Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik

    Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik

    Kita butuh elite politik yang solid tanpa harus menyatukan semuanya dalam kekuasaan.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin mendorong rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

    “Pileg dan pilpres sudah berlalu. Saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik yang ada,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Luthfi menjelaskan bahwa rekonsiliasi politik menjadi penting mengingat adanya tantangan ekonomi politik global yang pengaruhnya ke Indonesia tidak ringan.

    “Oleh sebab itu, kita butuh elite politik yang solid tanpa harus menyatukan semuanya dalam kekuasaan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan elite politik yang visioner dan memahami perbedaan politik tidak harus memutus silaturahmi.

    Bila pertemuan antara Prabowo dan Megawati terlaksana, pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Caroline Paskarina berharap PDI Perjuangan tetap berkomitmen menjadi partai politik yang dapat mengkritisi kinerja pemerintah dan tidak bergabung ke koalisi pemerintahan.

    “Jika sikap ini bisa ditunjukkan PDI Perjuangan, menjadi nilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa ada parpol yang akan tetap menyuarakan aspirasi rakyat di luar koalisi,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan Prabowo dan Megawati pada hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 23 Januari 2025.

    Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), menyebut telah menyampaikan titipan minyak urut dari Megawati kepada Prabowo.

    Namun, dia mengaku belum dapat memastikan pertemuan kedua tokoh tersebut bisa terjadi pada hari ulang tahun Megawati.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi

    PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) terus menguat. Namun demikian, rencana itu masih terkendala soal waktu.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun.  

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). 

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” ujarnya.

    Puan Masih Berharap

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terselenggara dalam waktu dekat.

    Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari.

    “Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Puan menuturkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.

    Di sisi lain, cucu Proklamator RI tersebut menuturkan pihaknya akan menggelar acara ulang tahun Ketum Megawati yang ke-78 tahun itu secara terbatas dan sederhana.

    “Hanya dengan keluarga, sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kita juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja,” pungkasnya.

  • Soal Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Begini Respons Puan Maharani – Page 3

    Soal Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Begini Respons Puan Maharani – Page 3

    Adalah tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk menampung pengungsi dari Gaza.

    Adapun kabar Indonesia jadi salah satu lokasi relokasi sejumlah warga Gaza beredar dari pemberitaan NBC mengutip utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, kemudian mengusulkan untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia saat proses pembangunan kembali dimulai,” demikian laporan NBC mengutip utusan tersebut pada hari Minggu (19/1/2025).

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza termasuk ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk relokasi sejumlah dari mereka,” kata pejabat tim transisi Donald Trump itu.

    Gagasan relokasi dianggap sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan sesama warga Arab. Banyak yang meyakini bahwa relokasi akan menjadi langkah pertama Israel untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.

    Serangan Israel di Gaza selama satu setengah tahun terakhir telah menewaskan lebih dari 45.000 orang di Gaza, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, menurut pejabat kesehatan Palestina. Pengeboman tersebut juga telah menghancurkan sistem kesehatan daerah kantong itu dan mendorong orang-orang keluar dari rumah mereka dan masuk ke kamp-kamp tenda yang kumuh.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Aturan Pengamanan Zat Adiktif Dinilai Timbulkan Dampak Ganda bagi Petani Tembakau

    Aturan Pengamanan Zat Adiktif Dinilai Timbulkan Dampak Ganda bagi Petani Tembakau

    loading…

    PP 28/2024 dan produk turunannya dinilai timbulkan dampak ganda bagi petani tembakau. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Bagian XXI tentang Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429 – 463, dan aturan turunannya mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan, polemik terhadap beleid itu mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan bahwa sesuai arahan Ketua DPR RI Dr. (H C.) Puan Maharani, surat tersebut (GAPPRI) akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” bunyi kutipan surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR RI.

    Surat bernomor: B/0634PT.06/09/2024, tertanggal 25 September 2024, merupakan balasan surat yang dikirimkan oleh Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

    Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) KH Sarmidi Husna berpandangan, sikap Ketua DPR itu merupakan wujud perhatian terkait polemik PP 28/2024 dan aturan turunan yang akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau nasional.

    “Harapan kami, pimpinan Komisi IX DPR RI menindaklanjuti arahan untuk mereview polemik PP 28/2024 dengan melibatkan lintas stakeholders sehingga ada jalan tengah,” kata KH Sarmidi di Jakarta, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Hasil kajian P3M menyatakan bahwa produk hukum PP 28/2024 terdapat banyak pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. PP 28/2024 sebagai produk hukum, proses penyusunannya tidak partisipatif karena tak melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Pemberlakuan peraturan tersebut berpotensi mematikan ekosistem pertembakauan yang sudah berkontribusi terhadap perekonomian rakyat dan negara Indonesia,” tegas KH Sarmidi.

