Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Begini Hasil Dua Survei Kepuasan Publik Soal 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

    Begini Hasil Dua Survei Kepuasan Publik Soal 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 28 Januari 2025, kepemimpinan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres RI sudah menginjak 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Dua lembaga survei yang merilis temuannya mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran yakni Litbang Kompas dan Indikator. Litbang Kompas telah merilis hasilnya pada 20 Januari 2025, sedangkan Indikator pada 27 Januari 2025.

    Survei Litbang Kompas

    Menilik hasil survei terhadap 1.000 responden di 38 provinsi pada 4-10 Januari 2025 lalu, ditemukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. Sementara itu, 19,1% sisanya tidak puas.

    Survei dengan margin of error sekitar 3,10% dengan sampel acak sederhana ini menunjukkan, angka tersebut lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal periode kepemimpinan Jokowi pada Januari 2025 lalu yakni 65,1%.

    Menyikapi hal tersebut, beberapa partai berbondong-bondong merespons besaran angka itu. Mulai dari Partai Gerindra, NasDem, hingga PDI Perjuangan (PDIP).

    Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berujar pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Menurutnya, dengan perolehan itu, ada catatan bahwa pemerintah tetap harus bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan rakyat.

    “Kami imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengapresiasi tingginya angka kepuasan rakyat yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap momentum ini dapat terus terjaga, supaya negara selalu stabil dan bisa mencapai target pembangunan yang sudah direncanakan.

    “Nah itu sudah bener semuanya program ini, tergantung sekarang ini bagaimana bisa engga kita implementasikan sedemikian rupa, bagaimana agar kita menjaga agar tidak terlalu deviasi terjadi dari apa yang kita rencanakan di atas kertas,” katanya.

    Senada, PDI Perjuangan (PDIP) ikut mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran karena sudah mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari rakyat. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menilai ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa bekerja lebih keras lagi untuk rakyat.

    “Jadi bekerja baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti, evaluasi yang terbaik bagi rakyat,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/1/2025).

    Survei Indikator

    Sementara itu, melalui hasil temuan lembaga survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah sebesar 79,3%.

    Melalui survei yang dilakukan pada 1.220 responden, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut 79,3% dari masyarakat Indonesia merasa puas dengan hasil kinerja Prabowo selama 100 hari pertama ia menjabat.

    “Yang mengatakan sangat puas 13,5% dan yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% [masyarakat puas],” katanya dalam rilis yang dikutip pada Jumat (31/1/2025).

    Dilanjutkannya, terdapat lebih dari 20 hal yang menjadi alasan kepuasan bagi para responden yang diwawancarai lewat tatap muka pada 16-21 Januari kemarin.

    “Ada juga yang menyebut sering memberi bantuan [5,9%], program makan bergizi gratis [5,7%] membawa perubahan [3,5%], macam-macam ini alasannya,” ujarnya.

    Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani sekaligus Ketua DPR RI menyoroti dan mengingatkan program andalan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

    Menurutnya, wajar saja perlu banyak hal yang diperhatikan dan dilakukan dalam menjalankan program MBG di lapangan, karena ini merupakan program yang baru. 

    “Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tandasnya, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

  • Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang empat saksi kasus Harun Masiku yang tidak hadir dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari enam yang dipanggil menjadi berita terkini isu politik dan hankam yang menarik perhatian pembaca pada Kamis (30/1/2024).

    Kabar lain terkait isu politik dan hankam terkini adalah KPU Barito Utara terancam diberhentikan karena tak menjalankan perintah Bawaslu soal PSU, komentar Puan Maharani tentang usulan kampus mengelola tambang, klarifikasi kejanggalan harga Dedy Mandarsyah, dan komentar Presiden Prabowo Subianto soal penembakan WNI oleh aparat Malaysia.

    Berikut isu politik dan hankam terhangat di Beritasatu.com pada Kamis (30/1/2025): 

    1. 4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?    
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Kamis (30/1/2025). Sayangnya dari enam saksi, empat saksi di antaranya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir. Jadi, belum bisa dimintakan keterangannya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Saksi-saksi yang pemeriksaannya diagendakan hari ini, yaitu wiraswasta Saeful Rohman (SR), wiraswasta Irvansyah (IV), driver kader PDIP Saeful Bahri, Moh Ilham Yulianto (MIY), pengacara Darmadi Djufri (DD), mengurus rumah tangga Dewi Angi (DA), dan mahasiswa Diah Okta Sari (DOS). Salah satu saksi yang tidak hadir hari ini yaitu MIY.

    “Infonya ada empat orang, inisial DD, DA, DOS, dan MIY yang tidak hadir,” ungkapnya lagi.

    2. Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan
    Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    3. Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga
    Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    4. Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN
    Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah telah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025). Klarifikasi ini terkait dugaan kejanggalan dalam penyampaian LHKPN olehnya.

