Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Soal Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang, Puan Minta Publik Tidak Curiga

    Soal Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang, Puan Minta Publik Tidak Curiga

    Jakarta (beritajatim.com )- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). RUU Minerba ini telah disahkan menjadi usul DPR.

    Salah satu poin dalam RUU Minerba yang menjadi perhatian adalah soal kewenangan bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, perguruan tinggi hingga UMKM untuk mengelola tambang. Sebagian pihak mengkritisi pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau batu bara kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

    Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengataman, DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk juga kalangan perguruan tinggi. Puan pun memastikan DPR akan membuka ruang diskusi agar masyarakat dari berbagai elemen dapat memberikan masukan.

    “Begitu juga DPR juga harus memberikan tanggapan apa yang akan kami bahas di DPR. Ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan mengatakan RUU Minerba disusun dengan maksud untuk memberikan kebermanfaatan pada bidang pendidikan dan tentu saja bagi masyarakat. “Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar politikus PDIP ini.

    Puan berharap semua pihak tidak menaruh rasa curiga dan memberikan waktu bagi DPR untuk melakukan pembahasan terkait hal ini. Menurutnya inisiasi yang ada dalam RUU Minerba bertujuan baik.

    “Jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga, mari-lah kita sama-sama bicarakan dan diskuskan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insyaAllah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu,” kata Puan. [hen/suf]

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Komentar Ketua DPR RI – Page 3

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Komentar Ketua DPR RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi capaian 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendapat respons positif dari masyarakat. Puan menekankan bahwa pemerintah perlu menjadikan ini sebagai pijakan untuk terus bekerja demi rakyat.

    “Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah Alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” kata Puan usai membuka masa persidangan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo mencapai angka 80,9%. Puan menyambut baik hasil tersebut dan mendorong pemerintah menjadikannya sebagai motivasi dan pemacu semangat.

    “Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Dalam survei yang sama, kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencatat angka tertinggi, yaitu 85,8%. Bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7%; ekonomi 74,5%; dan hukum 72,1%. Puan menilai hasil tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya.

    “Jadi bekerja baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti, evaluasi yang terbaik bagi rakyat,” jelas Puan.

    DPR kini telah memulai masa persidangan setelah anggota dewan menjalani masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Puan menyebut, melalui fungsi konstitusional DPR akan memastikan berbagai upaya Pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

    “Bagi anggota DPR, selamat bekerja dan kembali menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kita kawal, cermati semua program-program pemerintah untuk bisa tepat sasaran ke rakyat,” tegasnya.

  • Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus penembakan WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan mitigasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Seperti diketahui, lima WNI yang diduga PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim (APMM). Satu orang bernama Basri tewas dalam kejadian ini, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka di mana 2 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Jenazah Basri kini sudah tiba di tempat asalnya yakni Riau, namun 4 PMI yang terluka masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan PMI.

    “Kementerian terkait kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Puan.

    Puan pun mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama instansi terkait lainnya yang kini tengah berupaya meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut tuntas insiden itu.

    Apalagi dari pengakuan korban, mereka tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia menduga ada penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh pihak Malaysia dalam peristiwa ini. [kun]

  • Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi dan mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah mendapatkan sejumlah perhatian dari publik. Terkait isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, turut memberikan tanggapannya.

    “Mungkin kita akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap Pemerintah, (serta) DPR,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (21/1).

    Isu relokasi 2 juta warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia pertama kali muncul dalam laporan NBC News. Media Amerika tersebut menyebutkan bahwa Presiden Trump, melalui utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengabarkan wacana tersebut.

    Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah membantah kabar tersebut. Kemenlu menyatakan tidak ada pembicaraan resmi terkait relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kemenlu juga mengimbau Pemerintah dan masyarakat tidak berspekulasi tanpa informasi yang valid.

    Meski adanya isu tersebut, Puan menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait Palestina tetap konsisten.

    “Sikap dari Indonesia tetap mendukung Pemerintahan Palestina,” tegasnya.

  • Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini menyusul munculnya berbagai persoalan terkait program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan memyebut, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

    “Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” politikus PDIP itu.

    Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan. (ted)

  • Respons Ketua DPR Soal Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus: Kita Buka Ruang Aspirasi – Halaman all

    Respons Ketua DPR Soal Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus: Kita Buka Ruang Aspirasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons polemik yang timbul dari wacana pemberian izin pertambangan bagi kampus atau dunia pendidikan dalam revisi UU Pertambangan dan Minerba (mineral dan batubara). Puan memastikan bahwa DPR akan membuka ruang aspirasi terkait revisi UU Pertambangan dan Batubara.

    “DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, kemudian masyarakat, untuk mendengar aspirasinya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dengan menyerap aspirasi, Puan berharap revisi UU tersebut tak hanya bermanfaat bagi kampus, tapi juga untuk masyarakat.

    Sebab itu, aspirasi yang akan diterima DPR akan menjadi bahan masukan dalam pembentukan dan pembahasan RUU Pertambangan dan Minerba.

    “Saling mendengarkan memberikan masukan, begitu juga DPR harus memberikan tanggapan apa yang kami bahas di DPR,” pungkas Ketua DPP PDIP itu.

    Diketahui, usulan ini tercantum dalam Pasal 51A ayat (1) RUU Minerba, yang menyatakan bahwa WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. 

    Pemberian izin tersebut mempertimbangkan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan.

    Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Friatna menyampaikan penolakan terhadap draf RUU Minerba yang memperoleh perguruan tinggi menerima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

    “Saya kira bapak, ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang menghancurkan Republik ini,” kata Mukri di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) lalu.

    Dia mengajak DPR agar mengecek lokasi-lokasi yang menjadi tempat pertambangan selama ini.

    Sebab, kata Mukri, dalam beberapa kasus, masyarakat justru menjadi korban kriminalisasi dan ruang hidupnya terancam akibat pertambangan.

    “Mari kita turun ke kampung-kampung di mana lokasi-lokasi IUP itu ada. Di mana lokasi-lokasi kontrak karya itu ada,” ucapnya.

    Menurutnya, lingkungan yang sudah rusak akibat aktivitas pertambangan selama ini banyak yang belum direklamasi.

    “Supaya jernih kita, benar nggak ada kerusakan lingkungannya. Benar nggak ada tumpang tindihnya. Benar nggak ada penggusuran. Betul tidak ada kriminalisasinya. Dan berapa sebetulnya pendapatan yang kita dapatkan dari sektor tambang tersebut,” tegas Mukri.

  • Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal tetap mengawal jalannya pemerintahan meski pada 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 79,3%, berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia.

    Ketua DPR, Puan Maharani menekankan bahwa hasil tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo, untuk tetap konsisten dalam menjalankan semua programnya.

    “Ke depannya, pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti dan mengingatkan salah satu program andalan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

    Menurutnya, wajar saja perlu banyak hal yang diperhatikan dan dilakukan dalam menjalankan program MBG di lapangan, karena ini merupakan program yang baru.

    “Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih” pada Selasa (28/1/2025).

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan angka kepuasan masyarakat secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,3%.

    Menurutnya, ada lebih dari 20 alasan yang menjadi alasan kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo Subianto.

    “Ada juga yang menyebut sering memberi bantuan 5,9%, program makan bergizi gratis 5,7%, membawa perubahan 3,5%, macam-macam ini alasannya,” ujarnya.

  • Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga

    Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    Terkait kekhawatiran izin tambang untuk kampus bisa mengurangi daya kritis akademisi terhadap pemerintah, Puan menekankan pentingnya dialog terbuka untuk menghindari kesalahpahaman.

    “DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari semua elemen masyarakat, baik perguruan tinggi maupun masyarakat umum,” tambah Ketua DPP PDIP tersebut.

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan harapannya agar revisi UU Minerba bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk universitas dan masyarakat luas.

    “Kami berharap undang-undang ini tidak hanya bermanfaat untuk perguruan tinggi, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuka ruang saling mendengarkan. DPR akan menampung masukan dan memberikan tanggapan atas berbagai pandangan yang muncul dalam pembahasan UU ini,” pungkas Puan.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan pihaknya belum melakukan pembahasan terkait usulan tersebut.

