Tag: Puan Maharani

  • Negara Harus Hadir dan Memudahkan Rakyat

    Negara Harus Hadir dan Memudahkan Rakyat

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa untuk semakin bersinergi membangun negara memasuki tahun 2025, terutama setelah menghadapi dinamika Pemilu 2024. Puan juga meminta negara hadir dan mempermudah urusan rakyat.

    “Tahun 2024, Indonesia menjalani rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada. Setelah semua rangkaian Pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember.

    Puan berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025 yang akan dimulai esok hari. Apalagi, kata dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

    Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menurutnya, ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” kata Ketua DPP PDIP itu.

    Mantan Menko PMK itu juga mendorong agar kualitas kinerja Aparatur Negara, Birokrasi, iklim usaha, dan kepastian hukum dapat terus diperkuat. Menurut Puan hal ini penting diupayakan di tengah banyaknya dinamika ke depan.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang mensejahterakan,” ungkapnya.

    Sebagai pimpinan DPR RI, Puan memastikan, parlemen akan terus menjadi mitra Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membangun bangsa dan negara. “DPR berkomitmen untuk terus bekerja demi mewujudkan harapan rakyat,” tegas cucu Bung Karno ini.

    Puan juga mengingatkan aparat untuk meningkatkan kewaspadaan dan siaga penuh dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di malam pergantian tahun hingga momen liburan akhir tahun selesai karena akan banyak aktivitas dan mobilitas masyarakat.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” kata Puan.

  • Puan Pastikan DPR Jadi Mintra Pemerintah Prabowo – Gibran

    Puan Pastikan DPR Jadi Mintra Pemerintah Prabowo – Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, DPR akan terus menjadi mitra Pemerintah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto – Gibra Rakabuming Raka dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membangun bangsa dan negara.

    “DPR berkomitmen untuk terus bekerja demi mewujudkan harapan rakyat,” tegas Puan.

    Dia mengatakan pada tahun 2025 mendatang akan banyak dinamika ke depan. Karenanya, dia mendorong agar kualitas kinerja Aparatur Negara, Birokrasi, Iklim Usaha, dan Kepastian Hukum dapat terus diperkuat.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang mensejahterakan,” ujar Puan.

    Di sisi lain, Puan mengajak masyarakat optimistis dalam menyambut tahun Baru 2025. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjadikan refleksi tahun lalu sebagai pijakan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang lebih besar.

    “Dalam suasana penuh syukur dan harapan ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Puan.

    “Dalam semangat tahun baru ini, saya juga mengajak masyarakat untuk berbagi berkat dengan sesama, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Puan juga mengingatkan aparat untuk meningkatkan kewaspadaan dan siaga penuh dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di malam pergantian tahun hingga momen liburan akhir tahun selesai karena akan banyak aktivitas dan mobilitas masyarakat.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” sebut Puan.

    “Kehadiran yang proaktif sangat penting untuk mencegah tindakan kriminal, pengendalian kerumunan, dan menjaga keselamatan masyarakat dari potensi ancaman lain, termasuk kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan kembang api,” lanjutnya.

    Puan juga meminta masyarakat untuk tetap waspada mengingat cuaca ekstrem yang masih terjadi. Ia mengatakan perayaan tahun baru adalah momen penuh sukacita, namun tetap harus memperhatikan ketertiban, sikap saling menghormati, dan terus menjaga nilai-nilai kebangsaan.

    “Mari jadikan tahun baru sebagai awal yang positif bagi kita semua.Dengan semangat kebersamaan, mari kita menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi,“ kata Puan. [hen/but]

  • Sambut Tahun Baru, Puan Harap Seluruh Elemen Sinergi Bangun Bangsa

    Sambut Tahun Baru, Puan Harap Seluruh Elemen Sinergi Bangun Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Menyambut Tahun Baru 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk semakin bersinergi membangun bangsa. Terutama setelah rangkaian Pemilu di tahun 2024 yang cukup panjang dengan berbagai dinamika di dalamnya.

    “Tahun 2024, Indonesia menjalani rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada,” ujar Puan Maharani, Selasa (31/12/2024).

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025. Apalagi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

    “Setelah semua rangkaian Pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” kata Puan. [hen/beq]

  • Ketua DPR ingatkan aparat pastikan keamanan selama perayaan tahun baru

    Ketua DPR ingatkan aparat pastikan keamanan selama perayaan tahun baru

    Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang menyejahterakan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan aparat keamanan untuk senantiasa memastikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia pada malam pergantian tahun baru karena masyarakat banyak melakukan mobilitas.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut kehadiran aparat secara proaktif sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, pengendalian kerumunan, hingga menjaga keselamatan masyarakat dari potensi ancaman lainnya.

    “Termasuk, kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan kembang api,” ucapnya.

    Dia juga mengimbau masyarakat tetap memperhatikan ketertiban, sikap saling menghormati, dan terus menjaga nilai-nilai kebangsaan sebab tahun baru merupakan momentum penuh suka cita, termasuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem.

