Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Puan Maharani Tuntut Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Puan Maharani Tuntut Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik pagar laut di Pesisir Tangerang, Banten masih menyita perhatian banyak pihak. Apalagi, pemerintah belum mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Menyikapi hal itu, Ketua DPR, Puan Maharani meminta pengusutan secara tuntas kasus ini. Puan menegaskan bahwa kasus pagar laut itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan kelautan.

    “Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi, ya, segera ungkap milik siapa. Kenapa bisa seperti itu,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Seperti diketahui bahwa isu pagar laut ramai dibicarakan publik sejak penemuan di perairan Tangerang, Banten. Setelah itu terungkap pula pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menemukan kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat.

    Di lokasi tersebut diketahui terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama dua perusahaan dan 9 bidang atas nama perseorangan.

    Selain itu, ditemukan pula 17 bidang sertifikat hak milik (HM) di kawasan tersebut. Kementerian ATR/BPN tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan hal ini.

    Untuk itu, Puan mengingatkan kepada Pemerintah untuk melakukan investigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah. “Jadi, tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan,” ucap putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Puan mengatakan bahwa DPR akan mengawal soal masalah pagar laut ini. Apalagi, saat ini bermunculan kasus HBG yang berada di laut, termasuk HGB yang ditemukan di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi. “Nanti akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani. (fajar)

  • Puan Sebut Wacana Prabowo Beri Amnesti ke KKB Sebagai Diskresi Presiden

    Puan Sebut Wacana Prabowo Beri Amnesti ke KKB Sebagai Diskresi Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani merespons kabar Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah mempertimbangkan pemberian amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata (KKB) di Papua.

    Menurut Puan, setiap pemberian amnesti tentu ada mekanisme dan kajian yang matang. Dalam hal ini, kata Puan, Prabowo memiliki diskresi atau kewenangan untuk mengambil keputusan.

    “Pemberian amnesti itu ada mekanismenya dan pastinya sebelum dilakukan hal tersebut ada kajiannya dan memang ada diskresi yang bisa dilakukan presiden,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Adapun, putri Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ini meyakini bahwa Prabowo telah memiliki pikiran dan kajian yang matang soal wacana itu.

    “Saya meyakini hal itu pasti sudah dipikirkan dengan matang sesuai dengan kajian dan mekanisme yang ada,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahkan saat ini Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti dalam konflik di Papua.

    “Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Dilanjutkannya, yang jelas pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua, bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

    “Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua,” tukasnya.

  • Prabowo Kirim Hadiah Ultah Anggrek ke Megawati, Puan: Terima Kasih Perhatiannya

    Prabowo Kirim Hadiah Ultah Anggrek ke Megawati, Puan: Terima Kasih Perhatiannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani merespons kiriman bunga anggrek dari Presiden Prabowo Subianto untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di hari ulang tahunnya yang ke-78 tahun.

    Puan mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian Prabowo kepada Megawati pada hari ulang tahunnya, Kamis (23/1/2025) kemarin.

    “Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ultah ibu Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya,” ujarnya di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Diketahui, selain bunga anggrek, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo juga mengirimkan karangan bunga guna merayakan pertambahan usia menjadi 78 tahun dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Biasanya [juga Prabowo mengucapkan ucapan selamat] langsung, [karangan bunga juga sudah] dikirim. Biasanya beliau mengucapkan langsung,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

    Sebagai informasi, Presiden ke-5 RI Megawati berulang tahun pada Kamis (23/1/2024). Perayaan ulang tahunnya yang ke-78 tersebut dirayakan secara sederhana.  

    Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. Mereka mengklaim bahwa Megawati telah menjadi ibunya sendiri.  

    “Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Kamis (23/1). 

  • Puan Sebut Prabowo Punya Diskresi untuk Beri Amnesti Kelompok Bersenjata Papua Nasional 24 Januari 2025

    Puan Sebut Prabowo Punya Diskresi untuk Beri Amnesti Kelompok Bersenjata Papua Nasional 24 Januari 2025

    Puan Sebut Prabowo Punya Diskresi untuk Beri Amnesti Kelompok Bersenjata Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    mengatakan, pertimbangan memberi amnesti atau pengampunan terhadap kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua perlu melalui kajian matang.
    Meski begitu, kata Puan, Presiden
    Prabowo
    Subianto memiliki diskresi untuk menghapuskan hukuman meski ada mekanisme yang perlu dilakukan sebelum memberikan amnesti.
    “Memang ada diskresi (kewenangan untuk mengambil keputusan) yang bisa dilakukan Presiden (
    Prabowo Subianto
    ),” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
    Puan meyakini bahwa
    Presiden Prabowo
    juga telah memikirkan secara matang sesuai dengan kajian dan mekanisme yang ada.
    “Saya meyakini hal itu pasti sudah dipikirkan dengan matang sesuai dengan kajian dan mekanisme yang ada,” imbuhnya.
    Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI,
    Yusril Ihza Mahendra
    , mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.
    Yusril mengatakan, saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.
    “Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua,” kata Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).
    Yusril mengatakan, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.
    Ia juga menyatakan, Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.
    “Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Minta Pemerintah Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Puan Minta Pemerintah Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mendorong Komisi IV untuk segera mengungkap pemilik dari pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Dia pun menuturkan hingga saat ini pagar laut tak ‘bertuan’ itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI.