    “Kami belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali,” kata Satryo di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

  • Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, kembali menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan pelanggaran terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Ia menyebut bahwa sejumlah pihak semestinya sudah ditangkap mengingat bukti yang dinilainya telah cukup kuat.

    Susno secara tegas menyoroti langkah Bareskrim Polri yang dinilai terlalu lambat dalam menangani laporan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengenai kasus ini. Menurutnya, proses hukum seharusnya bisa berjalan lebih cepat jika aparat serius dalam mengusut kasus tersebut.

    “Ya ini kepala desanya sudah bisa ditangkap, dokumen palsunya sudah banyak, dan ada masyarakat yang mengaku KTP-nya dipinjam untuk mengakui sesuatu. Itu sudah cukup untuk menangkap kepala desa. Kemudian dari pihak agraria atau BPN ATR-nya, lalu notarisnya juga harus ditindak,” ujar Susno dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak seharusnya merasa gentar terhadap korporasi besar yang diduga berada di balik pemasangan pagar laut tersebut. Ia menilai bahwa kepentingan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan segelintir pihak yang ingin menguasai lahan secara ilegal.

    “Enggak usah takut sama pengusaha besar. Ini kedaulatan negara loh. Yang dijual ini bukan sekadar kebun di darat, tapi laut!” tegasnya.

    Dukungan terhadap langkah hukum dalam kasus ini juga datang dari berbagai tokoh nasional, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Susno menilai bahwa dengan adanya dukungan dari para pemimpin negara, aparat hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus ini.

    Ia juga mengkritik pihak-pihak yang masih menyangkal adanya pelanggaran dalam kasus ini dan bahkan mencoba membenarkan praktik ilegal tersebut. Menurutnya, mereka yang membela praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

    “Ini banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan tanah tenggelam atau sawah yang tenggelam itu hal yang wajar. Itu pengkhianatan!” ujarnya dengan nada geram.

    Salah satu pihak yang diduga kuat terlibat adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip. Dugaan keterlibatan Arsin semakin menguat setelah warga mengaku bahwa nama mereka dicatut dalam persetujuan penerbitan sertifikat. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan terkait penerbitan dokumen tersebut, namun nama mereka tetap digunakan untuk melegitimasi proses yang kini dipermasalahkan.

    Dengan banyaknya indikasi pelanggaran hukum, Susno berharap aparat segera bertindak tegas agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

  • Wacana Pemberian Konsesi Tambang Perguruan Tinggi untuk Bungkam Kritik, Ketua DPR: Jangan Saling Curiga

    Wacana Pemberian Konsesi Tambang Perguruan Tinggi untuk Bungkam Kritik, Ketua DPR: Jangan Saling Curiga

    loading…

    Ketua DPR Puan Maharani merespons wacana pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi bakal menutup ruang kritis akademisi. Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani merespons wacana pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi bakal menutup ruang kritis akademisi. Menurut dia, seluruh pihak tak perlu saling curiga mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba.

    “Ya ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom, jadi jangan belum apa-apa kita saling curiga,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Seluruh pihak perlu bicara dengan DPR. Dengan begitu, dia meyakini akan ada solusi yang dihasilkan atas perbedaan persepsi terkait RUU Minerba.

    “Kita sama-sama bicarakan bersama dulu, poin apa, yang nantinya semoga ada jalan tengah, titik temu supaya nantinya bermanfaat bagi masyarakat,” katanya

    Puan memastikan DPR terbuka bagi seluruh pihak yang ingin menyampaikan aspirasi perihal RUU Minerba. RUU Minerba sengaja dibuat agar masyarakat bisa merasakan manfaat.

    “Yang kami harapkan UU ini nantinya bukan hanya bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi, tapi bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Puan.

    “Jadi membuka ruang untuk masyarakat apakah saling mendengarkan memberikan masukan, begitu juga DPR harus memberikan tanggapan apa yang kami bahas di DPR,” tambahnya.

    DPR mengesahkan RUU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR. Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah pemberian prioritas pengelolaan tambang kepada UMKM hingga perguruan tinggi atau kampus.

    “Apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR? Setuju?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disambut setuju seluruh anggota DPR yang hadir pada sidang paripurna, Kamis (23/1/2025).

    (jon)