juga Bu Mega kembali terpilih atau Parananda yang secara sikap politik mirip dengan Bu Mega, saya rasa ini efek politik yang akan kita lihat ke depan,” jelas pria yang juha menjabat sebagai direktur eksekutif Aljabar Strategic ini.

    Soal untung rugi dua kubu di PDIP, Arifki mengibaratkan hal tersebut sebagai sebuah jalan yang terpisah. Jika mendukung pemerintahan Prabowo maka tidak ada opisisi, tetapi seberapa banyak kursi PDIP di kabinet.

    Sedangkan saat memilih oposisi, maka PDIP berpotensi mendapatkan suara publik dalam kontestasi elektoral selanjutnya.

    “Dalam kongres akan ada seberapa kuat bargaining yang diambil oleh PDIP karena ujungnya adalah seberapa banyak kursi yang didapatkan dalam konteks politik di kabinet Prabowo tapi kalau mau jadi oposisi maka PDIP akan meraih suara populis. Jadi pilihannya apakah mendapat efek populisme atau mendapat kursi di kabinet?,” jelas Arikfi.

     

  • Pesan Natal Megawati: Momen Natal Momentum Berbagi Kasih

    Pesan Natal Megawati: Momen Natal Momentum Berbagi Kasih

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan Hari Raya Natal 2024. Dia berharap dalam perayaan natal ini bisa menjadi momentum dalam berbagi kasih terhadap sesama umat manusia.

    “Saya mengucapkan hari raya natal kepada saudara saudara ku umat Kristiani semoga natal penuh kegembiraan dan kedamaian,” ujar Megawati di YouTube PDI Perjuangan (PDIP), dikutip Rabu(25/12/2024).

    Megawati menambahkan, pada perayaan natal juga bisa meningkatkan toleransi antar umat manusia di Tanah Air. Dengan demikian, Presiden RI ke-5 ini mengharapkan agar suasana damai dan harmonis ini bisa dirasakan setiap orang tanpa terkecuali.

    “Semoga perayaan natal ini dapat menguatkan ikatan toleransi di tanah air, mempererat persahabatan kebersamaan dan kasih sayang. Semoga cahaya natal selalu menetap di hari dan menjadi terang bagi kita semua,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan pesan untuk memperkuat tolerasi antara umat beragama dalam ucapan Natal-nya.

    Menurut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut, toleransi merupakan sebuah kunci guna membangun bangsa yang damai.

    “Dalam semangat persaudaraan dan menyongsong Tahun Baru, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ini momen yang tepat untuk memperkuat tali persaudaraan dan saling berbagi kasih,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, pada Rabu (25/12/2024).

  • Pesan Natal Ketua DPR RI Puan: Perkuat Toleransi Antar Umat Beragama

    Pesan Natal Ketua DPR RI Puan: Perkuat Toleransi Antar Umat Beragama

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan untuk memperkuat tolerasi antara umat beragama. Hal itu disampaikannya saat momen Hari Raya Natal 2024. 

    Menurut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut, toleransi merupakan sebuah kunci guna membangun bangsa yang damai.

    “Dalam semangat persaudaraan dan menyongsong Tahun Baru, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ini momen yang tepat untuk memperkuat tali persaudaraan dan saling berbagi kasih,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, pada Rabu (25/12/2024).

    Puan berpandangan bahwa natal bukan hanya sekadar peryaan agama, tetapi juga momen untuk merenungkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kedamaian, dan harapan.

    Lebih lanjut, cucu proklamator RI ini turut memberi contoh nilai kebersamaan antar umat beragama yang sering terlihat pada momen Natal. 

    Misalnya, lanjut dia, berbagai masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya ikut menjaga kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadahnya.

    “Bahkan ada juga yang turut berpartisipasi membantu keamaanan di gereja. Saya melihat hal ini sebagai keharmonisan yang sejati. Indah sekali. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya,” sambung Puan.

    Politikus PDIP ini mengigatkan akan pentingnya setiap umat untuk saling menghargai kepercayaan tiap-tiap warga negara supaya terciptanya hidup yang baik dan harmonis dengan sesama.

    Dengan kehidupan yang harmonis, Puan yakin Indonesia dapat mewujudkan lingkungan yang damai dan setiap individu merasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

    Eks Menko PMK ini juga meminta agar pemerintah dan stakeholder terkait dapat memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam merayakan Natal.