    Dalam suasana penuh syukur dan harapan, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna menyongsong tahun baru 2025.

    “Mari jadikan tahun baru sebagai awal yang positif bagi kita semua. Dengan semangat kebersamaan, mari kita menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi,“ ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Dalam semangat tahun baru ini, saya juga mengajak masyarakat untuk berbagi berkat dengan sesama, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis”.

    Puan berharap seluruh elemen bangsa saling bergandengan tangan dan bersinergi di tahun 2025 setelah rangkaian pemilu yang cukup panjang dilangsungkan pada 2024.

    “Dimulai sejak pileg dan pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan pilkada. Setelah semua rangkaian pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.

    Terlebih, lanjut dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan komprehensif oleh para pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mendorong pula agar kualitas kinerja aparatur negara, birokrasi, iklim usaha, dan kepastian hukum terus diperkuat.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang menyejahterakan,” ujarnya.

    Dia pun memastikan komitmen DPR RI untuk terus bekerja mewujudkan harapan rakyat, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membangun bangsa dan negara.

    Tak lupa, Ketua DPR RI dua periode itu pun mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia.

    “Semoga tahun yang baru membawa berbagai keberkahan dan harapan untuk kemajuan bangsa,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Senin (30/12/2024) diisi dengan kabar mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyindir balik para kritikus yang kerap meremehkan bangsa sendiri. Kemudian, ada juga kabar dari anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com, Senin (30/12/2024).

    1. Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Presiden Prabowo Subianto: Hilangkan Budaya Mark Up!
    Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan praktik korupsi yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Presiden menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat. Ia menekankan bahwa penghapusan budaya korupsi harus dimulai dari seluruh jajaran pemerintahan.

    2. Sindir Balik Kritikus Dirinya, Presiden Prabowo Subianto: Merasa Pintar karena Punya Gelar Profesor
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti sosok profesor yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “Segelintir orang yang merasa dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mereka kerap meremehkan bangsa sendiri meskipun memiliki gelar profesor dari universitas terkenal. Mentalitas rendah diri ini membuat mereka nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan sebelum kita mulai bekerja,” ujar Prabowo.

    Menanggapi berbagai kritikan, Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan komitmen untuk memberantas korupsi.

    3. Dilaporkan ke MKD, Rieke Diah Pitaloka Bakal Cek Surat Pemanggilan
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Rieke Diah Pitaloka bakal mengecek terlebih dahulu apakah surat pemanggilan sidang di MKD resmi atau bukan sekaligus yang ditandatangani oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. Sebab, menurut Rieke surat itu tidak dikirim pada hari kerja dan hanya melalui WhatsApp.

    “Surat tersebut dikirim oleh seseorang yang mengaku staf MKD pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 11.20 WIB melalui pesan WhatsApp kepada staf saya,” kata Rieke melalui unggahan di Instagram resminya, Senin (30/12/2024).

    4. Sepak Terjang Jokowi di PDIP Selama 20 Tahun: Dari Solo Hingga Istana Negara
    Melenggang 20 tahun bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo diberhentikan sebagai kader partai pada 16 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan Partai.

    Melalui pengumuman tersebut, Komarudin menuturkan terdapat 27 kader partai yang diberhentikan termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Hal ini memutus hubungan antara Jokowi dan PDIP yang sudah berdampingan sejak pemilihan wali kota Surakarta hingga pemilihan presiden.

    5. Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tegas disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan juga akan menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat.

  • Dituding Minta Perpanjangan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, Jokowi: Tanya Saja ke Bu Mega

    Dituding Minta Perpanjangan Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, Jokowi: Tanya Saja ke Bu Mega

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu dirinya meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandas Prabowo merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi meminta agar hal tersebut tidak dijadikan framing jahat yang ditujukan kepadanya. Sebab, jabatan presiden selama tiga periode memang bukan hal yang diinginkannya.

    “Jangan menjadi framing jahat seperti itu, tidak baik,” ucap Jokowi.

     

  • Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara

    Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi meminta agar hal tersebut tidak dijadikan framing jahat yang ditujukan kepadanya. Sebab, jabatan presiden selama tiga periode memang bukan hal yang diinginkannya.

    “Jangan menjadi framing jahat seperti itu, tidak baik,” ucap Jokowi.

    Terkait ucapan Hasto yang menyebut akan membongkar video berisi rahasia petinggi negara, salah satunya tindak pidana korupsi, mantan wali kota Solo itu mengatakan tak masalah dengan hal tersebut.

    Ia bahkan mengatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan jika dirinya tersangkut video tersebut.