    Sementara itu, Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengungkap terbitnya PP 28/2024 dan menyusul produk turunan merupakan bentuk nyata kriminalisasi terhadap hak ekonomi petani tembakau.

    “Selama 5 tahun terakhir produk hukum yang dibuat mulai dari UU sampai peraturan daerah terus-menerus mengimpit eksistensi pertembakauan yang dampaknya sangat terasa,” kata Agus.

    Agus Parmuji menambahkan, sejak terbitnya PP 28/2024, saat musim panen yang seharusnya industri saling berkompetisi menyerap bahan baku hasil panen, sampai saat ini sudah separuh musim panen, industri sudah banyak yang mundur karena tidak melakukan pembelian atau penyerapan.

    “Bagi kami para petani tembakau mengalami kebingungan karena serapan tembakau jauh dari harapan. Ini sinyal efek domino negatif pada ambruknya ekonomi di sentra pertembakauan,” tegas Agus Parmuji.

    Agus menegaskan, keinginan Kemenkes untuk mengimplementasikan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik adalah arogansi kebijakan yang tujuannya untuk mematikan petani tembakau. Produk hukum itu merupakan agenda besar global dengan melibatkan kelompok anti tembakau yang sengaja akan membunuh hak ekonomi petani tembakau.

    “DPN APTI menolak dengan tegas terbitnya PP 28/2024 dan aturan turunan yang arahnya membunuh kelangsungan hak hidup jutaan petani tembakau. Kami akan terus melawan yang merampas hak-hak petani tembakau,” pungkas Agus Parmuji.

    (abd)

  • Puan Masih ‘Ngarep’ Prabowo-Megawati Bertemu pada 23 Januari

    Puan Masih ‘Ngarep’ Prabowo-Megawati Bertemu pada 23 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan terselenggara dalam waktu dekat.

    Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari.

    “Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Dikatakan Puan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.

    Di sisi lain, cucu Proklamator RI tersebut menuturkan pihaknya akan menggelar acara ulang tahun Ketum Megawati yang ke-78 tahun itu secara terbatas dan sederhana.

    “Hanya dengan keluarga, sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kita juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja,” pungkasnya.

    Prabowo ke India 

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun.  

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). 

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” pungkasnya.

  • Profil Gus Hilman Mufidi, Anggota Baru DPR RI Berusia 24 Tahun dari PKB

    Profil Gus Hilman Mufidi, Anggota Baru DPR RI Berusia 24 Tahun dari PKB

    loading…

    Gus Hilman (tengah) dilantik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Muhammad Hilman Mufidi terlihat begitu bersemangat ketika tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa pagi (21/1/2025). Wajahnya tampak berseri-seri.

    Mengenakan setelan jas warna gelap dengan bawahan warna senada yang dipadukan dengan dasi warna hijau dan berpeci, Gus Hilman tampak begitu gagah.

    Dia terlihat mempercepat langkahnya menuju ruang Rapat Paripurna. Sang ibu, Chalimatus Sa’diyah yang berjalan di sampingnya terpaksa harus ikut mempercepat langkahnya.

    Gus Hilman–begitu dia biasa disapa–bahkan meninggalkan langkah sang ayah, Jazilul Fawaid dan kedua adiknya, Ganis Samahah dan Hilma Aqila yang pagi itu sengaja ikut datang ke Senayan untuk menyaksikan dari dekat sang kakak dilantik sebagai anggota DPR RI.

    Hilman berjalan menuju lift dan naik ke Ruang Paripurna Lantai III, Nusantara II. Karena rapat belum dimulai, Hilman singgah di ruang tunggu di samping Ruang Rapat Paripurna.

    Di sana sudah menunggu Anisah Syakur dan Muhammad Khozin, dua nama lain yang pagi itu hendak dilantik sebagai anggota DPR RI melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

    Gus Hilman bersama Anisah Syakur dan Muhammad Khozin resmi dilantik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025.

    Pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

  • DPR: Kasus pemberhentian di Kemdiktisaintek ditindaklanjuti transparan

    DPR: Kasus pemberhentian di Kemdiktisaintek ditindaklanjuti transparan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kasus pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI yang menuai polemik ditindaklanjuti secara transparan.