    “Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan, nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Menurut cucu proklamator RI ini, laut seyogyanya milik negara, artinya juga milik seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, dia berharap dalang dari hal ini akan segera diungkap oleh komisi yang dipimpin oleh Titiek Soeharto.

    Sebagai informasi, persoalan pagar laut itu kini sudah memasuki babak di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan polemik pagar laut di wilayah pesisir Tangerang, Banten. 

    Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) termasuk pihak yang bakal dipanggil. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait pagar laut. 

    Saat dikonfirmasi apakah KKP juga bakal memanggil dua perusahaan terafiliasi Aguan yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, Trenggono menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. 

    “Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media, itu kita akan undang, akan kita pertanyakan,” kata Trenggono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) yang berlokasi di sekitar wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Nusron menjelaskan, dirinya membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut. 

    “Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai,” kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

  • DPR Dukung Inpres Pemangkasan Anggaran Prabowo, Puan: Untuk Kesejahteraan Rakyat

    DPR Dukung Inpres Pemangkasan Anggaran Prabowo, Puan: Untuk Kesejahteraan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik soal Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Menurutnya, efisiensi ini harus dilakukan bersama-sama agar bisa terimplementasi dengan baik. Dalam hal ini, Puan menyatakan pihaknya akan mendukung Inpres tersebut.

    “Tentu saja DPR dukung, bahwa kemudian pemerintah presiden berharap pada 2025 ini APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Sebagai informasi, dalam Inpres tersebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepala daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp50,59 triliun dalam APBD 2025.

    Dalam diktum keempat Inpres 1/2025, Prabowo memberi tujuh poin instruksi kepada gubernur dan bupati/wali agar penghematan APBD 2025 bisa terwujud. 

    Instruksi-instruksi tersebut seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorium, hingga Batasi acara-acara seremonial seperti seminar.

    Bahkan, dalam diktum kelima angka 2, Prabowo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau pelaksanaan penghematan APBD 2025 di tingkat pemerintah daerah (pemda). 

    Terakhir, dalam diktum keenam, Prabowo juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pelaksanaan Inpres 1/2025 itu.

  • Puan Sebut Prabowo Punya Diskresi untuk Beri Amnesti Kelompok Bersenjata Papua Nasional 24 Januari 2025

    Puan Minta Titiek Soeharto dkk Kawal Kasus Pagar Laut hingga Dalangnya Terungkap Nasional 24 Januari 2025

    Puan Minta Titiek Soeharto dkk Kawal Kasus Pagar Laut hingga Dalangnya Terungkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    meminta jajaran Komisi IV DPR yang dipimpin oleh
    Titiek Soeharto
    untuk mengawal kasus
    pagar laut
    di perairan Tangerang, Banten, hingga terungkap dalangnya.
    Puan mengatakan, Komisi IV DPR sedang mengawal polemik pemasangan pagar laut tersebut agar segera terungkap siapa pemiliknya.
    “Terkait dengan pagar laut ya, itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu,” kata Puan di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
    Puan tak ingin ada kecurigaan berkepanjangan di kalangan masyarakat terkait pemilik pagar.
    Politikus PDI Perjuangan ini menekankan bahwa laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
    “Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan, nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi IV,” ujar Puan.
    Sebelumnya diberitakan, pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten.
    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)
    Sakti Wahyu Trenggono
    memastikan bakal mengenakan denda administratif kepada pemilik pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
    Selain itu, sanksi pidana juga akan diselidiki oleh pihak kepolisian.
    Ia mengungkapkan, sanksi denda yang dikenakan bergantung pada luasannya.
    “Pasti begitu kita dapat (pelakunya) akan didenda. Dari kami sanksi denda karena lebih ke arah sanksi administratif, kalau ada unsur pidana, itu kepolisian,” kata Trenggono, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Penelusuran dan investigasi ini dilakukan dengan koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.
    Kementerian Laut dan Perikanan juga bekerja sama dengan TNI AL, Baharkam Polri, hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membongkar pagar laut.
    Pembongkaran sudah mulai dilakukan sejak Rabu.
    Menurut Trenggono, pembongkaran ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Arahannya selesaikan, bongkar begitu. Hari ini dicabut, sudah,” ujar Trenggono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Terima Kunjungan Parlemen Singapura, Ini yang Dibahas

    Puan Terima Kunjungan Parlemen Singapura, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Adapun, Seah Kian Peng bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sejak pukul 10:00 WIB dan melakukan bilateral meeting kurang lebih selama 30 menit.