    “Sehingga saudara-saudara Nasrani dapat menjalani ibadah malam Natal nanti [24 Desember] dan ibadah Natal esok hari [25 Desember] dengan khidmat. Semoga damai Natal membawa berkah bagi kita semua,” tutup Puan.

  • Puan Minta Pemerintah Pastikan Kesiapaan Angkutan Umum di Libur Akhir Tahun

    Puan Minta Pemerintah Pastikan Kesiapaan Angkutan Umum di Libur Akhir Tahun

    Jakarta –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk memastikan kesiapan semua sarana dan prasarana transportasi di masa liburan akhir tahun agar berjalan lancar. Mengingat sudah mulai adanya lonjakan pergerakan perjalanan jelang perayaan Natal 2024 dan momen Tahun Baru 2025.

    “Kami berharap Pemerintah memastikan kesiapan semua simpul transportasi karena saat ini sudah memasuki liburan. Apalagi banyak masyarakat yang juga akan mudik dalam perayaan Hari Natal 2024. Pastikan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    Selain pelayanan yang harus ditingkatkan di simpul transportasi, Puan meminta Pemerintah untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat. Pemeriksaan harus dilakukan sesuai standar yang berlaku.

    “Keselamatan dan keamanan masyarakat dalam perjalanan harus menjadi prioritas utama. Pemeriksaan keamanan tidak boleh tergesa-gesa, dan semua prosedur harus dilakukan sesuai standar yang berlaku,” ucap Puan.

    Puan lalu menyoroti kebijakan penurunan harga tiket pesawat oleh Pemerintah untuk momen libur akhir tahun ini yang sudah mulai berdampak dengan terlihat mulai adanya lonjakan penumpang selama beberapa hari terakhir. Puan menyambut positif hal tersebut.

    “Namun, kebijakan ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek harga, melainkan juga pada kualitas pelayanan. Semua operator harus memastikan bahwa lonjakan penumpang tidak menurunkan standar pelayanan dan keselamatan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Puan mengimbau agar semua instansi terkait dapat bersinergi demi memastikan kelancaran transportasi masyarakat selama masa libur akhir tahun ini. Puan juga meminta kesiapan posko pelayanan dan SDM medis di tiap-tiap titik perjalanan masyarakat.

    “Bukan hanya di bandara saja, tapi semua moda transportasi seperti angkutan darat, kereta api, dan moda laut harus bisa memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

    Puan juga mengingatkan agar Pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap setiap implementasi kebijakan yang diterapkan selama masa libur panjang ini.

    “Evaluasi menyeluruh mencakup dampak kebijakan pada penumpang, bandara, terminal, stasiun maupun pelabuhan,” ujarnya.

    “Dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, operator serta stakeholder terkait, kita harap dapat menjadi bukti bahwa sektor transportasi Indonesia mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,” tutup Puan.

    (eva/maa)

  • Balik Badan soal Kenaikan PPN 12%, PKB Sebut Sikap PDIP Mencla-mencle

    Balik Badan soal Kenaikan PPN 12%, PKB Sebut Sikap PDIP Mencla-mencle

    Jakarta (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang dinilai “masuk angin” dalam menyikapi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. PKB pun menuding sikap PDIP mencla-mencle.

    ”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid.

    Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid menegaskan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar. Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

    Dia menilai, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini berharap, polemik kenaikan PPN 12 persen tidak memicu imbas negatif pada kinerja perekonomian nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kebijakan ekonomi yang diambil saat ini sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang.

    ”Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” tuturnya.

    Diketahui, UU HPP yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen, selama pembahasan rancangan UU-nya, diproses dalam Panja RUU yang diketuai Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP saat itu, Dolfie Othniel Fredric Palit.

    Dalam pembahasan tingkat I di Komisi XI DPR bersama pemerintah, sebanyak delapan fraksi setuju RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. RUU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

    Namun, belakangan Ketua DPR RI yang juga elite PDIP Puan Maharani mengeluarkan pernyataan bernada ketidaksetujuan terhadap kenaikan PPN 12 persen. Puan menyebut dirinya memahami urgensi peningkatan penerimaan negara melalui tarif PPN ini. Hanya saja, dia tidak ingin masyarakat menjadi korban dari kebijakan ini.

    “Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” kata Puan dalam keterangan tertulis. [hen/beq]