    “Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan pihaknya melalui Komisi X DPR RI akan ikut mencermati penyelesaian kasus pemberhentian ASN oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menuai aksi protes pekerja di lingkungan tersebut.

    “Apa pun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut bahwa keputusan untuk mengevaluasi Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro buntut kasus tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait apakah dievaluasi atau tidak itu prerogatif presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (20/1), ratusan pegawai ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta.

    Aksi yang dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga tersebut dipicu oleh adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu.

    Sementara itu, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah dirinya melakukan pemecatan, tetapi menyebut mutasi dan rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi atau kementerian.

    “Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun non-pemerintah,” kata dia di rumah dinasnya di wilayah Jakarta Selatan, pada Senin (20/1) malam.

    aca juga: Mendiktisaintek tegaskan dua tokoh demo bagian dari restrukturisasi

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani melantik tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang merupakan pergantian antarwaktu (PAW). Ketiga anggota DPR tersebut, yakni Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi dan Muhammad Khozin.

    Pelantikan dilakukan di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. ”Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” kata Puan.

    Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap ketiga anggota baru Fraksi PKB tersebut bisa menjalankan tugas sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di Senayan.

    ”Selamat kepada ketiga anggota baru Fraksi PKB yang baru saja dilantik. Saya berharap ketiga anggota baru ini bisa memperkuat tugas-tugas kedewanan di Fraksi PKB dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

    Seperti diketahui, pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

    Ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik tersebut berasal dari sejumlah daerah pemilihan di Jawa Timur. Anisah Sakur mewakili Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Faisol Reza yang sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih (KMP).

    Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Irsyad resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Oktober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024.

    Adapun Muhammad Khozin dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) menggantikan Ach. Ghufron Sirodj yang juga telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Ghufron resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Otober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024. [hen/but]

  • Bertemu Prabowo, Muzani Sampaikan Minyak Urut Titipan Megawati

    Bertemu Prabowo, Muzani Sampaikan Minyak Urut Titipan Megawati

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden Prabowo Subianto. Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden Prabowo Subianto . Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut.

    Minyak urut itu diberikan Muzani kala bertemu Prabowo pada pekan lalu. “Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak urut,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Muzani menyampaikan, Megawati memiliki minyak urut untuk mengatasi pegal-pegal. “Bu Mega punya untuk pegel-pegel, dititipin,” tuturnya.

    Saat disinggung ihwal pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani mengaku belum mengetahui. Namun, ia berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung dalam waktu dekat. “Ya, saya mudah-mudahan secepatnya,” kata Muzani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini, Prabowo dan Megawati punya harapan sama untuk cepat bertemu. “Iya doong. Kita semua harapan yang sama dan saya pun menyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tutur Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    (zik)

  • DPR: Kasus pemberhentian di Kemdiktisaintek ditindaklanjuti transparan

    Puan tak tutup kemungkinan pertemuan Mega-Prabowo pada 23 Januari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menutup kemungkinan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menjadi kejutan di hari ulang tahun (HUT) Megawati pada 23 Januari 2025.

    “Mungkin saja, Insyaallah,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia pun meyakini baik Prabowo maupun Megawati memiliki harapan yang sama agar bisa saling bertemu.

    “Semua harapan sama dan saya pun menyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” ucapnya.

    Dia juga mengamini pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang berharap pertemuan Megawati-Prabowo dapat terlaksana pada bulan Januari ini.

    “Secepat-cepatnya Insyaallah,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut apabila pertemuan Megawati-Prabowo terealisasi tidak serta merta akan menjadi momentum partainya menyatakan kelugasan sikap bergabung tidaknya dengan koalisi pemerintahan Prabowo.

    “Pertemuan enggak perlu ada urusan politik terus, bisa juga bersilaturahmi itu hanya untuk bersilaturahim,” tuturnya.

    Ketua DPR RI itu menambahkan bahwa acara perayaan HUT ke-78 Megawati akan dilaksanakan secara sederhana dengan kalangan keluarga saja.

    “Rencananya Insyaallah nanti ulang tahunnya hanya akan dilaksanakan terbatas hanya dengan keluarga sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kami juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja. Jadi sederhana saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (21/1), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menutup peluang pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terealisasi di hari ulang tahun (HUT) Megawati pada 23 Januari 2025.

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 sudah berangkat ke India,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut lawatan pertama Prabowo ke India usai dilantik sebagai Presiden RI itu dilangsungkan dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

    “Dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” ujarnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025