    Puan mengatakan dalam kunjungan itu membahas banyak hal mulai dari kerja sama bilateral, kerja sama antar parlemen, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya, hingga perkembangan geopolitik dan situasi internasional.

    “Kami berdua bersepakat untuk tetap menjaga dan mempererat serta meningkatkan hubungan kedua Parlemen antara Indonesia dan Singapura, serta mendukung pemerintahan di antara kedua negara Indonesia dan Singapura,” katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Dilanjutkan Puan, pihaknya dan pihak Singapura juga setuju untuk meningkatkan hal-hal yang sudah dilakukan di periode lalu. 

    Tak hanya itu, juga siap untuk melakukan segala hal yang memang harus dilakukan oleh kedua parlemen guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil.

    “Serta dalam setiap event-event Internasional di event parlemen Indonesia dan Singapura, tentu saja bersepakat untuk bisa bersama-sama menggaungkan hal-hal yang memang bermanfaat bagi negara Asean dan kedua negara,” tuturnya.

    Di sisi lain, dari pertemuan itu cucu proklamator RI ini turut menuturkan Indonesia dan Singapura siap mendorong kebijakan-kebijakan antar kedua negara yang memang sudah dan akan dilaksanakan.

    “Juga parlemen Indonesia di periode 2024-2029 ini akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • DPR akan tampung masukan dari kampus terkait pemberian izin tambang

    DPR akan tampung masukan dari kampus terkait pemberian izin tambang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI akan menerima masukan dari kampus-kampus di tanah air terkait pemberian izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi.

    Hal tersebut disampaikannya menanggapi pembahasan pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi yang bergulir dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

    “Makanya kami membuka diri untuk menerima masukan dari kampus, dan kampus kami undang untuk datang ke sini, dan narasumber-narasumber juga kami minta untuk memberi masukannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, dia menekankan pihaknya berkomitmen untuk mengedepankan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan RUU Minerba, termasuk dengan melibatkan kelompok perguruan tinggi itu sendiri.

    Puan menekankan kembali pula hal itu ketika ditanyakan ihwal anggapan pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai upaya pembungkaman sikap kritis kampus terhadap pemerintah.

    Dia mengatakan pembahasan RUU Minerba yang bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun telah melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus), sebagaimana mekanisme yang berlaku di DPR.

    “Nanti akan dilakukan participation meaningful, kami minta supaya teman-teman yang ada di Baleg membuka (untuk) mendapatkan masukan dari luar, juga datang ke kampus-kampus, juga mengundang nara sumber-nara sumber untuk bisa mendapatkan masukan-masukannya. Jadi membuka diri,” tuturnya.

    Dia mengatakan komitmen DPR untuk mengedepankan meaningful participation dalam penyusunan RUU Minerba telah disepakati pula bersama dengan pihak pemerintah sebelum akhirnya RUU itu disahkan menjadi undang-undang.

    “Juga sudah kami sampaikan ke pemerintah, pembahasan ini kan tidak hanya DPR saja, tapi juga dengan pemerintah. Itu sudah disampaikan, dan kami dengan pemerintah bersepakat untuk melaksanakan hal tersebut, membuka diri untuk menerima masukan dan datang untuk mendapatkan masukan-masukan,” kata dia.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke agenda rapat paripurna pada hari Selasa (21/1). Namun, hal itu baru dibawa ke rapat paripurna pada hari Kamis (23/1).

    Baleg DPR RI berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

    Adapun, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa pengusulan RUU Minerba yang bakal memperluas kategori pengelola tambang, sudah penuh dengan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

    Menurut dia, Baleg DPR RI sudah mendengar pendapat dari organisasi kemasyarakatan (ormas), ormas keagamaan, perguruan tinggi, hingga badan usaha. Berbagai aspirasi tersebut, kata dia, akan ditampung untuk pembahasan ke depannya.

    “Ini kan baru tahap penyusunan, kemarin penyepakatan jadi inisiatif di Baleg. Nanti pembahasannya, belum,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Soal Minyak Urut Titipan Megawati ke Prabowo: Sudah Sering Saling Tukar

    Puan Soal Minyak Urut Titipan Megawati ke Prabowo: Sudah Sering Saling Tukar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengklarifikasi soal titipan minyak urut di tengah-tengah wacana pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dikatakan Puan, minyak urut tersebut rupanya adalah titipan dari Prabowo untuk Megawati. Mereka juga kerap kali bertukar hal-hal yang memang bermanfaat untuk kesehatan.

    “Beliau berdua sudah sering kali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti dari kedekatan hubungan antara Prabowo dan Megawati yang sudah terjalin sejak lalu.

    “Itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, soal minyak urut ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengakui hingga sejauh ini dirinya belum berkomunikasi terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. 

    Namun, lanjutnya, saat terakhir kali dia bertemu Prabowo, ada pembahasan seputar minyak titipan untuk Megawati.

    “Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak urut. Bu Mega punya untuk pegel-pegel, dititipin [ke Prabowo],” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/202).