    Dedy Mandarsyah memilih irit bicara saat dijumpai seusai menjalani klarifikasi LHKPN. Dia enggan berbicara banyak soal kepemilikan hartanya.

    “Setelah ada hasilnya ya,” kata Dedy Mandarsyah seusai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dedy menepis dugaan dirinya tidak melaporkan secara lengkap aset-asetnya di LHKPN. Dia mengeklaim telah menyampaikan seluruh kepemilikan hartanya di LHKPN.

    5. Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal
    Presiden Prabowo Subianto merespons kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal,” ujar Prabowo Subianto seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengatakan, jika menyelundup ke negara asing, maka risikonya negara asing tersebut akan mengambil tindakan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai dibohongi oleh sindikat-sindikat yang menebar janji manis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

  • Ketua DPR harap izin tambang ke kampus akan bermanfaat bagi rakyat

    Ketua DPR harap izin tambang ke kampus akan bermanfaat bagi rakyat

    Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua DPR harap izin tambang ke kampus akan bermanfaat bagi rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemberian izin tambang ke universitas atau perguruan tinggi berdasarkan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) juga akan memberikan manfaat bagi rakyat.

    Puan mengatakan bahwa DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar aspirasi dari seluruh elemen masyarakat hingga perguruan tinggi untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

    “Saling mendengarkan dan memberikan masukan. Begitu juga DPR harus memberikan tanggapan apa yang kami bahas di DPR,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).

    Wakil rakyat ini mengatakan bahwa ruang-ruang aspirasi tersebut dibuka agar tidak ada salah persepsi atau kekeliruan komunikasi.

    Terkait dengan dugaan pemberian izin tambang ke kampus untuk membungkam kritik dari akademisi, dia mengatakan bahwa penyusunan RUU tersebut jangan sampai menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.

    “Jadi, jangan belum apa-apa kita saling curiga, kita bicarakan bersama dahulu, poin-poin apa saja. Semoga ada jalan tengah, titik temu, supaya ini kelak bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang bagi Pemerintah untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM) selain kepada badan usaha ormas keagamaan.

    Baleg DPR RI berniat untuk menambahkan pasal dalam UU Minerba, yakni Pasal 51 A ayat (1) yang menyatakan bahwa WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

    Berikutnya Pasal 51 A ayat (2) mengatur soal pertimbangan pemberian WIUP ke perguruan tinggi, dan ayat (3) menyampaikan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi diatur berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

    Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/1), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Soal Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang, Puan Minta Publik Tidak Curiga

    Soal Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang, Puan Minta Publik Tidak Curiga

    Jakarta (beritajatim.com )- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). RUU Minerba ini telah disahkan menjadi usul DPR.

    Salah satu poin dalam RUU Minerba yang menjadi perhatian adalah soal kewenangan bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, perguruan tinggi hingga UMKM untuk mengelola tambang. Sebagian pihak mengkritisi pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau batu bara kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

    Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengataman, DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk juga kalangan perguruan tinggi. Puan pun memastikan DPR akan membuka ruang diskusi agar masyarakat dari berbagai elemen dapat memberikan masukan.

    “Begitu juga DPR juga harus memberikan tanggapan apa yang akan kami bahas di DPR. Ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan mengatakan RUU Minerba disusun dengan maksud untuk memberikan kebermanfaatan pada bidang pendidikan dan tentu saja bagi masyarakat. “Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar politikus PDIP ini.

    Puan berharap semua pihak tidak menaruh rasa curiga dan memberikan waktu bagi DPR untuk melakukan pembahasan terkait hal ini. Menurutnya inisiasi yang ada dalam RUU Minerba bertujuan baik.

    “Jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga, mari-lah kita sama-sama bicarakan dan diskuskan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insyaAllah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu,” kata Puan. [hen/suf]

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Komentar Ketua DPR RI – Page 3

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Komentar Ketua DPR RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi capaian 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendapat respons positif dari masyarakat. Puan menekankan bahwa pemerintah perlu menjadikan ini sebagai pijakan untuk terus bekerja demi rakyat.

    “Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah Alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” kata Puan usai membuka masa persidangan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo mencapai angka 80,9%. Puan menyambut baik hasil tersebut dan mendorong pemerintah menjadikannya sebagai motivasi dan pemacu semangat.

    “Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Dalam survei yang sama, kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencatat angka tertinggi, yaitu 85,8%. Bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7%; ekonomi 74,5%; dan hukum 72,1%. Puan menilai hasil tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya.

    “Jadi bekerja baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti, evaluasi yang terbaik bagi rakyat,” jelas Puan.

    DPR kini telah memulai masa persidangan setelah anggota dewan menjalani masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Puan menyebut, melalui fungsi konstitusional DPR akan memastikan berbagai upaya Pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

    “Bagi anggota DPR, selamat bekerja dan kembali menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kita kawal, cermati semua program-program pemerintah untuk bisa tepat sasaran ke rakyat,” tegasnya.

  • Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus penembakan WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan mitigasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Seperti diketahui, lima WNI yang diduga PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim (APMM). Satu orang bernama Basri tewas dalam kejadian ini, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka di mana 2 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Jenazah Basri kini sudah tiba di tempat asalnya yakni Riau, namun 4 PMI yang terluka masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan PMI.

    “Kementerian terkait kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Puan.

    Puan pun mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama instansi terkait lainnya yang kini tengah berupaya meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut tuntas insiden itu.

    Apalagi dari pengakuan korban, mereka tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia menduga ada penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh pihak Malaysia dalam peristiwa ini. [kun]

  • Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi dan mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah mendapatkan sejumlah perhatian dari publik. Terkait isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, turut memberikan tanggapannya.

    “Mungkin kita akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap Pemerintah, (serta) DPR,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (21/1).

    Isu relokasi 2 juta warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia pertama kali muncul dalam laporan NBC News. Media Amerika tersebut menyebutkan bahwa Presiden Trump, melalui utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengabarkan wacana tersebut.

    Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah membantah kabar tersebut. Kemenlu menyatakan tidak ada pembicaraan resmi terkait relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kemenlu juga mengimbau Pemerintah dan masyarakat tidak berspekulasi tanpa informasi yang valid.

    Meski adanya isu tersebut, Puan menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait Palestina tetap konsisten.

    “Sikap dari Indonesia tetap mendukung Pemerintahan Palestina,” tegasnya.

  • Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini menyusul munculnya berbagai persoalan terkait program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan memyebut, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

    “Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” politikus PDIP itu.

    Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan. (ted)

  • Respons Ketua DPR Soal Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus: Kita Buka Ruang Aspirasi – Halaman all

    Respons Ketua DPR Soal Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus: Kita Buka Ruang Aspirasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons polemik yang timbul dari wacana pemberian izin pertambangan bagi kampus atau dunia pendidikan dalam revisi UU Pertambangan dan Minerba (mineral dan batubara). Puan memastikan bahwa DPR akan membuka ruang aspirasi terkait revisi UU Pertambangan dan Batubara.

    “DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, kemudian masyarakat, untuk mendengar aspirasinya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dengan menyerap aspirasi, Puan berharap revisi UU tersebut tak hanya bermanfaat bagi kampus, tapi juga untuk masyarakat.

    Sebab itu, aspirasi yang akan diterima DPR akan menjadi bahan masukan dalam pembentukan dan pembahasan RUU Pertambangan dan Minerba.

    “Saling mendengarkan memberikan masukan, begitu juga DPR harus memberikan tanggapan apa yang kami bahas di DPR,” pungkas Ketua DPP PDIP itu.

    Diketahui, usulan ini tercantum dalam Pasal 51A ayat (1) RUU Minerba, yang menyatakan bahwa WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. 

    Pemberian izin tersebut mempertimbangkan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan.

    Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Friatna menyampaikan penolakan terhadap draf RUU Minerba yang memperoleh perguruan tinggi menerima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

    “Saya kira bapak, ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang menghancurkan Republik ini,” kata Mukri di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) lalu.

    Dia mengajak DPR agar mengecek lokasi-lokasi yang menjadi tempat pertambangan selama ini.

    Sebab, kata Mukri, dalam beberapa kasus, masyarakat justru menjadi korban kriminalisasi dan ruang hidupnya terancam akibat pertambangan.

    “Mari kita turun ke kampung-kampung di mana lokasi-lokasi IUP itu ada. Di mana lokasi-lokasi kontrak karya itu ada,” ucapnya.

    Menurutnya, lingkungan yang sudah rusak akibat aktivitas pertambangan selama ini banyak yang belum direklamasi.

    “Supaya jernih kita, benar nggak ada kerusakan lingkungannya. Benar nggak ada tumpang tindihnya. Benar nggak ada penggusuran. Betul tidak ada kriminalisasinya. Dan berapa sebetulnya pendapatan yang kita dapatkan dari sektor tambang tersebut,” tegas Mukri.

  • Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal tetap mengawal jalannya pemerintahan meski pada 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 79,3%, berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia.

    Ketua DPR, Puan Maharani menekankan bahwa hasil tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo, untuk tetap konsisten dalam menjalankan semua programnya.

    “Ke depannya, pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti dan mengingatkan salah satu program andalan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

    Menurutnya, wajar saja perlu banyak hal yang diperhatikan dan dilakukan dalam menjalankan program MBG di lapangan, karena ini merupakan program yang baru.

    “Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih” pada Selasa (28/1/2025).

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan angka kepuasan masyarakat secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,3%.

    Menurutnya, ada lebih dari 20 alasan yang menjadi alasan kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo Subianto.

    “Ada juga yang menyebut sering memberi bantuan 5,9%, program makan bergizi gratis 5,7%, membawa perubahan 3,5%, macam-macam ini alasannya,” ujarnya.