    “Ya tidak apa-apa. Ya beri keterangan (jika dimintai keterangan),” kata dia.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto mengenai rahasia petinggi negara seusai menghadiri perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

     

  • Jokowi Bantah Minta 3 Periode: Tanya Bu Mega
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 Desember 2024

    Jokowi Bantah Minta 3 Periode: Tanya Bu Mega Regional 30 Desember 2024

    Jokowi Bantah Minta 3 Periode: Tanya Bu Mega
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    membantah menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
    Tudingan bahwa Jokowi ingin tiga periode kembali ramai diperbincangkan usai disampaikan kembali oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDIP
    ) Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan itu saat menanggapi penetapan status tersangkanya dalam kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku.
    “Ya, ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” kata Jokowi saat di Kota
    Solo
    , Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (30/12/2024).
    Mantan anggota PDIP itu menyarankan untuk konfirmasi langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ataupun kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
    “Tanya kan saja ke Ibu Mega atau tanyakan ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai,” jelasnya.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan soal momen keinginan tiga periode itu.
    “Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya,” ujarnya. 
    Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena pembahasan tiga priode kembali mencuat.
    “Jangan menjadi framing jahat seperti itu enggak baik,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir soal pemecatan sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. 
    Sindiran ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka. 
    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Kubu di Internal PDIP Diprediksi Akan Terlihat Jelas Pasca Pengumuman Hasto Jadi Tersangka – Page 3

    Dua Kubu di Internal PDIP Diprediksi Akan Terlihat Jelas Pasca Pengumuman Hasto Jadi Tersangka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Namun lembaga antirasuah itu, membantah adanya unsur politik di balik tindakan tersebut.

    Menanggapi hal itu, analis politik Arifki Chaniago mengamati, pasca status hukum Hasto maka akan terjadi guncangan di tubuh PDIP. Khususnya soal adanya dua kubu antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang sama-sama anak dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

    “Kalau kita lihat sejak lama memang ada kubu politik di PDIP, baik Prananda dan Puan. Tetapi banyak faktor yang kita lihat, jadi apakah ini (Hasto tersangka) momentum sikap PDIP ke depan? yang jelas kita hormati semua proses hukumnya,” kata Arifki melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (25/12/2024).

    Arifki melanjutkan, efek politik yang akan terjadi ke depan akan membuka peluang baru apakah suksesi kepemimpinan PDIP di kongres ke depan akan menjadi pilihan politik. Misalnya, PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

    “Ada Puan yang secara hari ini memang dinilai mampu menjembatani beberapa kepentingan politik yang berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo tapi kalau misalnya suksesi kepimpinan itu oposisi atau hal yang berbeda, kemungkinan juga Bu Mega kembali terpilih atau Parananda yang secara sikap politik mirip dengan Bu Mega, saya rasa ini efek politik yang akan kita lihat ke depan,” jelas pria yang juha menjabat sebagai direktur eksekutif Aljabar Strategic ini.

    Soal untung rugi dua kubu di PDIP, Arifki mengibaratkan hal tersebut sebagai sebuah jalan yang terpisah. Jika mendukung pemerintahan Prabowo maka tidak ada opisisi, tetapi seberapa banyak kursi PDIP di kabinet.

    Sedangkan saat memilih oposisi, maka PDIP berpotensi mendapatkan suara publik dalam kontestasi elektoral selanjutnya.

    “Dalam kongres akan ada seberapa kuat bargaining yang diambil oleh PDIP karena ujungnya adalah seberapa banyak kursi yang didapatkan dalam konteks politik di kabinet Prabowo tapi kalau mau jadi oposisi maka PDIP akan meraih suara populis. Jadi pilihannya apakah mendapat efek populisme atau mendapat kursi di kabinet?,” jelas Arikfi.

     

  • Pesan Natal Megawati: Momen Natal Momentum Berbagi Kasih

    Pesan Natal Megawati: Momen Natal Momentum Berbagi Kasih

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan Hari Raya Natal 2024. Dia berharap dalam perayaan natal ini bisa menjadi momentum dalam berbagi kasih terhadap sesama umat manusia.

    “Saya mengucapkan hari raya natal kepada saudara saudara ku umat Kristiani semoga natal penuh kegembiraan dan kedamaian,” ujar Megawati di YouTube PDI Perjuangan (PDIP), dikutip Rabu(25/12/2024).

    Megawati menambahkan, pada perayaan natal juga bisa meningkatkan toleransi antar umat manusia di Tanah Air. Dengan demikian, Presiden RI ke-5 ini mengharapkan agar suasana damai dan harmonis ini bisa dirasakan setiap orang tanpa terkecuali.

    “Semoga perayaan natal ini dapat menguatkan ikatan toleransi di tanah air, mempererat persahabatan kebersamaan dan kasih sayang. Semoga cahaya natal selalu menetap di hari dan menjadi terang bagi kita semua,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan pesan untuk memperkuat tolerasi antara umat beragama dalam ucapan Natal-nya.

    Menurut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut, toleransi merupakan sebuah kunci guna membangun bangsa yang damai.

    “Dalam semangat persaudaraan dan menyongsong Tahun Baru, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ini momen yang tepat untuk memperkuat tali persaudaraan dan saling berbagi kasih,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, pada Rabu (25/12/2024).